The post 5 Daerah di Jateng tak Punya Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing appeared first on SuaraBaru.id.
]]>SEMARANG (SUARABARU.ID) – Lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum memiliki peraturan daerah (perda) atau surat edaran (SE) tentang pelarangan peredaran atau perdagangan daging anjing dan kucing.
Pengarah di Biro Perekonomian, Pemprov Jateng, Suwarni Dewi, mengatakan, dari 35 kabupaten/kota itu sudah ada 30 kabupaten yang membuat surat edaran (SE). Di mana sudah ada enam kabupaten/kota yang sudah membuat perda.
“Hanya tinggal lima daerah yang memang belum menerbitkan,” katanya di sela agenda ‘Sosialisasi Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi Jawa Tengah’ yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin, 30 Maret 2026.
Dewi bilang, lima daerah yang belum memiliki perda atau SE tentang pelarangan peredaran atau penjualan daging anjing dan kucing itu di antaranya Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Grobogan dan Pekalongan.
Sementara itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Biro Hukum, berencana akan merevisi Peraturan Gubernur yang sudah ada menjadi regulasi yang lebih kuat.
“Ada (pembaharuan) Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memang itu sudah produk lama. Akan direvisi atau diperbarui, menambahkan klausul-klausul terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing,” ucapnya.
Dia berharap dari pertemuan dengan Dog Meat Free Indonesia (DMFI), pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah, serta pihak terkait akan memunculkan progres yang positif.
Di tempat yang sama, Chief Operating Officer (COO) Dog Meat Free Indonesia (DMFI), Merry Ferdinandez, mengatakan, lembaganya sudah melakukan kerja sama dengan Pemprov Jateng sejak 2017.
Dia bilang, SE maupun Perda larangan perdagangan daging anjing dan kucing, merupakan kekuatan dalam bentuk regulasi.
Terlebih dalam upaya menghilangkan konsumsi daging anjing dan kucing di tengah masyarakat, serta pencegahan penyakit rabies.
“Jawa Tengah termasuk provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan itu di Pulau Jawa ya,” katanya.
Melalui sosialisasi dan penendatanganan kerja sama dengan Pemprov Jateng, dan pemerintah kabupaten/kota, dia berharap menjadi langkah awal. Di mana mampu bersama-sama mengawal isu tentang perdagangan daging anjing dan kucing.
Apalagi, kata Merry, Indonesia termasuk negara yang masih belum bebas dari penyakit rabies. Di mana baru ada 11 provinsi yang ditetapkan bebas dari rabies termasuk Provinsi Jawa Tengah.
“Dari kami, posisinya mendorong adanya peraturan yang lebih tegas yaitu peraturan daerah tentang perdagangan daging anjing dan kucing,” ucap Merry.
Dorong RUU Perlindungan dan Kesehatan Hewan
Di tingkat nasional, DMFI bersama kampus, dan kalangan masyarakat, juga mendorong regulasinya menjadi lebih kuat dengan menjadi undang-undang.
Dikatakan Merry, pada November 2015, DMFI bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mengadakan kegiatan bersama dengan mengundang Badan Legislasi DPR RI.
“Kami menyerahkan draf naskah akademik kami terkait rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan dan Kesehatan Hewan yang memang sudah diusung oleh Baleg ataupun DPR RI itu sendiri,” katanya.
Sebagai contoh, kata Merry, sejumlah negara tetangga di Asia sudah cukup banyak yang melarang perdagangan daging anjing dan kucing.
Di antaranya, lanjut dia, seperti dari Filipina, India, di Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong.
“Makanya Indonesia terus kita dorong untuk bisa menjadi contoh,” ucapnya. (*)
Diaz A Abidin
The post 5 Daerah di Jateng tak Punya Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Sekolah di Jawa Tengah Diizinkan Study Tour Lagi! Prioritas ke Jateng dan DI Yogyakarta appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Izin kembali untuk study tour dituangkan dengan banyak catatan-catatan perbaikan.
Hal tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Kelas/Sekolah (Outing Class) pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, tertanggal 3 Juni 2024.
Dalam surat tersebut, disampaikan ada Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) 2024 dalam rangka mendorong kunjungan wisatawan domestik untuk berwisata di Indonesia dengan target sebesar 1,25 – 1,5 miliar perjalanan.
“Sehingga guna mendukung gerakan dimaksud diperlukan berbagai upaya yang selaras dan mampu bersinergi dengan penguatan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah,” tulis dalam SE tersebut.
Berikut poin-poin yang tertuang dalam SE tersebut;
1. Secara prinsip Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dukungan untuk sukses penyelenggaraan Program Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia yang diarahkan untuk memperkuat proses pembelajaran guna terwujudnya Profil Pelajar Pancasila, sekaligus sebagai penguatan implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Bentuk dukungan Gerakan BBWI adalah berupa Outing Class (pembelajaran di luar lingkungan sekolah/kelas) dengan sasaran pusat-pusat kebudayaan, industri, perguruan tinggi, objek wisata, dan sasaran lain yang relevan dengan penyelenggaraan pembelajaran sesuai tema Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (PS) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya masing-masing Satuan
3. Penyelenggaraan Outing Class yang diselenggarakan untuk penguatan proses pembelajaran dan dukungan BBWI memberikan prioritas pada aspek keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan transportasi sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 202/1/II/DRJD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Permohonan Himbauan Pengecekan Kendaraan Angkutan Pariwisata, dan Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan Outing Class dalam berbagai aspeknya.
