Persetujuan DPRD Grobogan itu berlangsung dalam rapat paripurna ke-22, Kamis 27 Juli 2023. Ada 15 kelas jabatan yang akan mendapatkan TPP sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Pemberian TPP ini berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Agus Siswanto, yang pada malam itu memimpin langsung rapat TPP dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten TA 2024.

“Pertimbangan objektif lainnya merupakan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat atau PNSD yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah. Besaran alokasi dihitung 5 persen dari rencana penerimaan pajak dan akan diberikan apabila kinerja pengelola daerah mencapai target,” jelas Agus Siswanto.

Agus Siswanto menjelaskan, besaran TPP terbesar diperoleh jabatan kelas 15 yakni Sekda yang mendapatkan TPP sebesar Rp 20.868.000. Untuk TPP terkecil diperoleh jabatan kelas 1 yakni pramu sebesar Rp 1.098.000.

Jabatan kelas 14 yakni Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekda dan Staf Ahli mendapat TPP sebesar Rp 15.887.000, dan jabatan kelas 13 yang meliputi Kabag Setda, Sekretaris Perangkat Daerah, Camat, Direktur RSUD mendapat TPP sebesar Rp 14.258.000.

Kabag Setwan dan Irban masuk pada kelas 12. Sementara di kelas 11 dan seterusnya yakni Sekretaris Kecamatan, Kabid Perangkat Daerah, JFT Ahli Madya.

The post DPRD Grobogan Setujui TPP ASN, Tertinggi Sekda Rp 20,868 Juta dan Terendah Pramu Rp 1,098 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

“Pemotongan TPP tidak hanya kepala OPD, melainkan juga kepala bidang hingga kepala seksi juga akan mendapatkan sanksi serupa. Sanksi ini akan kami berlakukan untuk evaluasi kinerja tahun 2021,” kata Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo penyerahan penghargaan OPD berkinerja terbaik di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat (22/1).

Terkait penerapan sanksi tersebut, kata dia, harapannya bisa dimulai tahun depan. Sedangkan keputusannya menunggu hasil kajiannya terlebih dahulu.

Dengan adanya sanksi, diharapkan menjadi pemicu OPD untuk berkinerja lebih baik. Selain itu juga bisa memotivasi semangat bekerja semua jajarannya.

“Percuma setiap tahun ada perjanjian kinerja tetapi tidak ada sanksi. Saya tidak segan-segan memberi sanksi jika memang mendapati adanya ketidakdisiplinan, baik surat peringatan hingga penurunan pangkat,” ujarnya.

Sementara OPD dengan kinerja terbaik selama 2020 diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) Kabupaten Kudus dengan nilai total sebesar 63,19.

Peringkat kedua diduduki RSUD Loekmono Hadi dengan nilai 62,83, disusul Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dengan nilai 60,62. Sedangkan peringkat empat ditempati Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dengan nilai 59,25.

Untuk posisi ke lima diduduki oleh inspektorat dengan nilai sebesar 59,01, sedangkan tiga OPD terendah, meliputi Sekretariat DPRD dengan nilai 53,63, kemudian ada Dinas Perhubungan dengan nilai 53,44 dan yang terakhir Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dengan nilai 51,32.

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Kudus ‎Putut Winarno mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya kerja kerasnya sehingga memperoleh penghargaan perangkat daerah terbaik di Kabupaten Kudus.

“Ini semua tidak terlepas dari kerja keras semua pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak,” ujarnya.

Ia menceritakan sudah beragam inovasi yang digagas untuk memudahkan warga Kudus mendapatkan pelayanan kependudukan. Mulai dari memperoleh akta kelahiran dan kematian yang kepengurusannya hanya satu hari hingga yang terbaru membantu pengurusan isbat nikah sehingga pasangan yang mencatatkan perkawinannya tidak perlu mengeluarkan.

Ant-Tm

The post Berkinerja Buruk, TPP Seluruh Pejabat OPD Bakal Dipotong appeared first on SuaraBaru.id.

Keterangan tersebut disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Agung Budi Susetio SH didampingi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Ali Mukhtar di kantornya, Kamis (3/9/2020).

Sembilan pejabat Pemerintah Kota Tegal yang menerima TPP akhirnya mengembalikan sebelum batas waktu yang mereka sepakati yakni hari, Kamis (3/9/2020).

Kesembilan pejabat yang pertama mengembalikan adalah Sugeng Suwaryo S.Sos MM, jabatan sebagai staff ahli Walikota Bidang Pemasyarakatan dan SDM mengembalikan dan TPP sebesar Rp 94.236.576 ke kas daerah melalui Bank Jawa Tengah, pada Jumat (28/8/2020) pukul 08.30.

