Kegiatan dibuka oleh Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, yang menekankan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Kehadiran Posbankum merupakan wujud bahwa negara hadir sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pendampingan secara psikis juga tidak kalah penting, oleh karena itu keberadaan Posbankum harus berjalan secara efektif bagi masyarakat yang membutuhkan, menjadi pintu pertama masyarakat memperoleh informasi dan berkonsultasi hukum secara nonlitigasi,” ujar Eisti’anah.

Bupati menegaskan, tujuan utama layanan ini adalah agar masyarakat tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan hukum.

“Kompetensi dari paralegal harus terus ditingkatkan. Melalui penguatan SDM dan sinergi lintas sektor, maka dapat diwujudkan keadilan yang merata dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Masnur Tiur Maida dan Agus Winoto menegaskan pentingnya peran Posbankum di desa/kelurahan.

“Posbankum merupakan sebuah gerakan kolaboratif yang didukung oleh berbagai pihak, mulai dari kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga peran vital paralegal sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fungsi paralegal sangat strategis, meliputi pemberian layanan informasi, konsultasi, dan edukasi hukum, serta membantu mengidentifikasi permasalahan hukum di masyarakat. Paralegal juga berperan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mediasi dan musyawarah agar konflik dapat diselesaikan secara damai.

“Selain sebagai tempat konsultasi, Posbankum memberikan layanan Bantuan Hukum dan Advokasi yang mencakup investigasi perkara, negosiasi, hingga pendampingan di luar pengadilan agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi saat berhadapan dengan instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum,” sambungnya.

Ditambahkan, cakupan layanan Posbankum kini diperluas untuk mencakup Advokasi Kebijakan dan Perancangan Dokumen Hukum.

“Posbankum kini aktif membantu masyarakat menyuarakan aspirasi kepada pembuat kebijakan agar regulasi di tingkat daerah lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, paralegal juga mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen hukum yang diperlukan, seperti laporan polisi, surat perjanjian, surat kuasa, hingga dokumen hukum lainnya,” jelasnya.

Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan peran Posbankum yang komprehensif ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten Demak berharap akses terhadap keadilan dapat semakin merata, transparan, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Demak.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Perkuat Akses Keadilan Melalui Sosialisasi Posbankum di Kabupaten Demak appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Kementerian Hukum, Pencatat Kehormatan Menteri, para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian/Lembaga/Daerah, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi, Kepala BNN Provinsi (BNNP), para Kepala Desa dan Lurah, serta para paralegal dan fasilitator P4GN dari berbagai daerah di Indonesia., menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan hukum yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Hadir dari Kemenkum Jateng, Kepala Kanwil, Heni Susila Wardoyo bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum (P3H), Delmawati dan jajaran.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi, Wisnu Nugroho Dewanto menegaskan, bahwa arah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan tidak lagi berhenti pada tataran konsep, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menyampaikan, pemerintah saat ini tengah membangun wajah baru pelayanan publik yang tidak berjarak, tidak berbelit-belit, serta hadir langsung di tengah masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata warga negara.

“Dalam semangat tersebut, kita tidak lagi berbicara prosedur semata, tetapi tentang dampak. Bagaimana negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan, dan bagaimana hukum menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Posbankum desa/kelurahan menjadi salah satu wujud konkret kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan. Posbankum diharapkan mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat akar rumput, menjadi tempat konsultasi, pengaduan, sekaligus membantu masyarakat menemukan solusi atas permasalahan hukum secara sederhana, cepat, dan terjangkau.

“Dengan cakupan yang terus berkembang, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai ruang penyelesaian konflik sosial dan sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip people-centered justice, yakni hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Di sisi lain, transformasi digital juga menjadi fokus penting dalam peningkatan layanan hukum. Peluncuran SuperApp “PASTI” Kementerian Hukum merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses.

“SuperApp ini bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol perubahan cara kita bekerja dan melayani. Birokrasi bergerak lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih sederhana. Masyarakat dapat mengakses layanan hukum kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu,” imbuhnya.

The post Kemenkum Jateng Ikuti Sosialisasi Posbankum, SuperApp PASTI Kemenkum dan Fasilitator P4GN BNN RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Balai Kelurahan Karanganyar Gunung ini mengusung tema “Terwujudnya Budaya Sadar Hukum dan Akses Keadilan Merata bagi Seluruh Masyarakat.”

Kegiatan yang diikuti sekitar 25 perwakilan RT/RW serta tokoh masyarakat setempat diisi dengan pemahaman mengenai urgensi pembentukan Posbankum sebagai sarana layanan hukum yang mudah dijangkau di tingkat desa/kelurahan.

Sosialisasi dibuka oleh Lurah Karanganyar Gunung, Nurhayati Budi Wahyuningtias, yang menegaskan pentingnya peningkatan literasi hukum di lingkungan masyarakat.

Penyuluh Hukum Ahli Madya, Siti Yulianingsih menjelaskan peran strategis Posbankum dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

“Posbankum di kelurahan adalah fondasi awal untuk membangun dan mewujudkan budaya hukum masyarakat. Ketika Posbankum terbentuk, akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih tepat,” ujar Siti.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menegaskan, Posbankum tidak hanya menyediakan ruang konsultasi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan pencegahan.

“Posbankum adalah rumah pertama bagi warga ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan layanan yang berjalan baik, kita mampu membantu masyarakat menyelesaikan masalah secara damai dan bijaksana. Inilah langkah penting untuk mencapai keadilan bagi masyarakat,” jelasnya.

Ning S

The post Sosialisasi Posbankum, Kanwil Kemenkum Jateng Tegaskan Pentingnya Budaya Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.