SETIAP tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momentum penting untuk mengenang lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sekaligus melakukan refleksi terhadap perjalanan institusi penegak hukum tersebut. Pada tahun 2026, Polri memasuki usia 80 tahun, usia yang menunjukkan kematangan sebuah institusi negara yang memikul amanat konstitusi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum.

Namun, tantangan yang dihadapi Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Di satu sisi, masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas, profesional, dan bebas dari diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat juga menghendaki wajah Polri yang lebih humanis, transparan, cepat melayani, serta mampu menghadirkan rasa keadilan.

Tantangan tersebut semakin berat ketika perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, mulai dari penipuan daring, judi online, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, hingga transaksi narkotika melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Realitas tersebut menempatkan Polri di persimpangan tiga kepentingan besar, yaitu tuntutan hukum, aspirasi masyarakat, dan tantangan era digital. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, karena saling memengaruhi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana Polri dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam teori hukum modern, sehingga kehadiran Polri benar-benar menjadi representasi negara hukum yang dicita-citakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Keberadaan Polri memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 13 menegaskan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Polri tidak semata-mata menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan membangun kepercayaan publik.

* * * * *

Dalam perspektif teori hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäbigkeit). Ketiga nilai tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas penegakan hukum.

Apabila hukum hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat, hukum akan terasa kaku. Sebaliknya, apabila hanya mengejar keadilan tanpa kepastian, hukum menjadi tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Polri dituntut mampu menjaga keseimbangan ketiga nilai tersebut dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Di era modern, konsep tersebut sejalan dengan transformasi Polri Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang menjadi paradigma pelayanan kepolisian agar lebih profesional, modern, dan terpercaya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap aparat penegak hukum menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar tekanan politik, opini publik, maupun kepentingan kelompok tertentu.

Prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum, merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap seseorang hanya karena jabatan, kekayaan, kekuasaan, maupun latar belakang sosialnya.

Dalam praktiknya, Polri memikul tanggung jawab besar untuk menegakkan berbagai ketentuan hukum pidana, mulai dari KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga berbagai undang-undang khusus lainnya.

Sebagai contoh, dalam pemberantasan narkotika, Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) harus bertindak tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap narkotika karena kejahatan tersebut termasuk kategori extraordinary crime yang mengancam masa depan bangsa.

Demikian pula dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perdagangan orang, terorisme, maupun kejahatan siber, masyarakat berharap Polri mampu menunjukkan profesionalisme tanpa pandang bulu. Ketegasan tersebut menjadi syarat utama untuk menjaga kewibawaan hukum.

Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum bersikap lemah atau tidak konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) seringkali muncul ketika masyarakat merasa hukum tidak lagi mampu memberikan perlindungan dan kepastian.

* * * * *

Oleh sebab itu, ketegasan Polri bukanlah bentuk represivitas semata, melainkan implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi hak setiap warga negara.

Namun demikian, penegakan hukum yang tegas tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap tindakan kepolisian harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), proporsionalitas penggunaan kewenangan, serta akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan.

Di sinilah tantangan terbesar institusi Polri pada usia ke-80: bagaimana tetap tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Selain dituntut tegas dalam menegakkan hukum, Polri juga menghadapi harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Era reformasi telah mengubah paradigma hubungan antara polisi dan masyarakat. Polisi tidak lagi dipandang semata sebagai alat negara yang represif, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat (public servant) yang harus profesional, responsif, transparan, dan berintegritas.

Generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha, menginginkan pelayanan kepolisian yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Laporan masyarakat diharapkan dapat dilakukan melalui aplikasi digital, layanan Call Center 110, maupun berbagai kanal pengaduan resmi tanpa prosedur yang berbelit-belit. Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar agar praktik pungutan liar, diskriminasi pelayanan, maupun penyalahgunaan kewenangan semakin diminimalkan.

Harapan tersebut sesungguhnya selaras dengan semangat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam menggeser paradigma penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (retributive justice) menuju penyelesaian perkara yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial (restorative justice).

Melalui pendekatan keadilan restoratif, perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan keadaan, bukan sekadar menjatuhkan pidana. Pendekatan ini banyak diterapkan pada perkara ringan, tindak pidana anak, maupun kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.

