Pada kesaksian dua penyidik Iptu Eko Puji Utomo dan Bripka Bagus Kusumo menyampaikan,

berawal mendapat aduan dan laporan dari Hj Rukhayah soal tanah. Selanjutnya penyidik melakukan lidik dan memanggil beberapa orang saksi di antaranya Wasno untuk dimintai keterangan.

Usai diperiksa, Mantan Carik Wasno (almarhum) diminta untuk dibaca ulang dan tanda tangan di berita acara pemeriksaan (BAP).

“Keterangannya Pak Wasno di BAP mengatakan tanah tiga bidang milik H Mudli dibeli oleh Hj Rukhayah. Dan Wasno juga mengatakan disuruh Hj Sarinah untuk dibuatkan sertifikat tanah atas perintah Hj Rukhayah. Pernyataan itu ada di BAP yang ditanda tangani Wasno,” ujar saksi Bagus Kusumo.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan saksi mantan ASN Kasi Pelayanan Umum yang juga Pj Sekretaris Kelurahan (Seklur) Muarareja Tahun 2002, Mulyaningsih.

“Karena belum ada seklur, selain menjabat sebagai kasi pelayanan umum saya juga menjabat sebagai Pj Seklur. Terkait di buku rijikan tertulis jual beli tanah milik H Mudli dibeli Hj Rukhayah, saya tidak tahu siapa yang nulis, karena tulisan itu sudah ada sebelumnya,” kata Mulyaningsih.

Sidang dipimpin Ketua Mejelis Hakim Indah Novi Susanti SH MH dengan anggota Srituti Wulansari SH M.Hum dan Dian Sari Oktarina SH MH. JPU Nur Wahyu Bintari SH, Teguh Sutadi SH, dan Reza Fikri Muhammad SH. Dihadirkan terdakwa Sarinah didampingi Penasehat Hukum, Edy Utomo SH.

Diberitakan sebelumnya, JPU mendakwa Sarinah telah melakukan pemalsuan surat untuk pengurusan sertifikat tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kasus bermula pada 1993, di mana terdakwa Sarinah memberitahukan kepada pelapor Rukhayah jika ada tanah seluas 13.570 meter persegi di Kelurahan Muarareja yang akan dijual.

Tanah itu merupakan milik Mudli yang dijual dengan harga Rp 125 juta. Namun belakangan tanah tersebut bersertifikat atas nama Eli Susmini dan Lediana, anak dari Hj Sarinah. Namun, mereka berdua mengaku tidak pernah tanda tangan di SKW (surat keterangan waris).

Sutrisno

The post Dua Penyidik Polres Tegal Kota Jadi Saksi Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Penerbitan SHM appeared first on SuaraBaru.id.

Pelatihan yang diikuti oleh 30 penyidik dari seluruh wilayah Indonesia ini ditutup oleh Inspektur Utama (Irtama) BNN RI, Drs. Wahyono, di lapangan PPSDM BNN, Lido, Jawa Barat.

Wahyono mewakili Kepala BNN RI menyampaikan, pelaksanaan pelatihan RPE merupakan bentuk optimalisasi upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui pendekatan hard power dalam grand strategy bidang pemberantasan.

Pelatihan Raid Planning and Execution diharapkan bisa membentuk sumber daya manusia BNN yang mumpuni, serta handal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari.

“Dengan berakhirnya pelatihan RPE tahun 2022 ini, saya meyakini bahwa penyidik BNN RI dari pusat hingga wilayah bisa semakin profesional dan berdedikasi tinggi,” kata Wahyono, Sabtu (24/9/2022).

Menurut Wahyono, pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan RPE yang efektif, sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberantas jaringan narkotika dan prekursor narkotika, baik pada skala nasional maupun internasional.

“Usai mengikuti pelatihan RPE selama 10 hari ini para penyidik diharapkan mampu menjadi agen-agen lapangan yang memahami hukum dan perundang-undangan terkait narkotika, memahami prosedur RPE dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika,” ungkapnya.

Dia juga berharap para penyidik menerapkan taktik dan teknik menembak serta handling suspect/informan, memahami cara perlawanan teror, pengamanan tim, dan medis dasar dalam melaksanakan RPE.

Pada kesempatan tersebut, Wahyoni juga menyerahkan sertifikat pelatihan RPE secara simbolis kepada peserta, dan menyaksikan secara langsung simulasi RPE hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

Ning Suparningsih

The post Tutup Pelatihan RPE, Irtama BNN Berharap Penyidik Profesional dan Berdedikasi Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Bimtek terkait penyelidikan dan penyidikan TPPU ini dilaksanakan untuk penyidik dan analis bidang pemberantasan di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi, dan kabupaten/kota yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort and Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada 14-16 September 2022.

Dalam Bimtek TPPU ini menghadirkan narasumber dari PPATK, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung yang dibuka oleh Sekretaris Utama BNN RI, Drs. I Wayan Sukawinaya, Rabu (14/9/2022).

I Wayan Sukawinaya berharap Bimtek ini dapat menjadi wadah diskusi bagi para penyidik BNN RI dalam membahas dan memecahkan masalah terkait TPPU dari hasil kejahatan narkotika yang terjadi selama ini.

“Kepada seluruh penyidik BNN dan perwakilan jaksa yang hadir pada kegiatan ini, diharapkan bisa berdiskusi membahas masalah-masalah yang terjadi selama ini, guna mencari solusi dan pemecahan masalah dalam menghadapi kejahatan TPPU narkotika yang saat ini semakin berkembang modus operandinya,” ungkapnya.

Ia juga berharap kehadiran para jaksa dalam Bimtek ini dapat memberikan masukan kepada penyidik terhadap hal-hal yang selama ini ditemukan dalam berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi beban dan hambatan dalam menghadapi para pelaku kejahatan TPPU narkotika, serta satu visi dalam melawan pelaku kejahatan narkotika melalui proses penyidikan TPPU.

“Pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu modus operandi yang digunakan para bandar untuk menyamarkan hasil kejahatan narkotika, agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah,” terang dia.

Menurutnya, pengungkapan TPPU dalam tindak pidana narkotika merupakan salah satu langkah strategis dalam memberantas kejahatan narkotika dengan menggunakan pendekatan follow the money, follow the asset, guna memiskinkan para bandar sebagai upaya menghentikan mata rantai sindikat kejahatan narkotika di Indonesia.

Selain memberantas kejahatan narkotika melalui pengungkapan kasus TPPU, BNN juga gencar melakukan upaya preventif melalui kerja sama dengan penyedia jasa keuangan PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan instansi terkait lainnya.

Ning Suparningsih

The post Para Penyidik BNN Berkumpul, Optimalkan Pasal TPPU Pelaku Kejahatan Narkotika appeared first on SuaraBaru.id.