Dengan data yang lengkap, petugas Teknologi Informasi (IT) akan lebih mudah dalam melakukan proses pembuatan sertifikat secara cepat dan akurat.

Demikian disampaikan Arwin Hanindya, selaku narasumber dari Desnet, ketika menyampaikan paparannya pada Bimbingan Teknis Sistem Informasi Olahraga Prestasi (Sisakti) bagi tenaga IT KONI Kabupaten/Kota, di Metro Park View Hotel, Semarang, Minggu (21/9/2025).

BACA JUGA: Dihadiri 50 Wakil Pengprov, Sujarwanto Deklarasi Maju Jadi Bakal Calon Ketum KONI Jateng

Menurut dia, yang juga perancang Sisakti KONI Jateng itu, aplikasi ini bukan hanya untuk membuat sertifikat saja. Tetapi juga mampu menerbitkan ID Card atlet, yang digunakan ketika bertanding, maupun persoalan lain yang berkaitan dengan prestasi atlet.

Selain itu juga, Sisakti bisa menyimpan seluruh syarat dan data atlet yang telah benar-benar terisi lengkap. Dengan begitu, administrasi keolahragaan akan lebih tertib dan profesional.

”Detail data itu sangat penting. Karena kalau tidak terperinci, otomatis data tidak akan sesuai. Sehingga akan menyulitkan dalam penerbitan sertifikat maupun dokumen lainnya,” ujar Arwin lagi.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Siapkan Skema Konektivitas Kawasan Heritage Semarang Lama

Sementara itu, narasumber lain, Habib Maulana yang juga dari Desnet menambahkan, pengurus KONI ketika melakukan kegiatan berbasis input data melalui Sisakti, akan memperoleh banyak manfaat. Terutama dalam hal mempercepat pekerjaan, dan mengurangi risiko kesalahan manual.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum III KONI Jateng, Harry Nuryanto menegaskan, penerapan Sisakti merupakan langkah maju, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga Jateng di tingkat Nasional.

”Kami sangat bersyukur, adanya Sisakti ini dapat memberikan kemajuan bagi petugas IT KONI Kabupaten/Kota di Jateng, dalam pengolahan data melalui teknologi,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Panitia Pelaksana, Fatchurrahman Bagus menjelaskan, acara ini berlangsung selama dua, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme operator IT KONI Kabupaten/Kota, dalam mengoperasikan Sisakti.

Sigit Pr

The post Program Sisakti Mudahkan Kinerja Tenaga IT KONI Kabupaten/Kota appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah 10 sertifikat wakaf itu, diperuntukkan bagi Sekolah Al Muna, TK ABA A7, NU (2 lokasi), Yayasan Darul Auliyah Tisah, Musala Roudhotul Jannah, Masjid Plamongan Sari, Musala Nurul Huda, Yayasan Riyadlus Sholihin Al Islamy, dan Yayasan Gerakan Mencerdaskan Bangsa.

Cholidah Hanum, dalam gelaran Apel Pagi yang dilaksanakan Senin (21/7/2025), dalam amanatnya menandaskan kepada para nazhir, dengan diterimanya sertifikat wakaf, bukan berarti tugas mereka telah selesai.

BACA JUGA: Kakanwil Berharap Jateng Bisa Pertahanan Gelar Juara Umum MQK

Menurut dia, para nazhir memiliki tugas yang tidak sekadar mengadministrasikan, tetapi selanjutnya mengelola, mengembangkan, dan mengawasi penggunaan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkannya.

”Sehingga wakaf ini lebih berdampak dan memberikan manfaat yang lebih optimal, serta membuat laporan kepada Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia,” pintanya.