Namun demikian, keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kompromi terhadap seluruh tindak pidana. Kejahatan yang mengancam keselamatan publik, seperti terorisme, korupsi, perdagangan orang, maupun peredaran gelap narkotika tetap harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, wajah Polri yang humanis bukan berarti lemah terhadap pelaku kejahatan, melainkan mampu membedakan secara proporsional antara perkara yang layak dipulihkan dan perkara yang wajib diproses secara represif demi melindungi kepentingan umum.

* * * * *

Transformasi digital telah membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional.

Saat ini, modus kejahatan berkembang sangat cepat, mulai dari judi online, penipuan digital (online scam), phishing, peretasan data pribadi, penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, hingga transaksi narkotika melalui aplikasi terenkripsi seperti Telegram maupun jaringan dark web. Karakteristik kejahatan digital yang bersifat anonim, lintas wilayah, bahkan lintas negara, menjadikan penanganannya membutuhkan kemampuan teknologi yang tinggi.

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang lebih adaptif bagi aparat penegak hukum dalam menangani berbagai tindak pidana di ruang siber. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data masyarakat.

Polri telah melakukan berbagai langkah strategis melalui pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, penguatan patroli siber, serta kerja sama dengan kementerian terkait, penyelenggara sistem elektronik, hingga organisasi internasional seperti Interpol. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak lagi cukup mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga membutuhkan kecerdasan digital (digital intelligence).

Ke depan, tantangan akan semakin besar seiring berkembangnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola kejahatan, menganalisis barang bukti digital, hingga mempercepat pelayanan publik. Namun di sisi lain, AI juga berpotensi disalahgunakan untuk membuat deepfake, penipuan berbasis suara dan gambar, maupun serangan siber yang lebih canggih.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri di bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Penegakan hukum di era digital bukan lagi soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) menjadi paradigma yang relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Prediktif berarti Polri harus mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi tindak pidana melalui pemanfaatan data, analisis intelijen, dan teknologi digital.

Responsibilitas menuntut setiap anggota Polri memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan bertanggungjawab terhadap setiap laporan masyarakat. Kecepatan respons seringkali menjadi ukuran utama kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sementara itu, Transparansi Berkeadilan mengharuskan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

* * * * *

Dalam perspektif hukum progresif, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku kejahatan yang ditangkap, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman masyarakat, bertambahnya kepercayaan publik, serta terciptanya budaya hukum (legal culture) yang sehat.

Polri yang ideal bukan hanya menjadi penjaga keamanan (law enforcement), melainkan juga menjadi mitra masyarakat (community policing) dalam membangun kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni institusional, melainkan momentum refleksi terhadap perjalanan panjang Polri sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum di Indonesia.

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah, Polri dituntut mampu berdiri di titik temu antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ketegasan dalam memberantas kejahatan harus berjalan seiring dengan pelayanan yang humanis serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi digital.

Ke depan, keberhasilan Polri tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan peralatan atau banyaknya personel, tetapi juga oleh kualitas integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat yang terus dipelihara.

Pertama, Polri perlu terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang siber, memperluas implementasi keadilan restoratif secara tepat sasaran, dan menjaga integritas dalam setiap proses penegakan hukum.

Kedua, pemerintah perlu mendukung penguatan regulasi dan anggaran untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks, termasuk peningkatan fasilitas teknologi informasi bagi aparat penegak hukum.

Ketiga, masyarakat hendaknya tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri melalui peningkatan kesadaran hukum, partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, serta penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab.

Sebagaimana semboyan “Rastra Sewakottama”, Polri adalah abdi utama bangsa dan negara. Pada usia ke-80 ini, harapan masyarakat semakin besar agar Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, humanis, dan berkeadilan, sehingga benar-benar mampu mengawal Indonesia menuju negara hukum yang demokratis, aman, dan bermartabat.

— Penulis adalah Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang —

The post HUT Bhayangkara: Antara Tuntutan Hukum, Aspirasi Masyarakat dan Tantangan Era Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Apalagi, landasan dan tugas pokok perlindungan dan pengayoman ini merupakan amanat UUD RI Tahun 1945. Dalam hal ini, Korps Bhayangkara tetap berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum.

