Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kemenkumham Jateng, Hajrianor mengatakan, Pojok UMKM ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pelaku UMKM yang disediakan oleh Kanwil Kemenkumham.

“Harapannya Pojok UMKM yang kita miliki dapat mendorong pemasaran dan memajukan UMKM,” ujarnya di Kanwil Jateng, Jumat (4/8/2023).

Ia mengimbau kepada seluruh pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah memberikan dukungan penuh kepada UMKM. “Mari kita hidupkan Pojok UMKM kita ini dengan aktif membeli, kita dukung penuh Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan kita glorifikasikan Kemenkumham Jateng bangga menggunakan produk dalam negeri,” tandasnya.

Menurut Hajrianor, produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Seperti mengutip arahan dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham ‘Mari Kita Menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan Berbelanja Produk Dalam Negeri’.

Selain diresmikannya Pojok UMKM, dalam rangka peringatan Hari Lahir Kemenkumham atau HDKD yang ke-78, Kanwil Jateng juga menggelar legal expo layanan publik Kemenkumham dan bazar UMKM.

Berbagai layanan yang ada di Kanwil dihadirkan lebih maksimal, diantaranya, layanan Administrasi Hukum Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Pendaftaran e katalog sectoral Kemenkumham, serta Konsultasi Hukum dan HAM.

Sementara dalam bazar UMKM, Kanwil Jateng menggandeng para pelaku UMKM yang ada di Semarang, termasuk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mempromosikan produk unggulan mereka.

“Saya mengimbau pada seluruh pegawai untuk membeli produk UMKM yang merupakan produk dalam negeri, karena dampaknya luar biasa. Kalau kita peduli otomatis usaha di masyarakat akan bergairah,” tuturnya.

Ia berharap di usia Kemenkumham yang ke-78 ini mampu menyadarkan insan pengayoman, bagaimana peran insan Kemenkumham agar betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas.

Diketahui, dalam rangkaian HDKD ke-78 ini, Kanwil Jateng juga menggelar serangkaian kegiatan diantaranya pengentasan stunting, baksos, olahraga dan lainnya.

Ning S

The post Resmikan Pojok UMKM, Kadivmin Imbau Pegawai Kanwil Membeli Produk Dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.

Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian atau Lembaga Negara dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian atau lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasanya.

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian atau Lembaga Negara,” kata Andap saat menghadiri pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Andap berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini mampu meningkatkan penggunaan PDN dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Dengan mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencananya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Diketahui, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian atau Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Mari menjadi pahlawan di negeri sendiri, dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandasnya.

Ning S

The post Kemenkumham dan Kemenkeu Gelar Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Selain itu, program P3DN juga merupakan langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu penerapannya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Sebagai bentuk keseriusan, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar monitoring dan pendampingan progres input realisasi Produk Dalam Negeri (PDN), di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Kemenkumham Jawa Tengah yang terjun langsung ke UPT eks Karesidenan Banyumas, Cilacap dan Nusakambangan ini merupakan langkah nyata melaksanakan Instruksi Presiden, guna memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar.

Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Jusman menyampaikan realisasi atas belanja PDN tersebut akan didata dan dipantau melalui aplikasi P3DN.

“Setiap UPT harus meningkatkan progres PDN, karena akan terpantau progres dari realisasi PDN tersebut” jelas Jusman, Rabu (7/9/2022).

“Karena jika kita berkontribusi banyak membelanjakan anggaran negara untuk produksi dalam negeri, perekonomian kita akan cepat pulih,” lanjutnya.

Jusman meminta Kepala UPT bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berkontribusi dengan Kanwil terkait realisasi P3DN di jajaran Kemenkumham Jateng.

“Saya minta dicek betul input-an PDN dari Pejabat Pembuat Komitmen, kita duduk bersama disini, jika ada kendala tanyakan ke tim Kanwil,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widiarsono, Kepala Sub Bagian HRBTI, Hazmi Saefi, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, serta Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKBPJ) Kanwil.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Administrasi Ingatkan Pencatatan Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.