Perubahan bentuk itu tertuang dalam Perpres No 53 Tahun 2025, Tanggal 08 Mei 2025 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Kudus, menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Transformasi itu menjadi babak baru dalam sejarah pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura Timur Jawa Tengah.

Wakil Menteri Sekretariat Negara, Dr Juri Ardiantoro mengatakan, Presiden ingin UIN menjadi Center of Excellent, dan menjadi pioner pengembangan kajian keagamaan. Hal itu karena ada keterlibatan pemerintah, dalam pengambilan kebijakan pendidikan keagamaan.

BACA JUGA: Polda Jateng Bongkar Modus Penipuan Online, Kabidhumas Imbau Masyarakat agar Waspada

Sedangkan Menteri Agama RI, Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, menyambut baik transformasi itu. Dalam sambutannya disampaikan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), harus berperan dalam mengembangkan kekuatan moral, serta memberikan keterpengaruhan agama dalam dunia pendidikan.

”Inilah peranan kita, bagaimana PTKN mampu memberi pengaruh terhadap universitas umum di sekitarnya, menjadi penasihat moral dan spiritual bagi perguruan tinggi lain. Bagaimana kita memberi contoh, mahasiswa PTKN lebih santun dibanding mahasiswa perguruan tinggi umum. Di sinilah pentingnya peran rektor, dalam mengarahkan dan menjaga nilai-nilai itu tetap hidup di lingkungan kampus,” terang dia.

Diungkapkan juga, para rektor sedang berbunga-bunga, karena menerima Perpres UIN, IAIN dan IAHN. ”Kementerian Agama sangat akomodatif dalam menyerap aspirasi di PTKN. Prinsip kita, memimpin secara terukur. Banyak prestasi PTKN melebihi PT umum, meskipun anggaran terbatas,” lanjut Menag.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Catat, Dua Hari Libur Kenaikan Yesus Kristus Ada Peningkatan Penumpang 

Sementara itu, Rektor IAIN Kudus Prof Abdurrohman Kasdi mengaku bersyukur dan bangga, atas capaian besar ini. ”Transformasi ini adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Di balik kabar gembira ini, ada perjuangan panjang, suka dan duka yang telah kami lalui bersama,” tuturnya.

Bersamaan dengan IAIN Kudus, terdapat 10 PTKN lainnya yang juga menerima Perpres perubahan bentuk. PTKN itu yakni UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, UIN Syekh Wasil Kediri, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe.

Lalu ada pula UIN Madura, UIN Jurai Siwo Lampung, UIN Palangka Raya, UIN Palopo, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, IAIN Datuk Laksemana Bengkalis dan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan.

Riyan

The post IAIN Kudus Resmi Menjadi UIN Sunan Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

”Saya prihatin dengan terjadinya tawuran remaja di sejumlah daerah, saat Ramadan. Sejumlah pihak terkait harus segera mengambil langkah cepat, guna mengatasi kondisi itu hingga akar masalahnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/4/2023).

Sepanjang Ramadan tahun ini, sebanyak 367 remaja di Kota Depok, Jawa Barat, ditangkap karena tawuran. Peristiwa yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Tangerang, Banten.

BACA JUGA: KONI Jateng Harus Gerak Cepat, Porprov 2023 di Depan Mata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun, menyinggung soal komitmen sejumlah daerah, untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Lestari menilai, sejumlah peristiwa tawuran itu terjadi, karena ada beberapa faktor pendorong. Antara lain, pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak yang belum memadai.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, upaya agar anak dan remaja di daerah mendapatkan hak-haknya dalam proses tumbuh berkembangnya, menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan di setiap daerah.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Gelar Workshop Digital Marketing di Kelurahan Sawah Besar

Apalagi, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia.

Program KLA adalah, sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Maraknya sejumlah tawuran yang melibatkan remaja di sejumlah daerah, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, agar fokus dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.

Menurut Rerie, upaya mewujudkan KLA di setiap daerah di Indonesia, merupakan bagian penting dalam proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Air.

Riyan

The post Mewujudkan Komitmen Daerah Jadikan Kota Layak Anak appeared first on SuaraBaru.id.