“Pembentukan perda ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemerintah dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sumarno saat rapat paripurna DPRD Jateng pada Rabu, 20 Desember 2023.

Perda itu dinilai menjadi solusi strategis untuk dijadikan sebagai payung hukum terhadap isu-isu lingkungan.

Dijelaskan dia, Perda RPPLH merupakan komitmen Pemprov Jateng dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan manusia.

Hal ini sebagaimana diamanahkan  Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan Pasal 10 Ayat 3 Huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Selain itu, mampu mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung.

Sumarno mengidentifikasi, isu lingkungan yang cukup menjadi perhatian di antaranya kondisi kawasan pantai utara  Jateng.

Yakni persoalan penurunan permukaan tanah yang mengakibatkan terjadinya air laut pasang atau rob. Selain itu, persoalan kerusakan lingkungan di sisi hulu atau daerah atas sebagai daerah tangkapan air.

“Mudah-mudahan dengan disepakatinya perda ini, menjadi bagian kita untuk bisa mencegah kerusakan lingkungan agar tidak lebih parah lagi,” kata Sumarno.

Diaz Aza

The post Perda tentang Lingkungan Hidup Disahkan, Pemprov Jateng Soroti Penurunan Tanah appeared first on SuaraBaru.id.

Terkait dengan kendala penurunan level muka tanah atau land subsidence sekitar 5-10 cm per tahun ini, pihaknya terus melakukan langkah-langkah tersebut. PLN PT IP Semarang PGU juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganannya.

BACA JUGA: PT PLN IP Semarang PGU Gelar Simulasi Tanggap Darurat Unjuk Rasa, Kebocoran Gas dan Kebakaran

“Kami melakukan mitigasi, dengan program pemasangan sheet pile di pesisir sehingga level muka tanah yang ada di area pembangkit di Tambaklorok ini bisa dijaga dan diperlambat untuk penurunannya,” terang Erwin dalam kegiatan Media Gathering bertajuk ‘Synergy for Sustainable Energy” pada Rabu 6 Desember 2023 yang berlangsung di gedung meeting PLTGU Tambaklorok Semarang.

Erwin menjelaskan, pembangkit yang dikelola PLN IP Semarang PGU ini melayani untuk kebutuhan listrik Semarang dan sekitarnya di sistem 150 KV. Melalui gardu induk yang tersebar di sekitar Semarang, dan dengan kapasitas 1280 MW exsisting, serta akan segera masuk 780 MW yang baru untuk PLTGU.

Di kompleks PLTGU Tambaklorok sendiri menurutnya dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menghasilkan 920 KWP. Dipasang di rooftop dan juga PLTS apung yang dipakai untuk pemakaian sendiri, yakni untuk konsumsi listrik pembangkit dan green hydrogen plan. Hidrogen ini, dimanfaatkan untuk pendinginan generator dan untuk kebutuhan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan bahwa tahun 2023 ini pihaknya tengah menuju Proper Emas kedua.

The post PT PLN Indonesia Power Semarang PGU Optimis Bakal Raih Proper Emas Kedua appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Advokasi Indonesia Raya dan Pengamat Properti, Wahyu Puji Widodo, di Semarang, Rabu (24/2/2021).

Disebutkannya, penurunan tanah di Kota Semarang akibat infrastruktur raksasa yang tidak melalui kajian serius, dan berdampak dengan amblesnya tanah hingga mengakibatkan banjir.

BACA JUGA: Sudah Sepekan Lebih, Korban Hanyut di Sungai Galuh Belum Berhasil Ditemukan

”Pemkot Kota Semarang harus segera berpikir runtut, logis dan masuk akal, dalam mengidentifikasi masalah, serta segera merumuskan solusinya. Jangan cuma kaget saja,” ungkap Wahyu.

”Ini bisa diantisipasi kok. Data dari lembaga konsorsium water management Semarang, yang diterbitkan pada 2020 lalu, daerah Kaligawe mengalami ambles 10 cm setiap tahunnya,” terang dia.

