Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan penumpang selama perjalanan kereta api.

KAI Daop 4 Semarang menilai masih ditemukan penumpang yang melebihi relasi tiket, sehingga perusahaan menerapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar.

BACA JUGA : Ketua APPSI Wonosobo : “Alhamdulillah Antusiasme Peserta Kontes Sapi Cukup Tinggi! “

Penumpang yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan denda hingga pembatasan penggunaan layanan kereta api.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang terus mengingatkan seluruh pelanggan agar mematuhi relasi perjalanan sesuai yang tertera pada tiket.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perjalanan yang nyaman dan tertib bagi semua pihak.

“Setiap pelanggan berhak mendapatkan tempat duduk sesuai tiket yang dimiliki. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap relasi perjalanan menjadi hal penting untuk menjaga kenyamanan bersama,” ujar Luqman.

BACA JUGA : 230 Pelaku Usaha Mendapat Pendampingan Akselerasi Sertifikasi Halal

Ia menjelaskan, aturan ini juga bertujuan menjaga keadilan antarpenumpang, terutama terkait penggunaan tempat duduk yang telah dipesan.

KAI secara aktif melakukan berbagai langkah pencegahan agar penumpang tidak melanggar relasi perjalanan yang telah ditentukan.

Kondektur rutin menyampaikan pengumuman selama perjalanan agar penumpang turun sesuai stasiun tujuan yang tercantum di tiket.

Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan berkala terhadap identitas dan kesesuaian tempat duduk penumpang.

Pengecekan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi Check Seat Passenger untuk memastikan seluruh data sesuai dengan tiket.

Apabila petugas menemukan penumpang yang sengaja melanggar, maka tindakan tegas langsung diberikan di atas kereta.

BACA JUGA : Petugas Dishub Cegat Truk ke Arah Tanjakan Silayur, Pelanggar Dipaksa Putar Balik

Penumpang yang terbukti melebihi relasi akan dikenakan denda dan diturunkan di stasiun kesempatan pertama.

Besaran denda ditetapkan sebesar dua kali harga tiket parsial terendah sesuai kelas layanan yang digunakan.

Perhitungan denda dilakukan dari stasiun tujuan pada tiket hingga stasiun tempat penumpang diturunkan.

KAI juga memberikan toleransi bagi penumpang yang belum dapat membayar denda secara langsung di atas kereta.

Petugas tetap akan menurunkan penumpang tersebut di stasiun terdekat untuk kemudian diarahkan ke loket pembayaran.

Perusahaan memberikan waktu maksimal 1 x 24 jam bagi penumpang untuk melunasi denda yang dikenakan.

Jika penumpang tidak menyelesaikan pembayaran dalam waktu tersebut, maka sanksi lanjutan akan diberlakukan.

Sanksi tersebut berupa pembatasan sementara penggunaan layanan kereta api selama 90 hari kalender.

BACA JUGA : Debt Collector yang Manfaatkan Damkar untuk Tagih Utang Klarifikasi, Ngaku Frustrasi

Sementara itu, bagi penumpang yang melakukan pelanggaran lebih dari tiga kali, pembatasan diperpanjang hingga 180 hari kalender.

KAI juga mengimbau penumpang agar lebih teliti dalam merencanakan perjalanan sejak awal. Penumpang diminta memastikan kembali relasi dan tujuan perjalanan saat memesan tiket.

Selain itu, penumpang disarankan mengaktifkan alarm atau pengingat sebelum tiba di stasiun tujuan.

KAI Daop 4 Semarang berharap kesadaran penumpang untuk tidak melebihi relasi tiket dapat meningkat, sehingga sanksi tidak perlu diterapkan.

KAI Daop 4 Semarang juga menegaskan bahwa sanksi bagi penumpang yang melebihi relasi tiket merupakan bagian dari upaya menciptakan layanan transportasi yang tertib, nyaman, dan adil bagi seluruh penumpang.

TYA WIDYA

The post Tegas! KAI Daop 4 Semarang Berlakukan Sanksi bagi Penumpang yang Melebihi Relasi Tiket appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk melakukan upaya pencegahan agar penyakit DBD tidak merebak seiring sudah mulainya masuk musim penghujan.

Politisi Partai Nasdem tersebut mengingatkan penyakit demam berdarah cukup berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Sehingga perlu ada upaya serius untuk mencegah penyakit ini menyebar lebih luas.

