Kegiatan yang diikuti 35 pelatih fisik itu, menghadirkan narasumber dari Komisi E DPRD Jateng, KONI Jateng, PASI Jateng, sera akademisi dan praktisi dari Unnes, serta tim Simpora Jateng.

Kepala Dispora Jateng, Aria Chandra Destianto, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga, Anton Asfihani menjelaskan, peningkatan prestasi olahraga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembinaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Buka SPMB 2026 Jenjang SMA/SMK, Ahmad Luthfi: No Titip No Jastip

Salah satu faktor utama dalam pembinaan prestasi yakni, kesiapan fisik atlet yang dibangun melalui metode latihan yang tepat, ilmiah, dan terukur.

”Oleh karena itu, keberadaan pelatih fisik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan performa atlet. Khususnya pada cabang olahraga terukur, yang sangat bergantung pada aspek kondisi fisik, kemampuan biomotor, serta penerapan sport science dalam proses latihan,” kata Aria.

Dikatakannya, cabang olahraga terukur memiliki kontribusi besar dalam perolehan medali pada ajang multi event, baik di tingkat Nasional maupun internasional. Maka dari itu, peningkatan kualitas pelatih fisik pada cabang olahraga terukur, menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing prestasi olahraga Jateng.

BACA JUGA: Fikom Unissula Kunjungi Kemnaker Kupas Humas dan Karir Komunikasi

”Kami berharap, pelatihan ini mampu menghasilkan pelatih fisik yang profesional, adaptif terhadap perkembangan ilmu keolahragaan. Selain itu, mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jateng di tingkat Nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Di bagian lain, Angga PW mewakili panitia menyatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan ini, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman pelatih fisik mengenai metode latihan modern dan ilmiah khusus, untuk cabang olahraga terukur.

Selain itu, menyamakan standar program latihan fisik berbasis data di seluruh Kabupaten/Kota se-Jateng, untuk mencetak atlet berprestasi Nasional maupun internasional.

BACA JUGA: Proyek Gedung Kudus Sehat Rp 91,4 M Dimulai, Dibangun 7 Lantai, Dilengkapi Mall dan Hotel

”Kita juga ingin memastikan, seluruh peserta mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Olahraga (Simpora), untuk memantau perkembangan fisik atlet secara real-time. Selain itu, membangun kolaborasi antara praktisi, KONI dan DPRD untuk kemajuan olahraga Jateng,” ungkap Angga.

Pada sesi pembuka di hari pertama, menghadirkan Ketua Komisi E DPRD Jateng, dr Messy Widiastuti, yang mengupas materi tentang ‘Kebijakan Penyelenggaraan Olahraga (Perda No 9 Tahun 2025)’. Dilanjutkan ‘Perencanaan Latihan Terintegrasi serta Teori Dasar Kepelatihan’ dengan menghadirkan Wakil Ketua Umum III KONI Jateng, Prof Mugiyo Hartono.

Riyan

The post Dispora Jateng Gelar Pelatihan Pelatih Fisik Cabor Terukur appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan di Semarang, Sabtu (28/3/2026), terkait rencana penyelenggaraan kejuaraan provinsi yang akan digelar di GOR Pakubumi, Kabupaten Magelang, Sabtu-Minggu (4-5/4/2026) mendatang.

Menurut dia, fokus Pengprov Forki saat ini di bidang pembinaan prestasi, dengan penguatan bidang organisasi. Sehingga semua elemen yang ada di tubuh pengurus, harus ikut fokus ke arah itu.

BACA JUGA: Wisata Kali Ndayung Batealit Diserbu Pengunjung saat Kupatan

Disebutkan Bambang, kejuaraan provinsi yang diberi label Piala Bambang Raya ini, bukan semata-mata merupakan upaya Pengprov Forki menyediakan ruang kompetisi bagi para karateka, namun juga sebagai forum untuk berkomunikasi, tukar pengalaman dan ilmu bagi semua atlet, pelatih maupun wasit dan juri.

”Saya berharap, warga karate Jateng mampu memanfaatkan arena ini untuk membangun kualitas diri. Baik itu bidang prestasi maupun organisasi,” kata Bambang, sembari menjelaskan keterlibatan unsur-unsur terkait perkaratean Jateng, akan mampu memberi daya dukung dalam mendorong pengurus melakukan percepatan proses pembinaan di semua bidang.

Senior perguruan Inkai Jateng ini menambahkan, komitmennya untuk tetap fokus pada pembinaan olahraga beladiri di provinsi ini. ”Tugas kami melakukan pembinaan karate di daerah. Untuk urusan yang Nasional, itu tugas PB Forki, KONI Pusat, KOI dan juga Kemenpora,” tegasnya.

