“Asas ini memberikan kewenangan penuh kepada penuntut umum untuk mengontrol proses penyidikan hingga penuntutan. Namun, hal ini berpotensi merusak prinsip dasar hukum dan mengancam keadilan,” katanya belum lama ini.

Panji menyampaikan empat alasan utama atas penolakannya. Pertama penerapan asas dominus litis bertentangan dengan asas pemisahan kekuasaan.

Menurutnya, asas dominus litis bertolak belakang dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) yang menjadi pilar demokrasi.

“Penggabungan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu institusi juga berisiko memusatkan kekuasaan secara berlebihan. Hal itu bisa menghilangkan checks and balances antar lembaga penegak hukum,” tegasnya.

Kedua, asas dominus litis dapat memicu konflik kepentingan antara penyidik dan penuntut umum. Asas ini juga mengaburkan batas peran antara penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (kejaksaan).

Ancam Independensi

“Ketika kedua fungsi ini disatukan, potensi konflik kepentingan sangat besar. Misalnya, penuntut umum mungkin akan memaksakan hasil penyidikan yang cacat prosedur hanya untuk memenangkan kasus,” paparnya.

Ketiga, asas dominus litis dapat menggerus independensi dan imparsialitas. Panji juga menyoroti ancaman terhadap independensi aparat penegak hukum. “Jika penuntut umum memiliki kendali penuh sejak penyidikan, sulit menjamin objektivitas proses hukum. Hal itu berisiko memunculkan praktik rekayasa atau intervensi kepentingan politik,” lanjutnya.

Keempat, asas dominus litis melanggar prinsip peradilan yang adil dan persamaan di mata hukum. Sebagai praktisi hukum pidana, dia menilai asas dominus litis dapat menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum.

“Asas ini dapat meminggirkan hak terdakwa untuk mendapat proses peradilan yang adil (fair trial) dan merusak prinsip equality before the law, terutama jika penuntut umum bertindak sewenang-wenang,” tandasnya.

Dengan berbagai risiko tersebut, Panji menegaskan bahwa penerapan asas dominus litis dalam sistem peradilan Indonesia perlu ditolak, demi menjaga prinsip keadilan dan independensi hukum.

Muharno Zarka

The post Pengacara Wonosobo Tolak Penerapan Asas Dominus Litis, Ini Alasannya appeared first on SuaraBaru.id.

Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi menggelar aksi keprihatinan dengan membagi-bagikan pamflet, selebaran, stiker perlawanan, hingga tabloid Achtung berjudul ‘Reformasi Dikhianati’.

“Gerakan ini dilaksanakan serentak di 150 kampus di Jawa Tengah pada Kamis 11 Januari 2024,” kata Kordinator Aksi di Jawa Tengah, Jundan Satria Erlangga, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2024).

Menurut Jundan, aksi keprihatinan dan perlawanan terhadap pembelokan arah reformasi ini tak hanya dilakukan di Jawa Tengah. Aksi serupa juga dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh penjuru tanah air.

“Aksi ini berbarengan dengan ratusan kampus lain di luar Jateng. Total ada sekitar 800 kampus se-Indonesia yang turut menggelar aksi,” tuturnya.

Jundan menambahkan, banyak elite politik saat ini yang justru kongkalikong mengkorupsi reformasi. Padahal, kata dia, Reformasi 1998 yang menumbangkan penguasa tiran Orde Baru (Orba) dibayar dengan cucuran keringat, darah. dan nyawa mahasiswa dan rakyat Indonesia.

The post Aliansi Mahasiswa Jateng Tolak Pelanggar HAM, Bagikan Selebaran di 150 Kampus se-Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Korwil KSBSI Jawa Tengah, Toto Susilo mengatakan, formula yang mencakup tiga variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu itu disimbolkan Alpha, artinya kenaikan upah minimum buruh sudah dibatasi, tidak boleh lebih dari 5%, sedangkan idealnya rumusan kenaikan upah minimum buruh dilihat dari kebutuhan hidup layak (KHL), ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kenaikan upah minimum buruh sudah dibatasi, tidak boleh lebih dari 5%, sedangkan idealnya rumusan kenaikan upah minimum buruh dilihat dari kebutuhan hidup layak (KHL), ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Toto usai melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Ahmad Aziz di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (16/11/2023).

“Dengan terbitnya PP 51 tahun 2023, upah minimum buruh sudah dibatasi dengan indeks tertentu atau disimbolkan alpha yang dibatasi 0,1% hingga 0,3%. Jadi dasar perhitungan tersebut sangat merugikan bagi pihak buruh,” tandas Toto.

Dikatakan, KSBSI Jawa Tengah mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 15%. “Pertimbangan KSBSI Jawa Tengah sangatlah mendasar, kenaikan 15% kita lihat dari kenaikan bahan-bahan pokok rata-rata 20%, dilihat lagi berapa inflasi dan pertumbuhan ekonominya,” jelasnya.

“Maka sangat wajar jika KSBSI Jawa Tengah meminta kepada pemerintah daerah, yaitu Gubernur Jawa Tengah untuk kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%,” terang dia.

KSBSI Jawa Tengah menantang Gubernur untuk berani mengambil keputusan ‘Diskresi’ sebagai pemimpin daerah dalam undang-undang otonomi daerah untuk memutuskan upah minimum buruh tahun 2024.

Sementara itu Kadisnaker, Ahmad Aziz menyebut akan menyampaikan usulan KSBSI Jawa Tengah terkait kenaikan upah minimum sebesar 15% kepada Pj Gubernur Jateng.

Ning S

The post KSBSI Jateng Tantang Gubernur Berani Ambil Diskresi Putuskan Upah Minimum Buruh 2024 appeared first on SuaraBaru.id.