Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 20 tahun berdirinya Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara KY dan masyarakat.

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Muhammad Farhan, menyampaikan, dalam kurun dua dekade terakhir, KY terus berupaya memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim melalui pendekatan partisipatif.

Penghubung KY di daerah memiliki posisi penting dalam menghubungkan lembaga KY dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lokal.

“Peran penghubung bukan sekadar administratif, tetapi substantif dalam memastikan nilai-nilai etika dan integritas hakim ditegakkan di wilayah masing-masing. Melalui edukasi publik, KY ingin mendorong masyarakat agar lebih memahami pentingnya independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan,” tegas Farhan.

Dr. Junaidi, Wakil Rektor III Universitas Semarang selaku narasumber menyatakan, kehadiran KY melalui kegiatan edukatif ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan budaya hukum yang berkeadaban. Menurutnya, kolaborasi antara KY dan perguruan tinggi penting untuk membangun kesadaran hukum generasi muda.

Advokat Naufal Sebastian menyoroti fungsi pengawasan terhadap hakim, tidak boleh dipisahkan dari prinsip due process dan penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Namun demikian, akuntabilitas tetap harus dijaga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

“KY memiliki mandat konstitusional untuk memastikan hakim tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga berperilaku sesuai kode etik. Di sinilah peran penghubung menjadi vital dalam menjembatani antara laporan masyarakat dan proses kelembagaan,” ujarnya.

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta mendukung penguatan etika peradilan melalui peran aktif seluruh elemen bangsa.

Ning S

The post PKY Jawa Tengah Edukasi Publik, Soroti Peran Strategis dalam Menjaga Integritas Hakim appeared first on SuaraBaru.id.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya kolektif memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Aliffah menyampaikan pentingnya lembaga peradilan dan pengawasan hakim untuk membuka ruang-ruang keadilan yang lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

“Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam mendorong nilai-nilai keadilan substantif, termasuk dalam menjamin agar hakim memiliki perspektif gender dalam memutus perkara. Refleksi 41 tahun CEDAW menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan setara bagi perempuan,” ujar Siti Aliffah, belym lama ini.

“Refleksi 41 tahun ratifikasi CEDAW bukan sekadar momentum seremonial, tetapi ajakan konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas sector bahwa penegakan keadilan bagi perempuan bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama,” lanjutnya.

Diskusi yang berlangsung dalam suasana kolaboratif ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas perempuan yang selama ini aktif menyuarakan hak-hak perempuan, berkumpul untuk merefleksikan 41 tahun perjalanan ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) oleh Indonesia.

Para peserta membahas tantangan aktual dalam implementasi prinsip-prinsip CEDAW serta merumuskan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal maupun nasional.

Dan merumuskan strategi bersama untuk menghapus hambatan struktural dan norma-norma diskriminatif yang masih membelenggu akses perempuan terhadap keadilan dan layanan publik.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan gelar karya perempuan, yang menampilkan inovasi dan produk komunitas perempuan sebagai bentuk keberdayaan dan kontribusi perempuan dalam pembangunan.

Komisi Yudisial, melalui peran aktif penghubung di daerah, terus berkomitmen memperkuat integritas dan akuntabilitas peradilan sekaligus mendorong sistem hukum yang berpihak pada korban dan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Kehadiran Komisi Yudisial dalam forum ini diharapkan menjadi penguatan sinergi antarlembaga dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkeadilan gender.

Ning S

The post PKY Jawa Tengah Hadir dalam Refleksi 41 Tahun Ratifikasi CEDAW appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip), di Semarang.

Konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan lembaga negara, guna memperkuat peran dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam forum tersebut, PKY Jawa Tengah menyampaikan pandangan dan pengalaman di lapangan, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, serta dinamika kelembagaan yang dihadapi di daerah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim perumus dari Badan Keahlian DPR, Guru Besar Fakultas Hukum Undip, serta perwakilan dari lembaga-lembaga terkait. Diharapkan, hasil dari konsultasi publik ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam merumuskan regulasi yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan yang berintegritas dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Muhammad Farhan menyampaikan pentingnya keterlibatan daerah dalam proses penyusunan regulasi nasional.

“Sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah, kami melihat langsung dinamika yang terjadi dalam pengawasan etika hakim. Harapan kami, RUU ini tidak hanya memperkuat KY secara kelembagaan maupun secara kewenangan, tetapi juga memperjelas sinergi antar lembaga agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan objektif,” ungkap Farhan, Jumat (23/5/2025).

Sementara itu, Prof. Lita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menekankan urgensi pembaruan regulasi untuk menjawab tantangan zaman.

“Undang-undang yang mengatur Komisi Yudisial perlu diperbarui agar relevan dengan konteks kekinian. Dalam hal ini, masukan dari praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan lain sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif dan aplikatif,” kata Prof. Lita.

Ning S

The post PKY Jawa Tengah Hadir dalam Konsultasi Publik Penyusunan RUU Komisi Yudisial appeared first on SuaraBaru.id.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan tentang kelembagaan Komisi Yudisial sekaligus memperkenalkan tim KY Creative kepada pihak PKY Jateng dan memaparkan konsep kerja yang akan diterapkan selama magang. Dalam kesempatan tersebut, KY Creative menyampaikan permohonan magang dan menjelaskan konsep yang akan dibawa dalam program ini.

