Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin membubuhkan tanda tangan sebagai perwakilan dari Kemenkum Jateng. Selain Kemenkum Jateng, ada juga 16 instansi pemerintah, stakeholder, lembaga pendidikan tinggi dan mitra kerja PTA Semarang lainnya, yang ikut menandatangani piagam tersebut.

Nota Kesepahaman antara Kemenkum Jateng dan PTA Semarang berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang sebagai Satuan Kerja Kemenkum Jateng, dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan peradilan.

Nota Kesepahaman itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Mempertegas arahan Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Kadiv Yankum Tjasdirin menyambut baik dan mengapresiasi lahirnya sinergi dan kolaborasi ini.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, kata Tjasdirin, merupakan hak mutlak yang harus dilakukan dan membutuhkan dukungan semua pihak terkait, termasuk Kemenkum Jateng.

Tjasdirin menyatakan, nota kesepahaman ini adalah dasar hukum atas upaya kolaborasi antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan BHP Semarang.

“Ini adalah wujud sinergi antar lembaga Whole of Government untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami mendukung penuh upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta memastikan hak-hak keperdataan warga yang tidak cakap hukum tetap terlindungi,” ungkapnya.

Penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Tandatangani Piagam Nota Kesepahaman dengan PTA Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di PTA Kota Semarang, Rabu (16/4/2025) ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang, H. Zulkarnaen menegaskan, bahwa isu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian nasional dan menjadi tema besar dari kerja sama ini.

“Perempuan dan anak sebenarnya sudah dilindungi secara hukum. Namun, kami ingin mewujudkan perlindungan tersebut secara lebih cepat dan efektif melalui inovasi teknologi, yakni aplikasi Jamukuat,” ujar Zulkarnaen.

Aplikasi Jamukuat (Kerja sama mewujudkan keadilan untuk masyarakat) merupakan terobosan yang diinisiasi oleh PTA Semarang. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan hukum secara digital, tanpa harus bolak-balik ke pengadilan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, serta memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Zulkarnaen menyampaikan, salah satu bentuk nyata perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat terlihat dalam amar putusan pengadilan yang memberikan perlindungan secara langsung. Bahkan dalam perundang-undangan, hakim diberi kewenangan ex officio untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak.

“Kami berharap kerja sama ini dapat dituangkan lebih lanjut ke dalam integrasi aplikasi dan sistem data antar lembaga, sehingga informasi bisa saling terkoneksi dan mempercepat proses pelayanan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pengabdian yang mulia dan harus dilakukan dengan tulus.

“Nota Kesepahaman ini menjadi dasar hukum bagi kerja sama antara PTA Semarang dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang. Ini adalah wujud sinergi antarlembaga Whole of Government untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin menjawab tantangan dalam menjangkau masyarakat, dan memastikan hak-hak keperdataan warga yang tidak cakap hukum tetap terlindungi,” terang Heni.

Ia berharap hubungan kelembagaan ini terus diperkuat demi menjalankan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing secara optimal.

Hadir dalam penandatanganan, Ketua BHP Semarang, Agustina Setiyawati, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setiawan, sebagai bentuk dukungan dan penguatan kolaborasi antarunit kerja di bawah Kemenkumham dan peradilan agama.

Penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan.

Ning S

The post Tingkatkan Perlindungan Hukum Anak, Kemenkum Jateng dan PTA Semarang Teken MoU appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan tim PKY Jateng diterima oleh Muhammad Alwi selaku Wakil Ketua PTA Semarang bersama jajarannya di ruang rapat Command Center PTA Semarang.

Perwakilan PKY Jateng, Helmi Yan Harmianto (Bung Helmi) pada kesempatan itu menjelaskan tugas Komisi Yudisial (KY). Selain mengawasi, menurutnya KY juga memberikan advokasi untuk para hakim di Indonesia.

”Komisi Yudisial perlu dan sangat penting meningkatkan sinergisitas dengan berbagai lembaga, salah satunya lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung (MA), seperti Pengadilan Tinggi Agama yang kami kunjingi ini,” kata Helmi, Kamis (9/2/2023).