Riyan

The post Kemenag Kota Semarang Serahkan 10 Sertifikat Wakaf appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun seleksi ini membuka sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada SR yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

”Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Gedung SPPG, Dilengkapi 2 Unit Kendaraan Operasional Dorong Percepatan MBG

Menurut dia, proses seleksi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu strateginya, melalui pembangunan SR. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Proses seleksi guru ini dilaksanakan Kemensos, melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan, dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

BACA JUGA: 7 Tahun Mengabdi, Badiklat Hukum Jateng Pererat Kolaborasi Lintas Sektor

”Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik, yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya, Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan itu,” kata Robben.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama, yang dirancang pemerintah. Sekolah ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, pada Desil 1 serta Desil 2, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan, untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

BACA JUGA: ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan!

Sehubungan dengan pembukaan lowongan guru ini, Kemensos mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan PPG, untuk berpartisipasi. Adapun lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi, yakni lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK, pada tahun 2024.

Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru SR, akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF), di bawah naungan Kemensos. Mereka bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru SR.

Seluruh guru SR yang terpilih, wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Mereka juga melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

Sementara syarat paling penting, bersedia ditempatkan di SR pada seluruh wilayah NKRI, serta bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

”Untuk itu, saya mengajak seluruh lulusan PPG, dapat berpartisipasi dalam kesempatan ini. Tentunya, untuk mendukung program ini diperlukan sinergi bersama dari seluruh instansi yang terlibat,” jelas Robben lagi.

Persyaratan Umum dan Khusus Seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)/Sarjana Terapan.
8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus:
1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan).
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).
4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.

BACA JUGA: Permasalahan yang Sering Terjadi pada Lansia dan Tips Perawatannya

Kemudian seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan Kemensos secara daring meliputi, psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara. Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025

Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025. Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.

Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.

Riyan

The post Dibuka Lowongan Guru untuk Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, berupaya untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di berbagai daerah. Usaha ini membuahkan hasil, dengan diterbitkannya 15.971 sertifikat tanah wakaf.

”Dalam waktu singkat, dengan total luas sekitar 15.715.570 meter persegi, atau setara dengan 1.571,56 hektare,” tutur Kepala Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Abu Rokhmad, seperti dikutip dari laman resminya.

BACA JUGA: Terjebak Kemacetan, Wisatawan Paralayang Tercebur Waduk Gajahmungkur

Sedangkan Penghargaan Kantor Pertanahan Terbaik, menjadi bentuk apresiasi terhadap peran Kantor Pertanahan, dalam mendukung sertifikasi aset wakaf. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Jateng, juga dinyatakan sebagai Kantor Pertanahan dengan pelayanan terbaik.

”Penghargaan ini diraih atas inovasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, seperti pembukaan loket khusus pendaftaran wakaf, yang mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf pada 2024. Kemudian pemecahan sertifikat sebelum proses wakaf, untuk memperjelas objek tanah yang diwakafkan,” tutur Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag Jateng, Imam Buchori.

Ditambahkan dia, ada juga program jemput bola, yang proaktif menjangkau lokasi-lokasi wakaf, khususnya di daerah terpencil. ”Berkat inovasi ini, pelayanan wakaf di Kabupaten Karanganyar menjadi lebih cepat dan juga transparan, serta berpihak pada kepentingan umat,” imbuhnya.

Riyan

The post Kanwil Kemenag Jateng Peringkat 3 Terbaik Capaian Sertifikasi Tanah Wakaf appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan hunian dengan perlindungan hukum oleh negara. Dalam paparannya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertipikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mengapresiasi BTN yang melakukan self-correction dan perbaikan sistem, apalagi BTN mau terus berkembang. Program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82% dari perumahan subsidi,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, belum lama ini.

Pada kesempatan ini Menteri BUMN mengapresiasi developer dan notaris yang sudah bekerja dengan baik. “Tapi minta maaf, saya minta black list developer dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick.

Erick mengatakan, percepatan perbaikan dari penyelesaian sertipikat merupakan salah satu pondasi penting Program Tiga Juta Rumah, sehingga program tersebut bisa berjalan lancar. Dalam prosesnya, Program Tiga Juta Rumah melibatkan banyak pihak termasuk swasta dan menggunakan sistem perbankan baik Himbara maupun bank swasta.

