Forum yang digelar di Kantor Disnakertrans Grobogan, Jawa Tengah, itu berjalan sejak pagi hingga Senin (22/11/2025) sore, tanpa menghasilkan satu kesepakatan final.

Selama hampir satu hari penuh, unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah terlibat dalam pembahasan intensif.

BACA JUGA : Warga Kabupaten Tegal Gotong Ibu Hamil Sebrangi Sungai

Rapat baru berakhir sekitar pukul 17.00 WIB, namun belum mampu menyatukan pandangan terkait besaran UMK 2026 yang akan diusulkan.

Alih-alih mencapai satu angka, Rapat Dewan Pengupahan justru menyisakan dua angka berbeda.

Perbedaan tersebut muncul dari masing-masing kepentingan yang tetap dipertahankan oleh unsur pekerja dan perwakilan pengusaha dalam forum resmi tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Pungkook Indonesia Grobogan, Agung Sun Haji, menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada usulan pemakaian indeks alfa 0,9 sebagai dasar perhitungan UMK 2026.

Ia menilai angka tersebut paling relevan dengan kondisi kebutuhan pekerja di Grobogan.

“Kami dari unsur pekerja mengusulkan nilai alfa 0,9 dengan rujukan kebutuhan hidup layak Kabupaten Grobogan serta mempersempit disparitas antar daerah,” ujar dia.

Menurut Agung, penggunaan alfa 0,9 dinilai mampu menjawab tantangan kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga keseimbangan upah antarwilayah.

Ia menyebut, UMK bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kelayakan hidup para pekerja.

Berdasarkan perhitungan tersebut, besaran UMK Grobogan 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 2,4 juta.

Angka ini dinilai mencerminkan kebutuhan hidup layak sekaligus memberikan ruang peningkatan kesejahteraan bagi buruh.

BACA JUGA : Festival Lampu Alun-alun Batang Siap Temani Libur Nataru

Sementara itu, unsur pengusaha dalam Rapat Dewan Pengupahan mengambil sikap berbeda.

Mereka mengusulkan penggunaan indeks alfa 0,7 sebagai dasar penetapan UMK 2026 dengan nominal sekitar Rp 2,3 juta.

Perwakilan pengusaha yang juga anggota Dewan Pengupahan, Windy Wulandari, menyampaikan bahwa pada prinsipnya perusahaan sepakat adanya kenaikan upah.

Menurutnya, kenaikan UMK merupakan hak pekerja yang patut dihormati.

Namun demikian, Windy menegaskan bahwa kenaikan upah juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi perusahaan.

Ia menilai keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Jangan sampai kenaikan terlalu tinggi, berakibat pembukaan tenaga kerja berkurang. Kita lihat pengangguran masih banyak,” kata dia.

BACA JUGA : Perkuat Kompetensi Sosial, GTK SMAN 1 Tahunan Gelar Jeep Aventure

Windy menambahkan, penggunaan alfa 0,7 dinilai lebih realistis dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan iklim usaha.

Ia menyebut kenaikan sekitar 5 persen masih memungkinkan tanpa membebani perusahaan secara berlebihan.

Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Grobogan mengambil posisi sebagai fasilitator.
Kepala Disnakertrans Grobogan, Teguh Harjokusumo, menyampaikan bahwa forum belum menghasilkan satu angka final.

Karena belum ada Kesepakatan, Teguh menjelaskan bahwa dua angka hasil Rapat Dewan Pengupahan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Grobogan.
Selanjutnya, bupati akan menentukan satu angka yang akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kita serahkan Pak Bupati untuk memilih dua angka ini. Yang jelas, untuk usulan ke dinas provinsi, hanya satu angka,” ujar Teguh.

Teguh menegaskan bahwa mekanisme tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemerintah daerah tetap berkewajiban menyampaikan satu angka resmi sebagai usulan UMK 2026 ke tingkat provinsi,” tegas Teguh.

Meski proses penetapan masih berlanjut, Teguh berharap seluruh pihak dapat menghormati hasil akhir yang nantinya ditetapkan. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas hubungan industrial di Grobogan.

BACA JUGA : PKS Kota Semarang Pasang Target Tinggi 18% Suara di Pemilu 2029, dengan 9 Kursi

“Meskipun dari ketetapan ini muncul dua angka, harapannya setelah ada penetapan UMK dari Bupati Grobogan, semua pihak harus mematuhi,” jelasnya.

Dengan berakhirnya Rapat Dewan Pengupahan tanpa Kesepakatan, penentuan UMK 2026 Grobogan kini berada di tangan kepala daerah. Keputusan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan lapangan kerja di Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post Belum Sepakat, Rapat Dewan Pengupahan Grobogan Sisakan Dua Usulan UMK 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya, Ganjar menyebutkan UMK yang ditetapkan tersebut merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jateng.

Ia menyebutkan upah minimum adalah upah bulanan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara, untuk Kabupaten Kudus, besaran UMK 2021 ditetapkan menjadi Rp 2.290.995,33. Jumlah tersebut memang sama persis dengan besaran usulan yang diajukan oleh Dewan Pengupahan.

Besaran UMK Kudus 2021 ini merupakan peringkat kelima terbesar dari 35 kabupaten/kota se Jateng. UMK Kudus hanya kalah dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.

UMK Kudus 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp72.543 atau 3,27 persen dari besaran UMK tahun 2020 sebesar Rp2.218.451,95.

Menanggapi penetapan ini, aktivis sosial Kudus, Kholid Mawardi mengatakan besaran UMK Kudus yang ditetapkan tersebut jangan dianggap sebagai batas tertinggi upah yang diberikan pengusaha. Namun demikian, UMK harus dimaknai sebagai jaring pengaman agar buruh bisa mendapatkan haknya.

Menurut Kholid, terlepas dari besaran UMK Kudus 2021 yang sudah ditetapkan, Pemkab Kudus juga harus memikirkan penerapan skala upah hingga upah sektoral.  Jangan sampai, UMK ini diterapkan secara dipukul rata bagi semua buruh yang ada.

“Harus ada Struktur dan Skala Upah, sehingga  pekerja berhak menerima upah sesuai dengan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi,”kata Kholid.

Selain skala upah, menurut Kholid, harus ada upaya penerapan upah sektoral bagi industri-industri tertentu. Salah satunya adalah sektor rokok, tembakau makanan dan minuman (RTMM), harus memiliki upah sektoral tersendiri.

”Kami mendesak agar perusahaan di sektor tertentu seperti Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) memiliki upah sektoral yang besarnya lebih tinggi dari UMK,” tandasnya.

Tm-Ab

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2021

Sumber: Pemprov Jateng

The post UMK Kudus 2021 Peringkat Kelima Tertinggi di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.