Sebelumnya perpanjangan pendaftaran Pengawas TPS diberikan pada 1-10 Oktober 2024. Untuk hari terakhir ini, pendaftaran dibuka hingga pukul 23:59 WIB.

Bawaslu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi menjadi Pengawas TPS untuk tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pilkada yang dimaksud, baik untuk kota/kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, pada pilkada serentak 27 November 2024.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiuddin, mengatakan, instansinya memastikan semua tahapan pilkada berjalan lancar, sehingga harus diawasi.

“Tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengawasan juga harus dilakukan hingga tingkat TPS,” kata dia, Kamis 10 Oktober 2024.

Dalam rangka pengawasan di TPS itu, kata dia, maka dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Jawa Tengah lantas membuka pendaftaran Pengawas TPS.

Sebetulnya, pada 12-28 September 2024 sudah dibuka pendaftaran Pengawas TPS di masing-masing Panwaslu Kecamatan.

Akan tetapi, ada sebanyak 267 Panwaslu Kecamatan yang harus melakukan perpanjangan pendaftaran.

“Sebab, pendaftar di masing-masing kelurahan/desa belum dua kali kebutuhan,” kata Rofiuddin

Selanjutnya, mulai 1-10 Oktober 2024, masyarakat yang memenuhi syarat bisa ikut mendaftarkan diri menjadi Pengawas TPS.

Jadwal dan Lokasi Pendaftaran

Bawaslu Jawa Tengah membuka pendaftaran Pengawas TPS mulai sejak 1-10 Oktober 2024.

Masyarakat bisa mendaftarkan diri setiap hari pada jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB. Khusus pada pendaftaran hari terakhir buka hingga pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, masyarakat bisa melakukan proses pendaftaran Pengawas TPS ada di Kantor Panwaslu Kecamatan, di masing-masing kecamatan yang ada di Jawa Tengah.

Selain itu, juga dapat meghubungi Panwaslu kelurahan/desa di masing-masing setempat.

Informasi lebih lengkap, atau berkas formulir pendaftaran bisa diunduh di website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau Bawaslu Kota dan Kabupaten.

Berkas Pendaftaran

Untuk melengkapi syarat yang diperlukan dalam mendaftar Pengawas TPS, siapkan berkas pendaftaran meliputi;

– Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);

– Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

– Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar;

– Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;

– Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);

– Surat pernyataan bermaterai Rp10 ribu pada (Lampiran V);  yang memuat:

– Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

– Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);

– Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

– Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

– Bersedia bekerja penuh waktu

– Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

– Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Informasi lebih lanjut, link pendaftaran simak pada laman https://jateng.bawaslu.go.id/pendaftaran-pengawas-tps/.

Diaz Abidin

The post Hari Terakhir! Masih Ada Kesempatan Daftar Pengawas TPS hingga Pukul 23:59 WIB appeared first on SuaraBaru.id.

Aris Zaki, relawan pemantau Pemilu 2024 dari LBH Dewi Keadilan Indonesia, menjadi korban pelarangan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang dan Panwaslu.

Dia merasa terintimidasi saat menjalankan tugas pemantauan dengan mengambil gambar untuk dokumentasi, saat proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, hari Rabu, (21/02/2024).

“Kami ditegur oleh Petugas PPK, ditanyakan, Mas dari mana? Ada surat tugas apa tidak? Tidak boleh mengambil gambar,” kata Aris saat ditemui di halaman kantor Kecamatan Tembalang, Sabtu siang (24/02/2024).

Selain itu, lanjutnya, petugas dari Panwas ikut nimbrung juga meminta untuk menghapus hasil foto yang telah didokumentasikan di ponselnya, jika tidak dihapus akan dibanting handphonenya.

“Kemudian petugas itu melihat hasil foto itu di hp dan menyuruh untuk menghapusnya seraya berkata, fotonya di hapus atau saya banting hp nya,” ungkap Aris.

