Pelantikan dilakukan melalui organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) pimpinan DR Faizal Hafied yang diikuti 27 advokat dan siap memberikan bantuan hukum serta menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

“Upacara penyumpahan ini sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dimana Advokat dalam penegakan hukum sejajar dengan polisi, jaksa dan hakim ,” kata Charis Mardiyanto.

Salah satu advokat yang baru dilantik, Afrizal Mufidz mengaku bangga dan senang saat dinyatakan resmi menjadi advokat, setelah penantiannya selama 3 tahun semenjak lulus dari Ujian Profesi Advokat bersama DPN Indonesia.

Ia berharap menjadi advokat muda yang bisa menjaga integritas sesuai dengan kode etik advokat. Ia juga berjanji akan memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin di masyarakat, agar hukum tidak berjalan seperti pepatah “tumpul diatas dan tajam kebawah”.

Afrizal sendiri saat ini bekerja di PT Pura Barutama (Pura Group) yang berpusat di Kota Kudus, Jawa Tengah dan berposisi sebagai Account Receivable (AR) di kantor perwakilan Surabaya, Jawa Timur.

Sebelumnya ia juga pernah bekerja sebagai Legal & Corporate Secretary di suatu perseoran terbuka di Kota Pati, Jawa Tengah. Dan pernah magang di kantor hukum Imron Safi’i & Partners di Tebet, Jakarta Selatan, serta di kantor hukum Briyan Akbar di Kota Batang, Jawa Tengah. Ada juga beberapa kantor hukum di Semarang dengan menyelesaikan case baik perdata maupun pidana.

Ning S

The post 27 Advokat Disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang, Siap Beri Bantuan dan Tegakkan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Putusan tersebut lebih tinggi dari keputusan Pengadilan Negeri (PN) Purworejo yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pidana penjara 3 bulan.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 29 Januari 2024.

Ketua Majelis Hakim Banding, Prim Fahrur Razi didampingi hakim anggota, Agus Hariyadi, Dedeh Suryanti, dan Panitera Pengganti Banding Agoeng Widijantoro, menyatakan, terdakwa Muhamad Abdullah Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye pemilu yang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah Bin R. Cholil (Alm), dengan pidana penjara selama 6 bulan,” ungkapnya, Rabu (7/2/2024).

Prim Fahrur mengatakan, pidana 6 bulan penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam waktu selama satu tahun dalam masa percobaan terdakwa dengan putusan hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana.

Dengan ketentuan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam waktu selama satu tahun dalam masa percobaan terdakwa dengan putusan hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana.

“Selanjutnya, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa dipidana kurungan selama 2 bulan,” tambahnya.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut terintegrasi pada Rabu, 07 Febuari 2024 dengan Nomor Putusan Banding 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

Diketahui sebelumnya, PN Purworejo telah menjatuhkan vonis terhadap Muhammad Abdullah dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- subsider 3 bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 pada Senin 29 Januari 2024 lalu.

Terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 493 Junto Pasal 280 ayat (2) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ning S

The post PT Semarang Vonis 6 Bulan Penjara terhadap Caleg Nasdem, Lebih Tinggi dari Putusan PN Purworejo appeared first on SuaraBaru.id.