Penolakan tersebut terungkap saat pertemuan warga yang diinisiasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Debong Tengah di kediaman H Imam Nurochman Jalan Bukit Tinggi Tegal Selatan, Kota Tegal, Senin (11/12/2023) malam.

Alasan warga menolak adanya pembangunan fly over Tirus karena ada SDN 1-2 Debong di Tengah Jalan Teuku Umar yang lokasinya berdekatan, dan banyaknya pelaku usaha. Sedangkan warga terdampak di Jalan KS Tubun, ada Asrama Polisi R Soeprapto dan Pasar Randugunting beserta pelaku usaha yang akan mempengaruhi jalannya usaha mereka.

Salah satu warga, M Masruri mempertanyakan tujuan dibangun fly over Tirus. “Yang kita tanyakan pembangunan fly over itu atas azas kepentingan atau atas azas kebutuhan. Intinya kita menolak pembangunan fly over Tirus,” tegas Masruri yang diiyakan warga.

Menanggapi penolakan warga, Camat Tegal Selatan, H Muhammad Basuki Budi Santosa SH MH yang hadir atas undangan LPMK Debong Tengah mengatakan, pertemuan malam ini merupakan tindaklanjut hasil konsultasi publik yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Tegal Selatan pada Selasa (5/12/2023) lalu.

Intinya, kata Basuki Budi, permasalahan yang ada di Debong Tengah dirembug dengan baik. Pihaknya sudah sampaikan ini salah satu bagian dari agenda pemerintah terkait dengan pembangunan apapun harus diawali dengan penyusunan dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). “Saya juga mempersilakan warga terkait dengan saran dan masukan rencana pembangunan fly over Tirus,” kata Basuki Budi.

Atas penolakan warga kata Basuki Budi, itu merupakan hak warga karena mereka tentunya berfikir penolakan sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. “Harapan kami dari pemerintah juga harus mengkaji ulang lagi,” tutup Budi.

Ketua LPMK Debong Tengah, Joko Triatmojo SH menyampaikan, pihaknya bertugas mengumpulkan warga untuk menjembatani kaitannya dengan adanya pengumuman dari pihak DPUPR Kota Tegal rencana pembangunan fly over Tirus. Dan menindaklanjuti acara konsultasi publik di Kecamatan soal penyusunan Amdal.

Pengumuman dari DPUPR jelas untuk rencana pembangunan fly over Tirus. Di sisi lain baru akan menyusun Amdal. “Lah ini kan membingungkan warga,” kata Joko.

Joko sangat menyayangkan tidak hadirnya pihak dari DPUPR dalam pertemuan warga. Karena leading sektornya adalah DPUPR. “Kesimpulannya warga masyarakat terdampak rencana pembangunan fly over Tiru menolak,” tegas Joko.

Joko menyebutkan, dampak psikologis negatif yang sudah timbul khususnya di dunia pendidikan sudah mulai resah karena ada bangunan SDN di area tersebut. “Dari yang diundang 100 orang hadir 80 orang. Hasil pertemuan malam ini akan kami laporkan ke Pemerintah Kota Tegal, DPRD Kota Tegal,” ujar Joko.

Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup Kota Tegal Gunawan SpI menambahkan,

aspirasi apa pun baik aspirasi negatif maupun positif dari masyarakat tetap dihargai.

Rencana pembangunan fly over ini adalah wewenang dari Provinsi Jawa Tengah. Karena pembangunan ini ada di dua wilayah Kota dan Kabupaten. Dari DLH baik Kota maupun Kabupaten Tegal nanti hanya teknisnya saja. “Kecemasan warga sangat beralasan karena menyangkut ekonomi,” tutur Gunawan.

Hadir pada acara tersebut Camat Tegal Selatan, H Muhammad Basuki Budi Santosa SH MH, Lurah Debong Tengah, Rodin, Ketua LMK Kelurahan Debong Tengah Joko Triatmojo SH, Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup Kota Tegal Gunawan Sp.I, Anggota DPRD Kota Tegal Muhammad Masruri, Ketua RW 01, 04, 06 berikut Ketua RT masing-masing, Babinkamtibmas, Babinsa, warga Jalan KS Tubun dan Jalan Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah.

Sutrisno

The post Warga Debong Tengah Tegal Tolak Pembangunan Fly Over Tirus appeared first on SuaraBaru.id.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, melalui juru bicara fraksi, Purnomo di kantornya Jumat (23/09/2022). Keterangan tersebut juga disampaikan saat Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi di Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal Selasa (20/09/2022) lalu.

Purnomo mengingatkan, dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2022 kurang lebih 3 (tiga) bulan lagi, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kegiatan-kegiatan yang berupa infrakstruktur maupun yang tidak, untuk segera melaksanakan kegiatan yang belum dimulai dan segera menyelesaikan pekerjaan yang sudah mulai dengan cepat karena dalam rancangan perubahan APBD 2022 yang akan segera dibahas sudah muncul rencana kegiatan baik fisik dan non fisik.

Ketika sebuah penerapan kebijakan yang tidak diimbangi dengan pendekatan humanis kepada masyarakat, maka akan berbuah suatu dilema. Disatu sisi Pemerintah ingin mengubah wajah Kota Tegal tapi disisi lain masyarakat khawatir ketika kehidupan mereka terancam.

“Pembebasan lahan untuk fly over Tirus kami mohon supaya kegiatan tersebut dapat direncanakan dengan baik. Kegiatan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga yang terdampak,” pinta Purnomo.

