Meski mengalami defisit sebesar Rp 208,7 miliar, sektor infrastruktur dan program prioritas visi misi kepala daerah tetap menjadi fokus utama.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,420 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp 2,629 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjalankan visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang perubahan sudah disetujui. Kami akan fokus memfasilitasi pembangunan infrastruktur serta menjalankan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi penyerapan anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian kami,” ujar Sam’ani.

Ketua DPRD Kudus, Masan, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekarang ini banyak jalan rusak. Kita akomodir dalam APBD-P ini. Harapannya, realisasi anggaran bisa cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Walk Out Wakil Ketua DPRD

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2025 juga diwarnai aksi walk out oleh Anis Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kudus dari Partai Golkar. Ia menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap pengesahan APBD-P, dengan alasan tetap pada sikap sebelumnya yang telah menolak KUA-PPAS RAPBD-P 2025.

“Saya sebelumnya menolak KUA-PPAS. Jadi, dengan konsisten, saya juga tidak menyetujui pengesahan APBD-P Kudus 2025 ini,” tegas Anis sebelum meninggalkan ruang sidang.

Meski demikian, Bupati Sam’ani dan Ketua DPRD Masan sama-sama menghormati sikap politik Anis. Masan menegaskan bahwa secara aturan, persetujuan APBD-P tetap sah karena telah mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.

“Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Kalau mayoritas menyetujui, maka tetap sah,” tandasnya.

Pengesahan APBD-P 2025 ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat Kudus.

Ali Bustomi

The post APBD-P Kudus 2025 Defisit Rp 208,7 Miliar, Infrastruktur dan Visi Misi Bupati Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat diawali dengan pembacaan absensi kehadiran anggota. Fraksi PDI Perjuangan hadir lengkap sebanyak 27 orang, Fraksi Partai Golkar hadir 4 tidak hadir 3, Fraksi PKS hadir lengkap sebanyak 5 anggota. Selanjutnya Fraksi Gerindra Plus PAN hadir 6 tidak hadir 1, Fraksi Kesatuan Bangsa Demokrat hadir lengkap sebanyak 4 orang.

Apakah ada surat masuk ? tanya Ketua DPRD Sriyono, yang dijawab Plt Sekretaris DPRD Edhy Tri Hadiyanto: ”Ada Pimpinan.” Surat yang dimaksud adalah izin dari Bupati Joko Sutopo yang tidak dapat hadir karena rapat ke Pemprov Jateng. Untuk itu, diwakilkan kepada Pj Sekda Wonogiri FX Pranata.

Ada 5 Anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umumnya di forum rapat paripurna tersebut. Terdiri atas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Azela Putri Utami, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Widiyatno, Juru Bicara Fraksi PKS, Iwan Susilo, Juru Bicara Fraksi Gerindra Plus PAN (GPP), Arum Subekti, dan Juru Bicara Fraksi Kesatuan Bangsa Demokrat (KBD), Ahmad Nazir.

Juru Bicara PDI Perjuangan, Azela, mendorong Pemkab Wonogiri untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini penting dilakukan, mengingat angka pendapatan di RAPBD 2025 sebesar Rp 1,934 triliun, terhitung mengalami penurunan Rp 380 Miliar atau 16,43 persen.

”Setiap rupiah APBD, harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Juru Bicara Partai Golkar, Widiyatno. APBD, menurut Juru Bicara Fraksi PKS Iwan Susilo, merupakan perwujudan amanat rakyat, yang harus berorientasi pada publik.

Parkir

Dalam menyampaikan pemandangan umum fraksinya, Iwan Susilo, mencermati secara detail pendapatan retribusi yang berpotensi dapat naik, tapi kenaikannya tidak signifikan. Sebagaimana pada pendapatan retribusi parkir, hanya naik Rp 1 juta, yakni dari Rp 411 juta menjadi Rp 412 juta. Berkaitan ini, Iwan, membeberkan hitungan secara matematis, bahwa kenaikan retribusi parkir yang hanya Rp 1 juta tersebut, dinilai terlalu rendah. Mengingat titik parkir jumlahnya banyak dan tersebar di 25 kecamatan se Kabupaten Wonogiri.

Di bagian lain pemandangannya, Iwan, menyoroti tentang minimnya anggaran pembangunan jalan dan irigasi. ”Ini akan menjadikan siapa pun nanti Bupati-nya, akan dihadapkan pada minimnya dana pemeliharaan infrastruktur,” ujarnya.

Arum Subekti dari Fraksi GPP, megingatkan, APBD punya peran penting dalam menunjang pelayanan publik. Di sisi lain, pendapatan pada APBD memiliki ketergantungan dana dari pusat dan provinsi.

Saat menyampaikan pemandangan umumnya, Juru Bicara Fraksi Kesatuan Bangsa Demokrat (KBD), Ahmad Nazir, menyatakan, APBD menjadi rancangan tahunan untuk melaksanakan pembangunan. Juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. ”Pendapatan pada APBD menjadi kunci kemandirian,” katanya.

Ahmad Nazir, mendorong eksekutif hendaknya mampu meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi PAD. Upaya mengoptimalkan pendapatan perlu dilakukan, tapi jangan membebani masyarakat secara berlebihan.(Bambang Pur)

The post Rapat Paripurna DPRD, Bahas Raperda APBD Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.