Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti ruang layanan oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (19/2/2026).

Kepala BNN Suyudi Ario Seto menegaskan, pembaruan layanan Call Center 184 merupakan wujud nyata transformasi digital yang menjadi prioritas strategis BNN dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat akselerasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus memastikan kehadiran negara yang lebih responsif, cepat, dan solutif bagi masyarakat.

Melalui layanan Call Center 184, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta melaporkan dugaan tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, layanan ini juga menjadi sarana konsultasi rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait mekanisme, prosedur, maupun akses layanan rehabilitasi secara cepat, aman, dan terpercaya.

Beroperasi penuh selama 7 x 24 jam, layanan Call Center 184 menjadi simbol komitmen dan kesiapsiagaan BNN dalam memberikan pelayanan tanpa henti, sebagai wujud nyata bahwa negara tidak pernah “tidur” dalam melayani dan melindungi rakyatnya. Kepala BNN RI memastikan bahwa setiap data dan informasi yang masuk melalui layanan ini akan diperlakukan sebagai aset berharga yang dianalisis serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Suyudi Ario Seto berharap, pembaruan layanan Call Center 184 yang diresmikan mampu menjadi katalisator bagi penguatan koordinasi lintas sektoral, baik di lingkungan internal BNN maupun dengan aparat penegak hukum lainnya.

Sistem yang dibangun dalam layanan Call Center 184 tersebut juga diharapkan mampu berfungsi sebagai dashboard informasi yang komprehensif, sehingga dapat membantu pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data, akurat, dan tepat sasaran.

Ning S

The post BNN Luncurkan Layanan Call Center 184, Siap Terima Laporan dan Pengaduan appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Rektor Universitas Harkat Negeri, para akademisi, kepala sekolah, guru, serta mahasiswa.

Dalam sambutannya, Wawalkot Tegal menyampaikan bahwa peluncuran program “Sinar Pelajar” merupakan langkah konkret untuk memperkuat pembelajaran yang mendalam, adil, dan relevan dengan tantangan zaman.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus berkolaborasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan secara terintegrasi,” ujar Tazkiyyatul.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan—termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat—dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, menyenangkan, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Menurutnya, pembelajaran mendalam bukan sekadar penguasaan materi, tetapi juga kemampuan mengaitkan ilmu dengan konteks nyata serta nilai-nilai kemanusiaan.

“Melalui Sinar Pelajar, kita ingin membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kreativitas, dan kepedulian sosial yang tinggi,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam mendukung transformasi pendidikan melalui berbagai program, seperti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang transparan, pembangunan unit sekolah baru, serta kemitraan dalam penyediaan beasiswa bagi siswa yang membutuhkan.

Ia juga mengajak seluruh elemen pendidikan untuk menjadikan pembelajaran mendalam sebagai gerakan bersama, bukan sekadar program sektoral. “Komunikasi yang humanis dan kepemimpinan kolaboratif harus menjadi semangat dalam mendorong transformasi pendidikan di semua lapisan. Sinar Pelajar adalah simbol harapan baru bagi pendidikan di wilayah kita. Semoga cahayanya menyinari setiap ruang belajar dan menyentuh setiap hati peserta didik,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyambut baik peluncuran program ini. Ia menyebut “Sinar Pelajar” sebagai inisiatif penting untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi.

“Kami sangat antusias bisa berkontribusi dalam program ini. Setelah peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan,” ujar Sudirman.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajak berbagai kampus di sekitar Tegal untuk bersama-sama membangun pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia secara menyeluruh. Universitas Harkat Negeri juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan internasional, termasuk Harvard, Tokyo University, dan Oxford University, yang kini menjadi mitra sekaligus penasihat internasional universitas tersebut. Sudirman berharap, melalui kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, kualitas pendidikan di Tegal dan Jawa Tengah dapat terus meningkat dan bersaing di tingkat global.

Nur Muktiadi

The post Perkuat Pembelajaran, Pemkot Tegal Luncurkan Program “Sinar Pelajar” appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan Jakarta yang aman, bersih, sehat, dan tangguh dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” merupakan inisiatif strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, dan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk melindungi masyarakat DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya bangsa dari bahaya narkoba.

Program kolaborasi ini memiliki tiga fokus utama. Pertama, penguatan ketahanan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai pelopor pencegahan.