Menurut Erick, kompleksitas tersebut dapat diurai dengan pembukaan data. “Pembukaan data yang sebesar-besarnya, mana developer yang akan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk dikembangkan apakah dari daerah menjadi nasional. Itu yang harus kita dorong, karena ini visi dari Bapak Presiden langsung. Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang sudah digelontorkan salah sasaran,” jelas Erick.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Padahal, sertipikat merupakan hak masyarakat yang harus diserahkan setelah debitur melunasi KPR.

Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertipikat terus diperbaiki oleh BTN. “Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon.

Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating. Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya.

“Kami melakukan perbaikan melalui pembentukan task force (Satuan Tugas/Satgas) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Upaya lainnya adalah membuka call center untuk pengaduan permasalahan sertipikat yang dialami masyarakat dengan developer,” tutur Nixon.

The post Penuhi Hak Rakyat, Menteri BUMN Minta BTN Tertibkan Developer Nakal dalam Penyelesaian Sertifikat appeared first on SuaraBaru.id.

Sertifikat tersebut diserahkan pada kegiatan Anugerah Penghargaan Klaten Innovation Award Kabupaten Klaten yang berlangsung di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kelima belas sertifikat itu yakni Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Topeng Dalang Klaten, EBT Grebeg Pasar Masaran Cawas, EBT Sadranan Desa Pereng, EBT Syukuran Banyu Desa Pluneng, EBT Grebeg Suro dan Gelar Budaya Tanjungsari, EBT Tradisi Padusan Umbul Ingkas Cokro, EBT Tradisi Sadranan Dukuh Porodesab, EBT Tradisi Syawalan Desa Jimbrung.

Selain itu EBT Upacara Tradisi Bersih Sendang Sinongko, EBT Wayangan Malam Jum’at Pon, EBT Wulu Pawetu, Indikasi Asal Dawet Bayat Klaten, Indikasi Asal Kerajinan Bebek Bambu Jambu Kulon Klaten, Potensi Indikasi Geografis (PIG) Kopi Arabika Sapuangin, Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan Kemladhohan.

Anggiat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Klaten atas pemahaman dan kepedulian terhadap Pencatatan Kekayaan Intelektual.

“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen karena begitu memahami dan sangat peduli atas Kekayaan Intelektual,” ujar Anggiat.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Pencatatan Hak Cipta kepada Bupati, secara tidak langsung mengedukasi masyarakat Kabupaten Kebumen untuk terus kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya yang bernilai ekonomi. Kami mendukung penuh setiap pencatatan kekayaan intelektual karena dengan adanya KI, sekaligus ikut memajukan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham Jateng kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong entitas dan pelaku usaha di daerah agar lebih peduli terhadap Kekayaan Intelektual.

Sekaligus wujud kolaborasi, sinergitas antara Kemenkumham Jateng dengan Provinsi maupun kota dan kabupaten terkait Kekayaan Intelektual.

Hadir dalam kegiatan Sekretaris Kabupaten Klaten, Kepala Bapperida Kabupaten Klaten, Forkompinda Kabupaten Klaten dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Klaten.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Serahkan 15 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal kepada Bupati Klaten appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini sebagai bentuk apresiasi mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Adat Sunda dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual budaya mereka,” kata Yasonna di Sekretariat Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jabar Alam Sentosa, Kawasan Ekowisata dan Budaya Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Selasa (23/7/2024).

“Serta menguatkan komitmen dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat,” sambungnya.

Sebanyak 35 sertifikat KIK bertajuk BOMA diperuntukkan bagi 10 kota/kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor. Sedangkan satu IG diberikan kepada Kabupaten Karawang atas Kopi Robusta Sanggabuana.

Menurut Yasonna sertifikat ini, berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Sertifikat KIK dan IG ini juga, untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Baresan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat, melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur.

