Kegiatan ini menjadi ruang dialog ilmiah yang mempertemukan akademisi, praktisi penegak hukum, dan mahasiswa untuk membahas implikasi lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan para narasumber kunci antara lain Wakil Menteri Hukum Profesor Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Salatiga AKBP Ade Papa Rihi, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Salatiga Desta Kurniawan Surbakti S.H, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Totok Budiyanto, A.Md.IP., S.H., serta Dekan FH UKSW Profesor Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum.

Wakil Menteri Hukum Profesor Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., juga mengisi seminar secara daring dengan menyampaikan pidato kunci bahwa pembacaan KUHP baru harus disertai pemahaman atas Undang-Undang Penyesuaian Pidana karena di dalamnya terdapat 55 perubahan terhadap KUHP nasional, mulai dari perubahan redaksional, pengangkatan penjelasan pasal ke batang tubuh, hingga penambahan substansi baru.

Menurutnya, hukum pidana nasional kini berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, yang membawa konsekuensi perubahan paradigma KUHAP dari model kontrol kejahatan menuju model yang menekankan perlindungan hak individu dan kepatuhan aparat terhadap prinsip hak asasi manusia.

Profesor Edward memaparkan, KUHAP baru disusun dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang menghubungkan fungsi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta pembimbing kemasyarakatan. Ia menyoroti pengaturan baru mengenai lima jenis putusan hakim, putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, pidana, tindakan, dan pemaafan hakim serta memberi contoh implementasi bagaimana aparat penegak hukum cepat beradaptasi dan penerapan pasal-pasal pidana korupsi dalam KUHP baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kesiapan polisi, jaksa, dan hakim dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru, dengan orientasi pada sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban.

Dari perspektif kepolisian, AKBP Ade Papa Rihi, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Salatiga, memaparkan materi berjudul “Implementasi KUHP dan KUHAP dalam Praktik Penegakan Hukum oleh Penyidik”.

Disampaikan, meskipun aparat penegak hukum telah relatif siap, tantangan terbesar justru datang dari tuntutan masyarakat terhadap hukuman berat, sehingga diperlukan perubahan pola pikir menuju keadilan yang menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari unsur Kejaksaan, materi dengan judul “Penerapan KUHAP Baru” disampaikan perwakilan Kejaksaan Negeri Salatiga, Desta Kurniawan Surbakti S.H (Kepala sub Seksi Prapenuntutan pada Bidang Tindak Pidana Umum).

The post Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Era KUHP dan KUHAP Baru, FH UKSW Hadirkan Praktisi Kunci appeared first on SuaraBaru.id.

PK setidaknya mempunyai empat tugas utama yaitu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Kepala Divisi Administrasi Hajrianor mengatakan, beban PK saat ini tergolong masih belum seimbang dengan jumlah PK yang ada.

“Sebagai contoh jumlah PK atau APK se-Jawa Tengah yang saat ini berjumlah 259 orang tersebar di 8 Balai Pemasyarakatan dan harus melayani 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah,” kata Hajrianor mewakili Kakanwil membuka Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan di Aula Kresna Basudewa, Senin (4/3/2024).

Dengan keterbatasan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS dan LPKA.

“Surat Edaran ini mengatur mengenai syarat, mekanisme dan sistem kerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS dan LPKA,” ungkap Hajrianor.

Sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari ini bertema Penetapan Wilayah Piloting serta Mekanisme dan Sistem Kerja PK dan APK pada Lapas Rutan.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan seluruh Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni Analis Kebijakan Madya Giyanto dan PK Madya Suri Handayani.

Diharapkan peserta dapat menerapkan mekanisme dan sistem kerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas atau Rutan untuk memastikan terselenggaranya tujuan Pemasyarakatan dengan baik dan profesional.

Selain dari eksternal, Kemenkumham Jateng juga menghadirkan narasumber dari internal, yaitu Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono, Kabid Pembinaan Bimbingan dan TI Budi Yuliarno, serta Kabid Yantah Kesehatan Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Jefri Purnama.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Produk yang dihasilkan PK bisa menjadi rujukan bagi Lembaga Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya untuk mengambil kebijakan.

Hal itu ditegaskan Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang saat memberikan pengarahan kepada pegawai Bapas Kelas II Magelang, belum lama ini. “Dari dulu saya menyampaikan kuncinya ada di kalian (PK),” ujar Hantor.

Dikatakan, analisa dari litmas dan sebagainya, harus akurat dan menjadi rujukan bagi pimpinan, bagi APH, bagi siapapun yang menggunakan hasil litmas.

“Oleh karena itu proses litmas harus dijalankan secara benar, sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, supaya akurasi litmas benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Menurut Hantor, hasil litmas yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan pihak lain untuk menggunakan rekomendasi dari para PK.

“Kalau kita tidak profesional, akan dipermasalahkan oleh pihak lain yang mengakibatkan merosotnya kepercayaan dan akhirnya kita tidak dipakai lagi, dan kita ditinggal. Kita ditinggal, dianggap tidak punya akurasi, tidak punya bobot yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Dijelaskan, Bapas adalah sentralnya Pemasyarakatan. Hasil dari Bapas digunakan dalam pengambilan keputusan. “Apakah orang itu dapat remisi, apakah orang itu harus dikembalikan, harus dibina kembali, dan lainnya,” imbuh Hantor.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal tersebut, berharap para PK bisa mensyukuri, menikmati dan menjalankan amanat yang telah diberikan kepada mereka.

Ia juga mendorong Bapas Magelang bisa membangun kerja sama dan sinergitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja.

Hantor meminta pegawai Bapas Magelang untuk menambah literasi dengan mendalami regulasi, yakni Undang-Undang Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Ning S

The post Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng Tegaskan, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sangat Vital appeared first on SuaraBaru.id.