Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab, menegaskan bahwa, program Desa Cantik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data di tingkat kelurahan. Menurutnya, data yang valid dan akurat merupakan kunci utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Hari ini ada acara pencanangan Desa Cantik di tiga kelurahan di Kota Pekalongan, dan semuanya berpusat di Kecamatan Pekalongan Selatan. Harapannya, melalui program ini bisa menghasilkan pendataan yang lebih menyeluruh, baik di sektor ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Karena dilakukan langsung oleh para pendata di kelurahan, tentu diharapkan hasilnya akan lebih akurat dan valid,” ujar Wawalkot Balgis usai mencanangkan Tiga Kelurahan/Desa Cantik Kota Pekalongan Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, keterlibatan langsung aparatur kelurahan sebagai pendata menjadi kekuatan tersendiri dalam meningkatkan kualitas data. Dengan memahami kondisi wilayah secara detail, proses pendataan dapat dilakukan secara lebih tepat dan menyentuh kondisi riil di lapangan.

“Kami optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan masyarakat, program Desa Cantik akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola data yang unggul serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa, program Desa Cantik sejalan dengan visi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, desa dan kelurahan menjadi ujung tombak pembangunan yang telah masuk dalam agenda strategis nasional, seperti RPJPN 2025–2045 dan program prioritas dalam RPJMN 2025–2029.

“Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kualitas data di tingkat desa atau kelurahan. Data yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa saat ini masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan data di tingkat desa dan kelurahan. Di antaranya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan data, serta tingginya beban kerja perangkat kelurahan yang juga harus menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

“Oleh karena itu, melalui pembinaan Desa Cantik ini diharapkan kapabilitas statistik di tingkat kelurahan dapat meningkat, sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas. Dengan data yang baik, pengambilan keputusan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Menurutnya, program pembinaan Desa Cantik tahun 2026 akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari bulan April hingga Juli untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada Mei hingga Juli, bersamaan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung hingga Agustus 2026. Puncaknya, penghargaan Desa Cantik akan diberikan pada 26 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Statistik Nasional.

“Adapun peserta pembinaan terdiri dari agen Desa Cantik, perangkat kelurahan, perwakilan masyarakat, hingga akademisi. Mereka akan mendapatkan berbagai materi, mulai dari tata kelola Desa Cantik dan implementasi Satu Data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, hingga proses bisnis statistik mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data,”terangnya.

Dalam sesi diskusi, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini program Desa/Kelurahan Cantik telah menjangkau delapan desa atau kelurahan di Kota Pekalongan secara bertahap, yaitu Panjang Wetan, Kuryos (Kuripan Yosorejo), Jenggot, Pedukuhan Kraton, dan Medono, Banyurip, Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Untuk tahun 2026, fokus pembinaan ditargetkan pada tiga kelurahan di satu kecamatan sebagai percontohan.

“Setiap tahun kita melakukan pembinaan Desa Cantik secara bertahap. Tidak bisa langsung mencakup semua wilayah, tetapi terus kita perluas agar kualitas data di seluruh kelurahan bisa semakin baik,” ungkapnya.

Melalui program ini, ia berharap, lahir agen-agen statistik di tingkat kelurahan yang kompeten dan mampu menjadi motor penggerak dalam penyediaan data berkualitas.

“Dengan demikian, pembangunan di Kota Pekalongan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Tiga Kelurahan di Pekalongan Selatan Jadi Percontohan Desa Cantik appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini bertujuan untuk menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya indah tetapi juga bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Acara pencanangan kawasan wisata bersinar ini dilakukan di Saung Lawu, salah satu unit usaha The Lawu Group yang berlokasi di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Dalam kegiatan dihadiri oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, seluruh kepala BNN kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Vice President The Lawu Group, General Manager The Lawu Group beserta jajaran, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, Camat Tawangmangu, Komandan Koramil Tawangmangu, Kapolsek Tawangmangu beserta jajaran, serta Asisten Perhutani (Asper) Lawu DS.

Vice President The Lawu Group, Muhammad Fajri menyatakan terima kasih atas ajakan program ini. “Ajakan ini selaras dengan purpose The Lawu Group, Solusi Wisata Halal Dunia. Halal, berarti wisata The Lawu Group bebas dari segala hal yang tidak sesuai dengan syariat agama, termasuk salah satunya narkoba,” ujar Fajri.

Fajri menyatakan, The Lawu Group siap berkomitmen membentuk lingkungan wisata bersih dari narkoba dengan bersinergi bersama BNNK Surakarta maupun BNNP Jawa Tengah.

Hari Purnomo, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, menyatakan siap untuk bersinergi bersama BNN dalam penjagaan wisata agar bebas dari narkoba. “Kami selaku Dinas Pariwisata sangat menyetujui dan mendukung adanya program ini. The Lawu Group diharapkan bisa menjadi role model bagi wisata-wisata lain di Karanganyar untuk mewujudkan kawasan wisatanya bebas dari narkoba,” ucap Hari.

Program pencanangan wisata kawasan bersinar ditandai dengan pembacaan pernyataan komitmen dan penandatanganan sertifikat. Diharapkan, pembacaan pernyataan komitmen tak cukup hanya sampai lisan. Semua pihak harus bersinergi agar program ini terwujud, baik pengelola wisata, pemerintah terkait, dan masyarakat sekitar.

