Hal tersebut dikatakan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari Iwan bersaudara, usai menyampaikan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kota Semarang, Kamis, 30 April 2026.

Hotman bilang, Sritex dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung. Atas dasar itu, Bank DKI, BJB, dan Bank Jateng selaku kreditur dalam perkara tuduhan kredit bermasalah Sritex, berhak mendapatkan pembayaran dari kurator yang sedang menghitung aset kepailitan.

”Kreditur berhak mendapatkan pembayaran dari harta pailit, dan juga dari 410 bidang tanah. Dia berhak sebagai bagian dari kreditur,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, hak pembayaran kepada tiga bank daerah bisa hilang dengan tuntutan pidana 16 tahun penjara oleh JPU. Selain itu ditambah denda, serta pidana uang pengganti total Rp1,3 triliun yang harus dibayarkan pribadi.

Artinya, kata Hotman, Bank DKI, BJB, dan Bank Jateng tidak berhak lagi menagih harta dari penghitungan aset pailit Sritex oleh kurator. Hal ini karena penagihannya sudah beralih pada pidana uang pengganti yang harus dibayarkan dengan aset pribadi.

”Pembayaran jadi dobel kan? Malah akan merugikan negara. Berarti kalau sampai dihukum pidana, maka hak negara untuk menagih dari harta pailit jadi hilang. Karena sudah dibebankan ke terdakwa pribadi,” katanya.

Lebih lanjut, Hotman mengatakan, tuntutan dari JPU bertentangan dengan dua putusan pengadilan. Putusan itu yakni tentang homologasi dan kepailitan.

Sejak awal dalam fakta-fakta di persidangan, sejumlah saksi ahli mengatakan, perkara itu seharusnya menjadi ranah perdata bukan pidana.

Sebelumnya, JPU menuntut hukuman pidana 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada mantan tiga petinggi Sritex Grup, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin sore, 20 April 2026.

Ketiganya yakni Iwan bersaudara atau mantan Komisaris Sritex Iwan Setiawan Lukminto, dan mantan Direktur Utama Iwan Kurniawan Lukminto, serta mantan Direktur Keuangan Sritex Allan Moran Severino.

Selain itu JPU meminta majelis hakim yang dipimpin Rommel Franciskus Tampubolon, menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Iwan bersaudara. Keduanya diminta membayar uang yang disebut sebagai pengganti kerugian negara masing-masing Rp677 miliar. Bila tidak terpenuhi, maka diganti dengan pidana tambahan 8 tahun penjara.

JPU menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 KUHP.

Selain itu, Iwan Bersaudara juga dinilai melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 607 KUHP baru.

Sebagai informasi, tiga mantan petinggi Sritex itu dimejahijaukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada dugaan perkara kredit bermasalah di Bank Jateng senilai Rp502 miliar, Bank BJB Rp671 miliar, dan Bank DKI Rp180 miliar.

Kejaksaan mendalilkan perbuatan terdakwa sebagai korupsi dan membuat kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. (*)

Diaz A Abidin

The post Tuntutan Pidana 2 Bos Sritex Justru Rugikan Negara, 3 Bank tak Berhak Tagih Harta Pailit? appeared first on SuaraBaru.id.

Arwin Tino yang mempunyai kantor hukum di Sumatera dan di Jawa ini, dikenal sebagai lawyer yang sudah malang melintang membela, mendampingi dan mengedukasi warga yang terkena masalah hukum.

Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH mengatakan, anak didiknya itu telah banyak menangani beberapa kasus pidana maupun perdata dengan baik, untuk menegakkan keadilan di Indonesia.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Kampanyekan Wayang Wong di Kota Lama Semarang

”Sebagai advokat ketika diminta mendampingi dan memberi pencerahan hukum, Mas Arwin Tino dengan senang hati dan ikhlas, akan memberi pendampingan secara profesional. Apalagi menyangkut kasus orang kecil, orang pinggiran yang buta hukum, dan jauh dari kecukupan. Maka dia dengan penuh semangat dan empati, akan memberi atensi yang luar biasa,” kata Kukuh.