Di tengah munculnya sekelompok gangster remaja atau pelaku kenakalan remaja yang sering melakukan kejahatan jalanan (kreak/street crime), Kepolisian Sektor (Polsek) Tembalang, Kota Semarang, rutin berpatroli setiap Sabtu malam hingga menjelang fajar.

BACA JUGA: Gelandang Timnas Indonesia Gabung PSIS Semarang

Hal itu seperti yang disampaikan Kapolsek Tembalang, Kompol Kristiyastuti, di sela-sela pembagian 100 bingkisan sembako kepada masyarakat sekitar, pengemudi ojol, supeltas (sukarelawan pengatur lalu lintas), di depan Kantor Polsek Tembalang, Senin (15/6/2026).

”Kami bekerja sama dengan ormas kepemudaan, melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tembalang, agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Kompol Kristiyastuti, pada kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT Ke-80 Bhayangkara tahun 2026.

Menurut dia, Polsek Tembalang juga melayani kebutuhan keamanan dan pelaporan warga, membuka Layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang beroperasi sepanjang waktu (24 jam).

BACA JUGA: Siswa SMK Kudus Pengirim Surat untuk Prabowo Jadi Saksi Sidang MBG di Mahkamah Konstitusi

Kapolsek pun mempersilakan masyarakat memberikan informasi, melalui Kontak Utama Telepon Darurat Polri 110, call senter SPKT Polsek Tembalang 0813-3013-7536, atau (024) 7076-6983 jika ada kejadian kejahatan atau situasi darurat.

”Bisa pula melalui media sosial, Instagram Polsek Tembalang atau X Polsek_Tembalang,” imbuh Kapolsek Tyas, sapaan akrab Kompol Kristiyastuti.

Sigit Pr

The post Hari Bhayangkara Jadi Momentum Wujudkan Komitmen Polri pada Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Dia mengatakan, ada hasil reformasi yang telah dijalankan Indonesia sejak 1998. Indonesia menetapkan TNI dan Polri berada langsung di bawah Presiden. Penempatan tersebut merupakan bagian dari konsensus nasional pascareformasi dengan segala risiko dan konsekuensinya.

“Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalani reformasi. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah penetapan TNI dan Polri berada langsung di bawah Presiden,” ujar Haidar usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah  Semarang (Unimus), Kamis, 30 Januari 2025 malam.

Haidar bilang, perubahan struktural akan berpotensi menimbulkan polemik baru. Dua memberi solusi agar mengonsolidasikan hasil reformasi dengan langkah-langkah yang lebih substantif.

Dikatakannya, persoalan di tubuh Polri, TNI, maupun lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, maka solusi yang tepat adalah melakukan reformasi internal.

“Kalau ada masalah, sebaiknya dilakukan reformasi dari dalam,” katanya.

Haidar mengatakan, penempatan institusi seperti Polri atau TNI di bawah satu kementerian justru berisiko menimbulkan persoalan baru.

Lanjut dia, hal ini dikarenakan reformasi birokrasi di tingkat kementerian belum sepenuhnya tuntas dan masih dihadapkan pada persoalan korupsi serta berbagai masalah lainnya.

“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, problem baru bisa muncul. Kementerian saja reformasi birokrasinya belum selesai,” ucapnya.

Karena itu, Haidar menilai posisi TNI dan Polri tetap paling tepat berada di bawah Presiden, sembari terus melakukan pembenahan internal untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada.

Untuk diketahui, dalam pembukaan Rakorda LDK itu dihadiri pula Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta beberapa pejabat dan pengurus Muhammadiyah. (*)

Diaz A Abidin

The post Ketum PP Muhammadiyah Tanggapi Desakan Polri di Bawah Kementerian, Dorong Reformasi Internal appeared first on SuaraBaru.id.

Dari jumlah itu, instansi pendidikan dan penegak hukum termasuk kepolisian dan kejaksaan, menjadi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sepanjang 2025.

“Kalau yang paling tinggi (laporannya) di instansi pendidikan. Kedua terkait dengan pelayanan hukum, termasuk di situ ada kepolisian. Nomor tiga ada bidang infrastruktur,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, di Kota Semarang, Rabu, 28 Januari 2025.

