Kegiatan sosialisasi peningkatan literasi hukum bagi UMKM ini digelar di Aula Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai materi strategis, dengan sesi utama berfokus pada sosialisasi layanan Perseroan Perorangan. Layanan ini merupakan inovasi pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh legalitas usaha secara cepat, mudah, dan terjangkau melalui sistem AHU Online.

Peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mulai dari dasar hukum, persyaratan pendirian, keunggulan layanan, hingga contoh dokumen pendirian badan usaha. Perseroan Perorangan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memiliki badan hukum hanya dengan satu orang pendiri, dengan proses sederhana dan biaya terjangkau.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawa menekankan pentingnya literasi hukum bagi pelaku UMKM. Ia menyebut, pendaftaran Perseroan Perorangan tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

“Dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM akan lebih terlindungi secara hukum, sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing secara profesional,” jelasnya, seraya menguraikan karakteristik, syarat pendirian, serta keunggulan Perseroan Perorangan seperti pemisahan harta kekayaan, kemudahan akses pembiayaan, hingga fleksibilitas dalam menjalankan usaha.

Sementara itu, Ketua Pokja Produksi dan Literasi Hukum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Joko Supriyanto menegaskan pentingnya legalitas bagi UMKM sebagai fondasi pengembangan usaha. Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Salatiga.

“Menjadi pengusaha itu sekarang mudah, bahkan bisa langsung menjadi direktur melalui Perseroan Perorangan. Jangan takut dan jangan setengah-setengah dalam berusaha. Kalau tidak dilengkapi legalitas, saya rasa itu merugikan. Mari kita dukung program pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah hadir untuk melayani kebutuhan UMKM, termasuk memastikan aspek legalitas sebagai kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab dan diskusi yang dimanfaatkan peserta untuk menggali lebih dalam terkait proses pendirian badan usaha, perpajakan, hingga aspek hukum perjanjian usaha.

Materi tambahan juga disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga terkait perpajakan UMKM, serta LPKBHI UIN Walisongo Semarang yang mengulas tentang perikatan dan perjanjian usaha sesuai kaidah hukum.

The post Sosialisasi Literasi Hukum UMKM di Salatiga Dorong Legalitas Melalui Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin. Ia hadir didampingi Kepala Bidang AHU, Deni Kristiawan, serta Analis Hukum Muda, Widya Pratiwi Asmara.

Tjasdirin menyampaikan, keberadaan Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong formalitas usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kemudahan pendirian badan hukum ini diharapkan mampu memperluas akses pelaku usaha terhadap berbagai peluang ekonomi.

“Perseroan Perorangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat memiliki badan hukum secara mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mengakses pembiayaan,” ujar Tjasdirin.

Ia juga memaparkan tren pendirian Perseroan Perorangan di Jawa Tengah yang menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.186 pendirian Perseroan Perorangan di wilayah Jawa Tengah, sementara pada periode Januari hingga Februari 2026 telah tercatat sebanyak 871 pendirian.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU, Andi Taletting Langi menekankan, Perseroan Perorangan merupakan salah satu inovasi regulasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh status badan hukum.

“Perseroan Perorangan hadir sebagai solusi agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat memiliki badan hukum tanpa prosedur yang rumit. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan usaha secara lebih profesional sekaligus memperoleh perlindungan hukum,” jelas Andi.

Ia menambahkan, secara nasional jumlah Perseroan Perorangan terus mengalami peningkatan. Hingga Februari 2026 tercatat sebanyak 308.680 Perseroan Perorangan telah terdaftar di Indonesia, dengan 23.283 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan jumlah Perseroan Perorangan sekaligus meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

Dengan dukungan tersebut, Perseroan Perorangan diharapkan tidak hanya menjadi sarana legalitas usaha, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelaku UMKM untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.

Ning S

The post Dorong Peningkatan Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rakor Bersama Ditjen AHU appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kalangan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengenai pentingnya memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas dan cara mengakses layanan Perseroan Perorangan.

Dalam sosialisasi ini mengangkat tema “Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Wadah Perseroan Perorangan”.

Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi Asmara menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut.

“Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendirian Perseroan Perorangan, memberikan pemahaman tentang manfaat dan kemudahan pendirian Perseroan Perorangan,” ungkap Widya.

“Dan menanamkan kesadaran pelaku UMK mengenai kewajiban perseroan, seperti membayar pajak, menyusun laporan keuangan secara berkala, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan,” tambahnya.

Sementara untuk peserta adalah dari berbagai kalangan. Ada dari pelaku UMK, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Klaten.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi menjelaskan, Perseroan Perorangan merupakan terobosan Kemenkumham untuk memberikan kemudahan para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.

“Perorangan didirikan oleh 1 orang, cukup dengan mendaftarkan surat pernyataan pendirian, tanpa Akta Notaris, dan tanpa adanya batasan modal minimal. Perseroan Perorangan cocok bagi siapa pun yang ingin memulai usaha, meskipun dengan modal yang tidak besar,” ungkap Yosi.