Kedua, kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program edukasi, deteksi dini, serta intervensi berbasis masyarakat.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk memperluas jangkauan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahaya narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto menegaskan, narkoba merupakan ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen subversif yang secara sistematis dapat melemahkan ketahanan bangsa dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus dilakukan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkelanjutan.

“Dari panggung Apel Kebangsaan ini, mari Kita tabuh lebih keras genderang perang melawan narkoba,” tegasnya.

Kepala BNN juga mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk mewujudkan tiga hal penting. Pertama, menjadikan lingkungan sebagai zona bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kedua, menjadikan keluarga sebagai benteng pertama dalam melawan penyalahgunaan narkoba, dan ketiga, menumbuhkan semangat kebangsaan dan gotong royong sebagai senjata moral dalam menjaga masa depan bangsa dari ancaman narkotika.

BNN berharap program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” mampu menjadi gerakan moral, sosial, dan kebangsaan yang menjadi model kolaborasi nasional dalam membangun desa/kota yang bersih tanpa narkoba.

Program ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di tingkat daerah, untuk mewujudkan Indonesia Bersinar, bersih tanpa narkoba.

Ning S

The post Peluncuran program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” untuk Indonesia Bersinar appeared first on SuaraBaru.id.

Sebuah inovasi strategis yang bertujuan memperkuat sistem pengelolaan arsip dan dokumen kelembagaan dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi kerja pengawasan pemilu. Program ini lahir dari ide inovatif Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Tri Adiyanto Baay.

Hingga kini, program Tata Arsip telah menghimpun sebanyak 8.782 dokumen digital hasil pengawasan Pemilu 2024 dari 14 Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, nantinya secara bertahap seluruh dokumen hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari 35 Bawaslu kabupaten/kota akan dihimpun dalam program ini.

Program ini, kata Tri Adiyanto, lahir dari kesadaran akan pentingnya tata kelola arsip yang modern, cepat, dan tertata. Menurutnya Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen administratif, melainkan aset penting yang merekam perjalanan demokrasi, sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban publik.

Program ini meliputi digitalisasi arsip fisik hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024, penerapan sistem pengelolaan arsip elektronik, penguatan kapasitas SDM, serta kerja sama dengan lembaga kearsipan di Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menganggap bahwa arsip bukan hanya sekadar kumpulan dokumen administrasi, melainkan aset berharga dan bukti autentik perjalanan lembaga yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, rujukan sejarah, hingga bentuk pertanggungjawaban atas keterbukaan informasi publik.

Di sisi lain program Tata Arsip ini bertujuan untuk mendukung tugas-tugas pelayanan informasi publik yang selama ini telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengklasifikasian, keseluruhan arsip digital yang bersifat terbuka untuk publik akan dimasukan ke dalam Daftar Informasi Publik, informasi ini akan sangat berguna disaat masyarakat mengajukan permohonan informasi publik ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 188 permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, permohonan informasi tersebut didominasi oleh kalangan mahasiswa maupun media yang meminta data hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut menunjukan bahwa arsip merupakan aset yang berharga tidak hanya bagi Bawaslu tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dikatakan, apabila Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak segera melakukan transformasi tata kelola arsip digital, akan ada banyak dokumen fisik yang berisi data-data penting hasil pengawasan pemilu dan pemilihan yang berpotensi rusak atau hilang karena tidak terkelolanya arsip dengan baik, sehingga akan menyebabkan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan mudah, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dengan diluncurkannya program Tata Arsip ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap pengelolaan arsip dapat menjadi lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan prinsip good governance. Sehingga transformasi tata kelola arsip digital ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, tetapi juga menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan transparansi lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung lahirnya program ini, termasuk jajaran sekretariat, Bawaslu kabupaten/kota, serta mitra kerja terkait yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Harapannya program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola arsip, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menegaskan, peluncuran ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang membangun kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ke depan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi di bidang kearsipan, termasuk integrasi dengan sistem nasional dan pengembangan pusat arsip digital yang lebih luas.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus melakukan inovasi di bidang kearsipan, termasuk integrasi dengan sistem nasional dan pengembangan pusat arsip digital yang lebih luas. Bagi siapapun yang membutuhkan data dan informasi pengawasan pemilu dan pemilihan maka bisa menyampaikan permohonan ke Bawaslu Jawa Tengah. “Bawaslu selalu terbuka dan memberikan pelayanan informasi secara maksimal,” imbuhnya,

Ning S

The post Bawaslu Jateng Luncurkan Transformasi Tata Kelola Arsip Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya, mengatakan, yakin akan kendaraan tersebut mampu mencuri hati masyarakat. Hal itu lantaran, entitas kendaraan asal China tersebut menawarkan desain yang menarik hingga fitur-fitur modern. Ditambah penawaran harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas dari kendaraan tersebut.

