Dalam acara yang diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sekaran, Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah , Selasa (13/12/2022), Umi Azizah didampingi Kepala Dinas Kominfo Nurhayati, Kepala OPD terkait serta tim PPID Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pada kesempatan itu, Umi Azizah memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal mengenai Kebijakan dalam mendukung penyelenggaran pemerintah yang terbuka, Impelementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terbuka dalam program, kegiatan, anggaran, inovasi dan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemrintahan yang terbuka.

Paparan disampaikan di depan empat panelis, yakni Widi Heriyanto SSos (Komisioner KIP Jawa Tengah), Zaenal Abidin SSi, MCs, PhD, Ir Djoko Sutrisno MSi dan Dr Umar Ma’ruf SH, SpN, (Tim Independen).

“Pemkab Tegal, terus berupaya menyampaikan kepada masyarakat mengenai kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dalam program, kegiatan, dan anggaran. Dalam membangun Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Badan Publik yang terbuka dan inovatif dalam mewujudkan good governance, tidak ada yang kita tutup-tutupi, justru kita buka seluas-luasnya,” jelas Bupati.

“Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai kebijakan nasional yang kami operasionalkan melalui sejumlah kebijakan di tingkat daerah. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi. Untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan Website dan akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, maupun Tiktok dengan harapan, masyarakat makin mudah mengakses informasi,” terangnya.

Sutrisno

The post PPID Pemkab Tegal Presentasi Uji Publik KIP Award appeared first on SuaraBaru.id.

“Peranan PPID ini sangat strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat,” ungkap Joko.

Sekda Joko juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik ini berguna untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas infomasi publik untuk masyarakat luas. “Hal itu sebagai upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta terciptanya pemerintah yang baik,” jelas Joko.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tegal, Nurhayati dalam laporanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk mewujudkan PPID Pelaksana OPD selaku badan publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Terwujudnya pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih di Kabupaten Tegal,” ungkap Nurhayati.

Dinas Kominfo Kabupaten Tegal terus berupaya meningkatkan penilaian tata kelola layanan informasi publik perangkat daerah. Sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik minimal harus mengupload informasi publik terdiri dari informasi berkala, serta merta dan setiap saat sebanyak 80 informasi publik.

Hasil penilaian website PPID pelaksana seluruh OPD pada tanggal 21 Maret sampai 31 Juli sudah ada hasil 5 OPD mengupload 51-65 dokumen, 8 OPD mengupload 21-50 dokumen, 30 OPD mengupload 1-20 dokumen, 5 OPD belum mengupload sama sekali. “Saat ini telah dilakukan tahap penilaian website PPID pelaksana seluruh OPD,” jelas Nurhayati

Kegiatan penilaian tata kelola layanan informasi publik bagi badan publik OPD selaku PPID akan diadakan penilaian dari tahap 1 sampai tahap 4. Mulai monitoring dan evaluasi website PPID pelaksana, penilaian mandiri self assessment questionnaire, visitasi dan verifikasi serta uji publik.

OPD berkewajiban untuk menyediakan, membuka dan memberikan informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Pada tahun 2021 monev website PPID pelaksanan sudah ada peningkatan. Tahun 2021 monev website PPID baru ada 40 persen, sedangkan di tahun 2022 sudah meningkat menjadi 70 persen dari 48 OPD.

“Semoga tahun depan bisa lebih meningkat lagi dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tegal secara menyeluruh,” pungkas Nurhayati.

Nur Muktiadi

The post Kabupaten Tegal Siap Menuju Kabupaten Informatif appeared first on SuaraBaru.id.