Yosi memaparkan, animo pelaku usaha terhadap Perseroan Perorangan sejak diluncurkannya terus meningkat. Dia mengajak peserta kegiatan untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian nasional melalui Perseroan Perorangan.

Terpisah, Kakanwil Tejo Harwanto mengajak para pelaku UMK yang ingin mengembangkan bisnisnya untuk mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan.

“Kami juga mengajak para pelaku UMK yang telah memperoleh Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan untuk membiasakan diri membuat laporan keuangan perusahaannya dengan baik dan teratur,” tandas Tejo.

Diketahui, kegiatan yang diinisiasi Kemenkumham Jateng ini diisi narasumber dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kantor Pajak Pratama Klaten.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Ajak Pelaku Usaha Daftar Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jateng yang diwakili Lily Mufidah, Penyuluh Hukum Madya sebagai salah satu narasumber kegiatan membagikan sertifikat perusahaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Demak, Kudus dan Pati yang hadir sebagai peserta kegiatan.

Lily didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara menyerukan, bagi yang mau sertifikat silahkan persiapkan nama perusahaannya, NIK, NPWP dan email yang aktif. “Cukup syarat itu, sudah bisa membawa pulang sertifikat perusahaan milik sendiri,” ujarnya.

Sebagian besar warga tampak antusias ingin memiliki perusahaan sendiri. Metode ini diterapkan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk menunjukkan betapa mudahnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendirikan sebuah usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseorangan Perorangan.

Dalam praktiknya, narasumber membantu proses pembuatan Perseorangan Perorangan secara online yang sangat singkat. Mulai dari pembuatan akun, pendaftaran, pembayaran hingga pencetakan sertifikat. Keseluruhan, proses tersebut hanya memakan waktu satu jam. Artinya, masyarakat bisa memiliki sebuah perusahaan berbadan hukum hanya dalam waktu satu jam.

Menurut Lily, Perseroan Perorangan memiliki karakteristik yang sama dengan Perseroan Terbatas, namun dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya tak ada ketentuan modal dasar minimal, hanya cukup membuat surat pernyataan pendirian saja.

Selain itu, Perseroan Perorangan juga tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri sebagai pemegang saham, serta tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

Kelebihan Perseroan Perorangan, diantaranya memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal serta memudahkan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

“Hanya mengisi form pernyataan pendirian tanpa adanya akta notaris, status badan hukum didapatkan saat memperoleh sertifikat, bebas menentukan besaran modal bersifat one-tier, dimana pendiri akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan, dan biaya pendaftaran hanya lima puluh ribu rupiah,” ujarnya.

Perseroan Perorangan merupakan terobosan yang diinisiasi oleh Kemenkumham untuk memberdayakan UMK sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perseroan Perorangan adalah perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang didirikan oleh satu orang dengan mendaftarkan surat pernyataan pendaftaran. Ketika UMK menjadi berbadan hukum Perseroan Perorangan, maka harta kekayaan pendiri/pemilik UMK terpisah dari harta kekayaan perseroan.

Pemberian status badan hukum Perseroan Perorangan menimbulkan kewajiban bagi pelaku UMK untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

Menurutnya, pengaturan ini akan menumbuhkembangkan tata kelola bisnis yang baik bagi kalangan pelaku UMK. Tata Kelola bisnis yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari lembaga perbankan dan kalangan investor terhadap kelangsungan dan prospek bisnis UMK itu sendiri. Sehingga, kapasitas dan skala UMK akan semakin besar dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Ning S

The post Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan, Kanwil Jateng Beri Kemudahan Usaha Warga Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penyebaran informasi pendaftaran perseroan perorangan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Semarang,

Cahyo yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin menyampaikan, pendaftaran perseroan perorangan di Kota Semarang belum terlalu berjalan. “Kita harus cepat karena UMK sendiri merupakan penopang perkonomian,” kata Cahyo.

Untuk mengatasi hal tersebut, Cahyo mengajak Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dalam hal fasilitasi tempat untuk melaksanakan sosialisasi pendafataran perseroan perorangan kepada para pelaku UMK Kota Semarang.

Sementara itu Plt. Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan mendukung penuh kegiatan tersebut. “Bisa melakukan sosialisasi di pasar rakyat yang ada di Kota Semarang,” ujarnya.

Ia menyebut akan bergerak cepat dengan mengirimkan surat kepada pengampu wilayah, untuk mendukung kegiatan sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan.

Diketahui, informasi perseroan perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh 1 orang perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pendaftaran perseroan perorangan sendiri dilayani oleh Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada portal AHU Online, dengan mengakses ahu.go.id.

Pada kesempatan itu mereka juga membahas kerja sama pengelolaan gedung Weeskamer terkait kelistrikan, pengelolaan lingkungan sekitar gedung, serta penyelenggaraan kegiatan di gedung tersebut.

Ning Suparningsih

The post Temui Plt. Walikota Semarang, Dirjen AHU Bahas Pendaftaran Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.