Kegiatan itu diikuti sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL). Hadir dalam acara ini, para Ketua RW, RT, PKK, FKK, LPMK, Karang Taruna, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Toga dan Tomas dari wilayah Kelurahan Padangsari.

Lurah Padangsari, Sri Agustin Wulandari SE, dalam keterangannya memberikan apresiasinya, atas kehadiran para doktor, pakar hukum dari USM, yang berkenan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Padangsari.

BACA JUGA: Mahasiswa Pariwisata USM Gali Potensi Wisata di Kawasan Pecinan Semarang

”Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi saya selaku lurah, juga kepada para peserta PKM. Apalagi yang dibahas masalah orang yang mencari nafkah, yaitu PKL,” kata dia.

Lebih lanjut, Titin -panggilan akrab Sri Agustin Wulandari- mengatakan, narasumber sudah tidak asing lagi bagi warga Padangsari, karena Dr Kukuh selama lima tahun memimpin di wilayah Kecamatan Banyumanik.

Selama dipimpin Kukuh, warga merasakan kepemimpinannya yang mengayomi warga, ringan tangan, sering turun ke bawah siang malam, dan suka menata PKL.

BACA JUGA: Supari Akan Dilantik Jadi Rektor USM Masa Bakti 2025-2029

”Selama jadi Camat, Pak Kukuh beserta keluarga menempati rumah Dinas Camat, sehingga bisa patroli wilayah dengan cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Prodi MH USM, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, menyampaikan salam hangat dari Rektor USM, Dr Supari Priambodo ST MT, untuk warga Kelurahan Padangsari.

PKL menurut Kukuh, tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah bersama masyarakat harus mencari solusi dan membuat regulasi, agar PKL bisa lebih berhasil guna dan berdaya guna.

BACA JUGA: Tim USM Teliti Literasi Kewarganegaraan Digital di SMAN 11 Semarang

PKL sendiri sudah ada sejak 200 tahun yang lalu, sejak Gubernur TS Raffles menyediakan trotoar untuk pejalan kaki selebar kurang lebih 150 centimeter, atau lima kaki. Namun pedagang pribumi justru menggunakan ruang itu, untuk menjajakan barang dagangannya kepada para pejalan kaki.

”Dari pedagang yang jualan di trotoar yang lebarnya lima kaki inilah, muncul istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai sekarang, di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Kukuh yang juga pernah menangani PKL di lima kecamatan menandaskan, ada dampak positif dari PKL. Antara lain, bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah, dapat mengurangi pengangguran, bisa melayani kebutuhan masyarakat bagi golongan menengah ke bawah.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Public Speaking dan Personal Branding

Sedangkan dampak negatif PKL, kebersihan tidak terjaga. PKL setelah berjualan seringkali sampah sisa jualan di buang di saluran atau sungai. Bahkan ada PKL yang membiarkan sampah di lokasi jualan, menimbulkan kemacetan di setiap kota.

”Selain itu juga, keindahan kota terganggu, karena letak PKL tidak beraturan yang menyebabkan keindahan kota berkurang. Serta mempersempit area pedestrian maupun taman,” ungkapnya.

Menurutnya, bila ingin menata PKL, pemerintah harus melakukan sosialisasi rutin tentang regulasi PKL. Perlu juga menyiapkan tempat-tempat khusus, membuat peraturan hukum terkait penataan dan pemberdayaan, dan melakukan penataan PKL secara terprogram.

BACA JUGA: Tim Bola Basket USM Bawa Pulang Dua Piala Liga Mahasiswa 2025

Dia berharap, penataan dan pemberdayaan PKL tidak mematikan usaha PKL, tetapi justru mengangkat derajat PKL, untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus sinergi dengan penataan kota yang anggun, cantik, bersih, hijau, dan romantis penuh estetika.

”Sehingga nantinya akan menjadi daya tarik dan daya tawar bagi pelancong dalam negeri maupun pelancong luar negeri,” jelas Kukuh, yang sering mengunjungi PKL-PKL di luar negeri, khususnya di Singapura dan Australia.

Riyan

The post Tim PKM Dosen Magister Hukum USM Sosialisasi Regulasi PKL appeared first on SuaraBaru.id.

Agenda tersebut membahas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Paramedis Simpang Lima Purwodadi yang dinilai semakin semrawut.

Acara ini dihadiri berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperindag, Dishub, Polres, Bagian Hukum Setda, Kodim, DPUPR, DPMPTSP, serta perwakilan Kecamatan Purwodadi dan Kelurahan Kalongan.

BACA JUGA : Ribuan Warga Tumpah-Ruah Saksikan Kirab Budaya HUT Kemerdekaan RI di Ngawen Blora

Plt Kabid Penegakan Perda Satpol PP Grobogan, Achmad Rifqi Syamsul Huda membuka forum secara resmi. Dalam pembahasan, persoalan utama yang mengemuka adalah maraknya PKL yang menggunakan badan jalan hingga mengurangi area parkir.

