Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah keterbatasan penganggaran daerah. Pada tahun anggaran 2026, PPPK paruh waktu di Kudus dipastikan tidak memperoleh THR karena regulasi yang berlaku hanya mengakomodasi ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu.

2.606 PPPK Paruh Waktu Tak Mendapat THR

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sebanyak 2.606 pegawai berstatus PPPK paruh waktu yang bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus. Berbeda dengan ASN lainnya, mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan menjelang Lebaran.

Kondisi tersebut memicu keprihatinan pemerintah daerah karena para pegawai tersebut tetap menjalankan tugas pelayanan publik, namun tidak memperoleh tunjangan hari raya seperti rekan kerja lainnya.

Bupati Samani menegaskan bahwa ajakan berbagi ini tidak bersifat wajib. Donasi yang dikumpulkan murni berdasarkan kesadaran dan keikhlasan masing-masing ASN.

“Ini bentuk empati dan solidaritas. Kami mengajak teman-teman ASN untuk berbagi kepada rekan yang tidak mendapatkan THR,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi nilai penting dalam lingkungan birokrasi, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

Donasi di Tiap.OPD

Agar pelaksanaannya tertib, pengumpulan donasi rencananya akan dikoordinasikan melalui kepala dinas di masing-masing OPD. Skema ini diharapkan memudahkan distribusi bantuan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan terorganisasi.

Bupati berharap langkah solidaritas tersebut mampu membantu PPPK paruh waktu tetap merasakan kebahagiaan Idul Fitri bersama keluarga.

Ia juga mengungkapkan bahwa praktik serupa pernah diterapkannya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan dinilai efektif memperkuat rasa kebersamaan antarpegawai.

Di sisi lain, kebijakan ini turut menyoroti adanya perbedaan fasilitas antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Meski bersifat solusi sementara, ajakan berbagi dari Bupati Kudus tersebut diharapkan menjadi jembatan kepedulian sosial di tengah keterbatasan fiskal daerah. Solidaritas internal ASN pun diharapkan mampu menghadirkan suasana Lebaran yang lebih inklusif bagi seluruh pegawai pemerintahan.

Ali Bustomi

The post ASN Terima THR, Ribuan PPPK Paruh Waktu Kudus Hanya Bisa Tunggu Donasi appeared first on SuaraBaru.id.

Aturan pencairan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2022, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 tahun 2022 tentang teknis pelaksanaan pemberian THR.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Eko Djumartono mengatakan, anggaran sebesar Rp 30,6 miliar tersebut terdiri dari THR untuk bupati sebesar Rp 6,64 juta, untuk 45 Anggota DPRD Kudus sebesar Rp 183,4 juta , untuk PNS sebanyak Rp 29,9 miliar dan untuk P3K sebesar Rp 465,9 juta.

Eko mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, THR untuk ASN terdiri dari komponen gaji pokok dan tunjangan serta 50 persen dari TPP.

“Jadi komponennya hanya gaji pokok, tunjangan dan 50 persen dari TPP,”ungkap Eko, Senin (25/4).

Hanya saja, kata Eko, untuk saat ini komponen THR yang berasal dari 50 persen TPP belum bisa dicairkan sebelum lebaran.

“Hal ini karena besaran TPP untuk bulan April dibayar Mei, masih menunggu penetapan. Sehingga, jelas tidak mungkin komponen THR dari 50 persen TPP tersebut bisa cair sebelum lebaran,”paparnya.

Eko menambahkan, rencananya THR untuk ASN di Kudus akan cair pada Rabu (27/4) mendatang.

Tm-Ab

The post Segera Cair, THR ASN dan Anggota DPRD Kudus Habiskan Anggaran Rp 30,6 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.