Antonius Benny Susetyo

ETIKA adalah fondasi penting bagi kehidupan pribadi, profesional, dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, nilai-nilai etika menawarkan panduan yang jelas untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Pancasila sebagai nilai etika harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga kebijakan publik. Secara sederhana, etika adalah panduan prinsip moral yang membantu kita menentukan apa yang baik dan buruk.

Dalam konteks akademis dan profesional, etika mengacu pada kode perilaku atau standar yang mengarahkan tindakan seseorang. Ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan rasa empati.

Ideologi Pancasila

Etika bukan hanya sekadar konsep atau teori; ini adalah prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah persoalan besar yang kita hadapi saat ini, seperti ketidakadilan, hilangnya keadaban moralitas, kekerasan, kebohongan, dan kepalsuan, etika menjadi sangat penting sebagai panduan kita untuk mewujudkan nilai-nilai yang menjadi keutamaan publik. Krisis ini hanya dapat diatasi ketika orang-orang meyakini sebuah ideologi bangsa yang kuat, yakni Pancasila.

Jika kita bicara tentang Pancasila sebagai nilai etika, maka Pancasila harus menjadi kepatuhan dalam perilaku hidup sehari-hari. Pancasila harus menjadi rasa, yaitu rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan inspirasi setiap manusia Indonesia.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus menghadirkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam kebijakan publiknya. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam perilaku para pejabat publiknya.

Pasar juga harus mengaktualisasikan etika Pancasila dalam perilaku bisnisnya. Berbisnis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berarti mampu mewujudkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan, di mana setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama serta tidak terjadi dehumanisasi.

Prinsip ekonomi Pancasila adalah menyejahterakan semua pihak. Di sini pentingnya mekanisme pasar yang adil dengan melindungi mereka yang lemah dan kecil. Etika dalam tata kelola ekonomi harus dirumuskan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Masyarakat juga harus mencerminkan nilai Pancasila dengan saling menghargai dan menerima perbedaan. Terwujudnya warga negara yang di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta setiap warga negara dijamin hak dan kewajibannya dan harus menaati semua peraturan, tata nilai, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Jika Pancasila menjadi etika, ia akan menjadi perilaku bagi setiap orang yang ada di Indonesia. Etika akan berjalan dengan baik jika kita menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Etika adalah perintah yang baik harus dijalankan, yang buruk harus ditinggalkan. Etika adalah perintah di mana kesadaran etis itu harus menjadi pijakan kehidupan kita sehari-hari.

The post Pentingnya Etika Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Antonius Benny Susetyo

 PEMILIHAN umum (pemilu) akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah cukup umur, akan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memilih para pemimpin Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Hal ini merupakan sebuah pesta demokrasi dimana masyarakat Indonesia secara langsung menentukan masa depan bangsa dan negaranya sendiri. Pemilu 2024 ini sudah bergaung sejak tahun lalu, dimana banyak bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden muncul dan menjadi pusat pembicaraan oleh elit politik dan masyarakat Indonesia.

Setelah pendaftaran dan juga ditetapkan oleh masing-masing, muncul tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Anies Baswedan-Muaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Masa kampanye, baik untuk capres, cawapres, dan calon anggota legislatif (caleg), sedang terlaksana, sejak tanggal 28 November 2023, dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024.

Pemilu bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tercatat, tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955 adalah tanggal-tanggal Ketika pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan. Adapun pemilu yang dilaksanakan pasca kejatuhan Orde Baru adalah pada tanggal 7 Juni 1999.

Pemilu langsung, dimana masyarakat Indonesia langsung dapat memilih presiden dan wakil presiden pilihannya (sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR, dimana anggotanya dipilih oleh masyarakat Indonesia pada pemilu, memilih presiden dan wakil presiden), dilaksanakan pada tahun 2004, dan Partai Golongan Karya (Golkar) muncul sebagai pemenang, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bayang-Bayang Konflik

Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu tetap dibayang-bayangi oleh konflik serta perpecahan antar masyarakat yang masing-masing mendukung partai dan/atau capres-cawapres yang sudah ditetapkan.

Perpecahan dan argumentasi dengan menggunakan istilah atau kata-kata yang melecehkan bukanlah hal yang baru, baik secara langsung, ataupun di media sosial. Masyarakat dengan mudahnya terbawa emosinya untuk saling mencaci-maki karena perbedaan pilihan.

