Hal itu disampaikan Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio dalam ungkap kasus penggelapan dan pemalsuan surat kendaraan di lobi Ditreskrimum Polda Jateng, Senin (22/12/2025).

Dwi menyebut, kasus ini berawal pada 2 Desember 2025, dimana para tersangka menyewa sebuah mobil Toyota Innova dari rental di Kabupaten Pemalang. “Modus yang digunakan para tersangka adalah menggunakan KTP dan identitas palsu. Setelah kendaraan dikuasai, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur (Mojokerto) yang selanjutnya akan dijual ke Kalimantan Selatan,” ungkap Dwi.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka RDK berperan sebagai penyandang dana sekaligus sebagai dalang kejahatan,” katanya.

Menurut Dwi, RDK dalam mencari target rental kendaraan melalui media sosial. RDK juga yang memimpin persiapan dalam aksi penggelapan tersebut.

“Tersangka KA, berperan mencari pembuat identitas palsu (KTP dan SIM palsu), serta menyediakan sepeda motor tanpa surat sebagai jaminan. Kemudian AS memiliki peran mencari pembeli dan mengawal kendaraan hingga Mojokerto,” jelas Dwi.

“Untuk tersangka HA berperan sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan di lokasi rental, dan tersangka BGS menjadi sopir pengganti yang membawa mobil ke Jawa Timur. Mereka menerima keuntungan dari hasil kejahatannya,” imbuh Dwi.

Sementara tersangka lainnya, DA berperan mengoordinasikan pembuatan identitas palsu bersama W yang bertugas membuat KTP palsu. Selanjutnya tersangka UR  memiliki peran membawa kendaraan dari Surabaya untuk diseberangkan ke Kalimantan Selatan.

Dwi mengatakan, saat ini, polisi tengah memburu satu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

The post Polda Jateng Ungkap Kasus Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen, Amankan 8 Tersangka appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, pihak-pihak yang seharusnya menjadi penengah untuk menyelesaikan persoalan dualisme ini seperti KONI Pusat justru ikut memperkeruh masalah.

“Ya jujur saja KONI Pusat punya andil besar dalam adanya polemik berkepanjangan di PTMSI. Buktinya KONI melabrak aturan dengan tidak mengindahkan keputusan PTUN yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang memenangkan PP.PTMSI sebagai organisasi tenis meja Indonesia yang sah,”kata mantan Wakapolri itu di Sekretariat PP PTMSI Lantai 11 FX Mall Senayan Jakarta, Jumat (9/9/2022) malam.

Sebelum menggelar jumpa pers resmi dengan media itu, Oegroseno bersama timnya pada petang harinya menyambangi Polda Metro Jaya guna melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI.

Selain itu, Oegroseno menyikapi pemberitaan yang dimuat oleh beberapa media online atas pernyataan Peter Layardi (Ketua Umum PB PTMSI) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Tergugat (Komjen Pol. (Pur) Drs. Oegroseno, S.H) tidak boleh menyebut sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia karena tidak memilik legitimasi”.

Berita tersebut dimuat sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2022 Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Menanggapi pernyataan dalam berita di media online tersebut, menurut Oegroseno bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihaknya mempunyai hak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pernyataan banding tersebut telah diterima oleh Kepeniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 164/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST. Jo. Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 1 September 2022.

Dengan adanya upaya hukum banding tersebut, lanjut dia maka perkara Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. menjadi belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau dengan kata lain bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat dibatalkan dan periksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga pernyataan Peter Layardi didalam media online tersebut masih sangat prematur, tergesa-gesa dan belum berdampak hukum apapun bagi semua pihak termasuk bagi PP.PTMSI.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini pihak PP PTMSI sedang melaporkan yang bersangkutan ke Polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar kepada persidangan / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses pembuktian perkara Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. berupa rekayasa pembuatan surat pencabutan permohonan perkara di BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia) dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun mundur yaitu dibuat seolah-oleh pada tahun 2018 diberi materai Rp 6.000 karena tahun itu masih menggunakan materai senilai tersebut padahal dibuatnya baru pada tahun 2022. bukti itu diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Pihak yang diminta membuat dan menandatanganainya diberikan kompensasi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh orang yang bersangkutan. Nah orang yang bersangkutan ini lah yang kami laporkan ke Kepolisian. Tadi pagi laporan pengaduan kami telah diterima oleh SPK Polda Metro Jaya,”tambah mantan Kapolda Sumut itu.

“Jadi sekali lagi Saya tegaskan perjalanan masih panjang dan Saya tidak akan pernah mundur sejengkal pun demi tegaknya kebenaran dan keadilan hukum,”demikian Oegroseno.

Muhaimin

The post Oegroseno Balik Laporkan PB PTMSI terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen appeared first on SuaraBaru.id.

Budiman sebelumnya didakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu data otentik, atau membuat surat/dokumen palsu sebagaimana Pasal 263 subsidair 266 KUHP.

Kuasa hukum Budiman Gandi dari Legge Law Office, Satria Winisuddha menyatakan, putusan majelis hakim yang diketuai Retno Damayanti membuktikan tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya terkait pemalsuan dokumen tidak terbukti.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan keterangan dari para saksi menunjukkan bahwa saudara Budiman secara sah dan sesuai dengan undang-undang, terpilih menjadi ketua umum,” kata Satria, di Kantor KSP Intidana, Jumat (12/11/2021).

Ia menyebut, pihaknya menerima hasil putusan perkara yang berlangsung di PN Semarang, Kamis 11 November 2021 tersebut. Vonis itu dinilai sudah sesuai dengan fakta yang muncul selama persidangan.

Satria menyadari, perkara ini memang belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). Karena itu, pihaknya siap jika jaksa penuntut umum dalam perkara ini menempuh upaya hukum lanjutan (kasasi) ke Mahkamah Agung.

“Dari putusan ini sekaligus menegaskan bahwa aset milik KSP Intidana yang dikuasai oleh oknum/pihak tertentu selama enam tahun harus dikembalikan. Itu juga disebutkan dalam amar putusan,” ujarnya.

Ia menambahkan, vonis hakim membuktikan kepengurusan KSP ini telah teruji keabsahannya. Rapat Anggota Koperasi merupakan kekuasaan tertinggi suatu koperasi sesuai UU Perkoperasian dan UKM RI Nomor 25 Tahun 1992 serta AD/ART KSP tersebut.

Satria juga mengungkapkan, KSP Intidana kepengurusan baru telah berhasil melunasi kewajiban skema pembayaran I-III sesuai putusan Homologasi senilai Rp 133 miliar, dan sekarang sedang berjalan skema IV dan V.

“Dengan adanya putusan ini, kami berharap tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan anggota KSP Intidana. Karena justru akan membuang waktu dan tenaga sehingga mengganggu operasional KSP Intidana,” harapnya.

Sementara itu, Budiman Gandi Suparman mengaku lega dengan putusan bebas dari majelis hakim PN Semarang. Dengan begitu, dirinya bisa fokus menjalankan homologasi KSP Intidana dengan para anggota.

“Adanya putusan ini tentu membuat semuanya menjadi jelas dan saya juga lega. Karena saya sudah lima kali dilaporkan, meski laporan sebelum-sebelumnya telah di-SP3 (dihentikan),” katanya.

Ia berharap, ke depannya prinsip “PRESISI” yang digaungkan Kapolri yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, hendaknya menjadi panglima di negera ini. Ia menginginkan, proses penegakan hukum jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.

Hery Priyono

The post Ketua KSP Intidana Divonis Bebas usai Didakwa Pemalsuan Dokumen appeared first on SuaraBaru.id.