Uji coba PTM juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan penanganan kedaruratan sesuai prinsip evidence based.

Hal itu disampaikannya saat seminar online yang diselenggarakan oleh BPSDMD Jawa Tengah yang bertema ‘Kesiapan Jawa Tengah Menuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM)’ pada Selasa, 25 Mei 2021.

“Dalam uji coba PTM dilakukan secara selektif, bertahap, terbatas, dan memenuhi protokol kesehatan, serta penanganan kedaruratan sesuai prinsip evidence based,” ujar Hari.

Hal itu dilakukan agar bisa melewati setiap tahapan, hingga pada perluasan adaptasi pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021 dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Seminar yang berlangsung di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Jawa Tengah itu juga dihadiri secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan diikuti 1000 peserta secara online.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida S.H., M.H menyampaikan, Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya, guna memastikan pelayanan publik sektor pendidikan sebagai salah satu hak dasar masyarakat agar dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik.

“Kami berharap Pemerintah Daerah benar-benar siap dalam pelaksanaan PTM dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur dalam pelaksanaan PTM,” kata Farida, Kamis (27/5/2021).

Menurutnya, masyarakat khususya orang tua murid perlu dilibatkan dalam proses penyusunanya, agar implementasi PTM bisa berjalan dengan lancar.

Farida mengatakan, setiap satuan pendidikan harus menyusun SOP PTM berbasis covid-19 dan benar-benar menerapkan prokes yang ada. “Hal ini penting sehingga hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan dapat terlaksana, dan disisi lain kita masih terus berjuang menurunkan angka Covid-19, karena kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan kedaulatan yang utama,” tegasnya.

“Pengawasan Ombudsman dilakukan di daerah untuk melihat kondisi di lapangan guna mengadvokasi hasil temuan di daerah kepada stakeholder utama di tingkat nasional,” terangnya.

Menurut Farida, pelaksanaan pengawasan pelayanan publik sektor pendidikan tahun 2021 di masa pandemi Covid-19 ini terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai 31 Juli 2021, dan bisa diperpanjang bilamana dianggap perlu.

Ning

The post Pembelajaran Tatap Muka, Plt. Kadinas Pendidikan: Uji Coba PTM Selektif dan Terbatas appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pemantauan PTM di masa pandemi covid-19 ini, dia banyak menyoroti masalah yang berkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah rujukan itu. Misalnya sanitasi, kelengkapan air bersih untuk cuci tangan dan beberapa kesiapan prokes lainnya.

Ketika masuk kelas pun, Retno menyempatkan berdialog dengan guru yang mengajar dan para siswa. Dia pun memperhatikan tata cara uji coba PTM itu. ”Bagaimana anak-anak, senang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka?” tanyanya.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri: Melanggar Hukum Jangan Harap Naik Pangkat

Secara spontan para siswa menjawab, sangat gembira bisa mengikuti PTM di sekolah. Pembelajaran secara tatap muka disebutnya lebih efektif. Murid-murid pun mengaku bisa bertanya langsung pada guru, bila mengalami kesulitan materi pelajaran. Selain itu mereka menyebut bisa saling berkenalan dengan teman-temannya.

Kepada para guru, Retno menyarankan agar materi pelajaran yang relatif mudah dilakukan, ketika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sedangkan yang relatif sulit dilakukan pada PTM.

Kunjungan anggota Komisioner KPAI itu diterima Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jateng, Danang Kusumanto, guru dan Komite SMA Negeri 1 Wonosobo.

Kegiatan uji coba PTM di SMA Negeri 1 Wonosobo berlangsung selama dua minggu, mulai Senin-Jumat (5-16/4/2021). Uji Coba PTM diikuti 110 siswa kelas X. Tiap kelas hanya diisi 11 siswa.

Selama dua jam belajar di sekolah, murid maupun guru menerapkan protokol kesehatan relatif ketat. Para siswa yang mengikuti PTM merupakan murid terpilih dengan risiko terendah.

Sudarman-Riyan

The post Komisioner KPAI Pantau Pelaksanaan Uji Coba PTM di SMA Negeri 1 Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

Kebijakan ini tentu saja membuat para siswa bahagia. Pasalnya, setelah setahun lebih mereka tidak bisa belajar di sekolah, kini mereka bisa kembali merasakan pembelajaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

”Alhamdulillah seneng banget. Setelah sekian lama daring, akhirnya bisa masuk ke sekolah. Bisa ketemu teman-teman, ketemu guru secara langsung dan bisa ngrasain duduk di kelas,” kata Keisya Kumala, salah satu siswa SMAN 4 Kota Semarang.