”Tugas Komisi Yudisial memang mengawasi hakim agar terwujud peradilan yang bersih dan transparan untuk masyarakat pencari keadilan. Namun Komisi Yudisial juga memiliki tugas advokasi ke para hakim di seluruh Indonesia, agar ada namanya check and Balance antara Komisi Yudisial dan Mahkama Agung,” ujarnya.

Sementara PIC penerimaan laporan masyarakat PKY Jateng, Siti Alifah menambahkan, banyak laporan masyarakat yang masuk di kantornya terkait dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim (KEPPH), tapi tidak semuanya laporan itu terbukti.

”Laporan masyarakat yang masuk di kantor kami, akan kami terima dan kami layani. Karena itu merupakan tugas kami sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan laporan dugaan KEPPH yang masuk akan kami periksa kebenarannya. Apabila tidak terbukti kami bertugas untuk memulihkan nama baik hakim yang dilaporkan tersebut. Apabila tidak terbukti melanggar, itu membuktikan bahwa peradilan di Jawa Tengah sudah lebih baik,” jelas Alifah.

Muhammad Alwi mengapresiasi kinerja PKY Jateng dan juga KY. Baginya, hakim itu sering dipandang salah oleh masyarakat terkait putusan yang dijatuhkan, terlebih lagi yang kalah dalam persidangan.

”Kami pihak hakim merasa terbantu dengan kehadiran Komisi Yudisal. Dengan adanya Komisi Yudisial harkat serta martabat kami bisa terjaga,” ucapnya.

PKY Jateng giat melakukan kunjungan untuk menjalin silaturahmi dan sinergisitas kesemua instansi dan elemen masyarakat. Pada Kesempatan ini PKY Jateng juga mengajak mahasiswa magang dari Universitas Semarang (USM).

Ning Suparningsih

The post Tingkatkan Sinergitas, PKY Jateng Kunjungi PTA Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Hotel Patra Semarang itu sekaligus me-launching aplikasi ‘Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat).

Menurut Ketua PTA, Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. menyampaikan, penandatanganan kerja sama antara PTA Semarang dengan beberapa instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah ini untuk mewujudkan salah satu misi Mahkamah Agung RI yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.

Disampaikan, untuk meraih salah satu target yang ingin dicapai dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2014 adalah meningkatan pelayanan publik, pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah.

Karena kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa putusan PA yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan keadilan yang diinginkan, seperti ungkapan yang menyatakan ‘Terlambat memberikan keadilan adalah bentuk lain ketidakadilan (justice delayed justice denied).

“Tujuan diadakan kerja sama ini untuk meningkatkan hubungan sinergisitas yang lebih baik antara PTA Semarang dengan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan eksekusi melalui pemanfaatan aplikasi yang kami namakan ‘Jamu Kuat’,” ungkap Alwi kepada awak media.

Sementara untuk beberapa satker di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ikut bergabung dalam kerja sama adalah Dispermadesdukcapil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AK2KB), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provisnsi Jateng, Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, dan Lingkungan Perbankan Bank Syariah Islam (BSI).

Dikatakan bahwa peradilan agama tidak akan dapat mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat secara cepat dan langsung tanpa kerja sama secara sinergis yang kuat dengan institusi lain. Untuk itu diharapkan sinergisitas ini dapat terjalin dengan kuat dan mempunyai manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Alwi berharap kerja sama ini bisa meningkatkan kinerja satker kita masing-masing dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Bersama dari kerjasama yang telah ditandatangani dilakukan secara berkala untuk mengetahui dan memastikan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan maksud dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam menentukan rencana kegiatan selanjutnya.

Ketua Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Peradilan Agama, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M, Wakil Gubernur Jateng, DirJen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, KaKanwil Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Provinsi KaKanwil Kemenkumham Provisnsi Jawa Tengah, KaKanwil DirJen Kekayaan Negara Provinsi Jawa Tengah dan DIY, KaKanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Ning

The post PTA Gelar MoU dengan Sejumlah Instansi Sekaligus Melaunching ‘Jamu Kuat’ appeared first on SuaraBaru.id.