BACA JUGA: Yapi Nahdlatul Fata Petekeyan Gelar Halalbihalal, Prof. Mustaqim Tekankan Pentingnya Akhlak Keluarga ​

Dia juga mengaku, mengikuti dinamika di dunia perkaratean Nasional yang sangat dinamis akhir-akhir ini. Dimulai rencana pembatasan cabang PON yang hanya mempertandingkan cabang olimpiade, dan juga cabor karate yang dikeluarkan dari program Design Besar Olahraga Nasional (DBON).

Namun dalam perkembangan terakhir, cabor karate akhirnya dipertandingan di PON XXII/2028, yang berlangsung di NTB dan NTT. Disebutkan juga, PON biasanya digelar pada September atau Oktober.

”Periode kepengurusan ini mungkin tidak sampai saat pelaksanaan PON XXII/2028 pada bulan September atau Oktober. Maka urusan PON itu tugas pengurus periode mendatang. Tugas kami hanya mempersiapkan perangkatnya,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pengunjung Menbludak Saat Festival Kupat Lepet 2026 di Pantai Kartini

Untuk DBON, jelas Bambang Raya, sifatnya masih tentatif. Karena pembinaan cabor memakai sistim degradasi dan promosi. Artinya, jika cabor karate masih bisa meyakinkan Kemenpora, kalau para karatekanya mampu bersaing di tingkat SEA Games, Asian Games atau Olimpiade, bukan tidak mungkin karate akan promosi lagi ke DBON.

Sementara itu, informasi dari Panitia Pelaksana Piala Bambang Raya menyebutkan, menjelang penutupan pendaftaran tidak semua Pengcab Forki mengirimkan atletnya. Setidaknya ada lima pengcab yang belum memberi konfirmasinya, Demak, Rembang, Banjarnegara, Purworejo dan Wonosobo.

Kegiatan kali ini memang berbeda dengan penyelenggaraan tahun lalu, yang dilaksanakan di GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Saat ini digelar pertandingkan antarpengcab, dan tidak ada lagi tim perguruan. Sampai saat ini jumlah pendaftar, kurang dari 600 atlet.

BACA JUGA: Meriah, Ribuan Warga Padati Festival Kupat Lepet di Jepara

Kejuaraan ini mempertandingkan Kelompok Umur, seperti Usia Dini (8-9 tahun), Pra Pemula (10-11 tahun), Pemula (14-15 tahun), Junior (16-17 tahun), Under 21 (18-20 tahun), dan kelompok senior. ”Seperti yang sudah kita sepakati, event ini merupakan landasan untuk proses pembinaan. Maka kita harus mempertandingkan kelompok umur,’’ terang Bambang Raya lagi.

Untuk kelas yang dipertandingkan, sesuai dengan berat badan pada nomor Kata Beregu, Kata Perorangan dan Kumite, baik di bagian putra maupun putri. Pertandingan akan digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Informasi dari panpel menyebutkan, untuk Juara Umum I akan mendapat uang pembinaan dari panitia sebesar Rp 15 Juta, Juara Umum II Rp 5 Juta dan Juara Umum III Rp 3 Juta.

Riyan

The post Kejurprov Karate Piala Bambang Raya, Upaya Menjaga Visi Pembinaan Prestasi appeared first on SuaraBaru.id.

Para atlet sudah menitikberatkan pada kesiapan fisik, teknis, mental, serta adaptasi terhadap kondisi lokasi pertandingan, yang berada di kawasan Eropa.

Seperti diketahui, Tim Bulu Tangkis Indonesia melakukan persiapan penuh, jelang tampil di All England Open Badminton Championships 2026, yang akan berlangsung pada 3-8 Maret 2026, di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

BACA JUGA: Naik Alat Berat di Pantai Jodo, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Pimpin Gerakan Jateng ASRI Serentak di 35 Daerah

Turnamen ini merupakan kejuaraan dengan level tertinggi dalam kalender BWF World Tour Super 1000, sekaligus menjadi salah satu ajang paling prestisius dan bersejarah, dalam dunia bulu tangkis.

”Aklimatisasi menjadi faktor krusial. Tim akan menjalani program aklimatisasi pada 24-28 Februari 2026, di Milton Keynes, yang berjarak sekitar 120 kilometer di sebelah selatan Birmingham,” kata Eng Hian, seperti dikutip dari laman resmi PBSI.

Disampaikan juga, para atlet selanjutnya pada 1 Maret akan berpindah ke Kota Birmingham, agar mereka memiliki waktu adaptasi yang optimal dengan venue pertandingan.

BACA JUGA: Digitalisasi Posbankum Dorong Profesionalisme Paralegal Kota Magelang dan Kabupaten Banyumas

Pemilihan lokasi aklimatisasi dilakukan, dengan mempertimbangkan fasilitas latihan, kenyamanan atlet, serta efektivitas adaptasi menuju turnamen dengan tingkat persaingan tertinggi.