Para ‘buzzer politik’ menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi opini publik dan mempromosikan agenda politik yang mereka anut dan junjung, atau agenda politik yang mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Keberadaan ‘buzzer politik’ tidaklah selalu negatif dan tidak etis, namun, jika mereka terlibat dalam praktik manipulatif dan menyebarkan informasi palsu, hal itu dapat menimbulkan masalah etika, serta semakin mendorong perpecahan di dalam masyarakat sendiri.

Sudah tidak asing kita mendengar, atau pun mungkin mengalami sendiri, permusuhan dan perpecahan dengan saudara, sahabat, kolega, tetangga, dan lainnya, karena masing-masing memiliki pilihan sendiri.

Sungguh sangat disayangkan, pada masa pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia, perpecahan dan polarisasi masyarakat terjadi dan terus menerus, bahkan terus berlangsung sampai pemilu-pemilu berikutnya. Ini sangat mencederai nilai persatuan yang terkandung pada Pancasila.

Harapan untuk Pemilu Damai

Pemilu 2024 ini sangat diharapkan dapat terlaksana secara damai, baik sebelum, saat pelaksanaan, ataupun setelahnya. Perpecahan masyarakat tidak boleh berlanjut terus-menerus.

Masyarakat harus benar-benar sadar bahwa berbeda pilihan itu tidaklah menjadi sebuah permasalahan, tetapi sebuah hal yang lumrah terjadi, apalagi di negara yang majemuk seperti Indonesia. Lalu, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat tentang hal ini?

Tentu saja, pelaksanaan pemilu yang damai. Bagaimanakah, kemudian, melakukan pemilu yang damai, dimana masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemilu adalah sebuah pesta kegembiraan, bukan kompetisi tanpa batas?

Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu harus memberikan jalan sebesar-besasrnya pada partisipasi yang inklusif, dengan partisipasi semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali; transparan.

Dengan transparansi ini membantu menciptakan kepercayaan masyarakat pada hasil pemilihan; edukasi pemilih sangat dibutuhkan, agar masyarakat mengerti tentang proses pemilihan, hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi politik yang damai; penegakan hukum terjamin terjadi adil dan efektif untuk melanggar pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu.

Pelanggaran permilu itu seperti kampanye uang; dialog politik terus dibangun antar partai politik dan kelompok masyarakat, untuk dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak; media yang independen sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif; dan netralitas oleh pejabat publik dan birokrat.

Aparat pemerintahan dan birokrasi harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik selama proses pemilu, termasuk kampanye, berlangsung.

Netralitas penting untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara adil dan transparan. Hal-hal ini, jika benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak, akan mampu menciptakan suasana pemilu yang damai dan riang gembira, serta menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Situasi saat ini menandakan keresahan dalam masyarakat; banyak masyarakat menggunakan hak aspirasinya, untuk menyatakan bahwa pemilu dapat dilaksanakan tanpa adanya transparansi.

Jurdil dan Netralitas Aparat

Kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, semakin menurun. Isu bahwa pemilu akan dilakukan tidak transparan makin berhembus, membuat masyarakat semakin gusar. Hal inilah yang, secara garis besar, menyebabkan perpecahan tersebut. Masyarakat tidak ingin pemilu berjalan tidak pada mestinya, dan seharusnya, pemerintah sebagai penyelenggara, menyadari betul keresahan ini.

Saya mengungkapkan bahwa netralitas birokrat serta penegakan hukum serta pemilu yang transparan dan profesional harus diperkuat dan ditunjukkan oleh semua elemen pemerintahan tanpa terkecuali.

Memang, dalam peraturan perundang-undangan, pejabat publik, seperti presiden dan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil rakyat petahana, dapat menjalankan kampanye, tetapi perlu diperhatikan bahwa kampanye itu harus dlaksanakan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Walaupun begitu, etika kepantasan publik juga harus diperhatikan.

Masyarakat mengetahui bahwa pejabat publik diperbolehkan untuk berkampanye, tetapi fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kampanye, serta waktu cuti harusnya diambil oleh para pejabat tersebut, harus ditunjukkan secara jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu takut tentang posisi netral birokrat.