Pada bidang pendidikan, kata dia, laporan banyak terjadi ketika sistem penerimaan murid baru (SPMB). Di mana banyak publik mengakses layanan untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mengakses dunia pendidikan.

”Nah, kemudian ketika masyarakat ee banyak mengakses, akhirnya juga banyak menyampaikan pengaduan,” kata Farida.

Dia bilang, hal yang sama untuk institusi kepolisian. Di mana layanannya sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Artinya, otomatis masyarakat ketika mengalami dugaan maladministrasi akan menyampaikan laporan.

Lebih lanjut, kata Farida, substansi laporan masyarakat kepada Ombudsman RI menjadi satu perhatian bagi instansi yang menyelenggarakan layanan. Di antaranya penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban hukum dan perencanaan jumlah uang.

Lebih rinci, terdapat bentuk maladministrasi yang paling sering dilaporkan. Mulai dari penundaan pelayanan berlarut (33%), penyimpangan prosedur layanan (27%), tidak memberikan pelayanan (25%), pengabaian kewajiban (8%), permintaan imbalan uang atau barang (4%).

”Kalau mau berantas pungli (pungutan liar), maka percepat layanan, perbaikan prosedur, jangan abaikan layanan, dan jangan ada pengabaian kewajiban,” ucapnya.

Kota Semarang Tertinggi

Sementara itu dalam laporan masyarakat Jawa Tengah pada 2025, Kota Semarang menjadi yang terbanyak. Diikuti Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, dan Jepara.

Farida bilang, Kota Semarang menjadi daerah dengan pelaporan tertinggi karena sebagai Ibu Kota Provinsi. Di mana banyak instansi pelayanan, tidak hanya pemerintah kota, dan provinsi, namun juga lembaga-lembaga yang punya pelayanan kantor di Kota Semarang.

”Sehingga warga yang melaporkan juga lebih banyak,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Instansi Pendidikan dan Polri Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Kejuaraan itu diikuti sejumlah atlet taekwondo terbaik, dari berbagai daerah di Indonesia. Nathanael tampil kompetitif dan konsisten, hingga berhasil melaju ke partai final, dan mengamankan posisi runner-up Nasional.

Nathanael Sakti Pamungkas sendiri mengaku bersyukur, atas capaian prestasi yang diraihnya itu. Menurut dia, prestasi ini merupakan hasil dari latihan yang disiplin, serta dukungan dari berbagai pihak.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen Teknik Elektro USM Gelar Pelatihan Internet of Things Tingkat Lanjut

”Saya bersyukur bisa meraih Juara II, di Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup III. Prestasi ini menjadi motivasi bagi saya pribadi, dan juga untuk Taekwondo USM, agar ke depan bisa lebih maju, kompak, serta lebih giat dalam berlatih dan bertanding,” katanya.

Dia berharap, prestasinya ini dapat menjadi pemacu semangat bagi mahasiswa USM lainnya, untuk terus berprestasi. Baik di bidang akademik maupun nonakademik, khususnya olahraga bela diri taekwondo.

Sementara itu, Kasubag Kemahasiswaan USM, Sudarmono, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Nathanael. Menurutnya, capaian ini menunjukkan kualitas pembinaan UKM olahraga di USM, yang terus berkembang.

BACA JUGA: 13 Mahasiswa Ilkom USM Susuri Bukit Diponegoro Semarang

”Prestasi Nathanael ini, menjadi bukti kalau mahasiswa USM memiliki potensi besar untuk bersaing di level Nasional. Kami mengapresiasi kerja keras atlet, pelatih, serta UKM Taekwondo USM, yang terus konsisten melakukan pembinaan,” ungkap Sudarmono.

Lebih lanjut ditegaskan dia, pihak kampus juga akan terus mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa, melalui berbagai program kemahasiswaan.

”Universitas Semarang akan terus mendorong dan memasilitasi mahasiswa, untuk berprestasi di berbagai bidang. Kami berharap, prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, untuk terus mengharumkan nama USM,” pungkasnya.