Dari total 24 atlet yang diturunkan, sejumlah atlet akan menjalani debut di All England Super 1000 ini. Seperti Alwi Farhan, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Rahmat Hidayat, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Meilysa Trias Puspitasari, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu, serta Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

”Bertanding di level Super 1000 merupakan ujian kualitas dan mental. Kami ingin mereka berani menghadapi tekanan, belajar dari sebuah pertandingan besar, dan menunjukkan permainan terbaiknya,” ujar Eng Hian.

BACA JUGA: Memperingati HPSN, Meluncurkan Gerakan Kebersihan

Sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi dan dinamika tim, PP PBSI juga melakukan penyesuaian struktur kepelatihan di sektor ganda putra, yang bertujuan untuk refreshing. Langkah ini diambil, agar suasana latihan dan pendampingan tetap segar, adaptif, serta responsif, terhadap tuntutan kompetisi level tertinggi.

Dalam struktur itu, Chafidz Yusuf akan bertugas sebagai asisten pelatih di sektor ganda putra utama, untuk mendampingi Antonius. Sedangkan Thomas Indratjaja dipercaya sebagai asisten pelatih sektor ganda putra pratama, mendampingi Andrei Adistia.

Dengan persiapan menyeluruh dan fokus penuh, Indonesia menargetkan minimalkan satu gelar juara pada All England 2026.

Riyan

The post Tim Bulu Tangkis Indonesia Targetkan Satu Gelar di All England 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini menghadirkan Sugeng Pamuji, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dengan materi bertajuk “Teknik Penyusunan Naskah Akademik RUU, Ranperda Provinsi, dan Ranperda kabupaten/kota.

Dalam paparannya, Sugeng menegaskan bahwa Naskah Akademik (NA) bukan sekadar dokumen administratif pelengkap rancangan peraturan.

“Naskah Akademik adalah fondasi ilmiah. Ia harus berbasis penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi syarat prosedural,” jelasnya, belum lama ini.

Dijelaskan bahwa penyusunan NA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurutnya, regulasi tersebut telah memberikan kerangka sistematis mengenai pentingnya kajian akademik sebelum suatu norma dibentuk.

Sugeng memaparkan secara rinci sistematika NA, mulai dari Bab I Pendahuluan yang harus mampu menjawab secara lugas latar belakang dan urgensi pembentukan peraturan.

“Identifikasi masalah tidak boleh kabur. Harus jelas: apa problem hukumnya, apa kekosongan hukumnya, dan mengapa perlu dibentuk peraturan baru,” ujarnya.

Pada Bab II, ia menekankan pentingnya kajian teoretis dan praktik empiris. “Kita tidak bisa hanya mengutip teori. Harus ada pembacaan terhadap kondisi nyata di masyarakat. Bahkan perlu analisis dampak melalui metode seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) dan pendekatan ROCCIPI agar pembentuk peraturan memahami biaya dan manfaat dari norma yang dirancang,” jelasnya.

Ia juga menyoroti Bab III yang memuat evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Menurut Sugeng, tahapan ini krusial untuk mencegah disharmonisasi.

Dalam pembahasan Bab IV, Sugeng menekankan bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis harus dirumuskan secara argumentatif. “Landasan filosofis harus selaras dengan nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis harus berbasis fakta sosial. Sementara landasan yuridis harus menjawab persoalan kekosongan hukum, norma usang, atau aturan yang tidak lagi relevan,” paparnya.

Pada Bab V, ia menegaskan bahwa perumusan jangkauan dan arah pengaturan harus disusun sebelum merinci materi muatan. “Ketentuan umum, substansi pengaturan, sanksi, hingga ketentuan peralihan harus disusun secara logis dan sistematis. Jangan sampai arah pengaturannya tidak jelas,” ujarnya.

Sugeng mengingatkan, berdasarkan Pasal 56 UU 12/2011, Ranperda Provinsi wajib disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis bagi Ranperda Kabupaten/Kota. Ia menambahkan bahwa Permenkum 40 Tahun 2025 menegaskan dokumen tersebut menjadi syarat dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Kuliah yang dipandu oleh Dosen Hukum Tata Negara FH UMK, Adissya Christa, S.H., M.H., berlangsung dinamis dengan diskusi kritis dari mahasiswa. Sejumlah pertanyaan mengemuka, mulai dari praktik penyusunan NA di daerah hingga tantangan implementasi hasil kajian akademik dalam proses legislasi.

Ning S

The post Kuliah Praktisi FH UMK: Naskah Akademik Harus Ilmiah, Terukur dan Bebas Tumpang Tindih Regulasi appeared first on SuaraBaru.id.