Diketahui, perumahan yang berlokasi dekat kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tersebut dipasarkan dalam pameran properti di Paragon Mall Semarang pada 8-19 Maret 2023.

Perumahan Mutiara Arteri Regency memiliki ratusan unit rumah berbagai tipe, mulai dari rumah satu lantai hingga dua lantai. Harga yang ditawarkan juga menyesuaikan mulai Rp859 juta hingga Rp1,7 miliar per unit.

Menurut petugas pemasaran di pameran properti tersebut, mayoritas unit rumah sudah terjual. Bahkan untuk rumah satu lantai hanya tersisa delapan unit.

Petugas pemasaran yang enggan menyebut namanya itu menjelaskan bahwa semua rumah yang dijual memiliki dokumen lengkap. Meskipun perumahan tersebut berdiri di atas lahan bekas gusuran Kampung Cebolok, tetapi kini masalahnya sudah selesai.

Konsumen yang sempat melihat pameran MAP di Paragon Mall, Ferry Kurniawan, mengaku tidak paham adanya sengketa atas rumah yang dipamerkan. Namun ia menyayangkan, kalau memang ada sengketa di pengadilan, tapi pengembang masih menjual rumah, apalagi melalui pameran. Ia mengaku khawatir kalau nantinya konsumen yang dirugikan.

“Saya tidak tahu ada sengketa, cuma sayang saja kalau ada sengketa tapi dijual unitnya. Kasihan konsumen kalau sampai beli, ternyata tanahnya masih bermasalah,”ujar Ferry, yang mengaku dari Jakarta itu.

Sama halnya dengan pengunjung Paragon Mall asal Semarang, Indah Yunitasari, yang mengaku baru tahu kalau ada sengketa atas penjualan unit perumahan di kawasan MAJT tersebut. Ia juga berpesan, kalau memang masih ada sengketa agar para konsumen hati-hati membeli tanahnya.

“Keluarga kami pernah beli rumah, sudah lunas, malah sekarang terjadi gugat menggugat. Jadi konsumen yang dirugikan. Harapan saya perumahan MAP ini juga perlu diselesaikan dulu masalahnya, baru membuat pameran, supaya konsumen tidak dirugikan,”ungkapnya.

Sementara itu, pemilik 50 persen saham PT Mutiara Arteri Property, Christy justru heran mengapa perumahan Mutiara Arteri Regency masih dipasarkan.

Ia mengaku tidak pernah membuat dan menandatangani rapat umum pemegang saham (RUPS) persetujuann penjualan rumah. “Menjual rumah di tengah sengketa tanpa persetujuan RUPS itu melanggar hukum,” ucap Christy saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2023).

Christy menilai, pembeli perumahan memiliki itikad buruk. Sebab, meski sudah diberitakan bermasalah, tetap saja bersedia membeli kepada pengurus PT Mutiara Arteri Property yang membuat RUPS persetujuan palsu dan mengklaim sebagai pemilik saham.

Sayangnya, Sugeng selaku kuasa hukum PT Mutiara Arteri Property belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait perkembangan gugatan dan penjualan unit perumahan Mutiara Arteri Regency.

Sebelumnya, PT Mutiara Arteri Property bersama direktur dan komisarisnya digugat oleh Budiarto Siswojo karena mengingkari kesepakatan jual beli lahan seluas kurang lebih 15 hektar.

Lahan didekat MAJT, tepatnya di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang tersebut kini sudah dipecah menjadi 350-an sertifikat yang di atasnya telah dibangun perumahan Mutiara Arteri Regency.

Pada 22 September 2022 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Budiarto Siswojo. Para tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Hakim menghukum para tergugat yang selama ini menguasai ratusan sertifikat untuk menyerahkan ke notaris Dewi Kusuma sesuai ketentuan Pasal 4 Akta Addendum yang disepakati sebelumnya.

Tak terima dengan putusan tingkat pertama tersebut, para tergugat lantas mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pada 30 November 2022, majelis hakim yang dipimpin Edy Subroto memutuskan untuk menguatkan putusan PN Semarang. Artinya, PT Mutiara Arteri Properti beserta direktur dan komisarisnya kalah lagi. Kini perkara tersebut masih proses kasasi.

Ning Suparningsih

The post Meski dalam Sengketa, Penjualan Unit Perumahan Mutiara Arteri Regency Tetap Jalan appeared first on SuaraBaru.id.

“Dari perjanjian pendahuluan jual beli pada 10 Agustus 2020 sampai sekarang tidak ada realisasi pembangunan dan harusnya bulan Februari 2023 ini sudah serah terima kunci rumah. Dari konsumen uang yang masuk sudah Rp 91.040.000. Makanya konsumen minta uang kembali karena ragu dengan pengembang yang selalu menjanjikan sampai hari ini tidak ada realisasi,” kata Penasehat Hukum (PH) konsumen, Berbudi Bowo Leksono SH Kamis (19/1/2023).

Berbudi Bowo Leksono SH selaku Penasehat Hukum dari keluarga almarhum Achmad Sahal warga Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal menanyakan atas uang muka rumah yang diserahkan pada 10 Agustus 2020 yang terikat dalam perjanjian jual beli rumah dengan pihak pengembang Perumahan Alhamra Riverside, PT Firmana Developer Property Syariah.

Berbudi menjelaskan, perjanjian jual beli dilaksanakan melalui Notaris PPAT Titi Yuliastuti SH pada 10 Agustus 2020. “Karena pada saat perjanjian jual beli tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam akte jual beli, maka klien kami meminta untuk pembatalan pembelian dan meminta uang yang sudah masuk sebesar Rp 90 juta untuk dikembalikan,” ungkap Berbudi.

Namun dari pihak pengembang tidak ada itikad mengembalikan. Pihak pengembang hanya menjanjikan. “Di kantor pemasaran menemui salah satu karyawan selalu mengatakan kantor pusat yang menangani karena menurut pegawai kantor pusat yang menerima uang,” kata Berbudi menirukan karyawan pengembang.

“Klien kita hanya minta untuk mengembalikan uang yang sudah masuk sebesar Rp 90 juta,” tegasnya. “Indikasinya dan patut diduga perumahan tersebut terbengkalai dan sepertinya tidak terlaksana. “Kita belum tahu apakah tanahnya bermasalah atau pengembangnya yang bermasalah, kita masih mendalami. Kita akan mencari fakta kepada instansi terkait,” terangnya.

Surat perjanjian untuk pengembalian dan pembatalan jual beli telah dituangkan pada 20 Juni 2022 namun hingga saat ini belum ada realisasinya. “Kalau dari pihak pengembang tidak bisa beritikad baik, kemungkinan kita pasti akan lakukan upaya hukum pidana maupun perdata,” ujar Berbudi.

Saat dikonifrmasi Marketing Alhmara Riverside Hidayat di kantornya menyampaikan, ketegangan soal pengembalian. Saat ditanyakan terkait pembatalan kata Hidayat mungkin karena belum progres. “Batal pembelian dan pengembaliannya kapan cuma itu doang. Ya batalnya karena mungkin belum progres ya,” ucap Hidayat singkat.

Terpisah Camat Margadana, Kota Tegal, Ary Budi Wibowo saat ditanya soal ijin perumahan tersebut menyampaikan, belum tahu persis terkait ijin. Menurutnya Ijin untuk IMB yang sudah masuk. Sedangkan untuk proses lainnya belum mengetahui secara pasti.

Sutrisno

The post Dua Tahun Tak Ada Realisasi, Konsumen Bersitegang dengan Pengembang appeared first on SuaraBaru.id.