Koordinator PKY Jawa Tengah, M. Farhan, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungannya terhadap program magang KY Creative di PKY Jateng.

Farhan menyampaikan, pihaknya sangat terbuka terhadap kerja sama ini. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara PKY Jateng dan KY Creative. Diharapkan program ini dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak dalam mendukung tugas-tugas Komisi Yudisial diera keterbukaan dan inovasi kelembagaan,” ujar Farhan, Jumat (14/3/2025).

Diketahui, program magang yang berkonsep work from anywhere (WFA) ini lebih banyak berinteraksi lewat pertemuan secara daring membahas pemaparan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama tiga bulan ke depan.

Farhan menyebut, Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah mendukung inisiatif kerja-kerja KY Creative. “KY Creative memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan komunikasi dan edukasi kelembagaan Komisi Yudisial Khususnya Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Program ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi para peserta magang untuk belajar, tetapi juga bagi PKY Jateng untuk mengembangkan strategi digital yang lebih efektif,” terangnya.

Dede Indraswara, Project Leader KY Creative menegaskan, program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan komunikasi kelembagaan serta membangun strategi digital yang lebih efektif. “Kami berharap sinergi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak,” katanya.

KY Creative telah melaksanakan sesi mentoring yang berisi penyampaian materi terkait kelembagaan Komisi Yudisial. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai peran dan tugas KY dalam menjaga independensi dan integritas peradilan di Indonesia. Mentoring ini diharapkan dapat memperkuat wawasan peserta magang dalam mendukung kerja-kerja KY melalui strategi komunikasi yang efektif.

KY Creative memiliki beberapa tim divisi dengan seorang Person In Charge (PIC), yaitu Dede Indraswara. Tim ini terdiri dari beberapa divisi, antara lain, Editor & Social Media bertugas mengelola dan meningkatkan engagement media sosial dengan anggota Safira Embun Insanidya dan Savina Niken Mulia, Ambassador & Copywriting, bertugas menyusun serta menyiapkan substansi konten berbasis edukasi atau promosi dengan anggota Nafa Isma Fattih Nur Widiana dan Erik Syaputra Johan, serta Event Talent Provider, yang mengelola media sosial dalam konteks promosi acara dan kampanye digital dengan anggota Faradisa Sistria Eka Kusuma P. dan Dheni Anugerah Prasetya.

Sebagai bagian dari program ini, KY Creative telah menyusun rencana kerja yang mencakup beberapa tahap. Pada tiga pekan pertama, fokus utama adalah pengenalan dan kolaborasi dengan berbagai organisasi. Pada tiga pekan kedua, kegiatan akan difokuskan pada pemahaman lebih mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial. Selanjutnya, tiga pekan ketiga dan keempat akan difokuskan pada kajian edukatif yang mendukung penguatan peran KY di ruang digital.

Dengan program magang ini diharapkan KY Creative bisa ikut dalam pengembangan strategi komunikasi dan kelembagaan PKY Jateng. Sinergi antara KY Creative dan PKY Jawa Tengah menjadi langkah konkret dalam mendukung menjaga marwah hakim dalam transparansi serta profesionalisme peradilan di Indonesia.

Ning S

The post PKY Jawa Tengah Terima Program Magang KY Creative FH Unnes Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan didampingi PIC Pemantuan, Helmi Yan Harmianto, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat, Siti ALifah, dan PIC Adminitrasi dan Sosialisasi Kelembagaan, Dewi Ratna Siti Mukharomah.

Sementara dari Sekretariat DPD RI Provinsi Jateng diwakili oleh Suroto bersama jajarannya.

Menurut Farhan, fungsi dan tugas KY adalah menegakkan peradilan bersih dan transparan. Begitupun tugas PKY di daerah.

”Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan Hakim Agung dan menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai Pasal 24B UUD 1945,” tutur Farhan, Sabtu (21/1/2023).

“PKY melaksanakan tugas di daerah, untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran perilaku hakim, melakukan pemantuan persidangan, advokasi hakim, serta sosialisasi kelembagaan KY seperti yang kita lakukan ini,” terang Farhan

Sementara itu, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat menambahkan, Jateng merupakan daerah 5 besar laporan dari masyarakat terkait dugaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

”Jawa Tengah ini masuk 5 besar laporan dari masyarakat yang masuk di kantor kami. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di PKY Jateng, maka perlu adanya sinergitas bersama beberapa Instansi pemerintah,” ujarnya.

“Kita berharap semua bisa bersama-sama mengawal peradilan yang ada di Jawa Tengah,” imbuh dia.

Sementara Suroto menyampaikan terima kasih atas kunjungan PKY Jateng di kantornya. Ia berharap ke depannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut.

”Dengan adanya forum koordinasi dan silaturahmi ini, diharapkan ke depan bisa terjalin sinergisitas yang baik antara PKY Jawa Tengah dengan Kantor Sekretariat DPD Provinsi Jawa Tengah,” tukasnya.

Ning Suparningsih

The post PKY Sambangi Sekretariat DPD RI Jateng, Lakukan Koordinasi Kelembagaan appeared first on SuaraBaru.id.