Usai kejadian itu, Aris meminta keterangan kepada petugas itu, apakah ada aturannya atau tidak perihal tindakan yang dilakukan oleh petugas tersebut, namun jawaban dari petugas tidak memberikan kejelasan, malah ditinggal pergi.

Ronny Maryanto selaku Koordinator Pemantau Pemilu wilayah Jawa Tengah dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum PPK dan Panwaslu tersebut terhadap relawannya.

Dikatakan Ronny, lembaganya terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Pemilu sebagai pemantau pemilu, sesuai nomor akreditasi dengan nomor 47/PM05/ KL /12/ 2023, yang ditandatangani resmi oleh ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

“Proses rekapitulasi yang kami pantau cukup baik di beberapa tempat, namun untuk di kecamatan Tembalang kami mendapat laporan dari relawan kami, adanya penolakan dan intimidasi terhadap relawan, bentuknya berupa pelarangan pengambilan foto,” kata Ronny kepada wartawan.

Dijelaskan pula, proses pengambilan foto dan dokumentasi tidak perlu dilarang, karena hal itu merupakan bagian dari bentuk pengawasan publik.

“Di tempat lain, proses pengawasan dan pendokumentasian tidak ada masalah. Hanya di Tembalang menjadi catatan khusus kami, karena ada pelarangan. Karena sesuai aturan KPU, tidak aturan yang melarang pendokumentasian proses rekapitulasi suara,” tandas Ronny.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang Sukirman, saat dikonfirmasi wartawan menolak untuk memberikan keterangan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang Arief Rahman, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Panwaslu di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Namun secara umum, dijelaskan pula, bahwa lembaga Pemantau Pemilu harus memiliki akreditasi atau mendaftarkan terlebih dahulu ke pihak Bawaslu. Sedangkan untuk masyarakat umum sendiri, sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan pengambilan gambar.

“Saya perlu konfirmasi dahulu itu, kejadiannya bagaimana ya. Pemantau (Pemilu) itu harus ada akreditasi dulu, harus ada pendaftaran terlebih dahulu ke Bawaslu, secara prosedur ada itu. Kalau masyarakat (mengambil gambar) itu sih tidak apa-apa, artinyakan memantau,” jelasnya.

Absa

The post Seorang Pemantau Pemilu Merasa Diintimidasi Oknum PPK dan Panwaslu di Tembalang appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu Jawa Tengah menunjukkan, jumlah anggota Panwaslu kecamatan di Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan di Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang sangat tajam dibandingkan Pemilu 2019.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto mengatakan, pada Pemilu 2019, jumlah anggota Panwaslu Kecamatan di Jawa Tengah sebanyak 1.728 orang. Mereke terdiri dari 1.469 atau 85 persen laki-laki dan 259 atau 15 persen perempuan.

Adapun pada Pemilu 2024, jumlah Panwaslu Kecamatan di Jawa Tengah mencapai 1.728. Rinciannya sebanyak 1.267 orang atau 73 persen laki-laki dan 461 orang atau 27 persen perempuan.

“Jumlah perempuan yang menjadi Panwaslu Kecamatan di Pemilu 2019 hanya 15 persen tapi kini di Pemilu 2024 meningkat tajam menjadi 27 persen,” terangnya, Kamis (27/10/2022).

Disampaikan, anggota Panwaslu kecamatan di Jawa Tengah tersebar di 576 kecamatan. Kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan keterwakilan perempuan sangat tinggi di antaranya Purworejo 40 persen, Kota Magelang 44 persen, Karanganyar 39 persen, Sragen 35 persen, Kota Semarang 35 persen, Salatiga 33 persen, Kebumen 32 persen, Klaten 31 persen, Pemalang 31 persen, Blora 31 persen , Cilacap 31 persen dan lain-lain.

“Bawaslu Jawa Tengah selalu berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan affirmatif action keterwakilan perempuan. Sebab, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan,” kata Gugus.

Panwaslu Kecamatan yang telah ditetapkan Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah juga diarahkan untuk melaksanakan Pemilu yang inklusif.