Menurut Wahyu, faktor lainnya adalah karena ekstraksi air tanah dan pembebanan bangunan. ”Kerusakan lingkungan di kawasan resapan air daerah atas seperti Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, dan Banyumanik, sebagai akibat tumbuhnya perumahan dan kawasan bisnis, berdampak serapan air menjadi berkurang jauh. Akibatnya air mengalir ke parit-parit yang tidak memadai. Selain itu yang juga harus diperhatikan, izin perubahan tata ruang perlu dievaluasi lagi,” sentil dia.

BACA JUGA: Tanah Ambles di Giritontro Wonogiri, Prediksinya Karena Pelapukan Batuan

Ditambahkan dia, reboisasi yang dikerjakan harus diimbangi dengan pengawasan terhadap penataan tata ruang. Jangan sampai pembangunan perumahan-perumahan yang belum berizin tumbuh berkembang dan dibiarkan semaunya.

”Di UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan sudah mengaturnya. Namun fungsi pengawasan dan penindakannya masih lemah. Jangan pernah menyalahkan alam. Hujan ya begitu, kadang besar kadang kecil,” lanjutnya, sembari menyebut faktor antropodemik, yaitu faktor yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, juga harusnya menjadi renungan semua pihak.

Dipaparkan juga olehnya, pengendalian dengan pompa juga lemah, itu hanya solusi sesaat. ”Lha wong air kok tidak diserap, dialirkan semua. Kalau sudah tidak muat ya tumpah, jadi banjir,” urai Wahyu.

BACA JUGA: Banjir Bandang Kembali Landa Desa Sumberejo, Mengapa Terus Saja Terjadi ?

Dia juga menyebutkan, ini akibat lemahnya pengawasan Pemkot atas kawasan pembangunan dan daerah resapan di Kota Semarang

”Ketergantungan pada air tanah relevan dengan pengelolaan banjir. Karena pengambilan air tanah yang berlebihan, dapat menyebabkan amblesan tanah. Itu berdampak pada peningkatan risiko banjir,” tukas Wahyu.

Hal itu seperti perubahan tata guna lahan yang terjadi di Panggung Lor, Panggung Kidul, dan Terboyo, yang berperan meningkatkan risiko banjir. ”Semula kawasan itu adalah tempat resapan air, tetapi sekarang telah berubah menjadi daerah perumahan dan industri,” tambahnya.

BACA JUGA: Ganjar Cek Penyebab Banjir di Kompleks Kantor Gubernur

Disarankan dia, apabila air tanah memang harus digunakan, harus ada pengendalian. Kawasan industri diharapkan untuk mengelolanya. Artinya, bukan pihak penyewa yang mengambil air tanah sendiri-sendiri. Pengambilannya mesti dilakukan pengelola, untuk kemudian didistribusikan kepada para penyewa.

Dikhawatirkan, pengambilan air tanah secara serampangan oleh pelaku industri, akan mempercepat penurunan tanah. Ditambah lagi, siklus hujan lebat 50 tahunan juga menjadi salah satu penyebab banjir di Semarang. Menurut hitungan hidroligi, periode ulang 50 tahun harus disikapi dan diantisipasi

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Pudjo Rahayu menyampaikan, suka atau tidak suka, Kota Semarang memang berpotensi terjadi penurunan tanah yang luar biasa. Yang tadinya hanya 10 cm per tahun, berubah menjadi 15 cm per tahun, dan terakhir menjadi 18 cm per tahun.

BACA JUGA: Lama Buron, Pencuri Motor Diringkus

Untuk itu, kejar-kejaran antara fenomena alam dalam hal ini air, akan berhenti di suatu daerah yang rendah. Dan posisi ini gampang sekali ditemui di Kota Semarang. Apalagi perawatan terhadap pompa air juga menjadi problem tersendiri.

”Budaya kita, ketika sedang tidak banjir pompa-pompa tidak berfungsi, karena memang tidak banjir. Namun akan dipakai ketika banjir datang. Disinilah problem monitoring dan kontrol terhadap pompa air perlu ditingkatkan. Baik dari aspek sarananya dan juga SDM,” jelas Pudjo.

Ditegaskannya, dengan penurunan tanah yang terus berlanjut, akan mengakibatkan semakin berakhir atau menurunnya tingkat kenyamanan tinggal di Kota Semarang ini.

Ning-Riyan

The post Semarang Darurat Banjir, Tingkat Kenyamanan Mungkin Berakhir, Pemkot Harus Logis Berpikir appeared first on SuaraBaru.id.