Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tingkat kecamatan di Kabupaten Grobogan, Selasa 5 Agustus 2025.

Lomba yang berlangsung di halaman Kantor Setda Grobogan ini diikuti 19 tim Satlinmas dari berbagai kecamatan, termasuk Kecamatan Godong yang berhasil meraih juara pertama.

BACA JUGA : Food & Hospitality Indonesia 2025 Dipadati 41 Ribu Pengunjung dari 48 Negara, Dukung Industri Hotel Berkelanjutan

Sejak pagi, suasana halaman kantor pemerintah daerah dipenuhi semangat para peserta. Derap langkah yang serempak dan komando lantang menggema, menampilkan kedisiplinan dan kekompakan para anggota Satlinmas yang bertugas di desa-desa.

Lomba ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Grobogan melalui Satpol PP untuk memperkuat karakter disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian anggota Satlinmas terhadap masyarakat.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol PP Grobogan, Gunawan, menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang untuk menunjukkan kualitas dan kebersamaan tim di lapangan.

“Melalui lomba ini, kami ingin meningkatkan kapasitas personel Satlinmas sekaligus mempererat solidaritas antaranggota,” ungkap Gunawan.

Gunawan juga menambahkan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan profesional.

Dewan juri menilai berbagai aspek mulai dari gerakan dasar baris-berbaris, kekompakan tim, hingga penguasaan lapangan dan kerapian peserta.

“Penilaian kami lakukan dengan ketat dan objektif agar semua peserta memiliki kesempatan yang adil,” ujarnya.

Hasil akhir mencatat Kecamatan Godong sebagai juara pertama, disusul Kecamatan Purwodadi di posisi kedua, dan Kecamatan Karangrayung menempati peringkat ketiga.

Para pemenang menerima trofi dan uang pembinaan. Juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3 juta.

Gunawan memastikan bahwa lomba PBB Satlinmas ini akan menjadi agenda tahunan resmi Satpol PP Grobogan.

Menurutnya, lomba PBB Satlinmas tersebut dapat menarik antusiasme peserta dan dampaknya terhadap pembinaan kedisiplinan.

BACA JUGA : APBD Perubahan Jateng 2025 Diketok, Mohammad Saleh Dorong Peningkatan Layanan Dasar dan Infrastruktur

“Kami berencana menjadikan kegiatan ini sebagai tradisi tahunan, sekaligus media penguatan kapasitas Satlinmas di semua kecamatan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap melalui kegiatan seperti ini, Satlinmas semakin profesional dan siap menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk saat kondisi darurat.

Sebagai bagian dari Satpol PP, Gunawan juga berharap Satlinmas terus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan desa.

TYA WIDYA

The post Kecamatan Godong Borong Juara Lomba PBB Satlinmas, Satpol PP Grobogan: Akan Jadi Agenda Tahunan appeared first on SuaraBaru.id.

Program tersebut untuk mereka yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB–P2) untuk semua tahun. Program ini akan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2024.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat dalam keterangannya menyebutkan program pemutihan itu sebagai salah satu wujud pelayanan Pemkab Pemalang dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Pemkab akan memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda atas kerterlambatan pembayaran PBB–P2 mulai 1 Juli hingga 30 September 2024,” ujar Mansur di rumah dinasnya.

Untuk itu, pihakya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Pemalang untuk memanfaatkan kesempatan ini, demi untuk mewujudkan Pemalang yang maju, berdaya dan sejahtera dengan membayar PBB di chanel (tempat) yang sudah disediakan baik online maupun offline (langsung).

Sementara itu Kepala Bappenda Pemalang Rosi Kartika Dewi mengungkapkan program ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga masyarakat, maka mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 diberikan stimulus bebas denda PBB P2 untuk semua tahun (masa) pajak.

“Sehingga tunggakan pajak tahun 2023 dan sebelumnya dapat dibayarkan tanpa dikenakan denda,” ungkap Rosi, melalui aplikasi pesan singkatnya, Minggu (30/7/2024).

Sedangkan untuk mendukung suksesnya program tersebut pihaknya telah mengandeng Bank Jateng guna kemudahan dalam pelayanan wajib pajak ini. “Bappenda telah membuka banyak chanel (tempat) pembayaran secara online bekerja sama dengan Bank Jateng,” pungkasnya.

Menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait oknum perangkat desa yang tidak membayarkan setoran PBB P2 ke Rekening Kas Umum Daerah, pihaknya telah menggali informasi bahwa ada pengakuan dari oknum Kaur dan oknum Kadus yang telah menerima setoran PBB P2 dari warga Masyarakat, akan tetapi tidak disetorkan.

“Masa pajak dan jumlah setoran setiap wajib pajak bervariasi, Bappenda akan melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan aplikasi ePBB yang ada pada Bappenda,” imbuhnya.

Nur Muktiadi

The post Ringankan Beban Ekonomi Warga, Pemkab Pemalang Hapus Denda PBB–P2 appeared first on SuaraBaru.id.

Rizky Luthfiah Sahasika mempertahankan tesisnya dengan judul ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 132 ayat (1) Undang undang Narkotika dalam putusan Nomor 546/PID.SUS/2021/PN/SMG’. Selama pembuatan tesis, Rizky dibimbing Dr Kukuh dan Dr Zaenal Arifin.

Dalam paparannya Rizky menjelaskan, narkotika sudah menjadi masalah di semua negara. Sehingga PBB telah menyepakati adanya United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Pshycotropic Substances pada 1988. Karena tindak pidana ini merupakan seriose crime, sehingga perlu penanganan khusus dan pengaturan yang bersifat khusus pula.

BACA JUGA: FH USM Gelar Upacara Dies Natalis Ke-37

Pengaturan narkotika sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Serta beberapa pengaturan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Kapolri.

”Regulasi ini dibuat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara,” katanya.

Menurut Ketua Tim Penguji, Dr Kukuh, penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Narkotika ini, harus ekstra hati-hati bagi aparat penegak hukum. Karena bisa menimbulkan multitafsir, dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

”Rizky Luthfiah Sahasika SH di kalangan kampus ini tidak asing lagi. Karena ayahnya AKBP Untung Kistopo SH MH juga alumnus MH USM. Rizky adalah mahasiswa yang penuh semangat, pantang menyerah, familiar, sehingga bisa lulus tepat waktu, dengan IPK tinggi,” imbuh Kukuh.

Riyan

The post Rizky Berhasil Pertahankan Tesis di Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memacu keberhasilan reintergasi sosial klien eks-napiter, sehingga dapat menekan potensi klien untuk kembali bergabung dalam jaringan yang mengancam ketahanan negara.

Kompleksitas permasalahan reintegrasi sosial yang ada tentunya memerlukan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bapas Kelas I Surakarta menggandeng jajaran organisasi internasional menggelar kegiatan ‘Lokakarya Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga dalam Reintegrasi Sosial Klien Tindak Pidana (TP) Terorisme’, Rabu (11/10/2023).

Diketahui, kegiatan ini atas kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan obat-obatan terlarang dan kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengatakan, banyak tantangan bagi klien Bapas yang merupakan mantan narapidana terorisme untuk bergabung kembali ke masyarakat.

Menurut Tejo, perlu strategi yang disiapkan secara khusus saat mereka nanti hendak kembali ke masyarakat.

“Berbagai tantangan dan persoalan yang kompleks, mulai permasalahan stigmatisasi masyarakat, masalah psikososial, hingga ekonomi. Semua harus dihadapi dalam penanganan eks-napiter,” ujar Tejo.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, pemahaman yang mendalam mengenai teknik rehabilitasi dan reintegrasi sosial eks-napiter menjadi suatu kemampuan yang harus dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Tejo menegaskan, selain dari jajaran Kemenkumham, dibutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum (APH), stakeholder terkait dan masyarakat, agar dapat mereduksi paham keras tersebut.

“Harapannya usai mengikuti kegiatan ini, peserta memahami mengenai akar penyebab terorisme, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi usai pelepasan napiter,” tuturnya.

Peserta juga diharapkan mampu mempelajari strategi rehabilitasi dan reintegrasi berbasis gender, stigma, hingga mendiskusikan keberhasilan dan kegagalan reintegrasi eks-napiter di masyarakat.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapas Surakarta, Susana Tri Agustin, jajaran Ditjen Pemasyarakatan, Densus 88 Anti Teror, BNPT, MUI, Kesbangpol Jateng, Baznas, dan Disdukcapil Surakarta.