Dengan raihan Juara II tingkat Nasional itu, Nathanael Sakti Pamungkas menambah daftar prestasi mahasiswa USM di kancah olahraga Nasional. Hasil ini sekaligus memperkuat eksistensi Taekwondo USM, sebagai salah satu UKM olahraga yang berprestasi.

Riyan

The post Atlet Taekwondo Universitas Semarang Juara II KBPP Polri Cup appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah menggerebek Kampung Bahari, BNN bersama Polri kembali melancarkan operasi gabungan di kawasan padat penduduk Kampung Ambon, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai salah satu wilayah rawan transaksi narkotika.

Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebut, operasi ini digelar untuk menekan peredaran narkoba yang memanfaatkan permukiman warga sebagai lokasi persembunyian dan transaksi.

Sebanyak kurang lebih 500 personel dikerahkan untuk menyisir gang-gang sempit serta sejumlah titik yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan narkotika.

Tim gabungan kemudian melakukan penggeledahan pada sebuah lapak di pinggiran sungai, serta tiga area kos-kosan di wilayah Kampung Ambon. Dari hasil penggeledahan petugas berhasil mengamankan delapan tersangka berinisial AP, L, D, A, IK, MS, AS, dan RS.

Selain itu, juga disita barang bukti berupa 558,05 gram sabu serta satu klip ganja siap edar dan siap pakai yang dikemas dalam plastik klip dan bungkus rokok. Dalam operasi, juga diamankan beberapa alat hisap sabu dari plastik (bong), handhphone, kartu ATM, dan buku tabungan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

“BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagi siapapun yang mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di lingkungannya diharapkan agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum terdekat,” tuturnya, Jumat (7/11/2025).

Sementara bagi para penyalahguna narkoba, BNN mengimbau untuk tidak ragu mencari bantuan pemulihan. BNN menyediakan layanan rehabilitasi gratis berstandar nasional yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, sebagai bentuk perhatian negara untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jerat narkoba.

Ning S

The post BNN Bersama Polri Gerebek Kampung Ambon, Amankan 8 Tersangka appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satunya diwujudkan dalam Seminar Internasional yang digelar di Gedung Aula Ragil Poejono Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Banyubiru, Kabupaten Semarang, pada Rabu (22/10/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdik Binmas Lemdiklat Polri ini merupakan bagian dari program kemitraan internasional antara Polri dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta Ikatan Sakura Indonesia (ISI).

Seminar tersebut menjadi ajang pertukaran gagasan dan pengalaman lintas negara dalam mengoptimalkan peran polisi dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Acara dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo yang didampingi sejumlah pejabat tinggi Polri,diantaranya Asisten Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Dr. M. Fadil Imran dan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.

Hadir juga Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo serta perwakilan lembaga internasional seperti JICA, KOICA, JCLEC, ICITAP, dan IOM. Peserta seminar juga melibatkan kalangan akademisi, mahasiswa, serta Kasat Binmas jajaran Polda seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun virtual.

Seminar internasional ini mengangkat tema besar tentang “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Menuju Ketahanan Sosial dan Ketahanan Pangan Nasional.” Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus memperkuat pendekatan community policing, yakni paradigma baru kepolisian modern yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui forum ini, Polri menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan berdaya tahan tinggi terhadap potensi gangguan sosial maupun ekonomi.

Kemitraan internasional dengan Jepang melalui JICA menjadi sarana penting untuk saling berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam bidang pembinaan masyarakat serta pengembangan kapasitas personel kepolisian.

Selain aspek keamanan, kegiatan ini juga menyoroti hubungan erat antara stabilitas kamtibmas dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, keamanan lingkungan yang terjaga menjadi fondasi utama bagi masyarakat untuk berproduksi, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian, sinergi antara polisi dan masyarakat bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal pemberdayaan sosial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Melalui penyelenggaraan seminar internasional ini, Polri menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan dinamika global serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan keamanan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Ning S

The post Polri Gelar Seminar Internasional Bahas Sinergi Global Pencegahan Kejahatan appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota TNI bersama Polri dan masyarakat bahu membahu melaksanakan pengecoran jalan desa yang menjadi salah satu sasaran fisik utama program TMMD kali ini. Tampak personel TNI dan warga setempat bekerja tanpa kenal lelah mengangkut material dan meratakan adukan semen, meski di bawah terik matahari.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kodim 0727/Karanganyar dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pembangunan jalan penghubung antara Dusun Pelas dan Dusun Jabal Kanil sepanjang 1.160 meter dengan lebar 4 meter menjadi fokus utama kegiatan fisik dalam program tersebut.