BACA JUGA: Diduga Konsleting Arus Pendek Listrik, Puluhan Toko Ludes Terbakar

Menurutnya, selama pembelajaran daring, dia kerap mengalami kendala. Kendala yang paling sulit adalah memahami pembelajaran dari guru-gurunya.

”Kendalanya jaringan. Kadang-kadang jaringan ngelag dan informasi dari guru ke kami itu putus-putus dan tidak jelas. Akhirnya kami kurang bisa memahami pelajaran. Agak sulit memahaminya kalau daring,” jelasnya.

Kebahagiaan juga dirasakan Najwa, siswi SMAN 1 Ungaran. Setelah lulus dari SMP dan diterima di SMA, baru kali ini dia bisa merasakan belajar di sekolah. Apalagi di hari pertama masuk sekolah, dia langsung dikunjungi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Ganjar Ingatkan SOP Uji Coba PTM yang Disepakati Harus Diterapkan

”Seneng sekali bisa sekolah, karena udah lama nggak masuk sekolah. Apalagi tadi didatangi Pak Ganjar, bangga banget rasanya. Sejak lulus dari SMP dan diterima di sini, baru pertama masuk. Jadi bisa ketemu teman-teman baru,” ungkapnya.

Sama dengan siswa lain, kendala sekolah daring memang cukup menyulitkan. Materi yang disampaikan guru seringkali tidak dipahami dengan baik, dan siswa sulit mencari penjelasan.

”Kalau di sekolah seperti ini lebih mudeng. Kalau ada yang susah, bisa ditanyakan langsung sama gurunya,” ucapnya.

BACA JUGA: Pemerintah Akan Selalu Hadir

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sendiri, memang melakukan sidak di dua sekolah saat hari pertama uji coba PTM. Dua sekolah itu adalah SMAN 4 Semarang dan SMAN 1 Ungaran Kabupaten Semarang.

Dari pantauannya itu, Ganjar melihat semua persiapan sudah berjalan baik. Sarana prasarana protokol kesehatan juga sudah disiapkan. SOP juga sudah disiapkan dan sudah berjalan.

Namun Ganjar mengingatkan agar SOP yang disepakati itu benar-benar berjalan di lapangan. Sebab yang paling sulit menurutnya adalah implementasi dari aturan-aturan itu.

Riyan-Sol

The post Usai Bersekolah Lagi, Siswa Siswi Ungkapkan Rasa Bahagia appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan permintaan untuk membuka sekolah sudah datang dari segala arah.

“Keluhan-keluhan sampai ke saya mulai dari pihak guru, orang tua, maupun peserta didik, berharap sekolah segera dibuka. Ini tidak bisa kita abaikan, banyak pihak yang sudah merasakan stres, terisolasi, bahkan angka KDRT meningkat. Saya rasa ini sebuah aspek yang tidak bisa kita sepelekan,” katanya.

Menurut dia, keputusan pembukaan sekolah merupakan sebuah keputusan yang dilematis namun tak terelakkan.

“Sudah hampir 8 bulan kita mengalami pandemi, dan selama waktu tersebut sebagian besar sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, kemampuan setiap sekolah dalam melaksanakan PJJ sangat berbeda-beda. Akibatnya banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar secara efektif,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, aspek kesehatan sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah dalam membuat keputusan ini.

“Masyarakat sekarang sudah mulai terbiasa menjalankan protokol kesehatan. Tinggal bagaimana menerapkan hal itu dengan disiplin di dunia pendidikan. Koordinasi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan, dan yang melanggar harus ada sanksi tegas,” jelas wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini.

Terakhir, ia berharap orang tua dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ini.

