Piagam yang digunakan oleh 69 calon peserta didik (CPD) untuk mendaftar sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Semarang melalui jalur prestasi itu diragukan keabsahannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng lantas menganulit piagam tersebut.

“Hasilnya disimpulkan, piagam penghargaan dari kejuaraan Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 diragukan keabsahannya. Selanjutnya direkomendasikan (piagam) itu tidak digunakan untuk syarat penambah nilai komponen akhir PPDB jalur prestasi,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Rabu 10 Juli 2024 sore.

Secara rinci, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah menambahkan, calon peserta didik yang menggunakan piagam tersebut ada 69 orang.

Dari jumlah itu, yang digunakan untuk mendaftar SMA Negeri sebanyak 65 orang dan SMK Negeri sebanyak 4 siswa.

Faktanya, piagan itu mayoritas digunakan untuk PPDB di sekolah-sekolah yang cukup ternama di Kota Semarang.

“Jadi tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7 Semarang dan SMKN 6 Semarang,” kata dia.

Penelusuran APIP

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, merincikan, keputusan anulir piagam tersebut dilakukan usai penelusuran dan penelitian yang dilakukan Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Jateng terhadap dokumen yang diperlukan.

Tim juga meminta keterangan kepada orang tua calon peserta didik, unsur sekolah, komite sekolah, pembina dan pelatih marching band, dan Pengurus Drumband Indonesia (PDBI) Jateng.

Kesimpulan itu juga diputuskan setelah melakukan pembahasan bersama dengan tim PPDB, Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jateng, Biro Hukum Setda Jateng, dan beberapa kepala Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Pelajar Tetap Boleh Ikut PPDB

Atas rekomendasi tersebut, calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi jalur prestasi dengan menggunakan piagam penghargaan tersebut, tetap dapat mengikuti PPDB jalur prestasi.

Meski demikian, jalur prestasi yang bisa dipakai hanya dihitung berdasarkan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5.

“Jadi tetap bisa ikut PPDB. Tapi penghargaan piagam tadi itu dianggap tidak ada nilainya, karena keabsahannya diragukan,” ucap Nana kembali menegaskan.

Selebihnya untuk diketahui,hingga 10 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, jumlah calon peserta didik SMA dan SMK Negeri di Jateng yang diterima online sebanyak 221.781 orang.

Dari jumlah itu, yang sudah daftar ulang sebanyak 215.468 anak. Sedangkan yang belum melakukan daftar ulang sebanyak 6.312 orang. Adapun tahapan daftar ulang akan berakhir pada 12 Juli 2024.

Calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi PPDB daring, namun tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dan ketentuan, maka dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya akan digantikan calon peserta didik cadangan.

Diaz Aza

The post 69 Pelajar di PPDB Jawa Tengah Ketahuan Pakai Piagam Kejuaraan di Malaysia Abal-abal, Mayoritas Dipakai Daftar di SMA/SMK Ternama di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam penandatangan tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jateng, Pejabat Administrasi Kanwil, dan para Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, dan Kedu, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kakanwil Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan, Kemenkumham telah menetapkan resolusi, yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023.

“Mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai yang ditargetnya pemerintah,” ungkap Yuspahruddin.

Menurutnya, resolusi ini harus dimaknai dengan baik dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

Yuspahruddin mengatakan, Menkumham juga menyampaikan 8 arahan

1. Milikilah optimisme, semangat bekerja, dan kesehatan yang prima, sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu serta target kinerja dapat tercapai.

2. Mampu mempertahankan berbagai capaian prestasi yang telah diperoleh sebelumnya, bahkan dapat meningkatkan raihan prestasi yang lebih baik lagi.

3. Mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan langkah nyata dan berbagai terobosan kreatif.

4. Mampu memenuhi pencapaian target kinerja sebanyak 116 (77 pada tingkat pusat dan 39 pada satuan kewilayahan) dengan baik dan hasilnya akuntabel.

5. Memiliki komitmen dan tanggung jawab moral serta konsisten dalam menjaga integritas, sehingga dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan.

6. Sikapi tahun politik dengan menjunjung netralitas dan tidak memihak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Mampu menyikapi apabila menghadapi kedaruratan, seperti bencana alam, bencana non alam dan kerusuhan sosial dengan langkah terukur yang dapat memitigasi.

8. Miliki sense of belonging dan sense of crisis dalam melaksanakan amanah tugas dan pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada kesempatan tersebut, Yuspahruddin berpesan agar jajaran melaksanakan 8 arahan Menkumham, menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan serta mewujudkan resolusi Kemenkumham 2023.

“Pertahankan kinerja yang sudah baik, dan lakukan pembenahan untuk kinerja yang belum optimal. Susun daftar inventarisasi masalah, lakukan langkah mitigasi terkait permasalahan tersebut, waspada terhadap terjadinya bencana dan kedaruratan, serta
hindari berita negatif, optimalkan pemberitaan positif yang dapat membantu peningkatan citra positif,” tandasnya.

Selain itu, Yuspahruddin juga berpesan untuk konsisten membangun ZI dan mengikuti kontestasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

“Laksanakan pembangunan ZI dan Reformasi Birokrasi secara simultan dan berkelanjutan. Laksanakan pembangunan ZIdan Reformasi Birokrasi dengan berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN,” tegasnya.

Ia juga menegaskan agar melaksanakan 6 area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan baik untuk menciptakan birokrasi yang profesional.

Disebutkan bahwa penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM bukan satu-satunya tujuan utama dan indikator keberhasilan dalam Pembangunan ZI.

Yuspahruddin mengajak jajaran untuk membangun pondasi Pembangunan ZI dari hal paling fundamental, yaitu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

“Untuk merealisasikan hal tersebut, peran Kepala UPT dan para pejabat sebagai role model dan agen perubahan sangat dibutuhkan. Pimpinan dan pejabat harus mampu menjadi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Harus bisa mentrigger jajaran, mengarahkan dan menggerakkan gerbong organisasi ke jalur yang benar (on the track),” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI dan Pakta Integritas 2023 appeared first on SuaraBaru.id.