KY menyebut pengusulan dua calon tersebut sudah melalui keputusan pleno untuk melakukan kelonggaran persyaratan administrasi atau diskresi berdasarkan Pasal 22 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan.

Bantahan resmi itu disampaikan Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY yang juga juru bicara, tak hanya melalui siaran pers, tapi juga melalui canel Youtube Komisi Yudisial, Kamis 29 Agustus 2024.

“Saya atas nama Komisi Yudisial pada kesempatan ini ingin merespon apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI terkait penolakan usulan calon hakim agung,” kata Mukti.

Mukti menjelaskan, respon soal pernyataan Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 calon hakim agung (CHA) dan 3 calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang telah diusulkan KY untuk menjadi perhatian public.

Pertama kata Mukti, hingga saat ini, KY belum menerima surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA.

“Kami belum tahu persis alasan penolakan semua calon tersebut. Komisi III DPR RI telah memberikan pernyataan melalui media, sehingga KY perlu merasa meluruskan adanya persepsi pelanggaran aturan pada seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA di mana disebutkan ada 2 calon hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat,” kata Mukti.

KY, kata Mukti, secara konstitusional, dalam Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan KY telah melakukan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, soal dua calon hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut, merupakan keputusan pleno untuk melakukan kelonggaran persyaratan administrasi atau diskresi berdasarkan Pasal 22 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Mukti menjelaskan, kalau hal tersebut dilakukan karena secara normatif, hakim pajak merupakan jalur hakim karir yang berdasarkan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim.

Sementara, pengadilan pajak baru dibentuk pada tahun 2002, yaitu berdasarkan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di mana syarat usia minimal menjadi hakim pajak adalah 45 tahun. Dengan demikian, tidak ada hakim pajak berpengalaman 20 tahun menjadi hakim. Menurut data KY, hakim paling senior di Pengadilan Pajak hanya mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai hakim.

Mukti menjelaskan, kebutuhan hakim agung TUN khusus pajak di MA sangat mendesak, dengan jumlah tumpukan perkara lebih dari 7000, namun saat ini MA hanya mempunyai 1 orang Hakim Agung TUN Khusus Pajak. Sementara pendaftar calon hakim agung Kamar TUN khusus Pajak terbatas, sehingga perlu diskresi untuk memenuhi kebutuhan MA.

Mukti menambahkan, selain ketentuan tersebut, sudah ada preseden seleksi calon hakim agung di masa sebelumnya, dengan isu yang sama, yaitu pengangkatan 4 hakim agung militer yang belum memenuhi syarat 20 tahun.

“KY akan menunggu surat resmi tentang penolakan semua calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2024 dari DPR RI, khususnya Komisi III. Di mana surat tersebut nantinya akan diplenokan untuk menentukan bagaimana sikap kelembagaan KY,” ujar Mukti.

Ning S

The post Begini Respon KY Atas Penolakan Usulan Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Rofiuddin mengatakan, bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Panwaslu kelurahan/desa dapat mengikuti pendaftaran mulai 18 hingga 21 Mei 2024. Pendaftaran dapat dilakukan di Bawaslu kabupaten/kota masing-masing.

“Selain secara langsung di kantor Bawaslu kabupaten/kota, pendaftar juga dapat memanfaatkan metode online untuk mendaftarkan diri. Pendaftar bisa mengecek laman atau website maupun media sosial Bawaslu kabupaten/kota di masing-masing wilayah,” ungkap Rofiuddin, Minggu (19/5/2024).

Untuk penerimaan berkas persyaratan sendiri dimulai pada 18-21 Mei 2024 dari jam 08.00 hingga 17.00 WIB waktu setempat. Pendaftaran dapat secara langsung, via online maupun pos kilat. Untuk tempat pendaftaran cek akun media sosial/website Bawaslu masing-masing kabupaten/kota.

Sementara itu untuk syarat menjadi Panwaslu kelurahan atau desa adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun
3. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon

The post Ingin Jadi Panwaslu Desa dalam Pilkada 2024, Ini Persyaratannya appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Zaki Adi Saputra mengatakan, ajang Pildubas Jateng merupakan ajang pemilihan generasi muda yang berperan sebagai mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan semangat literasi kebahasaan dan kesastraan.

Selain itu, duta bahasa diharapkan dapat mengampanyekan Tri Gatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

“Ajang tahunan ini memiliki persyaratan, antara lain, WNI ber-KTP Jawa Tengah dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun pada 1 Agustus 2024. Adapun rangkaian kegiatan meliputi seleksi administrasi, wawancara, pembekalan dan karantina finalis, serta final raya,” ujar Zaki di kantor BBPJT, belum lama ini.

Zaki menjelaskan, serangkaian kegiatan Pildubas Jateng akan dilaksanakan, baik secara luring maupun daring. Pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah merupakan ajang tahunan yang dapat mencetak generasi muda yang mahir berbahasa.

“Pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah merupakan ajang tahunan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kemendikbudristek. Ajang ini bertujuan mencetak generasi muda yang mahir berbahasa,” terangnya.

Zaki menambahkan, kesempatan ini terbuka lebar bagi muda-mudi Jawa Tengah yang memiliki tekad untuk berperan aktif dalam pemartabatan dan pengutamaan bahasa Indonesia.

Untuk informasi, peminat dapat melihat di akun Instagram @dutabahasa_jateng atau menghubungi narahubung di +62 852-2561-3446 (Octalia Heri). Tautan formulir pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan https://bit.ly/Formulir-Pendaftaran-Pildubas-Jateng-2024, tautan berkas pendaftaran terdapat dalam https://bit.ly/PD-PildubasJateng2024, dan tautan ketentuan pembuatan video dapat dibuka di https://bit.ly/Ketentuan-Video-Perkenalan.

Ning S

The post BBPJT Buka Pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah 2024, Ini Persyaratannya appeared first on SuaraBaru.id.

Namun begitu, KAI menganjurkan pelanggan melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

Aturan tersebut menyesuaikan terbitnya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko melansir dari VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi endemi Covid-19. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Ini persyaratan lengkap perjalanan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal mulai 12 Juni 2023:

1. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.
2. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan.
3. Dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan menggunakan sabun dengan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
4. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
5. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.

“KAI berkomitmen tetap melakukan upaya preventif dan promotif guna pencegahan penularan Covid-19, serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Sehingga layanan perkeretaapian yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan selalu terwujud,” tandas Ixfan, Senin (12/6/2023).

Untuk informasi terkait syarat naik kereta api di masa transisi endemi Covid-19, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

Ning S

The post Mulai 12 Juni Naik Kereta Api Boleh Tak Pakai Masker, Ini Persyaratannya appeared first on SuaraBaru.id.