“Saya rasa semua orang tua ingin putra-putrinya aman dan sehat. Mari sama-sama pantau keberjalanan kegiatan belajar di sekolah ini. Dari Kemendikbud dan dinas-dinas Pendidikan saya harap bisa membangun strategi untuk meningkatkan keaktifan komite orang tua di setiap sekolah,” pesan Hetifah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemeterian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, pemenuhan daftar periksa merupakan syarat mutlak pembukaan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

“Di dashboard daftar periksa, dari 532.000 satuan pendidikan, baru 42,48 persen yang mengisi, sedangkan 57,52 persen sisanya belum merespon. Para bupati, wali kota, dan gubernur agar mendorong satuan pendidikan di daerahnya untuk meng-update kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing,” jelasnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, mulai tahun Januari 2021, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembukaan sekolah tanpa mengacu pada zona risiko.

“Daerah yang paling mengetahui kondisi dan keadaan masing-masing. Selain izin dari pemda, pembukaan sekolah juga harus dengan izin kepala sekolah dan orang tua melalui komite sekolah. Sekolah dibolehkan buka, tapi tidak diwajibkan,” paparnya.

Nadiem menambahkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Antara lain kondisi kelas yang memungkinkan jaga jarak minimal 1,5 meter, dan pemberlakuan sistem shifting dengan maksimal peserta didik 50 persen dari kapasitas,” jelas Nadiem.

Claudia SB

The post Mendikbud Diminta Buka Belajar Tatap Muka pada Januari 2021 appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami targetkan September siswa jenjang SMP mulai masuk ikuti pembelajaran tatap muka, tetapi harus memenuhi persyaratan dan ada izin dari Satgas covid-19 Boyolali, ” kata Kepala Disdikbud Kabupaten Boyolali, Darmanto. Rabu (26/8/2020).

Darmanto menambahkan, pihaknya masih menunggu kesiapan protokol kesehatan dan zona lokasi sekolah, sehingga belum dapat menentukan kapan tanggal tepatnya.

BACA JUGA: Purbalingga Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Ia menjelaskatim Disdikbud hingga sekarang masih melakukan verifikasi ke lapangan, karena setiap sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka harus memenuhi beberapa syarat.

“Empat syarat mutlak yang harus dipenuhi sekolah sebelum mulai kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Antara lain sekolah masuk zona kuning/hijau, ada izin dari orang tua siswa, sarana prasarana sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan, dan ada izin Disdikbud,” jelasnya.

Menurut dia, sekolah harus siap dengan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, seperti toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, air yang mengalir, masker, dan jaga jarak.

Dia mengatakan setelah kegiatan pembelajaran secara tatap muka di tingkat SMP berjalan dengan lancar, dua bulan kemudian baru untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK) serta pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Pembelajaran tatap muka untuk jenjang pendidikan tingkat SD, TK, dan PAUD rencananya dibuka pada November mendatang, sambil memantau perkembangan pandemi covid-19,” tambahnya.

Ada sebanyak 703 PAUD, 592 SD, dan lebih dari 100 SMP di Boyolali baik negeri maupun swasta yang tidak seluruhnya dapat langsung menerapkan pembelajaran secara tatap muka. Hanya sekolah di zona hijau dan kuning yang dapat menerapkan pembelajaran tatap muka.

“Sekolah di zona tinggi penyebaran covid-19 belum memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Kebijakan sekolah adaptasi kebiasaan baru akan berbeda-beda, karena melihat kondisi sekolah tempat masing-masing,” terangnya.

Sekolah yang bakal menerapkan pembelajaran tatap muka, harus mendapatkan izin dari Satgas covid-19 Kabupaten Boyolali. Satgas akan menentukan apakah lokasi sekolah tersebut memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka atau tidak.

Ant/Naf

The post Disdikbud Boyolali Rencanakan Pembelajaran Tatap Muka September appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Disdikbud Jateng), Padmaningrum, pada acara webinar Tarik Ulur Pembelajaran Jarak Jauh yang diselenggarakan Selasa (25/8/2020) siang.

“Kami telah menetapkan beberapa zona terkait pendidikan. Strateginya adalah daerah zona hijau yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka lebih dulu. Kami memilih Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Kota Tegal,” kata Padmaningrum.

Walau begitu, rencana tersebut terganjal persoalan karena tiba-tiba terdapat kasus positif Covid-19 di Brebes dan Tegal ketika cara belajar secara tatap muka diterapkan di PAUD, SD, dan SMP tanpa izin Gubernur Jateng.

“Karena itulah kami dalam membuka sekolah tidak sembarangan. Rencana itu kemudian kami evaluasi ulang. Bersama Tim Gugus Tugas kami melakukan penjaringan kabupaten/kota dan rapat hingga tiga kali. Kami membuat film sistem pendidikan seperti apa yang akan dilakukan nanti,” tuturnya.

