Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat memberikan sambutannya pada peluncuran wakaf uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Kemenag Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan peluncuran wakaf uang ini bertujuan, guna memberikan edukasi sekaligus mendorong optimalisasi potensi wakaf, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

BACA JUGA: Kirab Hari Jadi Jepara Meriah, Pertama Kali Bupati Naik Kuda Menuju Mantingan

”Peluncuran wakaf uang ini, sekaligus ingin memberikan edukasi kepada kita semua. Selama ini yang kita kenal, wakaf itu bergerak pada tiga M, Masjid, Makam, dan Madrasah. Rata-rata wakaf dilakukan, ketika seseorang sudah memiliki kekayaan berupa tanah, karena orientasinya masih pada aset itu,” ujarnya.

Ditegaskan Saiful Mujab, seiring perkembangan zaman dan pemahaman yang terus ditanamkan para ulama serta pemimpin, wakaf kini mengalami transformasi yang lebih luas.

”Wakaf tidak hanya soal tanah, tetapi bisa berkembang menjadi potensi kekuatan ekonomi melalui wakaf uang. Ini menjadi peluang besar untuk memperkuat kesejahteraan umat, jika dikelola secara baik dan profesional,” tambahnya.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Pacu Verifikasi dan Akreditasi OBH, Perluas Akses Bantuan Hukum

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya, Kepala Subbag TU, Kepala Seksi dan Gara Zawa, Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Tegal, Kepala Madrasah Negeri, serta para Kaur TU pada MAN dan MTsN.

Selain itu turut hadir pengurus organisasi dan forum keagamaan, seperti Badko LPQ, FKDT, FKPP, FKUB, PD IGRA, serta pengurus KKM MI, MTs, dan MA. Hadir pula penyuluh agama PNS, pengurus KKG dan MGMP PAI dari berbagai jenjang pendidikan, serta perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tegal.

Melalui peluncuran ini, diharapkan ASN Kemenag Kabupaten Tegal dapat menjadi pelopor dalam gerakan wakaf uang. Kegiatan ini sekaligus mendorong kesadaran masyarakat, kalau wakaf tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah, tetapi juga dapat dilakukan secara produktif, melalui kontribusi finansial yang berkelanjutan.

Riyan

The post Wakaf Uang Dijadikan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah Semester I Tahun 2025 dengan tema “Mewujudkan Jawa Tengah Mapan dan Tumbuh melalui Kinerja Industri Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif” yang dilaksanakan di Kantor OJK Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.

Kegiatan ini merupakan forum evaluasi sekaligus diskusi yang bertujuan memperkuat kontribusi industri jasa keuangan (IJK) dalam mendukung pembangunan daerah, memperluas akses keuangan, serta menjaga stabilitas sektor keuangan di Jawa Tengah.

Sophia Wattimena menyampaikan bahwa OJK mendorong penguatan tata kelola sektor jasa keuangan melalui Three Lines Model. Lembaga jasa keuangan (layer 1) diharapkan memiliki pengendalian internal yang kuat, profesi pendukung (layer 2) seperti akuntan publik menjunjung standar dan etika tertinggi.

“Adapun regulator (layer 3) yakni OJK, melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang mencakup juga pengawasan terhadap profesi penunjang tersebut,” kata Sophia.

Lanjutnya, OJK telah mengembangkan kebijakan dan regulasi tata kelola terintegrasi untuk meminimalkan benturan kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas sektor jasa keuangan (SJK), antara lain melalui penguatan pelaporan keuangan dan peran profesi penunjang.

Upaya pencegahan benturan kepentingan dilakukan dengan larangan rangkap jabatan, kewajiban cooling-off period bagi Komisaris Independen, serta pembatasan investasi pada perusahaan afiliasi. Untuk mencegah window dressing, OJK juga menerbitkan POJK 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang mewajibkan penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

Selain penguatan pengendalian internal di SJK, OJK juga memperkuat independensi dan peran profesi penunjang melalui POJK 9/2023 dan POJK 30/2023 yang mengatur penggunaan jasa akuntan public serta mewajibkan akuntan publik menyampaikan Hal Audit Utama dalam laporan keuangan yang diaudit.

Selain itu, OJK melalui POJK 5/2025, mengatur tentang perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi profesi penunjang, di mana peraturan -peraturan ini semuanya akan berlaku mulai Maret 2026 mendatang.