Persoalan fly over Tirus juga dipertanyakan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Tegal saat Pandangan Umum Fraksi.

Sebelumnya Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan anggaran Rp 30 Miliar untuk tahap awal pembangunan Flyover Tirus. Anggaran yang dimasukkan dalam APBD 2022 nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan, penyusunan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), dan penyusunan dokumen.

Pembangunan fly over Tirus di Kota Tegal dibutuhkan karena jalur tersebut merupakan jalur perlintasan sebidang dengan mobilitas tinggi dan sering terjadi kecelakaan.

Catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Tegal, wilayah terdampak antara lain tanah pribadi seluas 3.081,912 meter persegi, tanah milik PT KAI 1.348,582 meter persegi, dan tanah negara seluas 7.532,571 meter persegi. FO menghubungkan Utara (Jalan Kapten Sudibyo) ke Selatan (Jalan Teuku Umar), Utara ke Timur (Jalan KS Tubun).

Jarak tempuh utara-selatan sepanjang 710 meter, utara-timur sejauh 725 meter sebelum adanya FO. Sementara setelah nanti ada FO, jarak tempuh utara-selatan sejauh 664 meter atau lebih pendek 74 meter dan utara-timur sejauh 732 meter atau lebih panjang 7 meter.

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Diminta Lakukan Sosialisasi kepada Warga Terdampak Fly Over Tirus appeared first on SuaraBaru.id.

Tahapan-tahapan antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Andalalin, apraisal lahan FO Tirus, LARAP Pembebasan tanah, dan pembebasan lahan untuk FO Tirus yang semuanya diusulkan dengan anggaran senilai Rp 30 miliar.

Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota Tegal H Dedy Yon Supriyono di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Setda Kota Tegal, Kamis (17/02/2022).

Hadir segenap anggota Forkopimda Kota Tegal, para Asisten, Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkot Tegal, Kepala BPN Kota Tegal dan diikuti secara daring oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, BPBJN Jawa Tengah, perwakilan PT KAI DAOP III Cirebon dan perwakilan PT KAI DAOP IV Semarang.

Berbagai pandangan dan pendapat disampaikan agar pembangunan FO Tirus dapat terealisasi di tahun 2023 dengan terlebih dahulu melaksanakan berbagai langkah penyelesaian yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Tegal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Sugiyanto mengatakan untuk mempersiapkan pembangunan FO Tirus, Pemkot Tegal telah melaksanakan berbagai langkah. Antara lain Tahun 2016 melaksanakan review DED FO Tirus dan pada Tahun 2020 FS Pembangunan FO Tirus.

Adapun wilayah terdampak antara lain tanah pribadi seluas 3.081,912 meter persegi, tanah milik PT KAI 1.348,582 meter persegi, dan tanah negara seluas 7.532,571 meter persegi. FO menghubungkan Utara (Jalan Kapten Sudibyo) ke Selatan (Jalan Teuku Umar), Utara ke Timur (Jalan KS Tubun).

Sugiyanto memaparkan berbagai keuntungan jika pembangunan FO Tirus dapat terealisasi, mulai dari jarak tempuh semakin dekat, waktu tempuh yang dapat dihemat, pengurangan polusi dan tundaan akibat adanya pintu perlintasan kereta api.

“Jarak tempuh utara-selatan sepanjang 710 meter, utara-timur sejauh 725 meter sebelum adanya FO. Sementara setelah nanti ada FO, jarak tempuh utara-selatan sejauh 664 meter atau lebih pendek 74 meter dan utara-timur sejauh 732 meter atau lebih panjang 7 meter,” papar Sugiyanto.

Sekretaris Daerah Kota Tegal Johardi mengatakan Wali Kota Tegal serius mendukung pembangunan FO Tirus. Setelah mendapat angin segar dari Kementerian dan diharapkan FO Tirus dapat menjadi super prioritas dalam RPJMN karena FO Tirus nantinya memberikan akses perekonomian dan jaminan keselamatan berlalu lintas.

Selama ini, menurut Johardi, sering terjadi kecelakaan kendaraan yang melintasi rel kereta Tirus karena licin, apalagi saat hujan. Oleh karena itu, pembangunan FO Tirus dengan estimasi anggaran Rp 155 miliar perlu dikoordinasikan kepada berbagai pihak yang terkait.

Wali Kota Tegal dalam arahannya meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan FO Tirus untuk menyamakan satu persepsi dan mempersiapkan diri mulai dari administrasi maupun jadwal pelaksanaan.

Wali Kota juga menunjuk Sekda Kota Tegal menjadi Panglima untuk memantau pembangunan FO Tirus. Wali Kota meminta pelaksanaan langkah-langkah pembangunan sudah terjadwal sejak bulan Februari dan mekanisme tahapan per bulan progresnya jelas. Mulai dari AMDAL, Amdalalin dan sebagainya dengan menugaskan instansi sesuai tupoksi untuk menyelesaikan. Kemudian bulan Maret dilaksanakan pembentukkan Tim Apraisal dan bulan April sudah dilaksanakan pembebasan lahan.

“Perlu dilaksanakan rapat gabungan koordinasi perihal mekanisme dan teknis. Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan FO Tirus, jangan sampai masyarakat terdampak kurang memahami dan kurang informasi yang nantinya menimbulkan kesalahpahaman,” pinta Wali Kota.

Pemerintah Pusat telah memberikan lampu hijau pembangunan FO Tirus dengan memasukkannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang.

Nino Moebi

The post Pembangunan Fly Over Tirus Tegal Direncanakan 2023, Anggaran Rp 155 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.