“Presiden memerintahkan untuk mengamankan semua omzet dari adanya gangguan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Bahaya narkoba merupakan salah satu gangguan tersebut, yaitu berupa bahaya laten. Maka, setelah pembacaan pernyataan komitmen dilakukan, perlu adanya tindak lanjut, baik dari The Lawu Group maupun BNNK Surakarta sebagai pemangku kepentingan,” ungkap Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Dr. H. Agus Rohmat, Jumat (20/9/2024).

Tindak lanjut dari program pencanangan kawasan wisata bersinar yaitu tes narkoba dan pemberian sosialisasi anti narkoba bagi seluruh karyawan The Lawu Group. Sosialisasi juga diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mengawasi manajemen dan pengunjung agar kawasan wisata bebas dari narkoba.

“Bila ditemukan pengguna narkoba di kawasan wisata, maka ajaklah pengguna tersebut untuk rehabilitasi di BNNK  Surakarta,” imbuh Agus.

Ning S

The post BNNP Jawa Tengah Ajak The Lawu Group Canangkan Kawasan Wisata Bersinar appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto usai menyaksikan kegiatan Pencanangan dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI serta Penandatanganan Pakta Integritas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baru di lingkungan Kemenkumham Jateng, yang berlangsung di Wisma Sari Nusakambangan, Selasa (16/1/2024).

Kakanwil menilai banyak UPT yang terperangkap di fase awal proses Pembangunan Zona Integritas. “Karena UPT yang sudah pencanangan tiga tahun, lima tahun yang lalu ternyata jika dibiarkan mereka kebanyakan tidak bergerak, stuck di situ-situ aja,” ujar Tejo.

“Yang tidak diberi supervisi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi sulit bergerak organisasinya. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan suatu kewajiban, jadi tidak ada tawar menawar. Yang tidak melaksanakan proses Pembangunan Zona Integritas malah dipertanyakan, apakah organisasi ini berisi orang-orang yang memiliki kemauan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara berintegritas atau tidak,” jelas Tejo.

Kakanwil meminta Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bagi UPT yang ada di wilayah Jateng.

Tejo mengungkapkan data hasil survei KPK yang menunjukkan adanya dua kelompok yang memiliki pemikiran berseberangan terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. “Ada kelompok yang menginginkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan ada kelompok yang tidak menginginkan,” katanya.

The post Kakanwil Kumham Jateng: Pembangunan ZI Harus Simultan dan Berkelanjutan, Tak Cukup Berhenti di Pencanangan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam penandatangan tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jateng, Pejabat Administrasi Kanwil, dan para Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, dan Kedu, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kakanwil Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan, Kemenkumham telah menetapkan resolusi, yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023.

“Mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai yang ditargetnya pemerintah,” ungkap Yuspahruddin.

Menurutnya, resolusi ini harus dimaknai dengan baik dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

Yuspahruddin mengatakan, Menkumham juga menyampaikan 8 arahan

1. Milikilah optimisme, semangat bekerja, dan kesehatan yang prima, sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu serta target kinerja dapat tercapai.

2. Mampu mempertahankan berbagai capaian prestasi yang telah diperoleh sebelumnya, bahkan dapat meningkatkan raihan prestasi yang lebih baik lagi.

3. Mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan langkah nyata dan berbagai terobosan kreatif.

4. Mampu memenuhi pencapaian target kinerja sebanyak 116 (77 pada tingkat pusat dan 39 pada satuan kewilayahan) dengan baik dan hasilnya akuntabel.

5. Memiliki komitmen dan tanggung jawab moral serta konsisten dalam menjaga integritas, sehingga dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan.

6. Sikapi tahun politik dengan menjunjung netralitas dan tidak memihak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Mampu menyikapi apabila menghadapi kedaruratan, seperti bencana alam, bencana non alam dan kerusuhan sosial dengan langkah terukur yang dapat memitigasi.

8. Miliki sense of belonging dan sense of crisis dalam melaksanakan amanah tugas dan pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada kesempatan tersebut, Yuspahruddin berpesan agar jajaran melaksanakan 8 arahan Menkumham, menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan serta mewujudkan resolusi Kemenkumham 2023.

“Pertahankan kinerja yang sudah baik, dan lakukan pembenahan untuk kinerja yang belum optimal. Susun daftar inventarisasi masalah, lakukan langkah mitigasi terkait permasalahan tersebut, waspada terhadap terjadinya bencana dan kedaruratan, serta
hindari berita negatif, optimalkan pemberitaan positif yang dapat membantu peningkatan citra positif,” tandasnya.

Selain itu, Yuspahruddin juga berpesan untuk konsisten membangun ZI dan mengikuti kontestasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

“Laksanakan pembangunan ZI dan Reformasi Birokrasi secara simultan dan berkelanjutan. Laksanakan pembangunan ZIdan Reformasi Birokrasi dengan berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN,” tegasnya.

Ia juga menegaskan agar melaksanakan 6 area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan baik untuk menciptakan birokrasi yang profesional.

Disebutkan bahwa penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM bukan satu-satunya tujuan utama dan indikator keberhasilan dalam Pembangunan ZI.

Yuspahruddin mengajak jajaran untuk membangun pondasi Pembangunan ZI dari hal paling fundamental, yaitu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

“Untuk merealisasikan hal tersebut, peran Kepala UPT dan para pejabat sebagai role model dan agen perubahan sangat dibutuhkan. Pimpinan dan pejabat harus mampu menjadi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Harus bisa mentrigger jajaran, mengarahkan dan menggerakkan gerbong organisasi ke jalur yang benar (on the track),” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI dan Pakta Integritas 2023 appeared first on SuaraBaru.id.