Tim Monev yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah serta Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan pemantauan terhadap data dukung e-report JDIH Tahun 2024.

Diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang bersama Tim Pengelola JDIH dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten, Tim Monev menyampaikan tujuan kegiatan bukan hanya untuk melaksanakan pemantauan terhadap data dukung e-report JDIH saja, namun juga untuk melaksanakan pembinaan serta mendorong peningkatan pengelolaan JDIH di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Koordinator JDIH Dyah Santi, mengatakan, keberadaan JDIH bukan lagi hanya sekedar wadah pengumpulan produk dan informasi hukum, namun juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan pengelolaan JDIH sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Hal tersebut senada dengan salah satu program Kementerian Hukum dimana ketersediaan JDIH desa/kelurahan menjadi salah satu indikator desa/Kelurahan Sadar Hukum, bahkan pada tahun 2025 ini JDIH desa diangkat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penilaian kategori khusus.

Selain itu, JDIH juga telah menjadi salah satu indikator penilaian kinerja daerah, antara lain penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), sehingga diharapkan pengelolaan JDIH dapat ditingkatkan, baik terkait kualitas data yang diunggah, diversifikasi jenis koleksi, hingga upaya pemanfaatan JDIH bagi masyarakat luas.

Ning S

The post Tim Monev Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dorong Pembentukan dan Pengelolaan JDIH Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq menyampaikan, langkah tersebut dilakukan Bawaslu Provinsi Jateng menyusul dimulainya tahapan pembentukan Pantarlih yang dilaksanakan oleh jajaran KPU. Pembentukan Pantarlih dimulai dengan pengumuman sekaligus penerimaan berkas pada 13 Juni 2024.

“Pengawasan melekat tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 tahun 2024,” kata Nur Kholiq dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6/2024).

Selain melakukan pengawasan melekat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga sudah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas di semua tingkatan agar membuka posko aduan. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran pada tahapan ini agar melaporkan ke pengawas terdekat di setiap tingkatan. Termasuk juga melalui posko aduan yang dibuka mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat Provinsi.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga sudah memetakan potensi kerawanan pada tahapan ini. Potensi kerawanan itu menjadi panduan jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan tahapan ini,” ujarnya.

Beberapa kerawanan yang dipetakan pada tahapan ini antara lain calon pantarlih merupakan anggota partai politik atau tim kampanye dan tim sukses, usia belum mencapai 17 tahun, calon pantarlih berdomisili di luar wilayah kerja, syarat minimal pendidikan calon pantarlih, jumlah pantarlih yang harus disesuaikan dengan jumlah pemilih di setiap TPS. Apabila jumlah pemilih di setiap TPS lebih dari 400, maka jumlah Pantarlihnya 2 orang. Kerawanan lainnya adalah syarat kesehatan calon Pantarlih yang secara detail diatur dalam SK KPU RI Nomor 38.

Selain itu, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu kabupaten/kota juga mengirimkan surat imbauan pencegahan ke KPU. Surat imbauan tersebut pada pokoknya mengingatkan KPU agar dalam pelaksanaan tahapan ini memedomani tata laksana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketaui, berdasarkan pemetaan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pantarlih yang akan direkrut sebanyak 106. 746 orang. Sedangkan jumlah TPS ditetapkan sebanyak 56.677 yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.563 desa. Pantarlih tersebut setelah dilantik nantinya akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih yang berjumlah 28. 513. 671 orang.

Ning S

The post Sebanyak 8.563 PKD Awasi Melekat Pembentukan Pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut diikuti 246 remaja putra hasil seleksi penerimaan Bintara Polri yang diselenggarakan Polda Jateng beberapa waktu lalu.

Yohannes menyampaikan, pembukaan pendidikan ini merupakan bagian dari kegiatan serupa yang dilaksanakan secara serentak di Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Polair Lemdiklat Polri, dan 4 Sekolah Polisi Negara di Indonesia.

Secara nasional, jumlah peserta yang mengikuti pendidikan sebanyak 8.043 orang yang terdiri dari 7.443 Bintara pria, 600 Bintara wanita dan 1557 Tamtama.

“Selama menjalani proses pendidikan, para remaja diberi berbagai pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknis dan taktis profesi kepolisian dasar sebagai bekal sebelum diangkat dan dilantik menjadi anggota Polri. Para peserta didik juga akan diberikan berbagai pelatihan jasmani agar nantinya memiliki kualitas fisik yang prima serta mental kepribadian yang baik,” ungkapnya.

Yohannes menyebut, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Transformasi negara berkembang menjadi negara maju, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Pendidikan di lingkungan Kepolisian memiliki peran yang sangat penting, dalam mempersiapkan para calon anggota Polri untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang kompleks. Di sini kita tidak hanya membentuk sikap profesionalisme, tetapi juga mengasah sikap kepemimpinan, etika, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, kemajuan teknologi telah merubah lanskap kehidupan masyarakat
menjadi lebih terbuka, tanpa batas dan serba cepat. Pelayanan yang diberikan Polri harus didukung kemampuan dan pemanfaatan penggunaan teknologi. “Kita dituntut harus mampu beradaptasi dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi,” tandas Yohannes.

Kepada para siswa, ia berharap bisa mengikuti proses pendidikan secara sungguh-sungguh. Proses pendidikan di Sekolah Polisi Negara merupakan bagian perjalanan yang akan membentuk karakter mereka sebagai bagian dari Polri di masa depan.

Diharapkan, mereka bersikap responsif dan ikhlas selama pendidikan, sehingga ilmu yang diterima dapat diterima dengan baik dan bermanfaat.

“Kuatkan fisik dan mental, serta tumbuhkan disiplin selama pendidikan. Bangun komunikasi yang konstruktif dan interaktif dengan sesama peserta didik, pengasuh dan seluruh unsur pelaksana pendidikan agar proses pendidikan berjalan solid dan harmonis,” pesannya.

Ning S

The post 246 Remaja Ikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Pembentukan Agen Pegadaian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Pegadaian menggandeng ibu-ibu pengurus TP PKK pada 64 kelurahan di Jakarta Selatan.

Pemimpin PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2, Endang Pertiwi mengatakan, pembentukan 64 agen tersebut sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 dengan Pemkot Jakarta Selatan.

“Tindak lanjut dari kerja sama tersebut, kami bentuk Agen Pegadaian pada 64 kelurahan tepat pada Hari Ibu. Ini sekaligus bentuk pemberdayaan ibu-ibu pengurus PKK,” kata Endang Pertiwi, dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Dengan terbentuknya Agen Pegadaian yang menjadi perpanjangan tangan di berbagai kelurahan di Jakarta Selatan, Pegadaian dapat memperluas jaringan dan lebih mendekatkan diri dengan menghadirkan pelayanan langsung ke masyarakat.

Agen Pegadaian sendiri saat ini sudah berjalan di berbagai daerah. Dengan terbentuknya 64 Agen Pegadaian di Jakarta Selatan, bakal menambah jumlah agen. Dengan begitu, semakin banyak pula masyarakat yang terlayani.

The post PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gandeng Ibu-Ibu PKK Jadi Agen appeared first on SuaraBaru.id.