Ning S

The post Bapas Surakarta Gelar Lokakarya Penguatan Kerja Sama Reintegrasi Sosial Klien TP Terorisme appeared first on SuaraBaru.id.

BULAN Mei segera berakhir dan kita memasuki bulan Juni.

Bagi kalangan pers dunia, Mei ditandai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia pada 3 Mei, yang tahun ini pelaksanannya diadakan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York City, AS. Sebagaimana biasa, Indonesia juga hadir di event itu, diwakili Dewan Pers, untuk menyimak isu-isu baru dan menyampaikan juga kondisi pers di Tanah Air.

Isu yang tak pernah lekang oleh waktu adalah kemerdekaan pers, yang dimana-mana negara selalu terancam, dengan derajat yang berbeda-beda. Amerika Serikat sendiri yang dulu sekali dikenal sebagai kampiun pers, kini termasuk negara yang menghantam pers, khususnya sejak Donald Trump menjadi presiden. Kubu konservatif tidak ragu mempidanakan pers yang dianggap merugikan mereka. Bahkan di negara bagian Florida, kemerdekaan pers terancam dengan aturan baru yang direstui bakal calon presiden dari Partai Republik, Ron De Santis.

Jangan tanya lagi kondisi pers di RR Cina, di India, di Rusia, atau di Turki, atau tetangga kita Singapura dan Malaysia, yang memang sudah begitu lama menjadi keprihatinaan internasional. Bagaimana dengan di Indonesia? Meskipun ada yang mengatakan banyak potensi ancaman baik dari aturan, penegak hukum, kelompok berduit, kelompok berkuasa ormas ataupun parpol, pers di negeri kita masih berjaya. Beruntunglah kita masih punya Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, dengan berbagai turunannya berupa Peraturan Dewan Pers dst, karena pers masih bisa melakukan banyak hal untuk menyuarakan kepentingan publik.

Masalah saat ini bukan lagi ancaman, tetapi lebih pada rayuan finansial dan kekuasaan. Kian banyak media dan pekerja media yang tidak tahan pada godaan, khususnya mereka yang setiap hari berjuang untuk hidup dan bertahan. Kita menyaksikan bagaimana press release yang tidak berimbang, dimuat begitu saja di media online besar. Kita melihat bagaimana berita tentang seseorang atau sesuatu, yang seragam kalimat dan fotonya dimuat beramai-ramai. Kalau ini tidak digugat dan dipersoalkan, maka akan semakin merosotlah harkat dan martabat media massa, tidak lagi kredibel di mata masyarakat.

Organisasi-organisasi perusahaan pers bersama Dewan Pers harus mencermati gejala ini dengan seksama, dan mengingatkan mereka agar independensi pers itu harus dipegang teguh. Janganlah dianggap sebagai angin lalu, dan menjadikan mekanisme pasar sebagai hakim yang menentukan hidup mati media massa. Repubik ini masih membutuhkan media massa yang sehat, setidaknya untuk mengimbangi tsunami media sosial yang tidak terkendali.

* * * * *

Bulan Mei juga menjadi penting bagi kalangan pers, karena ada yang namanya tahapan pemilu pendaftaran calon legislatif dari partai politik. Daftar Calon Sementara (DCS) itu pada bulan September mendatang, akan dijadikan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.

Pers memang diharapkan memberitakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, agar masyarakat tahu tanggal-tanggal penting sebelum pencoblosan yang akan diadakan pada 14 Februari mendatang. Inilah fungsi informasi sekaligus juga fungsi edukasi dari pers, yakni meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi di setiap tahapan, khususnya pada Hari H pencoblosan.

Dengan berbagai persoalannya, partisipasi masyarakat sangat penting, karena ini adalah sarana pergantian pemegang kekuasaan yang sah di cabang eksekutif maupun di legislatif. Kalau selama ini pimpinan dianggap tidak aspiratif, di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, ya carilah orang yang dianggap bisa memimpin daerahnya lebih baik. Kalau selama ini anggota parlemen dianggap tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, silakan coblos orang yang dinilai nanti akan dapat menjalankan aspirasi. (Khusus untuk calon presiden, karena Joko Widodo tidak lagi maju maka tidak dibahas di sini, semua calon adalah “orang baru”, jadi silakan yang dianggap cocok untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan).