Pembangunan jalan penghubung antara Dusun Pelas dan Dusun Jabal Kanil di Desa Bandardawung semula direncanakan menggunakan dana desa atau APBD. Setelah ditetapkan sebagai lokasi TMMD, seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh TNI bersama masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat menghemat anggaran sekitar Rp 1 miliar.

Sebanyak 38 warga dengan sukarela menghibahkan sebagian tanahnya demi kelancaran pembangunan, menunjukkan kuatnya semangat gotong royong di desa tersebut. Total anggaran TMMD Reguler ke-126 sebesar Rp 1,7 miliar digunakan untuk kegiatan fisik dan nonfisik, termasuk betonisasi jalan, pembangunan talud, serta penyuluhan kebangsaan dan pelayanan masyarakat.

Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Andy Soelistyo, S.Sos., M.Tr. (Han) menegaskan, kegiatan TMMD merupakan salah satu wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Melalui TMMD, TNI hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat,” ujar Kapendam, Kamis (16/10/2025).

Menurut Kapendam, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi kuat dalam membangun ketahanan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ning S

The post TMMD Reguler Ke-126 di Karanganyar, TNI-Polri dan Masyarakat Fokus Bangun Jalan Sepanjang 1.160 Meter appeared first on SuaraBaru.id.

Dipusatkan di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu 27 September 2025, giat panen raya jagung ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi, serta Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKU Timur.

Selain itu, Mentan RI, Amran Sulaiman, juga menghadiri kegiatan tersebut secara virtual dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta para Kapolda, Pemimpin Wilayah BULOG, dan Kapolres beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang ikut bergabung melalui zoom meeting.

Dalam sambutannya, Kapolri Listyo Sigit mengatakan, hingga 27 September 2025, Polri mencatat luas potensi lahan untuk jagung mencapai 819.080 hektare. Dari jumlah itu, 483.822 hektare sudah ditanami, sementara 335.258 hektare lainnya masih menunggu giliran.

Pada Kuartal I dan II, panen telah dilakukan di lahan seluas 360 ribu hektare dengan hasil mencapai 2,08 juta ton. Sementara untuk Kuartal III, panen raya menghasilkan 751 ribu ton jagung dari lahan seluas 166.512 hektare.

“Pada panen jagung kuartal ketiga ini kita akan laksanakan di luas lahan seluas 166.512 hektare, dengan estimasi hasil panen sebanyak 751.442 ton yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir bulan September,” katanya.

Pada panen raya serentak di seluruh Indonesia tersebut dihasilkan jagung dengan estimasi 7.153 ton pada lahan seluas 1.788 hektare.

Kegiatan Panen Raya Jagung di Jawa Tengah

Sementara itu di Jawa Tengah, dalam rangka mendukung Swasembada Ketahanan Pangan tahun 2025, Perum BULOG Kanwil Jateng bersama Polda Jateng dan stakeholder terkait lainnya menggelar Kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, memimpin langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III yang digelar di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu siang 27 September 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tengah fluktuasi harga dan tantangan global.

Kapolda Jateng dalam sambutannya menegaskan keterlibatan Polri dalam agenda ketahanan pangan bukan sekadar simbolis, tetapi bagian dari peran strategis Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

“Polri hadir tak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga ikut menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Panen jagung ini adalah wujud nyata dari sinergi lintas sektor,” ujar Kapolda Jateng.

Dalam rangkaian kegiatan panen raya tersebut juga digelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan komoditas pokok berupa Beras SPHP dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, dan Wakil Bupati, Adhe Eliana, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jateng, Sri Muniati, Danrem 074 / Warastratama, Kolonel Inf Muhammad Arry Yudistira, Forkopimda beserta jajarannya.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri guna memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak, khususnya bagi peternak ayam petelur.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jateng, Sri Muniati, dalam laporannya mengatakan, realisasi penyaluran Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di Provinsi Jawa Tengah hingga 25 September 2025 sebanyak 34.098,17 ton atau 26,52 % dari target.