“Kami sangat antusias membawa BAIC X55 II langsung ke hadapan konsumen di Jawa Tengah, khususnya Semarang,” ucapnya.

General Manager Operasional BAIC Semarang dari Dealer Inti Mobil Group, Nur Exsan, mengatakan, dia optimistis BAIC X55 II akan diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Semarang khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya.

“Selama pameran di sini, kami yakin bisa mencapai target penjualan 10 unit BAIC X55 II dan 5 unit BAIC BJ40,” katanya.

BAIC X55 II dijual dengan dua pilihan varian yaitu Lite, dan Prime. Untuk varian Prime menawarkan fitur lebih lengkap dari versi sebelumnya namun dengan harga lebih rendah. Sedangkan varian Lite hadir dengan fitur lebih sederhana dan harga lebih ekonomis daripada Prime.

Untuk harga yang ditawarkan, BAIC X55-II Prime dibanderol Rp449 juta OTR Semarang. Kemudian BAIC X55-II Lite seharga Rp399 juta OTR Semarang. Angka itu bisa berubah dalam perkembangannya.

Kehadiran BAIC X55 II di Semarang, disebut langkah strategis untuk memperkuat kehadirannya di pasar otomotif Jawa Tengah yang dinamis. Dengan desain futuristik, teknologi canggih, dan performa yang tangguh, BAIC X55-II optimitis akan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kendaraan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.

Kendaraan tersebut ,enawarkan pilihan warna, black-on-black (hitam) dan warna white-on-black (putih) di varian LITE. Pada varian Prime ada warna hitam dan putih, serta pilihan lain seperti red, yellow, platinum grey, crystal grey & white. Total varian warna untuk BAIC X55 II LITE yakni dua warna, dan BAIC X55 PRIME dengan enam warna.

BAIC X55 II menggunakan dapur pacu yang sama untuk kedua model,  yang disebut dengan “Magic-Core Engine”, dengan mesin bensin 1.500cc Turbo, menghasilkan tenaga 185 Hp dengan torsi puncak 305 Nm. Ini disebut merupakan torsi yang terbesar di kelasnya, bahkan jika dibandingkan dengan kendaraan sejenis di kelas 1.600cc lainnya.

Mesin ini dipadukan dengan transmisi canggih 7 percepatan Dual-Clutch (7-DCT) yang sangat sigap namun tetap nyaman dengan perpindahan gigi yang disebut halus. (DA)

The post 2 Tipe Mobil BAIC X55 II Siap Dipesan, Berapa Harga OTR Semarang? appeared first on SuaraBaru.id.

General Manager Samudra Inti Jaya Perkasa, Nur Exsan, mengatakan, harga kendaraan super hybrid tersebut cukup bersaing di bawah harga mobil hybrid merek lain yang ada di Indonesia.

Dari sisi teknologi yang tersemat, dia bilang, penggunaan kombinasi baterai motor listrik dan engine atau mesin bahan bakar minyak (BBM) cukup irit. Katanya, Chery Tiggo 8 CSH mampu menempuh jarak 76 km per liter, karena kombinasi listrik dan BBM.

“Sudah dijajal dari Jakarta-Bali dengan kondisi baterai penuh 100 persen dan BBM 60 liter. Mampu menempuh 1.180 km dalam sekali jalan, tanpa melakukan pengisian ulang,” ucapnya.

Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, mengatakan, kehadiran Cherry Tiggo 8 CSH di Kota Semarang merupakan bagian dari ekspansi strategis perusahaan, menyusul kesuksesan peluncuran pertamanya di Indonesia pada 15 Mei 2025.

Hal itu, dibuktikan juga dengan penerimaan yang baik dari masyarakat dengan mencatatkan lebih dari 500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Menjawab sambutan positif dari masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya, Chery Tiggo 8 CSH menawarkan harga spesial Rp509 juta (OTR Semarang) untuk 1.000 konsumen pertama. Setelah kuota tersebut terpenuhi, harga akan disesuaikan ke harga normal sebesar Rp529 juta.