Plt Kasatpol PP Grobogan, Ruswandi, menekankan perlunya penataan ulang. Ia menilai kondisi Jalan Paramedis sudah terlalu padat oleh pedagang sehingga merugikan pembeli dan pengguna jalan.

“Kami mendorong adanya tambahan zona hijau di Taman Ir Soekarno agar suasana lebih nyaman untuk pedagang maupun masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Muchamad Fachrudin, menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antarinstansi.

Menurut Fachrudin, pembinaan PKL harus dilakukan berkesinambungan agar tercipta keteraturan dan rasa keadilan.

“Jika semua instansi merasa memiliki tanggung jawab, maka masyarakat, khususnya PKL, juga merasa diperhatikan. Penataan taman pun menjadi bagian penting agar ruang publik lebih tertata,” ungkap Fachrudin.

Ia juga meminta setiap masukan dari PKL maupun pembeli didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik ke depan.

Dari unsur kepolisian, AKP Daryanto, Kasubbagbinops Bagops Polres Grobogan, menyatakan pihaknya siap dilibatkan dalam penertiban. Menurutnya, pengawasan harus konsisten agar warga memahami aturan yang berlaku.

“Zona merah yang masih dipakai PKL sebaiknya dialihkan untuk kegiatan positif. Polres akan mendukung penuh bersama Satpol PP,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari DLH Grobogan. Sodik Riyanto, Pengendali Dampak Ahli Muda di Bidang Tata Lingkungan, menjelaskan bahwa aturan Jalan Paramedis berlaku mulai dari kawasan Disperakim hingga Simpang Lima Purwodadi.

Bahkan, DLH sudah berulangkali mengingatkan para PKL untuk menaati jam berjualan yang telah ditetapkan.

“Taman Kuliner Simpang Lima sebenarnya sudah memiliki 190 lapak. Sayangnya, hingga kini belum dimanfaatkan maksimal dengan alasan lokasi dianggap kurang strategis,” jelas Sodik.

Menurut Sodik, OPD bisa mengadakan beragam kegiatan di kawasan Taman Kuliner untuk menarik pengunjung. Jika ramai, PKL pun terdorong pindah ke tempat tersebut.

Persoalan lain muncul dari sektor transportasi. Dishub Grobogan menyampaikan keluhan terkait bus yang sering mangkal di depan BPBD Grobogan. Meski sudah dipasang rambu, tanda larangan itu hilang hanya dalam beberapa hari.

Selain itu, keberadaan andong di sekitar area parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) juga menimbulkan masalah karena mengganggu arus kendaraan. Dishub menegaskan akan berkoordinasi dengan DLH untuk penataan ulang.

Forum akhirnya menyepakati perlunya tindakan bersama. Penertiban akan difokuskan pada parkir di depan MPP serta relokasi PKL yang melanggar aturan.

BACA JUGA : Jateng Provinsi Terbaik Program Penyediaan Perumahan, Mohammad Saleh Dorong Akselerasi Renovasi RTLH

Untuk hiburan di Taman Kuliner, DLH diharapkan menjalin koordinasi dengan Disporabudpar agar kawasan itu semakin diminati masyarakat.

Satpol PP juga menegaskan siap membantu penataan andong ke lokasi yang sudah ditentukan. Terkait surat peringatan yang dikeluarkan Disperindag, Satpol PP meminta agar setiap SP ditembuskan kepada mereka agar pengawasan lebih efektif.

Dalam pembahasan terakhir, forum menilai perlunya sosialisasi zona berdagang, baik merah, kuning, maupun hijau. Dengan adanya rambu yang jelas, para PKL bisa mengetahui area mana yang diperbolehkan dan mana yang terlarang.

TYA WIDYA

The post Forum Penegakan Perda 2025 Bahas Penataan PKL dan Parkir di Jalan Paramedis Purwodadi appeared first on SuaraBaru.id.

Perdebatan muncul terkait larangan berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun Alun Purwodadi, yang menjadi kawasan zona merah.

Dalam postingan yang diunggahnya, KRY mengajak para pedagang kompak menghadapi penertiban Satpol PP Grobogan, Selasa (12/8/2025).

“Jangan takut… Kalau sampean dagang diusir sama Satpol PP… Sampean itu cari nafkah halal… Ngapain takut.. Takutlah kepada anak istrimu. Ketika kelaparan… mereka menanti rizkimu setiap harinya,” tulis KRY.

BACA JUGA : Raa Cha Suki & BBQ Semarakkan Kuliner Kota Pekalongan

Postingan tersebut menuai ratusan komentar, sebagian mendukung dan sebagian menilai PKL seharusnya diberi izin berjualan di kawasan Alun Alun Purwodadi atau zona merah lainnya.

Menanggapi hal itu, Plt Kabid Penegakan Perda Satpol PP Grobogan, Ahmad Rifqi Syamsul Huda menegaskan, Alun Alun Purwodadi termasuk zona merah yang steril dari PKL.

“Kami tidak melarang mereka berjualan, tapi silakan berjualan di lokasi yang masuk zona hijau, bukan zona merah,” ujarnya.

