Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menyambut baik keputusan MK yang memperkuat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, yang mencakup SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan keadilan pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.

“Kami mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Ini adalah langkah nyata dalam menekan angka putus sekolah di Kudus, terutama akibat persoalan ekonomi,” ujar Mardijanto, Kamis (29/5/2025).

Lebih lanjut, Mardijanto menilai putusan MK ini sebagai terobosan progresif untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Namun, ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Terkait pembiayaan operasional sekolah swasta, Mardijanto menegaskan bahwa itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas agar pembebasan biaya di sekolah swasta dapat diterapkan secara adil dan merata.

“Selama ini, banyak sekolah swasta yang mematok biaya tinggi, bahkan terkesan menjadi ajang gengsi. Akibatnya, siswa dari keluarga kurang mampu menjadi korban ketimpangan akses pendidikan,” tambahnya.

Ia menyoroti fenomena di mana orang tua seringkali lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena alasan prestise, meskipun harus membayar mahal. Padahal, bagi keluarga miskin, pilihan tersebut kerap tidak tersedia karena keterbatasan ekonomi.

Mardijanto menilai, kebijakan penggratisan SD dan SMP swasta ini akan menghapus kesenjangan dan menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Putusan MK ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebelumnya, Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas hanya mengatur pembebasan biaya pendidikan untuk sekolah negeri saja.

Dengan keputusan baru ini, pendidikan dasar di sekolah swasta pun harus digratiskan, sejalan dengan prinsip wajib belajar 9 tahun.

“Kami berharap, setelah putusan ini, semua anak Indonesia—tanpa terkecuali—dapat memperoleh pendidikan dasar yang layak dan berkualitas, tanpa terbebani biaya,” pungkas Mardijanto.

Ali Bustomi

The post Komisi D DPRD Kudus Dukung Putusan MK Gratiskan SD dan SMP Swasta appeared first on SuaraBaru.id.

”Berbagai upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka merevisi UU Sisdiknas harus dilakukan, agar Rancangan Undang-Undang yang diajukan sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter dan lebih berdaya saing,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).

Saat ini, Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan yang diatur dalam tiga undang-undang yang berbeda, yaitu UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) dan UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Sejumlah pengaturan dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen itu, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Prihatin Kejadian BRT Terbakar, Dewan Minta Ada Evaluasi dan Audit Seluruh Koridor dan Operator

Karena itu, menurut Lestari, dalam proses pengajuan RUU untuk merevisi UU Sisdiknas yang ada saat ini, harus benar-benar mengakomodasi sejumlah hal yang dibutuhkan masyarakat.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, berbagai mekanisme penyerapan aspirasi bisa segera dilakukan, agar berbagai hal di bidang pendidikan yang masih menjadi kendala, bisa diatasi lewat sejumlah kebijakan dalam RUU yang diajukan.

Rerie yang juga anggota Komisi X Fraksi Partai Nasdem DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, para pemangku kepentingan memberi perhatian lebih dalam proses pengajuan RUU, dalam rangka merevisi UU Sisdiknas.

BACA JUGA: PKS Kota Semarang Kembali Gelar Donor Darah

”Karena untuk mewujudkan anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing, negeri ini membutuhkan satu sistem pendidikan yang benar-benar mampu mengikuti perkembangan zaman, sekaligus mampu memperkuat jati diri setiap anak bangsa,” ujar dia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, untuk melahirkan satu sistem pendidikan yang mampu melahirkan anak bangsa yang mumpuni adalah sebuah keniscayaan, jika semua pihak peduli dengan pembangunan pendidikan Nasional.

Rerie pun mengajak para pemangku kepentingan, akademisi, para pemerhati pendidikan dan masyarakat, bisa memberi masukan yang membangun, agar sistem pendidikan Nasional yang ada, kelak mampu menjadi acuan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dan tangguh.

Riyan

The post UU Sisdiknas Harus Mampu Jawab Tantangan Zaman appeared first on SuaraBaru.id.