“Dengan harapan kekayaan intelektual komunal dapat diakui, dihargai, dan dikelola secara berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan Sertifikat KIK dan IG dengan upacara adat dan berbagai kesenian kesundaan ini, bertujuan untuk pelestarian budaya, perlindungan hukum, pengembangan ekonomi, penguatan identitas, pemberdayaan masyarakat, promosi budaya, serta kolaborasi dan sinergi.

Baresan Olot sebagai komunitas masyarakat adat di Jawa Barat, dinilai memiliki kekayaan intelektual komunal yang kaya dan beragam. Kekayaan Intelektual Komunal ini, merupakan aset penting bagi masyarakat adat, yang mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.

“Serta memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Keberadaan masyarakat adat di Jawa Barat dengan tradisi dan budaya yang unik, memiliki Kekayaan Intelektual yang sangat beragam, termasuk dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta praktik-praktik sosial,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia, upaya untuk mencatatkan KIK ini menjadi sangat penting, karena bukan hanya untuk tujuan pelestarian akan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas Kekayaan Intelektual mereka.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penganugerahan Gelar Kehormatan Masyarakat Adat Jawa Barat “Sinatria Pinayungan” kepada Yasonna dari para Olot (sesepuh) Masyarakat Adat.

Pemberian penghargaan sebagai Warga Kehormatan/ Pangaping dan Gelar Kehormatan dalam sebuah pagelaran Tradisi Pinton Ajen (Festival Kesenian Masyarakat Adat) ini, didasarkan atas dasar penilaian para Olot Masyarakat Adat terhadap kinerja kepemimpinan Menkumham yang dinilai banyak memberi perhatian terhadap hak perlindungan kekayaan intelektual dan pengayom, serta sikap rendah hati kepada masyarakat kecil.

Pada kegiatan tersebut tampak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto. Ia hadir bersama sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham dan Kakanwil lainnya.

Ning S

The post Menkumham Serahkan 35 Sertifikat KIK dan Satu IG Bagi Masyarakat Jabar appeared first on SuaraBaru.id.

Penambahan nilai ekonomi dari hasil sertifikasi tanah di Kabupaten Grobogan mencapai Rp 2,3 triliun. Di mana disebut 97 persennya beredar di tengah masyarakat melalui Hak Tanggungan.

Hadi Tjahjanto mengatakan, sebanyak 932.890 dari 939 ribu bidang tanah di Grobogan sudah besertifikat.

“Artinya sudah 99 persen. Dan Kabupaten Grobogan segera menjadi kabupaten lengkap karena semua tanahnya sudah terdaftar,” kata dia saat acara  penyerahan sertifikat  tanah untuk rakyat di Stadion Krida Bhakti, Kabupaten Grobogan, Selasa 23 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Adanya sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa tanah dan konflik lahan.

“Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini semuanya komplit,” kata dia.

Jokowi mengingatkan, untuk tetap berhati-hati apabila ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Perhitungan dan kalkulasi harus dilakukan secara detail.

Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengaku telah berkomitmen untuk terus mendukung penuntasan program penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat di Provinsi Jawa Tengah.  Tanah warga yang belum tesertifikat harapannya bisa diselesaikan pada 2024 ini.

“Kami dari Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait masyarakat yang tidak punya uang untuk mengurus sertifikat,” kata Nana beberapa waktu lalu.

Salah seorang warga penerima sertifikat, Puryani mengaku, senang dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah. Sebab, ia akhirnya memilki sertifikat tanah atas tanah yang dimilikinya.

Ia mengaku, keinginannya untuk bisa memegang sertifikat tanah yang lama dinantikan, sudah terealisasi.

Diaz Aza

The post Hadi Tjahjanto Klaim Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah di Jawa Tengah Capai Hampir Rp 100 Triliun, Kok Bisa? appeared first on SuaraBaru.id.

Ada tiga agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan yakni mengecek pemeriksaan kandungan ibu hamil di Puskesmas Toroh 1, menyerahkan sertifikat PTSL di Stadion Krida Bakti Purwodadi, dan terakhir menyerahkan bantuan stimulan untuk para petani yang terdampak puso atau gagal panen.