“Dari jumlah tersebut, realisasi Beras SPHP dari saluran Polri mencapai 13.057,57 ton atau 38,29% dari realisasi seluruh saluran,” kata Sri Muniati dalam laporannya ketika mengikuti zoom meeting, Sabtu 27 September 2025.

Adapun untuk Penugasan SPHP Jagung Pipilan Kering (JPK) baru turun dan akan dilaksanakan mulai minggu depan hingga batas waktu penyalurannya pertanggal 31 Oktober 2025.

Hery Priyono

The post Dukung Polri dalam Program Ketahanan Pangan, Bulog Jateng Ikut Panen Raya Jagung appeared first on SuaraBaru.id.

Masyarakat bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat bergotong royong membangun jalan rabat beton sepanjang 100 meter dengan swadaya murni, Kamis (24/7/2025).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB itu digelar di wilayah RT 08 RW 06 Dusun Tanjung. Jalan yang dibangun merupakan akses penting menuju makam, embung, dan area persawahan warga.

BACA JUGA : Tri dan 1.000 Guru Foundation Buka Akses Digital di Pelosok Negeri

Kapolsek Gabus AKP Candra Bayu Septi, yang membawahi wilayah tersebut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif warga.

“Kegiatan seperti ini patut kita dukung bersama. Semangat gotong royong warga Tunggulrejo merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemajuan desa. Kami dari Polsek Gabus akan selalu hadir memberikan dukungan keamanan dan semangat kebersamaan,” ujar AKP Candra.

Vital

Bhabinkamtibmas Desa Tunggulrejo, Aipda Wahyu Tri, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa jalan tersebut memang belum pernah dicor sebelumnya.

“Jalan ini sangat vital karena menghubungkan ke makam, embung, dan sawah. Warga Dusun Tanjung secara sadar dan mandiri melakukan swadaya agar jalan ini dapat dibangun,” ujar Aipda Wahyu.

Menurut Aipda Wahyu, dengan pengecoran jalan ini, warga berharap akses ke lokasi pemakaman saat ada warga yang meninggal bisa lebih mudah.

“Begitu juga ke embung untuk pengambilan air, serta ke sawah baik saat tanam maupun panen. Dengan jalan cor ini, biaya angkut juga bisa ditekan,” terang Aipda Wahyu.

Aipda Wahyu menuturkan, setiap hujan jalan tersebut tidak dapat dilalui dengan baik oleh warga.

Begitu juga saat musim kemarau, kata Aipda Wahyu, kondisi jalan yang berbatu mengganggu perjalanan warga.

“Dan gotong royong membangun jalan ini menjadi bukti nyata bahwa mereka sangat membutuhkan akses jalan yang layak,” jelas Aipda Wahyu.

SEMANGAT KEBERSAMAAN

Selain mempermudah aktivitas warga, pembangunan jalan ini juga memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat desa.

Kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif dengan dukungan dari perangkat desa setempat.

“Gotong royong ini menjadi cerminan solidaritas sosial yang masih kuat di tengah masyarakat pedesaan dan harapannya ini sekaligus menjadi model pemberdayaan lokal yang patut dicontoh,” jelas Aipda Wahyu.

BACA JUGA : Resmikan Pameran Abirama Purbakala, Bupati Kudus Perjuangkan Situs Patiayam jadi Cagar Budaya Nasional

Sementara itu, Babinsa Desa Tuggulrejo, Serka Sony mengungkapkan harapannya dengan pembangunan rabat beton jalan tersebut.

Ia berharap, pembangunan jalan yang bersumber dari swadaya masyarakat setempat ini bisa semakin bermanfaat.

“Alhamdulilah, TNI dan Polri hadir untuk masyarakat lewat gotong royong pembangunan jalan rabat beton ini. Ke depan harapannya bisa bermanfaat bagi warga,” jelas Serka Sony.

TYA WIDYA

The post Sinergitas TNI-Polri di Grobogan, Bangun Jalan Akses Vital di Tunggulrejo Gabus appeared first on SuaraBaru.id.