Kakanwil menekankan pentingnya kedisiplinan dan mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk menaati kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku.

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” terang Tejo, Rabu (7/8/2024).

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kakanwil menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas displin PNS adalah atasan langsung masing-masing pegawai.

“Setiap atasan langsung yang mengetahui atau mendapatkan informasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, wajib untuk memanggil untuk diperiksa,” jelasnya.

“Atasan langsung yang tidak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin,” kata Tejo.

Tejo menerangkan tingkatan hukuman disiplin sesuai undang-undang berlaku, diantaranya hukuman displin ringan, sedang dan berat. Terdapat beberapa pegawai saat ini dalam proses penegakan peraturan disiplin.

Kakanwil berharap data ini tidak bertambah dan mengimbau kepada setiap atasan langsung untuk memberikan pengawasan lebih atas kinerja bawahannya, hal ini untuk kemajuan organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Setiap atasan langsung yg mengetahui atas dugaan pelanggaran disiplin, melakukan pemanggilan untuk kepentingan organisasi,” katanya.

Kakanwil Tejo berpesan agar selalu hati-hati dalam bermedia sosial. Sebab sebagai ASN, tindak tanduk dan tingkah laku kita merupakan representasi dari pemerintah.

Mendampingi Kakanwil dalam kegiatan diantaranya Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga Meivita Dewi, dan Kepala Sub Bagian Humas RB TI Hazmi Saefi.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Monitoring Supervisi dan Evaluasi UPT Jajaran appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah lima tahun berusaha keras membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan kerjanya, Kemenkumham Jateng akhirnya mendapatkan penghargaan prestisius itu.

Piagam WBK diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kamis (14/12/2023).

Prosesi penganugerahan digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham, yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti sahih, Kemenkumham Jateng mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Lebih istimewa, di momen yang sama, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Prestasi ini dicapai karena mampu mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya meraih predikat WBK. Selain itu Kemenkumham Jateng dinilai berhasil secara konsisten, cepat dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta tidak pernah menyumbang berita negatif atau kasus viral sepanjang tahun 2023.

Diketahui, 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga mendapatkan predikat WBK, yakni Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, Lapas Kelas IIB Narkotika Purwokerto.

Kemudian Rutan Kelas IIB Pemalang, Rutan Kelas IIB Salatiga, Bapas Kelas II Purwokerto, Bapas Kelas II Pekalongan, Bapas Kelas II Klaten, Bapas Kelas II Nusakambangan, Rupbasan Kelas I Surakarta dan Rupbasan Kelas II Cilacap.

Raihan ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah berpredikat WBK. Sebelumnya ada 19 UPT yang mendapatkan titel WBK dan 1 UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diketahui, pembangunan Zona Integritas menuju WBK sebagai wujud Good Governance.

Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Sementara, WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, yang bertujuan membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng dan 11 UPT Jajaran Berhasil  Raih Predikat WBK appeared first on SuaraBaru.id.

Wilayah Cilacap dan Nusakambangan menjadi destinasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Bimtek SPIP.

Kegiatan yang berlangsung di aula Rupbasan Kelas II Cilacap tersebut menggandeng narasumber dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Kanwil yang diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto menyampaikan pentingnya penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada satuan kerja yang berkualitas, termasuk didalamnya hal analisis dan evaluasi.

“SPI memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkap Toni.

“Oleh karena itu, Kanwil Kemenkumham Jateng bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Bimtek ini,” sambungnya.

Ia mengatakan jika Bimtek ini juga dalam rangka pemenuhan target kinerja B12. “Khusus untuk Bimtek SPIP kali ini kita fokuskan pada kegiatan analisis dan evaluasi penyusunan pelaporan SPIP. Harapannya satuan kerja bisa menyusun laporan yang benar-benar berkualitas,” ujarnya.

“Meski dengan sarana yang terbatas, kegiatan ini tidak akan mengurangi manfaat dan tujuannya. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kantor Wilayah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, ” ujar Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap, Helmy.

Bimtek yang diisi narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Pengawas Bidang IPP, Kapsari membahas secara rinci masing-masing unsur yang terdapat pada SPIP, penerapan dan pengendaliannya.

Ia juga memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta mengenai bagaimana menyusun laporan SPIP yang berkualitas sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, termasuk bagaimana melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disusun.

Para peserta yang merupakan perwakilan dari 15 Unit Pelaksana Teknis di wilayah Cilacap dan Nusakambangan ini mengimplementasikan langsung bagaimana mengelompokkan komponen-komponen ke dalam unsur-unsur yang terdapat pada SPIP dengan benar, yang selanjutnya menjadi bahan dalam laporan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bimbingan narasumber.

Wilayah Cilacap dan Nusakambangan merupakan kegiatan keenam yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam mengadakan Bimtek SPIP pada Tahun 2023.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Bimtek Analisis dan Evaluasi Penyusunan Laporan SPIP  appeared first on SuaraBaru.id.