Di luar fungsinya, sebagaimana disebutkan dalam UU Pers No 40/1999, ada hal lain yang menjadi pembicaraan, yakni terjunnya sejumlah orang pers menjadi calon legislatif (dan mungkin juga menjadi calon pimpinan daerah nantinya).

Bulan Desember tahun 2022 lalu, sebagai antisipasi Dewan Pers sudah mengeluarkan Surat Edaran No 1, yang antara lain menyatakan, orang pers yang mencalonkan diri di cabang eksekutif ataupun legislatif, agar non aktif dari dunia pers, bahkan kalau bisa mengundurkan diri. Maksudnya tidak lain adalah, agar tidak ada percikan kepentingan sekecil apapun dari profesi sebagai wartawan dan bekerja di media, dalam pemberitaan pemilu dan tahapan-tahapannya.

Saya sendiri berpendapat, sebenarnya setelah mencalonkan melalui partai politik dan masuk ke dalam DCS, seorang wartawan atau pengurus organisasi wartawan harus mengundurkan diri dari kepengurusan, bahkan kalau bisa dari profesi wartawan. Mustahil dan tidaklah mungkin wartawan sehebat apapun kalau sudah menjadi calon sebuah partai politik, bersikap independen, dalam menyikapi apapun, terlebih-lebih urusan perpolitikan.

Dia sudah menjadi petugas partai, harus loyal pada ideologi partai, loyal pada program kerja dan tujuan partai, tidak lagi netral dan bersikap berimbang. Yang dia perjuangkan pastilah kepentingan partai apabila terjadi konflik pemikiran, gagasan, ataupun peristiwa di lapangan.

Alangkah elok bila para calon tadi menyampaikan ke hadapan publik, saya sudah berhenti (sementara atau tetap) sebagai wartawan, atau sebagai pengurus organisasi wartawan ataupun media. Terjaga kredibilitasnya dan terjaga marwahnya. Tidak dianggap main dua kaki, ya wartawan ya politisi sekaligus, agar kalau jeblok di sana lalu bergeser lagi ke posisi semula.

Soal ini saya salut dengan teman-teman dari PWI Jawa Timur. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jatim, Ferry Is Mirza, mundur dari jabatannya karena telah berketatapan hati menjadi calon anggota legistlatif dari PKS. Ashadi mundur dari posisi Ketua PWI Gresik karena maju sebagai caleg. Sebelumnya di Jakarta, ada pula Dhimam Abror yang mengundurkan dari kedudukan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, karena memilih menjadi tim sukses calon presiden.

Contoh baik harus ditiru, karena itulah cara yang elegan, yang menunjukkan jatidiri sebagai wartawan yang faham dan taat pada Kode Etik Jurnalistik. Bukan malah ngotot dengan berbagai alasan, masih calon sementara lah, belum tentu lolos sebagai calon tetaplah, dsb. Pilihan adalah konsekuensi. Tidak ada yang memaksa pilihan, tetapi kalau sudah memilih ya harus tahu diri. Jangan rugikan nama baik organisasi.

* * * * *

Kita segera memasuki bulan Juni, dan tantangan pers sampai dengan berlangsungnya pemilihan umum yang akan menetapkan presiden, anggota parlemen, dan lalu menyusul pemilihan kepala daerah. Setiap menghadapi event 5 tahunan ini, lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berbagai lembaga negara, dan Dewan Pers, aktif melakukan edukasi terhadap wartawan dan pengelola media, agar bersikap adil dan menerapkan KEJ dalam pemberitaan.

Kata seorang teman, materi tentang pemberitaan yang informatif, edukatif, sesuai PKPU, dan taat pada etika jurnalistik, harus selalu diberikan pada pengelola media dan wartawan. Sebab, meski dulu sudah faham, bisa jadi kini lupa, atau tergerus kondisi ekonomi yang sulit. Dulu tobat lalu kembali kumat. Sebagai orang yang pernah di Dewan Pers selama enam tahun, pengaduan tentang pemberitaan cukup banyak, dengan jenis pelanggaran yang ringan sampai berat. Dan saya yakin hal serupa akan terjadi ketika mesin perpolitikan mulai memanas. Normal saja.

Tetapi adalah tugas kita semua untuk menjaga agar pers selalu berada di jalur yang benar, menjalankan peran dan fungsinya sebaik-baiknya, menunjukkan integritasnya, sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat, pemerintah, penyelenggara dan peserta pemilu itu sendiri.