“Semarang memiliki karakteristik yang sangat strategis—baik secara geografis maupun dalam potensi pertumbuhan pasar otomotifnya. Kami percaya bahwa Chery Tiggo 8 CSH adalah solusi mobilitas yang ideal bagi masyarakat yang menginginkan kendaraan berteknologi tinggi, efisien, dan nyaman,” katanya.

Dia berharap teknologi Chery Super Hybrid dapat diterima dengan baik di kota pelabuhan tersebut. Utamanya untuk menjadi pilihan kendaraan yang efisien serta hemat energi dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Teknologi

Chery Tiggo 8 CSH mengusung teknologi Chery Super Hybrid (CSH) generasi kelima, yang mengintegrasikan Dedicated Hybrid Engine (DHE) 1.5L turbo ACTECO dengan tenaga 143 PS dan torsi 215 Nm, motor listrik berkekuatan 204 PS dengan torsi 310 Nm, serta Dedicated Hybrid Transmission (DHT) dan Dedicated Hybrid Battery (DHB).

Kombinasi ini menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih dari 76 km/liter (SOC battery 100% – 25%) berdasarkan standar NEDC, efisiensi termal mesin hingga 44,5%, dan efisiensi mekanikal transmisi 98,5%.

Mobil itu menawarkan performa akselerasi 0–100 km/jam dalam waktu 8,5 detik, serta teknologi transmisi 1DHT Super Electric Hybrid yang memberikan perpindahan daya halus tanpa hentakan. Teknologi ini menjadi solusi ideal bagi konsumen yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa keterbatasan infrastruktur pengisian daya yang umum pada kendaraan listrik murni.

Dalam aspek keselamatan, mobil ini dilengkapi 14 fitur Advanced Driving Assistance Systems (ADAS), seperti Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning, dan Autonomous Emergency Braking. Sistem perlindungan penumpang ditingkatkan dengan 10 airbag dan kamera 540° Panoramic View yang menghilangkan blind spot secara menyeluruh.

Interiornya dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara premium, melalui layar sentuh 15,6 inci beresolusi tinggi, sistem audio Sony dengan 12 speaker, Electric Sunroof, serta fitur ‘Queen Seat’ dengan fungsi pijat dan ventilasi untuk penumpang depan. Fitur cerdas lainnya termasuk Nap Mode, Vehicle-to-Load (V2L) External Power Supply, dan sistem voice command yang semakin menambah kenyamanan dan nilai fungsionalitas SUV ini.

Chery Tiggo 8 CSH juga dibekali baterai Lithium Iron Phosphate (Li-Po) yang telah memiliki sertifikasi IP68 Waterproof, serta tahan terhadap suhu ekstrem dari -35°C hingga 60°C. Dalam mode EV penuh, mobil ini mampu menjangkau hingga 90 km.

Dukungan pengisian cepat dari 30% ke 80% hanya membutuhkan 20 menit melalui port CCS2. Ketika daya baterai mulai menipis selama perjalanan, mesin secara otomatis beroperasi untuk mengisi daya. Dengan kondisi tangki bahan bakar dan baterai penuh, Tiggo 8 CSH dapat menempuh jarak hingga 1.300 km.

Layanan Purna Jual

Sebagai bentuk komitmen terhadap kenyamanan dan ketenangan konsumen, setiap pembelian Chery Tiggo 8 CSH disertai dengan program after sales komprehensif yang mencakup garansi mesin hingga 1 juta km atau 10 tahun, garansi baterai selama 10 tahun atau 200 ribu km, serta garansi kendaraan selama 6 tahun atau 150.000 km.

Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan bebas biaya jasa dan suku cadang selama 4 tahun atau 60.000 km. Seluruh pemilik kendaraan juga didukung exclusive 3 tahun layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) 24 jam yang siaga serta didukung jaringan dealer 3S (Sales, Service, Spare Parts), memastikan kenyamanan berkendara dalam berbagai kondisi. (DA)

The post Chery Tiggo 8 CSH Mengaspal di Semarang, Seberapa Irit Mobil Super Hybrid Ini? appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir mengikuti secara virtual Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jateng dari ruang rapat Bima, Selasa (25/2/2025).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Diselenggarakan secara hibrid di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, serta melalui video conference yang dihadiri jajaran pejabat tinggi negara dan mitra internasional.