Salah satu kegiatan yakni menyerahkan bantuan stimulan kepada ribuan petani yang berasal dari Grobogan, Demak, Pati ,dan Kudus.

Presiden Joko Widodo yang hadir didampingi Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto sejumlah menteri, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta Bupati Grobogan Sri Sumarni beserta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD terkat.

Acara ini  juga dihadiri oleh ribuan petani dari berbagai wilayah di Grobogan, Demak, Pati dan Kudus.

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan bantuan secara simbolisasi kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berasal dari Grobogan, Demak, Pati dan Kudus.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bukan hanya Indonesa saja yang mengalami permasalahan. Namun, negara-negara lain juga mengalami permasalahan yang sama.

“Ada yang mengalami kekeringan panjang dan ada yang mengalami kebanjiran. Perubahan iklim yang nyata kita lihat. Selama ini hanya dibicarakan dimana-mana, namun setelah di depan mata kita, sudah kejadian,” jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan negara lain produktivitas padinya juga menurun karena mengalami kekeringan panjang, hujan terus menerus dan menyebabkan gagal panen. Termasuk di Indonesia.

Sebanyak 22 negara yang mengalami hal itu bisa diatasi karena punya stok dan mengentikan ekspor beras karena dampak perubahan iklim tersebut.

“Sebanyak 22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnua kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten?” tanya Jokowi.

Jokowi mengatakan, para petani mempunyai peranan penting bagi negara. Maka, dengan bantuan stimulan ini diharapkan bisa membantu mereka untuk melakukan penanaman dan segera panen dengan hasil yang baik.

“Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” ujar Jokowi.

Untuk membantu petani agar memiliki kekuatan menanam kembali pascabencana, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) memberikan bantuan stimulan sebesar Rp8 juta per hektare. Presiden pun berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan produktivitas para petani.

Presiden Jokowi juga berharap, uang bantuan tersebut dapat segera diterima para petani agar bisa menanam padi.

16 Ribu Hektar

Dampak El Nino, banjir dan sekarang ini kekeringan agak panjang terjadi di Jawa Tengah dengan total 16 ribu hektar. Jokowi mengatakan, bahwa bantuan yag diberikan juga sudah dihitung Rp8 juta per hektar.

“Jenderal Suharyanto nggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar. Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” tambahnya.

Presiden Jokowi berharap, realisasi uang bantuan yang diterima para petani nantinya langsung dipergunakan untuk menanam dan segera panen.

“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat, realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen,” jelas Jokowi.

“Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor dari negara lain karena mereka juga sekarang ini mengerem semuanya, nggak jual berasnya,” tambahnya.

Tya Wiedya

The post Kunjungan Kerja ke Grobogan, Jokowi Serahkan Bantuan Stimulan untuk Petani Puso di Grobogan, Demak, Kudus, Pati appeared first on SuaraBaru.id.

Jumlah yang disebut Pemprov Jateng, mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 28.511 perizinan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan diproses setelah ada rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Jateng.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 lalu masuk dalam kategori sangat baik. Sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanannya agar semakin baik.

“Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita di tahun 2023 mencapai 94. Ini penilaian dari pusat, ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik,” kata Nana usai rapat evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 18 Januari 2024.

Sepanjang Tahun 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG).

Dalam kesempatan itu, Nana meminta pata OPD juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik.

“Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab,” ujar Nana.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Salina Rosellasari membeberkan, dari
43.569 yang masuk ke Pemprov Jateng selama 2023, yang paling banyak adalah sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mencapai 28.578 perizinan, kemudian disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan. Selain itu, perizinan di sektor lainnya.

Dari seluruh perizinan yang masuk, mayoritas melalui sistem OSS-RBA, dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.

Diaz Aza

tanah, sertifikat, Jateng, Nana Sudjana

The post 43 Ribu Perizinan Diterbitkan Pemprov Jateng Selama 2023, Melesat atau Jeblok? appeared first on SuaraBaru.id.