Menurutnya, saat kuliah di Magiter Hukum USM, Arwin Tino adalah mahasiswa yang pandai, rajin, dan kritis terhadap setiap materi yang disampaikan dosen. Saat kuliah di kelas, Arwin selalu mengajak diskusi, dengan penguasaan referensi dan materi yang cukup luas. Sehingga para profesor dan doktor pembimbingnya, sangat mengapresiasi.

”Termasuk ketika ujian Tesis, diuji dari penguji eksternal, sehingga sudah selayaknya beliau lulus tepat waktu dan berpredikat Cumlaude,” ungkapnya.

Kukuh menambahkan, Program Studi Magister Hukum USM dengan predikat Baik Sekali, telah meluluskan ratusan Magister Hukum, yang kini telah mengabdi pada negeri dengan penuh adab kesantunan.

Riyan

The post Arwin Tino, Advokat dari Sumsel Lulus Cumlaude Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, kasus ini berawal dari tersebarnya video yang mengkampanyekan seorang caleg oleh anak di bawah umur.

Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan mengatakan, dalam persidangan ini, pihak jaksa mendakwa seorang caleg DPRD Purworejo yang diduga kampanye melibatkan anak di bawah umur sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu yang secara tegas dilarang oleh undang-undang pemilu.

Perkara yang teregister nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr pada Agenda sidang hari ini dilakukan secara maraton, yakni pemeriksaan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan.

Setelah sidang diskors dilanjutkan pembacaan pledoi, sedangkan replik serta duplik diajukan secara lesan, mengingat limitasi waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam pemeriksaan perkara pidana pemilu di Pengadilan hanya tujuh hari.

“Pemantauan persidangan pemilu merupakan program prioritas nasional Komisi Yudisial RI dalam rangka mengawal proses demokrasi menjelang pemilu 2024. Selain itu pemantauan ini untuk memastikan bahwa proses persidangan dalam penanganan kasus ini berjalan sesuai dengan aturan,” terang Farhan.

Selain itu pemantauan ini juga sebagai upaya advokasi terhadap hakim dalam rangka mencegah terjadinya intervensi maupun adanya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sidang akan digelar kembali pada hari Senin (29/1) dengan agenda pembacaan putusan.Diketahui persidangan ini menjadi perhatian masyarakat, karena melibatkan anak di bawah umur dalam berkampanye.

Diharapkan putusan yang diambil oleh pengadilan nantinya dapat menjadi preseden penting dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Ning S

The post PKY Jateng Lakukan Pemantauan Persidangan Perkara Pidana Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam konferensi pres Kapolres Tegal Kota AKBP Rachmad Hidayat SS menyampaikan, l sebanyak 16 kasus tindak pidana dengan jumlah 20 orang tersangka telah berhasil diungkap oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tegal Kota dalam periode bulan Agustus hingga September 2022.

Masing-masing tersangka, lanjut Kapolres, pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) sebagaimana diatur dalam pasal 365 jo pasal 53 KUHP sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka, pencurian HP sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP sebanyak 5 kasus dengan 7 orang tersangka.

Kasus selanjutnya, kasus perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP sebanyak 2 kasus dengan 3 orang tersangka, penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP sebanyak 4 kasus dengan 4 orang tersangka.

Kemudian berikutnya kasus pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D dan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No.17 tahun 2016 sebanyak 2 kasus dengan 2 orang tersangka, dan yang terkahir yaitu kasus mempekerjakan anak yang masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 88 jo pasal 76 I UURI No.17 tahun 2016 sebanyak 1 kasus dengan 2 orang tersangkanya, “terang Kapolres.

Kapolres menambahkan, bahwa dengan terungkapnya kasus tindak pidana tersebut, menunjukan keseriusan dari Kepolisian khususnya Polres Tegal Kota untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Kapolres menghimbau agar masyarakat khususnya warga Kota Tegal untuk lebih berhati-hati dengan modus-modus kejahatan yang semakin komplek, sehingga tindak kejahatan itu bisa diantisipasi.

“Saya berharap dengan konferensi pres hari ini, tolong rekan-rekan media sampaikan kepada masyarakat agar dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua supaya lebih berhati-hati dan memahami akan kejahatan-kejahatan dengan modus baru yang bisa terjadi dilingkungan kita,” pungkas Kapolres.

Sutrisno

The post Satreskrim Polres Tegal Kota Ungkap 16 Kasus Pidana appeared first on SuaraBaru.id.