Acara diawali dengan penyampaian Laporan Panitia Penyelenggara oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Hadir dalam kesempatan ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya sinergi dalam penguatan sistem hukum nasional.

Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam mendukung tata kelola regulasi yang lebih baik. Buku Tanya Jawab yang diluncurkan merupakan edisi kedua setelah sebelumnya diterbitkan pada tahun 2019 dan 2022. Buku ini dirancang sebagai referensi utama bagi para pemangku kepentingan dalam memahami proses pembentukan regulasi yang lebih baik, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Ditjen PP berharap bahwa buku ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Selain itu, dalam mendukung transformasi digital, Ditjen PP juga memperkenalkan aplikasi e-harmonisasi peraturan perundang-undangan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses harmonisasi regulasi, memastikan sinkronisasi aturan di berbagai tingkatan pemerintahan, serta mengurangi potensi tumpang-tindih regulasi.

Aplikasi ini akan diterapkan di Tingkat pusat dan daerah guna mempercepat pembentukan regulasi yang lebih selaras dan berdaya guna. Dengan aplikasi ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat lebih transparan dan terintegrasi secara _real-time_.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga menegaskan bahwa dengan adanya teknologi pendukung seperti e-harmonisasi, sistem hukum di Indonesia dapat semakin adaptif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global.

Sebagai wujud kolaborasi dengan berbagai pihak, Ditjen PP juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan mitra strategis. Perjanjian ini mencakup kerja sama dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan Corruption Risk Assessment dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan empat universitas, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Cimahi, Universitas Yarsi Jakarta, dan Universitas Jember. Langkah ini bertujuan untuk penguatan pendidikan dan penelitian serta sinergi antara akademisi dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem regulasi yang lebih baik.

The post Kemenkum Jateng Ikuti Peluncuran Buku Tanya Jawab dan Aplikasi e-Harmonisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan hadirnya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah kepala desa dalam memastikan dana desa dikelola dengan transparan, tepat guna, dan terhindar dari penyalahgunaan.

Dalam acara peluncuran yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 7 Februari 2025, Yandri menyatakan bahwa aplikasi ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan dana desa.

Aplikasi ‘Jaga Desa’ merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Desa dan Kejaksaan yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat desa.

“Dengan aplikasi ini, tidak ada lagi alasan bagi kepala desa untuk menemui kendala besar dalam pengelolaan dana desa. Kolaborasi ini memungkinkan kepala desa untuk lebih mudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan jika ada potensi penyimpangan atau masalah dalam penggunaan dana desa. Ini adalah langkah preventif yang penting untuk memastikan dana desa tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti judi online dan foya-foya,” ujar Yandri.

Yandri mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya temuan penyimpangan penggunaan dana desa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ilegal seperti judi online. Ia berharap aplikasi ini dapat mengoptimalkan pengawasan dan memastikan dana desa digunakan secara benar untuk kepentingan pembangunan.

Peluncuran aplikasi ini dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto, serta Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel) Freedy D Simanjuntak.

Dalam kesempatan yang sama, Jamintel Reda Manthovani menngatakan, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa. Reda mencatat, hingga saat ini terdapat lebih dari 275 kasus hukum yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa terkait penyalahgunaan dana desa.

“Dengan aplikasi ini diharapkan tingkat kriminalitas yang melibatkan dana desa dapat berkurang. Seringkali masalah ini muncul karena ketidaktahuan atau kelalaian, namun tidak sedikit yang disebabkan oleh kesengajaan. Melalui aplikasi ini, kami mengajak kepala desa untuk lebih aktif mengisi data, dan para pendamping desa pun harus memantau dan memastikan penggunaan dana desa sesuai ketentuan,” terangnya.

Reda juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat mengingat alokasi dana desa tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi Rp71 triliun. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pengawasan menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana desa dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan mendukung keberhasilan pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Kejagung berharap dengan adanya aplikasi ‘Jaga Desa’, pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih transparan dan efisien. Kepala desa dan masyarakat dapat lebih mudah melaporkan potensi penyalahgunaan dana desa, sementara pihak kejaksaan yang terlibat dalam pengawasan akan terus diawasi dengan ketat. Jika ditemukan penyimpangan, laporan dapat disampaikan langsung melalui aplikasi ini.

Dengan aplikasi ini diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih bersih dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa, serta mendukung visi besar pembangunan desa yang berkelanjutan.