Sistem belajar tatap muka baru akan diujicobakan bila keadaan betul-betul dipandang aman. Dalam penerapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini maka hanya berlangsung sekitar 3 – 4 jam. Gerbang masuk sekolah dan keluar sekolah juga berbeda, bahkan harus dipastikan saat siswa berangkat, selama di sekolah, hingga pulang tetap aman dari potensi terpapar Covid-19.

“Mereka juga tidak boleh jajan di sekolah. Harus membawa bekal sendiri,” katanya.

Di sisi lain, dengan banyaknya keluhan terkait daya kreativitas guru yang terbatas saat Pembelajaran Jarak Jauh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas terhadap 4.000 lebih guru SMA dan SMK di Jateng terkait pembelajaran jarak jauh menggunakan metode DOLMEN yang didukung oleh Microsoft,” kata Padmaningrum.

Selain itu guru-guru pengajar juga diwajibkan untuk membuat inovasi metode pengajaran jarak jauh dalam keadaan tanpa internet. Di antaranya dengan menjadikan TV maupun bahan ajar lain di sekitar anak-anak sebagai materi pembelajaran.

“Target capaian kurikulum juga akan kami kurangi jauh dalam metode PJJ ini, karena yang kami tekankan saat ini adalah konsep belajar menyenangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Supriono Subakir selaku Konsultan Pendidikan Inklusif dan Penanganan Anak Tidak Sekolah UNICEF Jawa Bali; mengakui bahwa anak-anak dalam sehari mampu  belajar 3 – 4 jam sudah luar biasa.

“Oleh sebab itu bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu yang diperlukan. Orangtua di rumah sekarang baru sadar bagaimana sulitnya mengajar satu anak di rumah. Mereka baru sadar betapa beratnya tugas guru yang mengajar lebih dari 30 anak dalam satu kelas,” kata Supriono.

Pendidikan Keluarga

Narasumber lain, Warsito Ellwein dari Lembaga Gerak Permberdayaan berpendapat bahwa pandemi memaksa anak-anak harus tinggal di rumah, termasuk orangtua sehingga menciptakan situasi yang baru.

“Selama ini orangtua mengandalkan pendidikan anak di sekolah. Pendidikan lainnya sambil jalan. Kini pendidikan harus berpikir seperti Ki Hajar Dewantara.Pendidikan bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat dan di keluarga,” katanya.

Menurut Warsito, jika pembelajaran di sekolah meningkatkan kompetensiak ademik; maka pendidikan nonformal dan informal akan meningkatkan kompetensi sosial. Dimana jika kompetisi sosialnya rendah, maka ia akan tumbuh sebagai manusia yang tidak bisa memanusiakan orang lain.

Oleh sebab itulah kegiatan sehari-hari di rumah bisa jadi media pendidikan. Mulai dari tidur, mandi, makan. Diajarkan hak dan kewajiban, tata-tertib rumah, menentukan waktu bebas, dan sebagainya.

“Akan tercipta komunikasi dua arah antara orangtua dan anak. Memberikan penjelasan apa adanya, memberi teladan, menyepakati kegiatan dan tata-tertib, menginternalisasikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Mengajari sambil bermain akan lebih menarik, misalnya dalam hal penerapan protokol kesehatan menangkal penyebaran Covid-19 dengan cara cuci tangan,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Jawa, Armunanto mengatakan bahwa seluruh negara di dunia saat ini terbilang tidak siap menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, negara besar seperti Amerika Serikat pun kalang-kabut mengatasi pandemi.

Covid-19 telah melanda 482 kabupaten/kota dari 514 kabupaten kota yang tersebear di  34 provinsi di Indonesia. Bahkan Covid-19 telah menjangkiti tenaga medis di Jawa Timur mencapai 30 persen dari tenaga medis yang ada di provinsi itu.

“Semua sektor lumpuh, termasuk pendidikan. Pemerintah telah berupaya menanggulangi kelumpuhan di bidang pendidikan dengan merekrut dan melatih relawan. Pemerintah juga melakukan komunikasi dan memberi informasi, guru berbagi, dan memutuskan program belajar di rumah,” katanya.

The post Tiga Lokasi ini jadi Ujicoba Pembelajaran Tatap Muka di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.