Saya mengharapkan, untuk pemilu kedepannya, hal ini perlu dirinci serta ditegakkan, sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang semakin menyakiti kepercayaan masyarakat.

Begitupun dengan penegakkan hukum. Jika terdapat aduan terhadap pelanggaran kampanye serta pelaksanaan pemilu, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya ditelaah secara textbook, tetapi pemerintah harus progresif untuk melihat dan menelaah aduan tersebut, berdasarkan pada kemajuan serta etika dan moral bangsa Indonesia.

Dan, kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang baik dan benar tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Bentuk-bentuk kampanye dengan pemberian secara langsung, apa pun bentuk pemberiannya, harus dlihat secara kritis oleh masyarakat.

Masyarakat harus diberikan kemampuan untuk dapat mendukung pilihannya dengan bermoral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta persatuan, seperti yang terkandung dalam Pancasila.

Masyarakat pun perlu diberikan edukasi untuk bagaimana menjalankan haknya untuk memberikan suara. Proses perpindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana masyarakat yang mungkin tidak berdomisili di area dimana namanya terdaftar sebagai pemilih, harus secara luas diberitahukan, lewat berbagai media yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Banyaknya suara yang tidak sah dalam pemilu dari tahun ke tahun juga menunjukkan perlunya edukasi masyarakat tentang cara memilih di bilik TPS yang baik dan benar. Dan, menurut saya, nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, harus benar dinyatakan dan diajarkan serta ditunjukkan oleh semua pelaku pemilu, baik penyelenggara, peserta, ataupun masyarakat, sehingga pemilu yang damai benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Pemilu yang damai akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

The post Netralitas Aparat dan Bayang-Bayang Konflik dalam Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

PRESIDEN kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, hadir dan membuka secara resmi acara Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan “100 Tahun Bali Era Bali Tahun 2025 – 2125” di Bali, Jumat, 5 Mei 2023. Pada kesempatan itu, Megawati menyampaikan arahan terkait Haluan Pembangunan Bali Masa Depan.

Dalam kesempatan yang sama juga, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) menyinggung kasus Ferdy Sambo yang menghiasi berita di Indonesia belakangan ini. Menurutnya, Ferdy Sambo, serta polisi-polisi lainnya yang juga masuk dalam pemberitaan negatif, telah mencoreng nama baik kepolisian.

Megawati meminta semua polisi yang ada insaf dan tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar norma dan aturan di Indonesia, termasuk adalah kegiatan korupsi.

Masih segar di ingatan kita bagaimana kasus Ferdy Sambo mengguncang bangsa Indonesia ini. Terang-terangan Sambo dan komplotannya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tengah tahun 2022 lalu. Kasus tersebut menjadi sorotan dan topik utama selama berbulan-bulan.

Ditambah lagi kasus lainnya, dan baru-baru ini, AKBP Achirudin Hasibuan yang muncul karena membiarkan anaknya melakukan penganiayaan, serta ditemukannya gudang solar ilegal yang disinyalir didukung olehnya.

Banyaknya kasus-kasus yang menimpang Korps Bhayangkara sudah membuat nama baiknya turun drastis. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap polisi; polisi pun kehilangan harga dirinya sebagai lembaga pengayom masyarakat.

Hal ini membuat Megawati sedih. Sebagai seorang negarawan, Megawati tahu bahwa posisi kepolisian sangat dibutuhkan di masyarakat. Saat harkat dan martabat polisi dirusak dan dihancurkan, dia pun merasa prihatin. Di samping itu, permintaannya agar polisi insaf tentu menunjukkan rasa cinta seorang warga negara kepada Bhayangkara.

Megawati mencintai Korps Kepolisian Republik Indonesia. Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia, juga adalah salah satu pendiri Kepolisian Republik Indonesia.

Pada kasus Sambo, dkk., banyak pihak yang memberikan komentar, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang telah menyatakan harapannya terkait Tim Khusus yang dibentuk Polri, menyusul kasus polisi menembak polisi yang menewaskan Brigadir Novriansyah Yoshua tersebut.