Ning S

The post Luncurkan Aplikasi “Jaga Desa”, Kejaksaan Pastikan Pengelolaan Dana Lebih Transparan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr Syarifuddin menyebut, peluncuran ini bertujuan untuk menambah literasi pada anak. “Kami memiliki visi misi menterjemahkan tiga program prioritas, yakni literasi, perlindungan bahasa daerah atau revitalisasi, dan internasionalisasi Bahasa Indonesia,” ungkap Syarifuddin.

Menurutnya, peluncuran ini beriringan dengan program lainnya, yakni program literasi dan penguatan bahasa daerah, yaitu penerjemahan di bawah program prioritas penginternasionalan Bahasa Indonesia.

Peluncuran buku ini adalah tahun ketiga sejak 2022 lalu. Dimana tahun 2022 ada 56 buku, 2023 ada 216 buku dan tahun ini ada 430 buku yang dikurasi. “Dari 430 buku terpilih 100 buku

Dikatakan, ada peningkatan peserta dari 260 peserta tahun lalu, yang mana pada tahun ini ada 430 peserta. Para peserta berasal dari komunitas yang dikirimkan ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dikurasi menjadi 100 buku terpilih yang ditulis oleh 49 penulis.

Peluncuran buku ini memberikan kesempatan bagi para penulis. Hasil dari para penulis yang berisi cerita rakyat menggunakan dua bahasa, Bahasa Jawa sebagai sumbernya dan Indonesia sebagai bahasa sasaran. “Sehingga ini menjadi bahan bacaan literasi,” tuturnya.

“Karena penguatan dari literasi bahasa berasal dari membaca dan menulis. Selain berbicara dan menyimak. Ke depannya dapat menjadi penguatan dalam berpikir ilmiah,” jelasnya.

“Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah membangun budaya literasi. Budaya literasi inilah menjadi pondasi intelektualitas. Dengan sumber daya manusia yang kuat itu adalah literasinya, peluncuran buku inilah menginformasikan produk yang menambah literasi,” terangnya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di Jawa Tengah, seperti Udinus, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, BRIN, dan beberapa komunitas.

“Tujuannya untuk memperkaya dan mempermudah para penutur muda mengucapkan kosa kata dalam Bahasa Jawa. Karena bahasa ibu kita berperan aktif utama dalam penentuan pola berpikir dan berbicara,” katanya.

Syarifuddin menambahkan, sasaran peluncuran buku cerita anak ini menyasar pada usia 6 – 8 tahun. Sedangkan Ensiklopedia Bahasa dan Sastra di Jawa Tengah menyasar masyarakat umum.

Ning S

The post BBPJT Luncurkan 100 Buku Cerita Anak Dwibahasa dan Ensiklopedia Bahasa-Sastra di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Acara bersejarah ini juga menjadi momentum penting dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik di bidang pertanahan di provinsi ini.

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Dengan adanya layanan elektronik ini, diharapkan dapat membuka jalan bagi inovasi-inovasi lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan dihadiri PJ Gubernur Jawa Tengah, jajaran forkopimda dan kantor Badan Pertanahan se Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat elektronik kepada Komisi Yudisial yang diterima oleh Kepala Biro Umum Komisi Yudisial RI, Ir. Supriatna, MMSI dan juga diberikan kepada stakeholder terkait.

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Muhammad Farhan menjelaskan, Penghubung KY Jawa Tengah merupakan salah satu pionir dari perwakilan KY didaerah yang telah memiliki sertifikat elektronik hak pakai atas kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah” ujarnya.

Farhan menjelaskan, layanan elektronik yang diperkenalkan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai prosedur administrasi pertanahan, yang sebelumnya mungkin memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

“Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan proses administrasi seperti pendaftaran tanah, pembaruan status kepemilikan, dan transaksi lainnya dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan transparan, “tambahnya.

“Komisi Yudisial terus berkomitmen mengawal kasus-kasus mafia tanah yang bergulir di pengadilan. Itu sebagai bagian dari tugas KY untuk menjaga marwah hakim dalam menangani perkara hukum agraria, sehingga memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah mereka, ” pungkasnya.

Ning S

The post KY Hadiri Peluncuran Implementasi Layanan Elektronik dan Penyerahan Sertifikat oleh Menteri ATR/BPN appeared first on SuaraBaru.id.