Rapat dihadiri oleh Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST, MT, para pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para undangan lainnya.

Agenda utama dalam rapat kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan eksekutif. Selain itu, DPRD juga menyampaikan jawaban atas pendapat Bupati terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus, Galih Saputro, S.Pd, turut membacakan jawaban dari lembaganya.

Ketua DPRD Kudus, H. Masan, berharap keputusan yang diambil dalam rapat ini dapat memperkuat fungsi legislatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga keputusan hari ini membawa manfaat bagi masyarakat dan memperkuat peran DPRD dalam pembangunan daerah,” tegas Masan.

Komitmen Bupati: Ranperda untuk Kesejahteraan Warga

Bupati Sam’ani menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah pembahasan Ranperda RPJMD Kudus 2025–2030, yang menurut Bupati akan menjadi acuan strategis dalam meningkatkan lapangan kerja, memberdayakan UMKM, dan memperkuat layanan dasar.

“RPJMD Kudus 2025–2030 akan menggarisbawahi kesinambungan program prioritas dan visi-misi pembangunan daerah,” ujar Sam’ani.

Selain itu, Pemkab juga menyoroti Ranperda Penanaman Modal dengan komitmen menyusun roadmap investasi yang telah diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2022. Pemetaan permasalahan dan penanganan dampak investasi akan menjadi bagian penting dari regulasi tersebut.

Pada Ranperda Pengarusutamaan Gender, Bupati menegaskan bahwa regulasi ini merupakan bagian dari langkah strategis membangun masyarakat yang inklusif dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Kudus bersama DPRD Kudus sedang melakukan pembahasan atas sembilan Ranperda. Tujuh di antaranya merupakan usulan dari pihak eksekutif, yakni, Ranperda RPJMD Kudus 2025–2030, Ranperda tentang BUMDes dan BUMDes Bersama, Ranperda tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Selanjutnya adalah Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 6 Tahun 1992 tentang Budidaya Kapuk Randu, Ranperda Pengarusutamaan Gender, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal

Sementara dua Ranperda lainnya merupakan prakarsa DPRD, yaitu Ranperda tentang Produk Halal, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

Bupati menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh proses pembahasan Ranperda berjalan lancar dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera diimplementasikan demi kemajuan Kabupaten Kudus.

Ads-Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda appeared first on SuaraBaru.id.

Ranperda ini menyasar berbagai sektor krusial seperti pembangunan, investasi, lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ekonomi desa. Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif.

Usulan Ranperda dari Eksekutif (Pemkab Kudus):

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Ranperda ini menjadi dokumen fundamental yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta prioritas program yang akan dijalankan, dan menjadi dasar penyusunan APBD tahunan. Kehadirannya penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ranperda ini bertujuan mengatur tata kelola arsip yang efektif, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung kelancaran administrasi serta menjadi sumber informasi sejarah dan bukti hukum.

Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tanaman Kapuk Randu

Ranperda ini berisi pencabutan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan mengenai penertiban dan pembudidayaan kapuk randu, yang berlaku sejak 1992, perlu ditinjau kembali agar tidak menjadi tumpang tindih dengan regulasi baru serta sesuai dengan kebutuhan pertanian modern dan kebijakan pemanfaatan lahan.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan dinamika mobilitas masyarakat, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan angkutan agar lebih responsif terhadap kondisi kekinian. Hal ini penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Dengan aturan yang lebih jelas dan ramah investor, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kudus.

Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama

Ranperda ini akan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, diharapkan BUMDes dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender

Ranperda ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan aspek gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Sementara itu, dua Ranperda Prakarsa DPRD Kudus di antaranya adalah:

Ranperda Produk Halal

Ranperda ini diharapkan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim atas ketersediaan dan keamanan produk halal di Kudus. Juga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Ranperda Penyelenggaraan Sistem Drainase

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan air di wilayah Kudus secara terpadu dan berkelanjutan.

Mengapa Masyarakat Kudus Harus Peduli?

Ketua DPRD dan Bupati Kudus menekankan bahwa kesembilan Ranperda ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah konkret menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan yang terarah, sistem transportasi dan drainase yang lebih baik, hingga perlindungan terhadap produk halal dan kesetaraan gender, seluruh regulasi ini memiliki dampak langsung bagi warga.

Pembahasan Ranperda tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah melalui proses diskusi lintas sektoral, Ranperda akan segera disahkan menjadi Perda.

Ali Bustomi

The post 9 Ranperda Baru Siap Ubah Wajah Kudus, Ini Isi dan Dampaknya bagi Warga appeared first on SuaraBaru.id.