Wallahu a’lam bhisawab.

Ciputat 31 Mei 2023.

— Hendry Ch Bangun; Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 —

The post Bulan Mei dan Pers Kita appeared first on SuaraBaru.id.

Permintaan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurrohman A. Md saat menyampaikan Pendapat Akhir (PA) Fraksi PKS terhadap akan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (13/07/2022).

FPKS menyarankan Pemerintah Kota Tegal perlu menyusun peraturan khusus yang mengatur penyelesaian piutang macet, dengan adanya peraturan ini maka penyelesaian piutang daerah akan memiliki pedoman yang pasti. Temuan BPK pada kurun waktu 2017-2021 masih ada yang belum selesai ditindaklanjuti.

“Jika hal ini dibiarkan maka hanya akan menumpuk pekerjaan dan rentan terbengkalai karena tak tersentuh. Oleh karena itu kami berharap agar semua catatan dan temuan dari BPK dalam Pelaksanaan APBD 2021 segera dilakukan tindak lanjut perbaikan serta dijadikan Pedoman dan Panduan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kita bersama dalam menyusun dan melaksanakan APBD pada tahun-tahun mendatang,” kata Zaenal.

Zaenal menyampaikan, Fraksi PKS terus mendorong Pemerintah Kota Tegal untuk berupaya keras dengan Bank Jateng dalam Penambahan alat tapping box guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Data yang kami dapatkan sampai saat ini baru terpasang total 154 alat dari jumlah potensi 500 wajib pajak yang ada.

Rekomendasi, saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRD Kota Tegal, baik melalui komisi-komisi ataupun Badan Anggaran (Banang) agar menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Tegal.

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal meminta pelaksanaan kegiatan APBD pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang telah melalui perencanaan matang, terukur baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi dampaknya. Setiap program yang direncanakan prinsipnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ketika ada program tidak berjalan artinya ada pelayanan masyarakat yang terdistori.

Fraksi PKS mengingatkan, bahwa amanah rakyat terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu persoalan pengentasan pengangguran dan kemiskinan agar menjadi prioritas dalam alokasi anggaran melalui berbagasi sektor pendekatan yang efektif dan substantif.

Sutrisno

The post FPKS DPRD Kota Tegal Dorong Pemkot Selesaikan Piutang Macet PBB appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bapenda Subandi menjelaskan, penandatangan SKK merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Brebes dengan Kejari Brebes dalam optimalisasi pendapatan daerah. Kata Bandi, total tunggakan PBB-P2 dari tahun 2010 sampai dengan 2021 sebesar Rp 28.135.956.842,-. Pada cut off per 31 desember 2021 tunggakan PBB-P2 bertambah Rp 7.714.682.410,- yang merupakan tunggakan ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2021.

“Pada tahun 2022 ini kami mengajukan 3 kecamatan untuk dilakukan negosiasi berdasarkan surat kuasa khusus yaitu Kecamatan Larangan, Ketanggungan dan Bulakamba serta 6 desa yaitu Desa Wlahar, Siandong, Ketanggungan, Dukuhturi, Rancawuluh dan Desa Cipelem,” papar Subandi.

Sebelum kerjasama dengan Kejaksaan, lanjutnya, pihaknya telah melakukan penagihan secara intensif kepada desa-desa tersebut dan mengundang kepada perangkat desa yang masih memiliki tunggakan besar.

Dia berharap dengan dilakukannya negosiasi oleh Kejaksaan Negeri Brebes kepada desa–desa tersebut lebih menjadi perhatian oleh perangkat desa dan dapat segera menyetorkan uang pajak PBB-P2 ke Kas Daerah.

Kepala Kejari Brebes Mernawati mengungkapkan, pendampingan penagihan Piutang PBB-P2 menjadi komitmen dalam membantu pemerintah daerah. Selama ini masih banyak tunggakan PBB dan menjadi beban bagi Bapenda. Teknisnya, penagihan seperti biasa akan dilakukan Bapenda, dan jika hasilnya belum maksimal maka Kejaksaan akan membantu. Yakni, dengan mengundang semua wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan atau tagihan PBB sesuai SPPT. “Penandatangan SKK, kata Mernawati, bukan berarti mengambil alih tugas dan wewenang pemberi kuasa,” tandasnya.

