Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya menanamkan budaya integritas sejak dini serta meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan korupsi.

Hadir sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Madya Siti Yulianingsih dan Analis Hukum Madya Dendy Lesmana Ellion yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian gratifikasi, disiplin kerja, serta penerapan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam paparannya, Dendy menjelaskan, perilaku antikorupsi harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti disiplin waktu, tanggung jawab, dan konsistensi menjalankan aturan. “Ketika orang lain berbuat tidak disiplin, jangan sampai kita ikut-ikutan tidak disiplin. Integritas dimulai dari diri sendiri,” ujarnya.

Ia mencontohkan kedisiplinan hadir tepat waktu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dasar yang harus dijaga setiap insan pengayoman. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter jujur dan profesional dalam lingkungan kerja.

Mengutip pernyataan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Dendy mengatakan bahwa pintar saja tidak cukup. “Kita juga harus jujur,” tegasnya.

Sementara itu, Siti Yulianingsih menyampaikan materi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk gratifikasi, konflik kepentingan, serta pentingnya etika pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari integritas pribadi dan keberanian menolak segala bentuk penyimpangan. “Korupsi tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi bisa berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran kecil. Karena itu, kejujuran harus dibiasakan sejak sekarang,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini. “Dulu dikenal istilah mulutmu harimaumu, sekarang berubah menjadi jari jemarimu harimaumu,” tambahnya.

Ia juga menekankan, pencegahan korupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menolak gratifikasi, menghindari benturan kepentingan, serta menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai wujud integritas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa magang semakin memahami pentingnya budaya antikorupsi serta mampu menjadi generasi yang menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan profesionalisme.

Ning S

The post Bangun Budaya Integritas, Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Public Campaign Pengendalian Gratifikasi appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai langkah konkrit, Kanwil Kemenkumham Jateng akan melakukan beberapa program.

Program tersebut tertuang dalam Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang ditandatangani para Pimpinan Tinggi Pratama bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin (20/3/2023).

Dalam komitmen itu, ada lima agenda besar yang akan dilakukan, yakni melakukan aksi pencegahan korupsi sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkumham dan bekerja sama antar unit kerja di lingkungan Kemenkumham serta Kementerian, dan Lembaga terkait untuk pencapaian aksi secara optimal.

Selain itu, akan melaksanakan tiga fokus arah kebijakan Stranas PK secara optimal, meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakkan hukum dan reformasi birokrasi melalui 15 aksi pencegahan korupsi, serta melaporkan upaya pencegahan korupsi setiap tiga bulan secara berkala kepada Menkumham melalui lnspektorat Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), tim Nasional Pencegahan Korupsi guna pemantauan dan evaluasi.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, kegiatan yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil tersebut, merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang telah lebih dulu dilaksanakan secara nasional di Kemenkumham tingkat pusat.

“Jajaran Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan serupa sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan bersama atas atensi nasional,” ujar Yuspahruddin.

“Apa yang kita lakukan ini merupakan tindak lanjut sekaligus dukungan atas kegiatan tersebut, untuk berupaya bersama-sama melakukan pencegahan korupsi hingga level satuan kerja,” sambungnya.

Kakanwil juga meminta jajarannya untuk melaksanakan komitmen itu dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya sekedar seremonial belaka. “Komitmen bersama ini harus benar-benar dilaksanakan, harus benar-benar dijalankan. Tunjukkan keseriusan bersama, sehingga kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional,” tambahnya.

Yuspahruddin menegaskan amanat Menkumham Yasonna H Laoly yang merupakan atensi Presiden Joko Widodo untuk tidak jumawa, pamer kekuasaan, pamer kekayaan, serta tidak boleh hedon.

Menurut Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, ada tiga acara yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023-2024 antara Kepala Kanwil dengan para Kepala Divisi, dan Kepala Divisi dengan Kepala UPT terkait.

Dalam rangkaian silaturahmi Keluarga Besar Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tersebut juga dilaksanakan pemberian santunan kepada anak yatim piatu oleh Pimpinan Tinggi Pratama, dan santunan kepada PPNPN oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Pengayoman Kemenkumham Jateng, Restu Rida Yuspahruddin yang dilanjutkan tausyiah oleh Ustadz Dr. H. Hasan Asy’ari Ulamai.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Tanda Tangani Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di jajaran Unit Pelaksana Teknis eks-Karesidenan Surakarta, Rabu (16/11/2022).

Jusman menjelaskan, Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016 menjadi dasar Kemenkumham untuk melakukan pengendalian gratifikasi.

Menurutnya, regulasi tersebut adalah bukti komitmen jajaran Kemenkumham dalam pemberantasan pungli dan gratifikasi.

“Sesuai dengan Permenkumham 58 Tahun 2016, jenis gratifikasi banyak sekali. Ini sudah menjadi komitmen kita sebagai penyelenggara negara dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber dari 2 instansi pengawas, yaitu Koordinator Pengawasan Bidang IPP 2 Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Kapsari, serta dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Mochamad Agus Ardyansyah dan Falah Hidayatullah.

Jusman merasa bersyukur karena BPKP dan Ombudsman melaksanakan tugas dengan baik untuk melakukan pengawasan di lingkungan Kemenkumham Jateng, salah satunya adalah memberikan penguatan.

“Kita bersyukur ada Ombudsman dan BPKP yang selalu mengawasi kita, saya pikir perlu dilakukan pembahasan terkait hal ini supaya kita semua paham,” kata Jusman.

Kadivmin mengajak para peserta dari UPT Karesidenan Surakarta untuk memahami Permenkumham nomor 58 Tahun 2016 sebagai modal membangun organisasi menjadi lebih baik lagi.

“Kita perlu mempelajari regulasi yang ada (Permenkumham 58, 2016) bagaimana tata cara pelaporan gratifikasi,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan Kepala Bagian Program dan Humas, Budiharso Widhyarsono dan seluruh Kepala UPT eks Karesidenan Surakarta.

Ning Suparningsih

The post Kadivmin Beri Penguatan Pentingnya Pemberantasan Pungli appeared first on SuaraBaru.id.