“Seluruh ketentuan ini ditujukan untuk mendukung keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Berbagai kebijakan dan regulasi yang ada bertujuan untuk membangun SJK yang kuat, transparan dan dapat dipercaya,” kata Sophia Isabella Wattimena.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi program dan kebijakan OJK dalam mendukung sektor ekonomi prioritas di daerah. Lanjutnya, IJK berperan vital sebagai motor penggerak ekonomi daerah, penyedia layanan keuangan, penjaga stabilitas, sekaligus pendorong inklusi dan literasi.

“Sektor jasa keuangan memiliki peran yang strategis dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Di masa yang akan datang, pembangunan Jawa Tengah akan menekankan akses keuangan di pedesaan, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan,” kata Ahmad Luthfi.

Berdasarkan data BPS dan OJK, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa dalam rangka mempercepat akses keuangan daerah, memperkuat pelindungan konsumen, serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, OJK bersama Pemprov, Pemkab/Pemkot, IJK, dan seluruh pemangku kepentingan terus melaksanakan berbagai program melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pembentukan Satgas PASTI daerah, serta kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara masif, terorkestrasi, merata dan terukur.

“Penguatan kolaborasi antara OJK, instansi pemerintahan, dan IJK dilakukan untuk memastikan program dan kebijakan yang dilakukan mampu menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Jawa Tengah. Selain itu, langkah ini juga akan meminimalkan tumpang tindih program dan menghindari adanya wilayah yang tidak terjangkau edukasi,” kata Hidayat Prabowo.

Hingga Juni 2025, kinerja perbankan di Jawa Tengah masih tumbuh positif. Kredit perbankan tercatat tumbuh 1,80 persen (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 1,68 persen (yoy). Demikian juga untuk BPR/S, kredit tumbuh sebesar 7,02 persen (yoy).

Pasar modal di Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah investor ritel, terutama pada reksa dana. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi melalui instrumen yang aman dan mudah diakses.

Melalui forum evaluasi ini, OJK Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, maupun masyarakat.

Diharapkan, upaya bersama ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mapan, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkokoh peran provinsi ini sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Hery Priyono

The post OJK Dorong IJK Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Ekonomi Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti di Semarang, belum lama ini

“Perancang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya,” ujarnya.

Dalam kegiatan pengembangan pola karir perancang peraturan perundang-undangan, Nuryanti memaparkan secara detil seputar prospek jabatan fungsional perancang.

Dimulai dari kebutuhan jabatan (formasi), proses penyusunan formasi jabatan fungsional, uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, hingga pengembangan karir dan kompetensi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan mengungkapkan jumlah perancang di Jawa Tengah sebanyak 103 pegawai, terdiri atas 78 perancang yang berasal dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, dan 25 perancang dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

“Dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah terlibat dalam proses pembentukan Perda di 35 kabupaten/kota, dan 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi,” kata Anggiat.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para perancang peraturan perundang-undangan akan regulasi jabatan fungsional perancangan, meningkatnya minat menjadi pejabat fungsional perancang, meningkatnya tertib administrasi jabatan fungsional perancang, peningkatan kinerja dan profesionalisme pejabat fungsional perancang dan peningkatan pelayanan dalam jabatan fungsional perancang.

Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Jateng. Selain itu perancang peraturan perundang-undangan dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Ning S

The post Perancang Perundang-Undangan Kemenkumham Jateng Terima Pembinaan Pengembangan Pola Karir appeared first on SuaraBaru.id.

Sedikit berbeda dengan sebelumnya, tahun ini penghargaan juga diberikan kepada tokoh bahasa dan sastra Indonesia terbaik di Jawa Tengah.

Penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Nirwana, Pekalongan ini dihadiri Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof. E. Aminudin Aziz.

Aminudin Aziz mengatakan, Badan Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa diberi amanat untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Fokus program Badan Bahasa hanya tiga, yakni literasi, pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta melakukan penginternasionalan bahasa Indonesia.

“Penghargaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karya bapak ibu sastrawan dan kerja keras para pemangku kepentingan di sekolah, kampus, dan instansi dalam pembinaan bahasa dan sastra,” ujarnya.

Menurutnya, untuk tahun-tahun yang akan datang, pihaknya ingin membawa karya sastra lokal ke ajang dunia sehingga mereka dapat berkarya lebih baik lagi.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Syarifuddin mengatakan, penghargaan Prasidatama ini diharapkan menjadi simbol komitmen Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan di Jawa Tengah.

“Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah akan tetap mengawal peningkatan mutu kebahasaan dan kesastraan, serta pemakaian dan apresiasinya, dan juga peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Kami juga mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra,” kata Syarifuddin.

The post BBPJT Gelar Penganugerahan Penghargaan Prasidatama 2023 appeared first on SuaraBaru.id.