Wasdiun

The post appeared first on SuaraBaru.id.

Pada Momen SDGs itu, para anggota BTS berbicara dari sudut pandang kaum muda yang hidup melewati masa pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dan membagikan pesan harapan untuk masa depan.

“Kami di sini hari ini untuk berbagi cerita tentang generasi masa depan. Sebelum kami datang ke sini, kami bertanya kepada anak muda berusia remaja dan 20-an di seluruh dunia tentang dua tahun terakhir dan tentang dunia tempat mereka tinggal saat ini,” ujar RM dilansir Soompi pada Selasa (21/9/2021).

“Ada saat-saat selama dua tahun terakhir ketika kami juga merasa bingung dan bermasalah. Tapi di sini, ada orang yang berteriak, ‘Mari kita hidup, mari kita jalani yang terbaik dari momen ini,” lanjut Jin.

Jimin kemudian melanjutkan, “Mereka tidak bisa diam saja selama ini dalam hidup mereka. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Kami masih sama seperti kemarin, tetapi dunia telah berubah seperti kami tiba-tiba memasuki dunia paralel.”

Secara bergantian anggota BTS berpidato di hadapan majelis PBB. Jungkook mengatakan bahwa BTS merasa sangat sedih mendengar berita mengenai penerimaan dan upacara kelulusan dibatalkan.

Menurutnya, akan sangat sedih ketika seseorang kehilangan momen yang seharusnya bisa dirayakan. BTS juga sempat merasakan kecewa karena harus membatalkan tur konser yang telah lama dipersiapkan dan melewatkan banyak momen yang ingin diselesaikan.

“Kami membutuhkan waktu untuk meratapi hal-hal yang hilang dari Covid-19, dan waktu untuk menemukan betapa berharganya saat-saat yang kami anggap remeh,” kata Suga.

Jimin kemudian menunjukkan hasil kampanye #youthtoday BTS yang mereka jalankan di media sosial, di mana orang-orang akan mengirimkan foto-foto momen berharga mereka.

Ia mengatakan ada banyak orang yang memperlihatkan foto sedang bermain di alam terbuka. Bagi Jimin, dua tahun terakhir banyak waktu yang dihabiskan di alam dan terasa lebih istimewa.

“Kami baru saja berbicara tentang berkabung, tetapi sulit untuk memikirkan tentang berkabung untuk Bumi. Semua orang setuju bahwa perubahan iklim adalah masalah penting, tetapi tidak mudah untuk membicarakan apa solusi terbaiknya,” ujar J-Hope saat berbicara tentang masalah lingkungan.

“Saat kami bersiap untuk datang ke sini hari ini, kami mengetahui bahwa ada banyak anak muda yang tertarik dengan masalah lingkungan dan ada banyak siswa yang menjadikan ini sebagai bidang studi mereka,” kata RM menambahkan.

Lebih lanjut RM menyampaikan, “Masa depan adalah wilayah yang belum dijelajahi, dan kita akan menjadi orang yang menghabiskan paling banyak waktu di dalamnya, jadi saya pikir anak-anak muda ini berusaha menemukan sendiri cara agar kita dapat hidup di dalamnya.”

V melanjutkan pidato dengan mengungkap harapannya soal masa depan. Ia tidak menganggap bahwa anak-anak muda memandang masa depannya dipenuhi dengan kegelapan. V mengatakan bahwa ada banyak anak muda yang peduli dengan dunia dan sedang mencari solusinya.

“Masih banyak halaman tersisa dalam cerita tentang kami, jadi saya harap kami tidak hanya membicarakannya seperti akhir yang sudah tertulis,” kata V

Jungkook menambahkan, “Kadang-kadang dunia tampak berhenti di tempatnya bahkan jika kita sudah siap untuk pergi. Terkadang Anda merasa seperti tersesat. Ada kalanya kami merasakan hal yang sama.”

Pada kesempatan yang sama RM mengatakan bahwa ia mendengar usia remaja dan 20-an tahun disebut sebagai “generasi Covid-19 yang hilang”. Hal ini berarti anak muda telah kehilangan arah disaat sebagian besar dari mereka membutuhkan peluang dan tantangan.

“Tetapi hanya karena orang dewasa tidak dapat melihat jalan sendiri, bukan berarti mereka tersesat,” ujar RM.