Dia pun menyatakan bahwa polisi harus bisa mengembalikan nama baiknya, dengan menunjukkan kinerja profesionalnya dan sungguh-sungguh menjadi garda depan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Polisi adalah garda terdepan dalam penegakan hukum Indonesia. Sungguh ironis, dengan posisi yang seperti itu, polisi malah banyak terbukti melakukan kejahatan, seperti pembunuhan, narkoba, penganiyaan, serta penimbunan barang yang terbukti ilegal. Seharusnya, ini menjadi refleksi paling mendasar bagi polisi selama ini. Kasus-kasus yang begitu banyak menunjukkan aparat belum bekerja secara professional dan menjadi pelindung rakyat dalam arti sesungguhnya.

Polisi seharusnya memiliki keadaban. Keadaban adalah keutamaan, dan itu adalah polisi sebagai pengayom masyarakat. Polisi seharusnya dekat dan menjadi contoh serta role model bagi warga negara Indonesia. Masyarakat seharusnya melindungi masyarakat dan tidak mengambil untung dari masyarakat dengan semena-mena.

Polisi seharusnya adalah pelayan publik, bukan tuan-tuan dan raja-raja kecil yang selalu meminta untuk dihormati tanpa menunjukkan keteladanan. Memang, tidak semua polisi seperti ini; saya yakin banyak polisi di luar sana menunjukkan keadabannya: menjadi sahabat masyarakat. Akan tetapi, kasus-kasus yang muncul sekarang ini telah mencoreng Korps Bhayangkara sangat besar, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan serta rasa hormatnya terhadap mereka.

Ini sangat harus dihindari. Jika polisi tidak lagi didengar dan dipercaya, masyarakat akan bergerak sendiri tanpa norma, karena tidak lagu memiliki rasa percaya dan hormat kepada mereka yang seharusnya menjadi penegak norma dan hukum di masyarakat.

Polisi seolah-olah tidak lagi memiliki gugus insting yang melahirkan cakrawala kekuasaan yang mengedepankan rasa keadilan bagi semua. Hukum tak lagi bermartabat, karena mereka yang bermartabat hanyalah mereka yang berkekuasaan dan berkekayaan. Hukum sering kali hanya pajangan dan retorika pasal-pasal.

Di depan cengkeraman kekuasaan dan “orang kuat”, hukum tak lagi memiliki taring. Tumpul akibat banyak macam sebab. Hukum mandul karena kepandaiannya hanya menginjak ke bawah dan mengangkat yang atas. Hukum belah bambu telah mengiris-iris rasa keadilan di negeri ini. Itulah perilaku yang menghancurkan martabat hukum Indonesia, dan juga martabat kita sebagai bangsa.

Tragedi ini bisa jadi akan makin mempertebal awan mendung dalam sistem hukum bangsa kita. Apa yang kita perdengarkan tentang Indonesia sebagai “negara hukum” seringkali hanya sebagai pemanis mulut. Apa yang diajarkan kepada anak cucu kita tentang “kedaulatan hukum” adalah deretan kepalsuan demi kepalsuan. Keadilan tidak manifes dalam kenyataan. Da sein yang manifes di bumi kita ini adalah kekuatan, otot, kekuasaan, uang. Mampukah kepolisian mendobrak semua tata kebangsaan yang makin buruk ini?

Polisi memiliki seorang role model, yaitu Hoegeng. Bagaimana dia melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai sahabat masyarakat, sebagai pelayan publik, seharusnya dapat diikuti oleh semua bagian dari Kepolisian Indonesia.

Hoegeng bukan polisi yang mementingkan dirinya sendiri dan memiliki gaya hidup yang terlalu mewah. Posisinya yang tinggi tidak membuatnya buta bahwa janji dan tugas yang dia emban adalah yang terutama. Inilah yang harusnya dilakukan oleh semua polisi. Ini jugalah yang diminta Megawati dengan pernyataannya meminta polisi insaf.

Megawati menyadari betul bahwa tanpa polisi, warga negara Indonesia bisa masuk dalam keadaan chaos, berantakan, tidak beraturan, dan tidak dapat diatur. Tentu, sebagai seorang negarawan, dia tidak menginginkan hal tersebut terjadi di negara Indonesia. Karena inilah, Megawati menyatakan agar para polisi insaf, polisi kembali ke jalan yang benar, kembali kepada fitrahnya.

