Namun aksi ini berujung ricuh. Warga peserta aksi terlibat baku serang dengan polisi. Beberapa orang terluka, sejumlah kendaraan rusak. Termasuk mobil operasional polisi.

“Insiden ini nyaris luput dari perhatian pemerintah pusat yang sibuk mengurusi hanya satu orang pengacau,” kata seorang warga Kupang.

Egidius Soares, koordinator aksi itu mengecam polisi yang dinilainya bertindak brutal, bahkan sampai menembak warga sipil peserta aksi. Ia sendiri cedera di kepala.

Satu di antara tuntutan warga dalam aksi itu adalah kejelasan hak atas tanah mereka. Soares menyatakan, pemerintah tidak memperhatikan hak-hak mereka, sejak mereka memutuskan sebagai warga negara Indonesia pada 1999 hingga kini.

“Selama 21 tahun pasca bergabung dengan NKRI, kami tak kunjung mendapatkan solusi,” katanya dalam rekaman video yang dikirim kemudian disiarkan media terkemuka setempat, Pos Kupang.

Menurut laman Leko-NTT, hingga hari ini, ada lebih dari 600 keluarga pengungsi dari Timor Leste, sejak jajak pendapat 1999 yang nasibnya tak jelas. Mereka hidup tanpa tanah, tanpa lahan yang bisa digarap. Mereka tersebar di beberapa kamp, antara lain di Noelbaki, Tuapukan, Naibonat, Haliwen, dan Ponu.

Sebagian besar masih menghuni rumah darurat yang dibangun sejak tahun 1999 dengan dinding bebak (dinding terbuat dari anyaman dahan lontar) yang miring dan lapuk, juga atap yang bocor. Banyak di antara gubuk-gubuk itu dihuni oleh lebih dari satu keluarga.

Karena itulah, aksi damai kembali dilaksanakan pada hari peringatan Hak Asasi Manusia 10 Desember 2020. Dalam aksi tersebut mereka meminta pemerintah segera mengukur dan memberikan sertifikat Hak milik atas alat produksi bagi WNI eks Tim-tim

Egidius Soares juga mengecam tindakan pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang akan menggusur WNI eks Tim-tim dari Satuan Pengungsi I dan II di Ponu.

Mereka meminta pemerintah agar segera menuntaskan semua persoalan Eks Tim-tim yang ada di Timor Barat.

“Kalau bicara soal nasionalisme, nasionalisme seperti apa lagi yang harus kami berikan untuk negara ini?” kata Egidius, seperti dikutip dari siberindo.co grup suarabaru.id.

Claudia SB

The post Warga Timor Timur Menuntut Setelah 21 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).

“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” jelasnya.

Sukamta melanjutkan, situasi Papua perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dengan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, penanganan masalah Papua harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Sukamta juga menjelaskan, ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

“Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ujarnya.

Dia melanjutkan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Oleh karena itu, Sukamta meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

“Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Namun, soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” demikian kata Sukamta yang politisi PKS ini.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Claudia SB

The post Pemerintah Jangan Anggap Remeh Papua Agar tidak Seperti Timor-Timur appeared first on SuaraBaru.id.