Jimin membagikan foto para siswa yang tetap melanjutkan studi dan aktivitas mereka meskipun ada pandemi. Melalui ruang virtual, anak muda tetap bertemu dengan teman-teman sebayanya dan ini merupakan sebuah cara baru termasuk menjalani pola hidup yang lebih sehat.

“Alih-alih terlihat tersesat, mereka menemukan keberanian baru dan menghadapi tantangan baru,” ujar Jimin.

“Oleh karena itu, saya pikir alih-alih ‘generasi yang hilang’, ‘generasi penyambutan’ adalah nama yang lebih tepat. Alih-alih takut akan perubahan, generasi ini mengatakan ‘selamat datang’ saat mereka melangkah ke masa depan,” kata Jin menambahkan.

BTS percaya akan ada banyak harapan dan kemungkinan yang tidak akan membuat anak muda tersesat. Meski pilihan yang diambil tidak sempurna, bukan berarti anak muda tidak bisa melakukan apa-apa di masa pandemi.

“Yang penting adalah pilihan yang kita buat saat menghadapi perubahan. Mendengar kabar kami datang ke PBB, banyak orang bertanya-tanya apakah kami sudah divaksinasi. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa kami bertujuh telah divaksinasi,” kata J-Hope.

RM melanjutkan, “Vaksinasi seperti tiket untuk bertemu penggemar kami dan dapat berdiri di sini hari ini. Seperti yang kami katakan hari ini, kami juga melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan saat ini.”

Dengan vaksinasi orang-orang dapat terus bekerja dan menjalani cara baru. V percaya bahwa sebentar lagi semua orang dapat bertatap muka kembali dan jika waktunya tiba, BTS akan terus memberikan energi positifnya setiap hari.

“Kami pikir dunia telah berhenti, tetapi terus bergerak maju. Saya percaya bahwa setiap pilihan adalah awal dari perubahan, bukan akhir. Saya harap di dunia baru ini, kita semua bisa saling berkata, ‘Selamat datang’,” ujar RM menyimpulkan.

BTS kemudian membagikan video penampilan mereka yang menampilkan “Permission to Dance” di Majelis Umum PBB.

Ant-Claudia

The post BTS Bagikan Pesan dan Harapan di PBB appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami sangat khawatir dengan peningkatan tajam kasus dan kematian Covid-19 di Indonesia, didorong oleh varian Delta yang sangat mudah menular,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2021).

“Krisis yang sedang kami tangani di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada dari kita yang dilindungi sampai kita semua terlindungi,” ujar dia, menambahkan.

Baca Juga: DK PBB Dukung Upaya Uni Afrika Pada Konflik Bendungan Ethiopia

PPKM diterapkan pada 3-20 Juli 2020 di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang paling padat penduduknya di Indonesia, sebagai tanggapan atas beban kasus Covid-19 yang meningkat.

Aturan tersebut membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penyebaran Covid-19.

Namun, para ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali.

Baca Juga: Ketua UNICEF Henrietta Fore Berniat Mundur

“Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis WHO dalam laporannya pada 7 Juli.

Berdasarkan laporan tentang situasi pandemi di Indonesia, WHO menilai provinsi lain harus belajar dari Jakarta dan Jawa untuk secara proaktif menerapkan tindakan darurat terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi tidak terkendali.

Sejak Covid-19 muncul sebagai ancaman kesehatan masyarakat tahun lalu, Tim Kemanusiaan PBB (HCT) di Indonesia telah mendukung semua aspek respons yang dipimpin pemerintah terhadap krisis tersebut.

Baca Juga: Delapan Orang Tewas Akibat Runtuhnya Bagian Hotel di China

HCT menggabungkan badan-badan PBB serta aktor kemanusiaan lainnya seperti Masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI), Federasi Palang Merah Internasional, dan banyak LSM nasional dan internasional.

Rencana Aksi HCT mencakup penyediaan peralatan medis dan test kit untuk mendukung sistem kesehatan Indonesia, membantu kampanye vaksinasi nasional di lapangan melalui peningkatan kapasitas dan saran teknis, memerangi informasi yang salah dan memberikan pesan kesehatan masyarakat yang akurat, serta mengisolasi sebagian masyarakat yang paling rentan dari dampak sosial dan ekonomi pandemi.

Beberapa dari intervensi ini telah ditingkatkan dalam menanggapi beban kasus yang meningkat.