Dan saya sangat setuju. Polisi harus kembali lagi kepada tugas dan fungsinya. Bahwa, polisi sesungguhnya adalah seorang pelayan publik yang terus melayani masyarakat. Polisi harus tetap berpegang teguh pada Pancasila dalam mengamalkan kehidupan sehari dan menjaga kerukunan beragama.

Diharapkan, polisi memiliki Pathos mewakili sebuah tampilan emosi kepada audien, dan pencurahan perasaan yang ditampilkan di dalamnya. Pathos adalah sebuah teknik komunikasi yang sering banyak dipakai dalam retorika, dan dalam kesusastraan, film dan seni naratif lainnya.

Kita juga berharap, di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri mampu menjawabi tantangan zaman dengan menguasai ilmu pengetahuan yakni kemampuan untuk menguasai teknologi dan komunikasi dalam respon kejahatan yang menggunakan teknologi dalam pertarungan ideologi global serta kejahatan ekonomi.

Citra polisi akan kembali bersinar lagi di masyarakat, dengan membuat penyelidikan yang transparan terhadap kasus polisi tembak polisi dengan penegakkan hukum yang berasaskan keadilan, dan menyerahkan kuasa kepada tim penyelidikan independen mengungkat misteri di balik semua tragedi kemanusian.

Antonius Benny Susetyo. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Doktor Bidang Komunikasi Politik, Sekretaris Dewan Nasional Setarra Institute, dan Budayawan

The post Polisi Harus Kembali kepada Jati Dirinya appeared first on SuaraBaru.id.

Benny Susetyo menyerukan hal itu pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta, Selasa (23/08/2022).

Acara ini diadakan oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mengundang berbagai narasumber, antara lain Cecep Darmawan (Guru Besar Universitas Pendidikan Pancasila), Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS), Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP).

Acara dihadiri oleh Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Aris Heru Utomo, Kepala Biro Pengawasan Internal Abbas, serta peserta-peserta kegiatan tersebut.

Romo Benny, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pancasila seharusnya dijadikan pedoman moral publik.

“Saat Orba, Pancasila dijadikan alat pembangunan dan menjadikannya sebagai moral pribadi. Seharusnya, Pancasila menjadi moral publik, sehingga aplikasi Pancasila menjadi living dan working ideology kehidupan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Salah satu pendiri Setara Institute ini juga menyampaikan perasaan masyarakat Indonesia mengenai Pancasila.  “Publik merasa Pancasila tidak ada aplikasinya. Pancasila hanya sekedar pengetahuan, padahal seharusnya ini menjadi ethos dan pathos. Oleh karena itu, Pancasila harus tercermin dalam kebijakan publik dengan pejabat publik menunjukkan aplikasi Pancasila, sehingga membutuhkan Peta Jalan PIP,” tuturnya.

Budayawan ini juga memberikan komentar mengenai perpecahan yang terjadi di masyarakat.

“Saat masa reformasi, Pancasila kehilangan perannya dalam ekosistem partai politik, menciptakan sistem yang tidak jelas; Indonesia tidak menjadi jelas di mana arah dan tata kelolanya. Sistem tidak jelas menciptakan disorientasi politik, masyarakat menjadi terbelah karena Pancasila tidak menjadi ekosistem politik dan ekonomi,” kata Romo Benny.

Pancasila, kata dia, adalah jalan tengah, jalan alternatif, baik dalam tata kelola, politik, pemerintah, pendidikan, bisnis, dan budaya. Ini yang harus menjadi catatan, terutama untuk BPIP.

Pakar komunikasi politik ini menyampaikan urgensi Peta Jalan PIP tersebut.

The post Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Harus Diluncurkan appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Benny Susetyo

LITERASI digital atau  dengan nama lain  digital literacy adalah  kemampuan  menggunakan  teknologi informasi  dan komunikasi (TIK)  untuk menemukan,  mengevaluasi,  memanfaatkan,  membuat, dan  mengomunikasikan  konten maupun  informasi dengan  kecakapan kognitif  maupun teknikal.

Perkembangan teknolgi semakin cepat, akses berkomunikasi dan mendapat informasi bisa didapatkan secara cepat dan mudah. Bahkan, hampir seluruh manusia di dunia ini menginginkan segala hal menjadi lebih praktis dan efisien.

Literasi digital sangat diperlukan sebagai acuan agar elbih terarah dalam penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya.