Rifqi menjelaskan, zona merah adalah area pemerintahan yang dilarang untuk aktivitas PKL, kecuali saat ada kegiatan atau event resmi.

“Kalau ada acara, pedagang boleh berjualan di pinggir jalan asalkan tidak mengganggu lalu lintas,” jelasnya.

BACA JUGA : Lubang Menganga di Jembatan Sulursari 1, Polsek Gabus Minta Pengendara Hati-Hati

Menurut Rifqi, Pemkab Grobogan telah menyiapkan lokasi zona hijau bagi PKL, seperti di sepanjang Jalan A. Yani menuju Pasar Induk Purwodadi.

Penataan PKL yang merata disertai sosialisasi ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan fungsi lingkungan kota.

“Alun Alun Purwodadi ini zona merah dan harus steril dari PKL. Penertiban yang kami lakukan bertujuan menjaga kota tetap tertib dan bersih,” tegasnya.

TYA WIDYA

The post PKL Dilarang Berjualan di Alun Alun Purwodadi, Ini Penjelasan Satpol PP Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Penertiban ini menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan gerobak, yang melanggar aturan dengan mendirikan lapak di jalur terlarang.

Paling banyak, petugas mendapati para pedagang yang kerap mendirikan lapak jualannya di sejumlah titik seperti sisi barat Jalan R Suprapto, kawasan Alun-Alun Purwodadi, Jalan dr Sutomo, hingga Simpang Lima Purwodadi.

BACA JUGA: Wartawan Suarabaru.id Beri Pembekalan Para Kanit Binmas Polres Kebumen

Beberapa di antaranya bahkan meletakkan kursi pelanggan di atas trotoar yang berdampak pada gangguan bagi para pejalan kaki.

“Kami sudah melayangkan teguran secara bertahap kepada para pedagang yang berjualan di zona merah, mulai dari Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP ketiga. Jika tetap membandel, kami tindak tegas,” ujar Plt Penegakan Perda Satpol PP Grobogan, Ahmad Rifqi Syamsul Huda.

Rifqi menyebutkan, penindakan dilakukan setelah upaya persuasif tidak digubris para pedagang. Sejak April 2025, pihaknya telah melakukan lebih dari 50 kali penindakan terhadap pelanggar.

BACA JUGA: PGN Percepat Perluasan GasKita di Sleman Yogyakarta

Bahkan, ada beberapa gerobak, seperti gerobak kopi kekinian yang disita saat razia dan kini masih berada di kantor Satpol PP.

“Kami tidak asal bertindak. Proses dimulai dengan teguran humanis.Tetapi tidak pandang bulu. Nanti, kalau sudah ada yang kena SP3 masih melanggar, ya, gerobaknya kami amankan,” tegas Rifqi.

Rifqi menegaskan, pengecualian hanya berlaku jika ada event resmi. Salah satunya kegiatan Expo Koperasi, yang digelar mulai hari ini.

BACA JUGA: Inovasi Desa Cerdas, Upaya Menggerakkan Sentra Bordir Padurenan

Pihaknya menegaskan,selama kegiatan seperti Expo Koperasi berlangsung di Alun-Alun, pihaknya memberi toleransi kepada pedagang untuk berjualan sementara. Namun, di luar agenda resmi, zona merah tetap harus bebas dari PKL.

“Kami sudah sosialisasi. Kalau nekat berjualan di zona merah, siap-siap ditertibkan,” tegas Rifqi.

Para pedagang mengaku terpaksa kucing-kucingan dengan petugas demi tetap bisa berdagang.

Meski tahu berdagang di zona merah dilarang, namun mereka tetap nekat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA: Kunjungi Nelayan, Bupati Kebumen Beri Motivasi dan Bantuan

“Kalau pas ada Satpol PP kita bereskan dagangan. Kalau tidak ya kita tetap jualan. Ini demi dapur tetap ngebul,” ujar Indra, salah satu pedagang di area Simpang Lima.

Lain halnya dengan seorang pengelola kedai kopi di Jalan R Suprapto mengakui bahwa ia menggelar dagangannya sampai di trotoar.

Hanya saja setelah SP2, ia harus mengajak pembelinya agar tidak duduk di tengah trotoar atau pinggir trotoar.

“Kami sadar berjualan di trotoar itu melanggar. Awalnya kita juga ikut-ikutan (pedagang) yang jualan di kantong parkir, makanya kami ikutan saja, tetapi akhirnya kami juga menyadari bahwa trotoar bukan untuk berjualan,” ujar pengelola kafe yang tidak mau disebutkan namanya ini.

Meski demikian, pedagang tersebut tetap mengikuti arahan Satpol PP dengan memindahkan tempat duduk dari trotoar ke teras kafe, meskipun ruangnya terbatas.

Tya Widya

The post Tanpa Pandang Bulu, Satpol PP Grobogan Terus Berupaya Tertibkan Pedagang Bandel yang Nekat Jualan di Area Zona Merah appeared first on SuaraBaru.id.