Sebelumnya, Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan terpilih untuk mengawasi Pemilu 2024. Pengumuman proses seleksi hingga pengumuman anggota terpilih bisa diakses dengan mudah di berbagai media milik Bawaslu kabupaten/kota, seperti di website, media sosial, papan pengumuman, status di media perpesanan dan lain-lain.

Selama proses seleksi, Bawaslu kabupaten/kota juga banyak melibatkan publik. Bawaslu kabupaten/kota menyediakan berbagai kanal pengaduan dan masukan atas seluruh proses seleksi.

Kini, Bawaslu kabupaten/kota sudah mengumumkan calon Panwaslu Kecamatan terpilih. Mereka yang terpilih akan dilantik di masing-masing kabupaten/kota antara 27, 28 dan 29 Oktober 2022.

Ning Suparningsih

The post Jumlah Panwaslu Kecamatan Perempuan di Pemilu 2024 Meningkat appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, masa pendaftaran dan penerimaan berkas calon Panwaslu Kecamatan dibuka sejak 21 September lalu. Secara resmi pendaftaran ditutup pada 27 September 2022 pukul 17.00 WIB.

Selama tujuh hari masa pendaftaran itu, 35 Bawaslu kabupaten/kota menerima 12.049 orang pendaftar. Para pendaftar tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota di 576 kecamatan se-Jawa Tengah.

Menurut Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, jumlah pendaftar Panwaslu kecamatan di masing-masing wilayah sangat bervariasi.

“Nantinya, Panwaslu kecamatan di setiap kecamatan ada tiga orang. Mereka yang terpilih akan dilantik oleh Bawaslu kabupaten/kota,” ujar Gugus, Rabu (28/9/2022).

Menurut Gugus, sebanyak 12.049 pendaftar Panwaslu kecamatan tersebut terdiri dari 4.207 orang (35 persen perempuan), dan 7.842 orang (65 persen laki-laki).

“Sesuai ketentuan, pembentukan Panwaslu kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Pendaftaran, penerimaan berkas, penelitian administrasi dan seterusnya dilakukan Bawaslu kabupaten/kota,” terangnya.

Setelah menutup masa pendaftaran, Bawaslu kabupaten/kota akan melakukan penelitian kelengkapan berkas mulai 28-30 September 2022.

Dia mengatakan, hasil penelitian kelengkapan berkas ini akan menentukan pada tahapan proses seleksi berikutnya. Untuk informasi selanjutnya bisa dipantau melalui website dan akun media sosial Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu kabupaten/kota yang telah bekerja keras melakukan proses pembentukan Panwaslu kecamatan,” kata Gugus.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Panwaslu kecamatan.

Ning Suparningsih

The post Pendaftar Panwaslu Kecamatan di Jateng Membludak, Capai 12.049 Orang appeared first on SuaraBaru.id.

Nantinya, seleksi Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, dimana Panwaslu kecamatan akan melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta menyampaikan, Bawaslu RI telah menetapkan tahapan seleksi Panwaslu kecamatan.

Sementara itu beberapa tahapan dan jadwal terdekat antara lain, pengumuman pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan yakni 15-21 September 2022, pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran pada 21-27 September 2022, penelitian kelengkapan berkas pendaftaran tanggal 28-30 September 2022, dan tahapan-tahapan berikutnya.

“Nantinya, tempat pendaftaran ada di masing-masing Bawaslu kabupaten/kota. Perkembangan informasi berikutnya akan diumumkan secara berkala baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Sumanta, Rabu (14/9/2022).

Disebutkan, untuk menjadi Panwaslu kecamatan, ada berbagai syarat, diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI), saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan RI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Syarat berikutnya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil.

Syarat lainnya yakni berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar.

“Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun,” tambahnya.

Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia bekerja penuh waktu, dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara/milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, serta mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” terang Sumanta.

Ning Suparningsih

The post Ini Syarat Menjadi Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.