Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan Prolegda yang sesuai dengan sistem hukum nasional, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Acara yang dihadiri oleh Sekretariat DPRD se Jawa Tengah dan pemerintah daerah ini menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.

Materi yang dibahas mencakup tata cara penyusunan Prolegda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penekanan pada integrasi antara rencana pembangunan daerah dan asas-asas hukum.K

epala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan produk hukum daerah.

“Prolegda bukan sekadar daftar rancangan peraturan daerah, tetapi merupakan instrumen perencanaan yang harus berbasis penelitian, kajian, dan sinergi dengan kebutuhan masyarakat serta rencana pembangunan nasional dan daerah,” ujar Deni.

“Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menghasilkan perda yang berkualitas dan responsif terhadap dinamika masyarakat,” tambahnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan ada peningkatan pemahaman di kalangan pemerintah daerah dan DPRD terkait pentingnya menyusun Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.

“Kami di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah siap memberikan fasilitasi, asistensi, dan bimbingan teknis untuk mendukung proses penyusunan Prolegda di Jawa Tengah, sehingga dapat menciptakan perangkat hukum daerah yang lebih baik dan berkeadilan,” ungkapnya.

Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Output dari kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya Prolegda yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar ‘Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda’ appeared first on SuaraBaru.id.

Di sesi ini, kinerja Kemenkumham Jateng selama 1 tahun, divalidasi, dianalisa dan dinilai oleh para evaluator.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang didampingi Kepala Divisi, harus berhadapan dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra dan Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso.

Bersama Kakanwil tampak, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Diharapkan evaluator, Kakanwil Tejo memaparkan mengenai capaian kinerja anggaran dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

“Jadi hingga 4 Desember 2023, realisasi anggaran di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah mencapai 90,32 %,” ungkap Tejo.

Terkait target kinerja, Tejo menjelaskan bahwa Kemenkumham Jateng masih on the track. Target kinerja hingga bulan ke 10 telah tercapai 100%. Sementara dari 62 indikator kinerja utama yang mandatkan, 53 diantaranya telah berhasil dieksekusi secara sempurna. 9 lainnya dalam proses penyelesaian.

Kakanwil juga menjelaskan strategi keberhasilan yang dilakukan dan kendala yang dialami sehingga belum optimalnya pencapaian.

Selanjutnya, Tejo mempresentasikan capaian Kemenkumham Jateng terkait prioritas nasional, gap layanan Hukum dan HAM serta langkah strategis menghadapi Tahun Anggaran 2024.

Bukan hanya Kakanwil yang menyampaikan paparan, para Kepala Divisi juga diberikan waktu untuk menjelaskan kinerja mereka secara detail sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Ning S

The post Jalani Evaluasi Kinerja, Pimti Kemenkumham Jateng Presentasikan Capaian Tahun 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut untuk menghasilkan laporan kinerja yang akuntabel. Karena laporan kinerja yang akuntabel menjadi salah satu indikator manajemen yang baik.

Kegiatan ini secara resmi dibuka Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Dr A Yuspahruddin di The Wujil Resort & Conventions.

Kakanwil menilai, sebuah laporan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

“Pekerjaan yang terpenting adalah pelaporan. Berisi apa saja yang sudah dan belum terlaksana, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan kegiatan berikutnya,” ujar Yuspahruddin.

Dirinya berharap kepada para peserta yang hadir untuk memahami sungguh-sungguh pemaparan dari para narasumber dalam penyusunan LKIP, sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui kegiatan yang berlangsung hingga 13 Januari esok, yang dirangkai dengan workshop manajemen risiko ini, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya mengidentifikasi dan memitigasi risiko pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Dengan memahami tentang manajemen risiko, maka kita juga telah memahami hal-hal yang menunda atau menggagalkan tujuan kita dan memperkecil terjadinya peristiwa yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Hadir mendampingi Kakanwil, Kadiv Administrasi, Hajrianor, Kadiv Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar, Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto, dan Kepala Bagian Program Humas, Toni Sugiarto.

Pada kegiatan tersebut dihadirkan narasumber dari bagian pemantauan, analisis dan pelaporan biro perencanaan Sekretariat Jenderal, bagian program dan pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Pendampingan Penyusunan LKIP appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Kanwil Jateng melalui Kepala Divisi Administrasi, Jusman yang bergabung secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Jusman menyampaikan perlunya mempelajari regulasi terbaru yang dikeluarkan KemenPANRB terkait pengelolaan kinerja pegawai ASN.

“Harapan saya rekan-rekan dapat mempelajari regulasi terbaru yang dikeluarkan KemenPANRB yang menekankan pada peningkatan kinerja ASN secara signifikan, dan bukan hanya sekedar penilaian kinerja,” kata Jusman.

Ia sedikit memberikan gambaran terkait prinsip umum pengelolaan kinerja ASN. Menurutnya, kinerja ASN bukan hanya sekedar diberikan penilaian tetapi juga dilakukan pengembangan.

“Pengembangan ASN dapat dilakukan dengan melihat potensi dan performa SDM. Berdasarkan hal tersebut dapat diberikan coaching dan mentoring serta pemberian tanggung jawab yang lebih,” ujarnya.

Menurut Jusman, prinsip pengelolaan kinerja ASN yang lain ialah tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi juga bagaimana cara memenuhi harapan, intensitas dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai.

“Kinerja individu harus mendukung kinerja organinasi, kinerja mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas, tapi perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain,” terang dia.

Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengisian SKP yang dipandu oleh Kepala Bagian Umum Kanwil, Febri Nurdian Satriatama dan Kasubbag Kepegawaian, TU dan RT, Meivita Dewi Widyastuti bersama narasumber dari Biro Kepegawaian yaitu Sub Koordinator Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, Dodi Prihandoko dan JFT Analis Kepegawaian, Kartika.

Penyusunan SKP sendiri bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didadasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai appeared first on SuaraBaru.id.