Menyusul Mohamad Afin jabatan sebagai Kakesbangpolinmas mengbalikan Rp 75.098.574. Subagyo SIP jabatan sebagai Asisten 3 bidang Administrasi Umum Rp 129.168.692.

Drs Yuswo Waluyo (purna tugas) Staff Ahli bidang Hukum Politik sebesar Rp 94.300.879. Agus Arifin AP jabatan Staff Ahli bidang Hukum Politik sebesar Rp 63.390.093. Moh Ilham Prasetyo S.Sos M.Si jabatan sebagai Kabag Hukum sebesar Rp 63.390.000.

Praptomo WR, SH jabatan Kepala Inspektorat, sebesar Rp 126.033.844 mengembalikan pada hari ini, Selasa (1/9/2020) pukul 11.00 dan Drs Khaerul Huda M.Si (purna tugas) jabatan Kadinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan (purna tugas) dengan nominal Rp 111.207.611 Selasa (1//2020).

Menyusul Diah Triastuti (purna tugas) jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 122.349.998 para Rabu (2/9/2020).

Menurut Kasi Pidsus Agung Budi Susetio, pengembalian dana TPP diserahkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tegal melalui Bank Jateng.

“Alhamdulillah sudah bayar semua. Pihak Kejaksaan tidak menerima uang pengembalian TPP karena kalau terima, maka uang tersebut menjadi alat bukti dan pasti lanjut naik penyidikan. Kita membantu 9 orang yang terima TPP, makanya kita tidak menerima pengembalian dari mereka,” tegas Agung Budi.

Diberitakan sebelumnya, Apabila 9 pejabat Pemerintah Kota Tegal yang menerima selisih dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak mengembalikan pada 3 September 2020 yang telah mereka sepakati, maka Kejaksaan akan lanjut ke penyidikan.

Nino Moebi

The post Sembilan Pejabat Pemkot Tegal Akhirnya Kembalikan TPP appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tegal, Dr Jasri Umar SH MH di kantornya, Jumat (21/8/2020).

Jasri Umar menjelaskan, hak yang di bilang oleh PTUN adalah, agar Wali Kota mengembalikan ke posisi jabatan dia. Bukan masalah TPP yang dibahas, hanya itu. “Jadi saya kasihan sebenarnya kepada 9 orang tersebut. Kalau dia tidak melakukan pembayaran akan lanjut ke penyidikan,” tegas Jasri.

TPP diberikan 2015-2017 pada saat mereka non job. Jadi staff, tapi tetap menerima TPP. Dari 9 orang yang menerima dana TPP 3 orang sudah purna tugas.

“Apabila 9 orang akan bertahan dengan keputusan PTUN yang sudah inkracth dan dia bertahan disitu kita adu nanti dipersidangan, apakah presepsi saya itu korupsi atau presepsi mereka tidak korupsi. Gitu aja,” tegas Jasri.

Kepala Inspektorat Kota Tegal, Praptomo WR SH saat dikonfirmasi tidak berkomentar banyak. “Sementara saya nggak mau komentar mewakili teman-teman, sebaiknya kalau pas kumpul saja,” kata Praptomo singkat.

Sembilan Pejabat Penerima TPP:
01. Praptomo WR, SH jabatan Kepala Inspektorat, nominal Rp 126.033.844
02. Drs Khaerul Huda M.Si (purna tugas) jabatan Kadinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan (purna tugas) nominal Rp 111.207.611
03. Diah Triastuti (purna tugas) jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 122.349.998.
04. Mohamad Afin jabatan sebagai Kakesbangpolinmas Rp 75.098.574
05. Subagyo SIP jabatan sebagai Asisten 3 bidang Administrasi Umum Rp 129.168.692
06. Sugeng Suwaryo S.Sos MM jabatan sebagai staff ahli Walikota bidang Pemasyarakatan dan SDM sebesar Rp 94.236.576
07. Drs Yuswo Waluyo (purna tugas) Staff Ahli bidang Hukum Politik sebesar Rp 94.300.879
08. Agus Arifin AP jabatan Staff Ahli bidang Hukum Politik sebesar Rp 63.390.093
09. Moh Ilham Prasetyo S.Sos M.Si jabatan sebagai Kabag Hukum sebesar Rp 63.390.000.

Nino Moebi

The post Kalau Sembilan Pejabat Pemkot Tegal Tak Kembalikan TPP, Akan Lanjut Penyidikan appeared first on SuaraBaru.id.