Kunjungan tersebut untuk meningkatkan sinergitas kedua belah pihak, khususnya terkait penanganan perkara kepemiluan yang masuk ke pengadilan.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan PKY Jateng diterima oleh Anik Solihatun selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajarannya.

Muhammad Farhan, selaku Koordinator PKY Jateng menjelaskan, KY RI dan Bawaslu RI telah menandatangani MoU, sehingga di daerah perlu menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas.

“Sesuai Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim di seluruh Indonesia,” kata Farhan.

Berkaitan dengan Pemilu, Komisi Yudisial ikut berperan aktif dalam mengawal proses-proses demokrasi, sesuai dengan tugasnya. Seperti ketika terjadi tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi Pemilu lainnya yang bergulir ke pengadilan.

Menurut Farhan, peran KY dalam Pemilu untuk memastikan institusi pengadilan khususnya hakim untuk memutus perkara berkaitan dengan Pemilu dengan seadil-adilnya, dan menjamin putusan hakim bebas dari intervensi oleh pihak manapun.

Sementara itu Anik menerangkan, Bawaslu sangat mungkin berinteraksi dengan para hakim maupun pengadilan, misalnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait dengan penetapan partai politik, penetapan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, dan DCT pemohon yang tidak puas dengan putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke PTUN.

“Dalam proses sengketa Pilkada, pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu Jawa Tengah bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya. Lalu dalam penanganan pelanggaran pidana, ujung dari proses di Sentra Gakkumdu adalah di PN dan PT secara kelembagaan,” ujar Anik.

Dikatakan, Bawaslu saat mengeluarkan keputusan, misalnya SK pemberhentian komisioner sebagai tindak lanjut putusan DKPP, penetapan Panwascam, dapat digugat ke PTUN.

“Tentu saja Bawaslu berkepentingan dengan proses peradilan yang fair, dimana salah satu pilarnya adalah adanya sosok-sosok hakim yang profesional dan bermartabat. Proses penegakan hukum yang dikawal oleh Bawaslu ini, tentunya sangat dipengaruhi proses penegakan hukum berikutnya di jajaran peradilan,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Jelang Pemilu, PKY Jateng Kunjungi Bawaslu Tingkatkan Sinergitas appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan mahasiswa magang tersebut didampingi Kaprodi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang, Arikha Saputra dan diterima oleh Muhammad Farhan selaku Koordinator PKY Jawa Tengah.

Pada hari pertama magang, mereka mendapat pembekalan di Kantor PKY Jateng.

Arikha berpesan kepada mahasiswa magang agar belajar dengan baik dan mentaati semua peraturan. “Mudah-mudahan para mahasiswa mendapatkan ilmu untuk diterapkan di dunia luar,” ujar Arikha.

Pada kesempatan itu Farhan menyampaikan terkait kelembagaan Komisi Yudisial maupun tugas pokok dan fungsi dari PKY.

Selain itu Farhan juga menjelaskan tentang apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya.

Farhan berharap mahasiswa magang di PKY Jateng bisa belajar melayani masyarakat, untuk memberikan pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi dari Komisi Yudisial maupun PKY.

Diharapkan para mahasiswa magang mampu membuat program kerja yang menarik, untuk dikerjakan pada saat magang berlangsung.

Ning Suparningsih

The post PKY Jateng Menerima Mahasiswa Magang dari Stikubank Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan ini Farhan menyampaikan materi ‘Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menuju Peradilan Modern’.

Dalam paparannya Farhan menjelaskan bagaimana peran lembaga Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakiki.

Farhan menyatakan, sistem peradilan di Indonesia harus mengutamakan asas hukum dalam mengambil putusan untuk keselamatan rakyat.

“Penghubung KY Jateng tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat ataupun mahasiswa. KY butuh dorongan dan bantuan dari semua pihak dalam pengawasan peradilan,” ungkapnya, Jumat (16/9/2022).

Menurutnya, putusan hakim menentukan nasib seseorang. Demi terwujudnya peradilan yang modern dan baik, maka perlu pengawasan dari semua pihak.

Nasihin, mahasiswa semester 5 Fakultas Syariah mengaku merasa dilema terhadap lembaga KY. Menurutnya tidak semua masyarakat tahu tugas dan wewenang KY, juga kendalanya.

Farhan mengatakan, dalam memperkenalkan KY ke publik akan terasa sulit jika dilakukan ‘One By One’ dikarenakan SDM KY terbatas. Maka perlu dibentuknya jejaring, seperti mahasiswa, media, NGO, akademisi dan lainnya.

“PKY Jateng hanya ada 4 personil, itu merupakan kendala utama PKY Jateng dalam menjalankan tugas pengawasan hakim yang jumlahnya ratusan,” kata Farhan.

Selain itu, juga dalam mensosialisasikan tugas dan wewenang KY kepada masyarakat. “Semua itu bisa kita atasi dengan membentuk jejaring ke semua kalangan, seperti mahasiswa, media, NGO, akademisi dan lainnya,” tambah dia.

Farhan berharap kepada mahasiswa UIN Pekalongan bisa menjadi bagian dari KY dalam mengawasi perilaku hakim.

Ning Suparningsih

The post PKY Jateng Beri Kuliah Umum di UIN Pekalongan, Bahas Pengawasan Hakim appeared first on SuaraBaru.id.