Menurut Anas saat dihubungi Suarabaru.id Selasa (17/6), pihaknya memperoleh informasi bahwa Rizki Widiantoro ( 25) pekerja migran Indonesia di Malaysia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kebumen itu meninggal karena gantung diri.

“Namun kami menyoroti mengapa tidak ada penjelasan penyebab gantung diri TKI itu apa. Ini juga sering terjadi pada kasus lain. Saya berharap Pemkab Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kebumen maupun Pemerintah Pusat menjelaskan kepada keluarga korban atau ahli waris secara transparan,”tandas Anas.

Seperti diberitakan, Rizki Widiantoro (25), pekerja TKI asal Desa Bocor Buluspesantren Kebumen yang bekerja di Malaysia meninggal pada 1 Juni 2025. Namun jenazah Rizki baru sampai di Kebumen pada 16 Juni 2025 atau hampir 15 hari baru tiba.

Bahkan pihak keluarga meminta bantuan Puskesmas dan PMI Kebumen agar bisa melihat kondisi jenazah. Sukarelawan siaga bencana berbasis masyarakat (Sibat) PMI Kebumen pun membantu membuka jenazah memakai alat pelindung diri (APD) serta turut membantu pemakaman bersama Polres Kebumen.

Dari kasus kematian TKI asal Desa Bocor itu Anas menyatakan ada tiga hal harus dijelaskan. Pertama, pihak keluarga atau ahli waris perlu memperoleh informasi yang sejelas-sejelasnya tentang kematian TKI tersebut.

Kedua, pihak keluarga atau ahli waris TKI harus memperoleh informasi prosedur kepengurusan jenazah sehingga tidak menjadi bahan pertanyaan mengapa jenazah 15 hari baru tiba di rumah duka. Ketiga, harus ada kepastian hak-hak almarhum baik gaji, santunan dan asuransi diterima oleh ahli waris.

Selanjutnya kepada Pemkab Kebumen, Mirant Care mendorong terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Anas mengakui, selama ini telah ada Perda Perlindungan TKI. Namun perlu ada penyempurnaan dan penguatan agar sosialisasi kepada calon TKI lebih akurat dan efektif sampai masyarakat.

“Apalagi TKI Kebumen masih menjadikan Malaysia sebagai lokasi favorit tujuan Pekerja Migran Indonesia sehingga perlu ada sosialisasi perlindungan pekerja melibatkan pemerintah, dinas terkait hingga perusahaan penempatan pekerja migran,”tandas Anas.

Resmi dan Prosedural

Secara terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kebumen Budhi Suwanto menuturkan, pihaknya ikut berduka cita atas meninggalnya Rizki Widiantoro di Malaysia. Pihaknya telah menelusuri yang bersangkutan berangkat sebagai pekerja migran legal atau resmi dan berangkat secara prosedural melalui perusahaan penempatan pekerja migran di Banyumas.

Menurut Budhi, almarhum Rizki Widiantoro tergolong keluarga TKI. Orang tuanya juga pernah bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Saudara iparnya juga masih bekerja di Malaysia. Rizki telah bekerja selama satu tahun di negeri Jiran, memiliki istri dan satu anak.

Terkait hak-hak ahli waris, pihaknya bersedia untuk memediasi jika ada masalah. Bahkan Disnaker telah mendatangi rumah duka untuk mengawal hak-hak keluarga atau ahli waris. Saat pemakaman pihak perusahaan penempatan pekerja migran juga datang di rumah duka hingga proses selesai.

”Kami sendiri juga telah iuran satu kantor untuk sekadar uang duka. Ada pula santunan dari Dinas Sosial, namun perlu waktu karena harus ada bukti visum dan lainnya,”jelas Budhi.

Menyinggung perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia di daerahnya, Budhi menegaskan, Pemkab Kebumen telah memiliki Perda Perlindungan TKI No 5 Tahun 2014. Bahkan sosialisasi perlindungan kepada calon TKI dan calon pekerja migran selama ini dilakukan intensif Disnaker sampai desa-desa.

Pada sosialisasi itu Disnaker juga menggandeng perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Termasuk melibatkan Muslimat NU dan Aisyiyah serta perwakilan perusahan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) guna memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran atau TKI agar melalui prosedur yang legal.

Komper Wardopo

The post Migrant Care Soroti Penyebab TKI Buluspesantren Gantung Diri appeared first on SuaraBaru.id.

Pegiat medsos yang beken dengan nama Bang #NalaR dengan kun @Paltiwest di Twitter atau X itu, ditangkap Bareskrim Polri, Jumat (19/1/2024) sekitar pukul 03.00 WIB.

Pakar komunikasi yang akrab disapa Jojo mengatakan, dalam kasus ini semestinya polisi melakukan penyelidikan tentang substansi masalah dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas aparatur negara.

Alih-alih melakukan penyelidikan terkait substansi dugaan pelanggaran netralitas aparat, polisi justru menangkap masyarakat yang ikut melakukan pengawasan.

“Harusnya polisi melakukan penyelidikan terkait substansi masalah pelanggaran pemilu tentang netralitas aparat. Jangan malah “kill the messenger”, memberangus penyampai pesannya dan tak fokus menyelesaikan isi pesannya,” kata Tenaga Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) periode 2016-2019 ini.

Ia mengatakan, jangan sampai Indonesia kembali ke masa kegelapan kala kebebasan demokrasi, bersuara, dan berpendapat dibungkam seperti sebelum 1998. Pada masa Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto, rakyat yang mengkritik pemerintah serta merta ditangkap dengan tuduhan subversif.

“Masyarakat sipil harus terus menggaungkan semangat agar spirit Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia terus terjaga. Lawan segala bentuk pembungkaman kebebasan hak-hak sipil,” kata Jojo.

Sebelumnya, Pengamat Kepolisian pada Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritik arogansi dan netralitas aparat Polri pada penyelenggaraan pemilu 2024.

“Alih-alih melakukan penyelidikan terkait substansi masalah pelanggaran aturan pemilu tentang netralitas aparat, Polri malah melakukan penangkapan anggota masyarakat yang menyampaikan informasi terkait indikasi pelanggaran Pemilu,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/1/2024).

Diketahui, Palti ditangkap setelah mengunggah rekaman suara yang diduga berisi percakapan yang mengarahkan Kepala Desa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), menggunakan Dana Desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi pada Pilpres 2024.

Disebutkan, menilik surat penangkapan yang beredar, proses pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan sampai penangkapan yang berlangsung hanya 3 hari dari laporan dan sangat instan, akan memunculkan persepsi negatif, yang semakin menggerus kepercayaan publik pada netralitas kepolisian, dalam Pemilu 2024.

“Informasi yang ditersangkakan kepada Palti adalah bentuk pengawasan masyarakat pada perilaku penyelenggara negara, yang harusnya justru dilindungi undang-undang, bukan malah dibungkam oleh undang-undang,” jelas Bambang.

Dikatakan, pembungkaman upaya partisipasi masyarakat yang sedang melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah dengan UU ITE mencederai semangat demokrasi. Hal ini menunjukkan aparat negara masih alergi terhadap peran masyarakat yang mengawasinya.

“Pertunjukkan arogansi aparat dan potensi abuse of power di ruang-ruang tertutup yang jauh dari pantauan publik ini, adalah puncak gunung es dari problema yang terjadi dalam penegakan hukum,” tandasnya.

Ning S

The post Pakar Komunikasi Soroti Penangkapan Pegiat Medsos yang Bongkar Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 appeared first on SuaraBaru.id.