Dampak positif dari kemampuan literasi digital ini pun sangat krusial dari mulai kemampuan untuk memfilter banjir informasi yang diterima, validasi kebenaran informasi, menciptakan tatanan masyarakat yang kritis dan kreatif.

The post Literasi Digital dalam Pengarusutamaan Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

“Hendaknya mereka yang telah menjadi anggota Paskibraka dapat terus  berperan aktif menjadi contoh aktualisasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari khususnya dalam era media sosial dan digital seperti sekarang ini,” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo di Aula Sarbini Taman Bunga Wiladatika Depok, Jabar, Minggu (23/7/2022).

Romo Benny menyatakan hal tersebut dalam acara  Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) nasional tahun 2022 yang diselenggarakan  oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam kesempatan ini lebih lanjut pakar komunikasi tersebut menyatakan, para pemuda Indonesia yang terpilih sebagai anggota Paskibraka, harus dapat menjadikan Pancasila sebagai habituasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan negara.

“Hal ini dilakukan karena sekarang masyarakat khususnya kaum muda melihat para anggota Paskibraka sebagai figur yang dibanggakan sekaligus menjadi contoh bagaimana seharusnya kaum muda mengisi masa depannya,” kata Romo Benny.

The post Paskibraka Harus Jadi Contoh Aktualisasi Nyata Nilai-nilai Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.

Dongeng yang diceritakan oleh orang tua pada masa anak-anak masih kecil, akan membekas di dalam kehidupannya, kemudian nilai-nilai pesan yang ada pada dongeng itu bisa menjadi kebiasaan hidup pada masa selanjutnya.

“Dongeng bisa tertanam dalam sanubari, menjadi habitualisasi yang mengajarkan kebijaksanaan dan membangkitkan cinta tanah air, bangsa, dan masyarakat,” kata Romo Benny dalam perbincangan di Hotel Getz Semarang, Senin (18/7/2022).

Dia menuturkan, Ketika dulu orang tua mendongeng tentang Kancil dan Pak Tani, kemudian tertanam dalam sanubari yang terbawa hingga dewasa, tentang mana yang baik dan buruk. Juga tentang Semut dan Gajah, bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar dengan kecerdasan dan kerja sama atau gotong-royong.

Lelaki kelahiran Malang 52 tahun lalu ini menyebut, living ideology yang tetap harus dijaga misalnya anjangsana, silaturahim, bela rasa, gotong-royong.

“Lihat saja, gotong-royong bangsa kita mampu mengatasi pandemi covid-19. Warga yang bersedia divaksin, karena kesadaran agar bisa menjadi kebal dan tidak menularkan virus pada orang lain adalah kesadaran untuk mengasihi sesama,” ujar Romo Benny.

Selain living ideology juga dibutuhkan working ideology sebagai wujud solusi transfer sila ketiga dan kelima dalam Pancasila. Misalnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berpusat di Jawa, banyak sekali waduk dibangun di NTT untuk meningkatkan ketahanan pangan.

“Persatuan dalam sila ketiga itu diwujudkan dengan tidak membeda-bedakan daerah satu dengan yang lain, suku satu dengan suku lainnya. Semua dilakukan untuk pemerataan, demi terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan warga negara,” tambah Romo Benny.

G-20 Diplomasi Menlu

Working ideology ini, kata dia, bisa diimplementasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 yang akan berlangsung di Bali. “Ini diplomasi para menteri luar negeri. Sebagai pemegang Presidensi G-20, ini kesempatan bagi Indonesia untuk menawarkan alternatif guna membangun keadaban dunia yakni tata dunia baru,” kata Romo Benny.

The post Romo Benny: Pembumian Pancasila sebagai ‘Living Ideology’ Melalui Dongeng appeared first on SuaraBaru.id.

Seruan Trom Benny disampaikan dalam acara Forum Pendidikan Karakter Pancasila bertajuk Menjunjung Tinggi Nilai Sportivitas Melalui Budaya dan Kearifan Lokal.

Forum ini merupakan hasil kerja sama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dalam acara yang diselenggarakan dalam rangka 11th Asean Para Games di Surakarta, 30 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022, hadir sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan.

The post Romo Benny Susetyo Serukan Semangat Sportivitas, Mau Mengakui Keunggulan Orang Lain appeared first on SuaraBaru.id.