Pemeriksaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Pemeriksa Wilayah Dr. Djoko Setyo Hartono Widagdo bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan Siti Malikhatun Badriyah masing-masing sebagai anggota, didampingi oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah yaitu Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiawan dan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi Asmara.

Pada kegiatan tersebut, Majelis Pemeriksa Wilayah menggali keterangan pelapor mengenai kronologi dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam legalisasi dokumen surat perjanjian di bawah tangan antara pihak pengembang perumahan dengan para konsumen.

Majelis Pemeriksa Wilayah juga meminta keterangan para notaris sebagai terlapor untuk memperoleh fakta peran dan tanggung jawab Notaris dalam peristiwa legalisasi tersebut.

Setelah memeriksa keterangan dan bukti dari kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa Wilayah akan mengadakan rapat permusyawaratan untuk memutuskan penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ning S

The post Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah Gelar Sidang Pemeriksaan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Pengaduan tersebut diterima saat melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karanganyar, yang bertepatan HUT Ombudsman RI ke-23 pada Jumat (10/3/2023).

Diketahui, tim Ombudsman Jateng menerima pengaduan dari salah seorang warga lanjut usia (lansia) asal Kabupaten Karanganyar yang mengeluhkan kesulitan dalam pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI), untuk dirinya sendiri dan istrinya yang sedang sakit.

Menurut Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Elyna, pelapor menceritakan kepada tim Ombudsman telah menyerahkan salinan identitas dan Kartu Keluarga (KK) kepada perangkat desa sejak bulan Desember 2022.

“Beberapa kali pelapor menanyakan kepada pihak Pemerintah Desa apakah BPJS kesehatan PBI istri nya telah aktif dan dapat digunakan untuk berobat. Namun, pelapor hanya diminta untuk menunggu tanpa ada kepastian, sedangkan kondisi istrinya sakit di bagian kaki dan kesulitan untuk berjalan,” kata Elyna dalam rilis tertulisnya, Senin (13/3/2023).

Karena tak kunjung mendapat kejelasan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, pelapor mencoba datang ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar yang tidak jauh dari rumahnya. “Pelapor meminta informasi di loket BPJS Kesehatan dan mendapat informasi dari petugas bahwa pelapor dan istrinya belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujar Elyna.

Elyna menyampaikan, pelapor kebingungan karena kurang memahami prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Menurut Elyna, tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi akses kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Semestinya, kata Elyna, untuk substansi jaminan kesehatan/kesejahteraan sosial dapat terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Ia berharap ketika ada permasalahan seperti yang dialami pelapor, pemerintah bisa lebih cepat memberikan penanganan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menuturkan, laporan telah diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), mengingat pelapor merupakan termasuk kelompok rentan sebagai keluarga kurang mampu, lansia dan dalam kondisi sakit.

“Ombudsman telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk menyelesaikan permasalahan pelapor dan berkomitmen menindaklajuti laporan tersebut,” tutur Farida.

“Ombudsman meminta agar penyelenggara layanan publik lebih peka terhadap permasalahan yang dialami kelompok rentan, tidak ego sektoral dan fokus pada pemberian solusi kepada pengguna layanan,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng Terima Pengaduan Lansia Terkait Pelayanan BPJS Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya respon cepat, tepat dan akurat dalam keasaan PPKM Darurat ini, agar masyarakat mendapatkan solusi dan tanggapan atas permasalahan yang disampaikan kepada instansi penyelenggara.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti kurang lebih 160 peserta yang terdiri dari Inspektur se Jawa Tengah, Kepala Diskominfo se Jawa Tengah, admin SP4N Lapor! se Jawa Tengah, dan bagian organisasi se Jawa Tengah.

Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB.

Dalam kesempatan itu, Prof. Diah menegaskan bahwa pada prinsipnya SP4N dibentuk untuk mendorong ‘no wrong door policy’ yang menjamin hak masyarakat, agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

Menurut Prof Diah, kabupaten/kota penerima aduan terbanyak adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah.

“Rata-rata menerima 18 aduan perhari, dan substansi yang paling banyak dilaporkan adalah terkait infrastruktur, Covid-19, ketenagakerjaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Sementara itu Siti Farida juga menyampaikan terkait poin penting pengelola pengaduan pelayanan publik dalam keadaan pandemi  dengan respon yang cepat, tepat, akurat dalam penyelesaian pengaduan yang diterima.

Dengan PPKM Darurat ini, setiap instansi penyelenggara pelayanan publik, diharapkan tidak kaku. Pelayanan publik yang diberikan agar lebih cepat, inovatif dan berorientasi pada hasil.

Selain itu pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut melalui pengaduan.

Ning

The post Ombudsman Jateng dan Kemenpan RB Sinergikan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.