“Sebab, setiap tahun kasus meninggal yang diakibatkan karena DBD itu cukup tinggi. Oleh karena itu harus ada langkah konkrit untuk pencegahan DBD di Kudus,” ujar Muhtamat, Jumat (27/9).

Muhtamat meminta Pemkab atau dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus melakukan langkah preventif pencegahan DBD. Muhtamat juga mendorong agar dibentuk satgas untuk penanganan dan pencegahan DBD.

“Bisa juga dengan mengintruksikan kepada puskesmas di setiap kecamatan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya DBD, serta cara pencegahanya,” tegas Muhtamat.

Memasuki musim hujan ini, Dinas Kesehatan harus sudah memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya DBD. Dengan mengedukasi pentingnya 3M yakni menguras penampungan air, menutup penampungan air, serta mengubur barang bekas.

“Dinas kesehatan harus sudah memulai memberikan peringatan kepada masyarakat tentang penyakit demam berdarah. Saat hujan tiba kebersihan lingkungan harus tetap terjaga,” ungkapnya.

Muhtamat juga mendorong agar DKK berkolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk langkah konkrit kaitannya dengan kebersihan lingkungan serta sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga, tiap tahun kasus DBD itu tak terulang kembali.

“Saya ingin ada tingkat kesadaran dari masyarakat terkait kebersihan lingkungan untuk pencegahan DBD. Harapannya, kasus DBD di Kudus bisa turun,” harapnya.

Senada, Ketua Sementara DPRD Kudus H Masan meminta agar DKK selalu responsif dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait wabah DBD. Seperti permintaan fogging, diakui memang bukan langkah yang efektif dalam menanggulangi DBD.

“Namun psikologi masyarakat juga harus diperhatikan. Jika ada masyarakat yang meminta fogging, agar segera ditindaklanjuti karena itu bentuk kehadiran Pemerintah Daerah untuk masyarakat,”tandasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post Waspadai Wabah DBD, DPRD Kudus Desak DKK Segera Lakukan Langkah Antisipatif appeared first on SuaraBaru.id.

Nota kesepakatan ini ditandatangani melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri langsung Pj Bupati Kudus, M Hasan Chabibie bersama jajaran Pemkab Kudus di ruang rapat paripurna, baru-baru ini.

Penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS merupakab tahapan penting dalan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS tahun 2025 merupakan langkah penting untuk mengarahkan alokasi anggaran secara optimal.

Dalam proses perencanaan, menurut Masan, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 untuk menjabarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

“RKPD ini dijabarkan dalam KUA-PPAS tahun 2025 yang menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun 2025,” jelas Masan.

Penyusunan KUA dan PPAS dilakukan untuk memberikan arahan tentang prioritas pengalokasian anggaran. Diharapkan, melalui KUA PPAS yang sudah disepakati tersebut, penyusunan rencan kegiatan dalam RAPBD 2025 bisa terarah dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

“KUA dan PPAS 2025 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025,” tambahnya.

Lebih lanjut, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah juga dirancang secara sistematis dalam KUA-PPAS 2025. Kebijakan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD yang akan diusulkan tahun depan.

Masan berharap kesepakatan ini dapat diterima semua pihak dan menjalin bekerja sama untuk memastikan alokasi anggaran supaya tepat sasaran.

Dalam rapat paripurna ini, semuanya sepakat untuk mendukung proses penyusunan anggaran supaya berjalan sesuai dengan rencana dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat Kudus.

Paripurna Istimewa

Selain berhasil menyepakati KUA PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kudus juga menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Jumat (16/8).

Paripurna istimewa tersebut merupakan konsensus yang digelar setiap tahun dan menjadi acara yang selalu dinantikan oleh banyak masyarakat.

Dalam paripurna tersebut, hadir secara langsung Ketua DPRD Kudus H Masan bersama Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, pejabat Forkopimda, pimpinan OPD serta seluruh anggota DPRD Kudus lainnya.

Setelah dibuka, anggota DPRD Kudus langsung menyaksikan layar besar yang menyiarkan rapat di DPR RI.Dalam siaran tersebut, beberapa mantan Presiden dan Wakil Presiden RI juga hadir.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan dilanjutkan sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Bersama Pemkab Kudus Sepakati KUA-PPAS RAPBD Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.