4. Khusus bagi Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri, selain hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1 d angka 3, penyelenggaraan kegiatan Outing Class wajib memenuhi ketentuan :
5. Ketentuan teknis operasional atas pelaksanaan Surat Edaran ini (khususnya bagi Satuan Pendidikan Negeri) lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Study Tour harus Terukur
Sebelumnya, Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) Yudi Indras Wiendarto mendorong agar banyak pembenahan tata kelola study tour.
Dengan banyaknya pro kontra terhadap study tour, dia setuju tetap diadakan program sekolah tersebut namun dengan banyak ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi.
“Karena kurikulim saat ini kurikulum merdeka. Siswa-siswi diajarkan mandiri, kreatif, dan mampu menyelesaikan banyak masalah,” ujarnya dalam sebuah diskusi belum lama ini.
Yudi Indras Wiendarto menekankan bila tujuan destinasi study tour harus terukur, bukan hanya sekedar piknik semata.
“Study tour harus, ketempat-tempat yang ada muatan-muatan edukasi. Ada suatu kondisi belajar menyelesaikan masalah. Proses perencanaannya tidak menjadi satu otoritas atau kelompok. Direncanakan sama-sama, ada anak-anak, libatkan stakeholder lain, dari Asosiasi Pariwisata (Asita) juga terlibat,” kata dia.
Ke depan, lanjut dia, proses dari awal hingga akhir harus ada pertanggung-jawaban yang baik. Pengecekan seperti apa sarana transportasi, destinasi, dan akomodasinya serta memakai aturan yang berlaku.
“Contoh, gunakan moda angkutan darat pakai bus. Artinya bus harus ada ketentuan boleh ada aturan misal bus usia bus, pengemudi punya SIM, armada sudah uji kelaiakan kendaraan,” kata dia.
Diaz Aza
The post Sekolah di Jawa Tengah Diizinkan Study Tour Lagi! Prioritas ke Jateng dan DI Yogyakarta appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Sosialisasi SE, Wakajati Jateng Sebut sebagai Pelacakan Aset Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Surat Edaran tersebut merupakan implementasi aksi perubahan yang digagas oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Tengah, Teguh Subroto saat Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 berjudul “Kolaborasi Penanganan Penyitaan Aset Tanah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.
Diketahui, Surat Edaran Nomor (SE-2/ F/Fjp/10/2023) itu menjadi yang pertama untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia.
“Latar belakang timbulnya SE ini adanya putusan Makamah Agung nomer 37P. Didalam uji materai itu peraturan kementrian ATR/BPN pasal 7,14,16, pasal 41 peraturan menteri ATR nomor 13 tahun 2017 bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Isinya apa (SE ini) tentang tata cara blokir,” ungkap Wakajati kepada awak media usai sosialisasi SE di kantor Kejati Jateng, Senin (6/11/2023).
Menurut Teguh, aksi perubahan ini juga ditindaklanjuti dengan terintegrasinya sistem kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN.
Hal ini ditandai dengan dilakukannya MoU antara Kejaksaan Agung dan Kementrian ATR/BPR dalam mendukung informasi data kepemilikan tanah.
Ia menyebut, MoU antara Kejaksaan Agung dan Kementrian ATRAKSI/BPR ini untuk permintaan informasi data tentang tanah yang diduga merupakan hasil tindakan pidana itu atau milik terpidana itu. Sehingga bisa segera diketahui keberadaannya (aset) apakah itu sudah dialihkan.
Teguh berharap kolaborasi dalam pelacakan aset terpidana korupsi tersebut mampu memulihkan keuangan negara akibat tindak korupsi.
Selain itu, juga menjadi pedoman satgas mafia tanah dalam melakukan penindakan penyitaan.
Disampaikan, terintegrasinya Kementrian ATR/BPN diharapkan mampu memangkas birokrasi dalam pelacakan aset terpidana korupsi. Karena selama ini pelacakan memakan waktu hingga 3 bulan, seperti dalam penindakan terpidana korupsi penggelapan sertifikat tanah, Agustinus.
Menurut Wakajati, di Jawa Tengah, ada perkara atas terpidana Agustinus. “Ada permintaan tanah di Jakarta Timur, dari surat yang dikeluarkan dengan balasan BPN Jakarta Timur memakan waktu hingga 3 bulan. Kiita ingin memangkasnya dengan MoU tersebut,” imbuhnya.
Ning S
The post Sosialisasi SE, Wakajati Jateng Sebut sebagai Pelacakan Aset Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>