Warga Panjang Wetan dan sekitarnya mempertanyakan kehiegenisan air dari Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo menjelaskan, pengaduan sudah ia tampung. Pihaknya sudah memerintahkan Dirut Perusda untuk melakukan pembersihan saluran kotoran agar air yang keluar bersih.

“Ini juga harus dicari penyebabnya, pasalnya di Panjang Wetan, RW lain bagus RW 8 tidak, kemungkinan ada endapan kecil,” terangnya usai audiensi di Di Ruang Kalijaga Setda Kota Pekalongan, Rabu (24/4/2024).

Disebutkan Joko, ini Perusda segera melakukan tindakan di lapangan dan lapor ke sekda dan wali kota audiensi hari ini.

Menurut Perumda kejadian ini tidak semuanya, ada sampel bening di sana. Kemungkinan karena saluran lama dan sekarang ada tambahan debit dari SPAM regional dengan tekanan tinggi sehinga pipa karat yang keropos lepas.

“Jika ingin maksimal ya harus ganti salurannya, namun anggaran yang terbatas belum bisa membiayai. Namun kami berusaha jika ada pengaduan atau komplain sehari langsung ditindaklanjuti,” bebernya.

Kalau dulu permasalahan air di Kota Pekalongan karena debit air yang kecil bahkan kalau siang tidak keluar namun ini beda, kota dapat SPAM regional dan airnya melimpah. “Pipa pasti korosit meskipun dengan air sebening apapun sehingga terjadinya pelepasan karat keluar ke saluran masyarakat bisa juga terjadi,” jelasnya.

Joko berpesan agar masyarakat juga menyaring kran, agar kotoran awal bisa tersaring minal dengan kain. Terkait kemungkinan adanya penolakan warga untuk membayar air akan Joko sampaikan ke wali kota pada rapat internal. Kalau untuk langkah masyarakat membuat tuntutan hukum, pemkot tak akan menghalangi.

“Kalau itu monggo secara prinsip pemkot dan perumda berusaha memaksimalkan layanan, tidak terus menghalangi langkah mereka menempuh jalur hukum. Kami komitmen untuk meningkatkan pelayanan air bersih untuk ke depannya,” tukasnya.

Sementara itu, Perwakilan LBH Adyaksa Pekalongan, Imam Abror menerangkan pihaknha menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap perumda atau PDAM terkait kehiegenisan air. “Ada air yang berwarna kuning ada yang sebabkan gatal dan tak layak konsumsi,” tuturnya.

Pertama, permintaan warga adanya perbaikan secepat mungkin. Kedua, warga tidak berkenan bayar tagihan PDAM sampai masalah ini selesai dan dilakukan penyelesaian yang semestinya.

Antara masyarakat dan perumda dalam hal ini terikat dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf F dan G bahwa masyarakat berhak dapat ganti rugi kompensasi ketika produk yang diberikan tidak sesuai yang diterima. “Langkah kami selanjutnya terus memonitor apabila memungkinkan kami teruskan mengambil langkah jalur hukum,” tandasnya.

Ketua RW 8 Panjang Wetan, Nur Cahyani menyebutkan, pada intinya warganya memprotes masalah air yang tidak bersih. Harusnya kami mengonsumsi air bersih ini malah ada permasalahan seperti ini sehingga untuk konsumsi air pihaknya harus mengadakan untuk pembelian galon.

“Beberapa warga mengeluhkan gatal-gatal namun belum jelas diketahui sebabnya, ada yang sudah periksa hasilnya karena biang keringat dan infeksi gatal,” ujarnya.

Nur berharap Perusda bisa segera menyelesaikan permasalahan ini jika tidak warganya tak akan membayar uang air bersih sampai masalah ini terselesaikan.

Nur Muktiadi

The post Warga Panjang Wetan Pekalongan Keluhkan Kualitas Air Perusda Tirtayasa appeared first on SuaraBaru.id.

Perpanjangan masa pendaftaran anggota Dewan Pengawas tersebut tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor 539/675/05.00/2021 Tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus dan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus dari Unsur ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Surat tersebut menyebutkan masa pendaftaran yang semula ditetapkan antara 17-5 Maret 2021 diperpanjang sampai 23 Maret 2021.

Selain Dewan Pengawas di PDAM dan PD Bank Pasar, perpanjangan masa pendaftaran juga berlaku untuk seleksi Komisaris PD BPR BKK. Untuk posisi tersebut, masa pendaftaran juga diperpanjang dengan batas waktu yang sama .

Plt AsistenBupati Bidang Perekonomian Setda Kudus, Agung Dwi Hartono menyebutkan perpanjangan masa pendaftaran ini dikarenakan minimnya jumlah peserta yang mendaftar. Terutama untuk posisi Dewan Pengawas PD Bank Pasar, dan Komisaris BPR BKK.

“Untuk Dewan Pengawas PDAM, sudah ada tiga pendaftar. Tapi untuk Dewas PD Bank Pasar baru ada dua pendaftar dan untuk Komisaris BPR BKK hanya ada satu pendaftar,”kata Agung, Jumat (12/3).

Agung mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan seleksi ini ke semua OPD. Hanya saja, sampai saat ini jumlah peminatnya masih minim.

Baca juga: Setelah Direktur Percetakan, Giliran Hartopo Pecat Dirut PDAM

The post Sepi Pendaftar, Seleksi Dewan Pengawas PDAM dan Bank Pasar Diperpanjang appeared first on SuaraBaru.id.