Hal itu disampaikan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Alqudussy dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Lobi Mapolda Jateng, Senin (20/3/2023).

Menurut Iqbal, hukuman PTDH kepada lima oknum polisi tersebut telah resmi diputuskan mulai hari ini, Senin (20/3/2023).

Dikatakan bahwa kelima oknum tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran pidana pada proses rekrutmen Bintara Polri 2022.

Iqbal mengatakan, pemecatan terhadap lima oknum tersebut berdasarkan putusan sidang peninjauan kembali (PK) yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi.

“Melalui proses PK terhadap lima orang terduga kemarin diputuskan PTDH,” tandasnya.

Mereka adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW diperiksa tim Ditreskrimsus yang prosesnya sudah berjalan. Penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan atas aksi KKN yang mereka lakukan,” katanya.

Selain proses disiplin, mereka juga diproses pidana. Dan terhadap kelima oknum itu sendiri sudah dilakukan penempatan khusus sambil menjalani proses pidana.

Iqbal menyebut penyidik berupaya menangani masalah ini dengan profesional, dengan mengumpulkan alat bukti secara cermat dan hati-hati.

Ning Suparningsih

The post Polda Jateng Pecat 5 Oknum Polisi yang Menjadi Calo Penerimaan Bintara Polri 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka, kelima personil tersebut saat ini tengah menjalani proses penyidikan pidana yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudussy mengatakan, lima oknum anggota tersebut, diduga kuat melakukan pelanggaran pidana pada proses rekrutmen Bintara Polri tahun 2022.

“Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW diperiksa tim Ditreskrimsus, prosesnya sudah berjalan. Penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan atas aksi KKN yang mereka lakukan,” kata Iqbal, Minggu (19/3/2022).

Menurutnya, penyidik berupaya menangani masalah ini dengan profesional, pengumpulan alat-alat bukti dilakukan secara cermat dan hati-hati.

“Sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti itu yang saat ini dikumpulkan dan diperkuat oleh penyidik,” ungkapnya.

Ditambahkan, proses penyidikan terhadap kelima pelaku KKN rekruitmen terus berjalan secara proporsional, namun dilakukan secara bergantian antara penyidikan secara kode etik dan penyidikan secara pidana.

“Proses kode etik sudah dilaksanakan, saat ini mereka menjalani pemeriksaan atas pidana yang mereka lakukan,” tuturnya.

“Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Hal ini sesuai Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo, Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/201. Oleh karena itu proses pidana tetap harus jalan,” tandas Iqbal.

Terkait apakah sanksi kode etik yang diberikan sudah bersifat final, Kabidhumas menyebut bahwa seluruh sanksi yang diberikan hanya bersifat rekomendasi. Kapolda Jateng mempunyai wewenang untuk menolak rekomendasi dari hasil komisi sidang kode etik.

“Rekomendasi keputusan diberikan pada Kapolda. Dalam hal ini beliau mempunyai wewenang untuk menolak. Berdasar arahan Kapolda, pada Senin (20/3/2023) Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi akan memimpin sidang dan menjatuhkan Hukuman PTDH tehadap lima personil yang terlibat KKN itu,” jelasnya.

Dirinya menjamin kasus KKN dalam rekrutmen Bintara Polri tahun 2022 yang terjadi di Polda Jateng akan diungkap tuntas sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga dilakukan untuk menegakkan prinsip bersih, transparan dan akuntabel (Betah) dalam proses rekrutmen anggota Polri.

“Prinsipnya proses rekrutmen anggota Polri menjunjung tinggi komitmen Betah (bersih, transparan dan akuntabel). Siapapun yang menjalankan aksi curang dalam proses rekrutmen akan ditindak dengan tegas,” tukasnya.

“Kejadian OTT kemarin adalah Prestasi Div Propam Polri sebagai penegak etika dan disiplin dalam rangka menjaga Marwah Polri. Kami apresiasi dan menjadikan refleksi kita untuk lebih memperketat pelaksnaan dan sosialisasi rekruitmen di Polda Jateng berikutnya,” pungkas Iqbal.

Ning Suparningsih

The post Selain PTDH, Polda Jateng Proses 5 Pelaku KKN Rekrutmen Bintara Polri secara Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Proses PTDH terhadap Bintara tersebut tertuang pada surat Kapolda Jateng No Kep: 1193/XI/2022 tanggal 7 Nov 2022.

Secara simbolis Kapolres Purworejo melepas baju dinas Polri yang dikenakan AL dan menggantikan dengan baju biasa.

Pria yang diduga melakukan pelanggaran berat, berbuat asusila dengan istri anggota TNI itu, nampak tertunduk dan tegang saat menjalani prosesi upacara PTDH.

Purbaja mengatakan, putusan PTDH diberikan pada AL karena melakukan pelanggaran berat berupa perselingkuhan yang dilakukannya pada Februari 2022 lalu.

Disebutkan, upacara PTDH merupakan bentuk tegas dan komitmen Polri khususnya Polda Jateng terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng kewibawaan institusi.

“Saya berharap tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polres Purworejo,” tegasnya

Kapolres menjelaskan, AL sempat mendapat rekomendasi PTDH pada bulan April 2022 lalu, namun yang bersangkutan melakukan banding.

“Hasilnya pada tanggal 7 November 2022 banding dari Aipda AL ditolak hingga pada hari ini dilakukan upacara PTDH terhadap AL di Mapolres Purworejo,” tambahnya.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menambahkan, sinyal sanksi tegas terhadap AL sudah disampaikan Kapolda Jateng pada Senin (7/11/2022) kemarin.

“Kapolda secara tegas memberikan sanksi pemecatan terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota, termasuk perbuatan asusila yang dilakukan AL,” kata Iqbal.

Diungkapkan, AL pada bulan Februari 2022 digerebek oleh warga saat subuh, lantaran berada di rumah seorang wanita berinisial AFA yang merupakan istri anggota TNI di Desa Banyuasin, Separe Kecamatan Loano, Purworejo.

Polres Purworejo yang mendapat aduan masyarakat langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan mendapati bukti bahwa AL melakukan perbuatan asusila dengan AFA. Berdasar temuan tersebut, AL langsung diproses secara pidana maupun kode etik Kepolisian.

“Proses pidananya sudah maju ke kejaksaan. Sedangkan terkait kode etik, proses banding saudara AL terhadap sanksi PTDH-nya ditolak. Berdasarkan penolakan banding tersebut, AL secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaannya di Polri,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Berbuat Asusila, Aipda AL Resmi Dipecat dari Kepolisian appeared first on SuaraBaru.id.