Aksi damai ini mendapatkan pengamanan dari Polsek Karimunjawa, Koramil, Satpol PP dan aparat terkait di Karimunjawa hingga berlangsung tertib.

Gerakan Aksi Damai Masyarakat Karimunjawa Save Karimunjawa ini menurut koordinator aksi Bambang Zakariya adalah untuk menuntut segera ditutupnya tambak – tambak ilegal yang nyata-nyata telah mencemari lingkungan. “Dulu semua menunggu Perda RTRW, tapi kini setelah diundangkan belum juga ada tindakan nyata, ” tegasnya. Juga tidak ada penjelasan apa-apa kepada masyarakat, tambahnya.

Ia meminta agar BTNkj jangan lagi membodohi warga dengan berlindung pada alasan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. “Penebangan pohon mangrove, pembuangan limbah, pengambilan air di kawasan konservasi jelas – jelas kasat mata merusak lingkungan. Ironisnya justru dibiarkan ” tegas Bang Jack panggilan akrabnya.

Menurut Bambang Zakariya, pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan usaha tambak udang intensif ilegal sudah benar benar meresahkan masyarakat Karimunjawa. Juga para wisatawan dan pelaku usaha serta warga yang kehilangan mata pencaharian.

Disamping itu mereka juga menuntut agar oknum – oknum yang tidak mendukung pelestarian alam Karimunjawa untuk segera hengkang dari wilayah konservasi. Kritik terhadap BTNKj malah dituangkan dalam poster, Karimunjawa Bukan Balai Tambak Nasional.

Peserta aksi juga mendatangi Kantor Petinggi Desa Karimunjawa. Mereka menuntut petinggi Arif Setyawan untuk. mendukung perjuangan warga untuk menutup tambak. Aktivis lingkungan Datang Abdul Rachim yang bertindak sebagai negosiator warga menemui petinggi. Akhirnya petinggi membuat surat pernyataan yang ditandatangani yang intinya mendukung Perda RTRW harus segera dilaksanakan.

Sementara Plt Camat Karimunjawa, Mu’adz saat menerima peserta aksi juga sepakat bahwa peraturan perundang – undangan termasuk Perda RTRW harus dilaksanakan.

“Kami mendukung aspiradi warga, dan akan menyampaikannya kepada Bapak Pj Bupati. Disamping itu juga diharapkan semua instansi di Karimunjawa untyk mendukung ditegakkannya Perda RTRW, dan menjaga kelestarian alam, ” ujar Mu”adz

Aksi juga menyasar kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan. Massa meminta agar Kementrian ini bertindak tegas terhadap budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan dengan mendasari pada UU tentang Perikanan.

Aksi terakhir berlangsung di Balai Taman Nasional Karimunjawa. Mereka minta serius menangani kerusakan lingkungan. Kepada Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa yang terhubung melalui sambungan telpon warga memberikan pilihan segera
memotong pipa pengambilan air dari laut atau BTN dibubarkan dan keluar dari Karimunjawa.

“BTNKj jangan malah main mata dengan pemilik modal. Sementara jika berhadapan dengan warga dan nelayan sangat garang, ” tutur Makruf salah satu koordinator aksi.

Hadepe

The post Warga Karimunjawa Gelar Aksi Tuntut Tambak Udang Segera Ditutup, Jangan Main Mata dengan Pemilik Modal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Kawali Jepara, Tri Hutomo dalam audiensi di DPRD Jepara belum lama ini.

Audiensi di Ruang Serbaguna DPRD Kab. Jepara diterima oleh Wakil Ketua DPRD Pratikno didampingi Komisi D Sutrisno dan Sunarto. Turut hadir, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR, kepala Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Pelaku Wisata, perwakilan masyarakat Karimunjawa, Satpol PP, serta OPD terkait. Juga BEM FPIK (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan) UNDIP dan LSM AKAR (Alam Karimunjawa.

Menurut DPD Kawali Jepara melalui ketuanya Tri Hutomo, pembukaan tambak udang dan pembukaan lahan tambak baru secara masif di Karimunjawa yang mengabaikan regulasi dan dokumen lingkungan dalam kegiatan usahanya, sangat dikhawatirkan dampak sosial dan dampak lingkungan akan berimbas pada kelangsungan dan kelestarian sektor pariwisata pulau Karimunjawa. “Sebab keberadaaan usaha tambak udang ilegal tanpa adanya IPAL dan pengawasan,’ujarnya.

Menanggapi data yang disampaikan Kawali, Dinas PUPR Kab. Jepara memberikan tanggapan, bahwa usaha tambak udang di Karimunjawa menurut RTRW Kab. Jepara 2011-2031 sudah sesuai. Namun Karimunjawa hanya bisa digunakan untuk usaha tambak sederhana. “tutur pihak PUPR Jepara.

Sementara dari DLH Kab Jepara dalam audensi memberikan penjelasan bahwa sampai saat ini tambak di Karimunjawa tidak memiliki ijin lokasi tata ruang. Padahal ijin lokasi pemanfaatan ruang adalah perijinan dasar, sehingga bisa dipastikan perijinan tambak tidak bisa diterbitkan karena tidak ada kesesuaian perijinan dasar.

Dijelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampai saat ini juga belum memberikan rekom untuk usaha tambak udang, “ jelas Pihak DLH Kab. Jepara.

Sedang pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa mengemukakan, terkait masalah tambak yang dilakukan BTNKj sampai saat ini baru melakukan verivikasi lokasi titik per titik tambak, melakukan uji laboratorium secara periodik pada limbah tambak dan mengkaji dasar-dasar regulasi pemanfaatan air laut untuk usaha tambak udang.” ujarnya

Mendengar penjelasan dari Pemksb dan BTNj maka Kawali Jepara dan DPW Kawali Jawa Tengah minta agar ada langkah-langkah tegas yang harus dijalankan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Pembiaran yang bisa berdampak pada kerusakan lingkungan jangan terus berulang-ulang. Apalagi dari data laboratorium limbah tambak ada beberapa unsur yang hasilnya diatas ambang baku mutu.

“Bahkan dari puluhan usaha tambak yang ada, hanya 1 lokasi yang berijin. “tegas Eky Dirgantara Ketua Kawali Jawa Tengah.

Balai TNKj selaku pemegang mandat pengelola Taman Nasional Karimunjawa dan Pemkab Jepara sudah seharusnya bersikap tegas dan mulai mengantisipasi usaha tambak udang yang sudah beroprasi maupun yang akan beroparsi.

Juga melakukan pemantauan terhadap kualitas air buangan dari kolam tambak udang. Mengingat limbah yang dihasilkan dari air buangan kolam tambak dapat mempengaruhi perairan laut Taman Nasional Karimunjawa (TNKj) yang di dalamnya terdapat ekosistem terumbu karang yang menjadi ikon wisata Karimunjawa sebagai Wisata unggulan Nasional, tambah Ekky.

Terkait persoalan tersebut, pimpinan DPRD Jepara H.Pratikno menegaskan, tambak udang ilegal harus menjadi perhatian semua pihak. “Pemerintah agar tegas dalam penegakan semua aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai terjadi pembiaran yang tentunya akan merugikan masyarakat dan alam Karimunjawa,” tegasnya.

Permasalahan tambak udang harus segera mendapatkan kejelasan solusi, tindakan, maupun kepastian perijinannya” ujar H.Pratikno.

Hadepe

The post Pembiaran Tambak Udang Ilegal di Karimunjawa Ancam Kelestarian Lingkungan appeared first on SuaraBaru.id.