Baca Juga: Sambaran Petir Akibat Hujan Lebat Tewaskan Hampir 70 Orang di India

Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 8,4 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca melalui fasilitas berbagi vaksin global COVAX, dan tambahan 6,3 juta dosis vaksin lainnya diharapkan segera tiba.

Hingga 8 Juli 2021, Indonesia telah menyalurkan lebih dari 46,8 juta dosis vaksin Covid-19 dengan dukungan badan-badan PBB termasuk WHO, UNICEF, dan UNDP.

Namun, peluncuran vaksinasi perlu dipercepat, kata WHO, terutama untuk populasi yang lebih tua yang memiliki cakupan rendah secara konsisten dan untuk kelompok rentan lainnya.

Baca Juga: Ribuan Orang Turun ke Jalan Akibat Krisis Ekonomi di Kuba

Bahkan, tindakan mendesak diperlukan secara nasional untuk menanggapi lonjakan kasus, kematian, dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit.

Tindakan itu harus mencakup penerapan langkah- langkah kesehatan dan keselamatan masyarakat (PHSM) yang ketat seperti pembatasan pergerakan yang terbukti efektif di India dan negara-negara lain yang menghadapi lonjakan Covid-19. Pengujian juga harus ditingkatkan.

Lebih dari setengah dari 34 provinsi di Indonesia saat ini melakukan tes pada tingkat di bawah patokan yang direkomendasikan WHO yaitu 1 tes per 100 orang per minggu, yang membuat mengisolasi kasus yang dikonfirmasi dan pelacakan kontak menjadi sulit.

Baca Juga: EU Ingin Setuju Kerangka Hukum Pengaturan Sanksi Pada Lebanon

WHO juga memperingatkan bahwa rumah sakit nasional perlu dilengkapi untuk menangani masuknya pasien Covid-19, termasuk memastikan ketersediaan ruang isolasi, peralatan medis, dan oksigen.

Seiring Indonesia melanjutkan perjuangannya untuk mengurangi krisis, PBB tetap teguh dalam mendukung pemerintah dan warga negara Indonesia.

“Saya ingin mengulangi rasa terima kasih PBB yang mendalam kepada petugas kesehatan garis depan yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga kita semua tetap aman. Ingat, badai ini akan berlalu. Dan kepedulian kita satu sama lain adalah apa yang memungkinkan kita untuk melewatinya,” kata Julliand dalam sebuah video berbahasa Indonesia yang dirilis pada 9 Juli lalu.

Ant-Claudia

The post PBB Dukung Penuh PPKM untuk Batasi Penularan Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Data layanan pelacakan keuangan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang diakses pada Kamis menunjukkan bahwa Korea Utara telah membayarkan kontribusinya pada 24 Mei lalu ke Dana Kemanusiaan Myanmar.

Lembaga tersebut menyerukan sekitar 276 juta dolar AS (sekitar Rp3,8 triliun) untuk membantu Myanmar, tempat ratusan orang tewas sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari.

Baca Juga: AS Akhiri Bantuan Untuk Kamboja Karena Deforestasi dan Penargetan Aktivis

Sejak itu, junta memulai tindakan keras berdarah terhadap pengunjuk rasa pro demokrasi, menambah perjuangan negara itu yang tengah menghadapi pandemi virus corona.

Korea Utara terakhir menyerahkan bantuan keuangan kepada PBB pada tahun 2005, ketika memberikan 150 ribu dolar AS (sekira Rp2 miliar) untuk Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Maladewa, dan Sri Lanka yang semuanya dilanda tsunami dahsyat pada Desember 2004.

Korea Utara memiliki hubungan lama dengan Myanmar, dan pemantau PBB mengatakan Pyongyang memasok senjata ke negara Asia Tenggara itu. PBB sedang menyelidiki kerja sama rudal antara kedua negara.

Korea Selatan juga telah memberikan 600 ribu dolar AS (sekitar Rp8,6 miliar) kepada upaya PBB untuk mendukung Myanmar, tetapi telah menangguhkan pertukaran pertahanan dan melarang ekspor senjata dan barang-barang strategis lainnya ke negara Asia Tenggara itu.

Ant-Claudia

The post Korea Utara Berikan Bantuan Dana Pertama Untuk Myanmar Sejak 2005 appeared first on SuaraBaru.id.