Hadir Romo H.R. Muhammad Syafi’I, dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Pimpinan Pansus dan Dr. H. Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS.

Dari DJKI hadir Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, Sekretaris Ditjen KI Anggoro Dasananto, Direktur Teknologi Informasi Ditjen KI Sugito, Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Alexander Palti, Komisi Bandung Paten, Dede Mia Yusanti dan Cahyani Suryandari, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama.

Sementara dari Kemenkumham Jateng dihadiri Kepala Kantor Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Pansus DPR RI dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang sebelumnya telah terlaksana di Kemenkumham Jateng.

Dalam tour kali rombongan lebih dulu diperlihatkan proses dan hasil rekayasa genetika yang dikelola di Pusat Penelitian Rempah Sido Muncul.

Di area setidaknya terdapat 160 varietas yang dikembangkan untuk melestarikan keragaman genetika rempah Indonesia.

Selanjutnya rombongan meninjau Greenhouse Nursery tempat pembudidayaan hasil kultur jaringan. Di tempat ini terlihat bagaimana PT Sido Muncul mengembangkan bibit tanaman unggulan yang akan menjadi bahan baku produk mereka.

Kawasan pabrik menjadi destinasi berikutnya. Rombongan disuguhkan proses pengelolaan produk, khususnya Tolak Angin, mulai dari pengolahan bahan baku, pengemasan, labeling hingga packing akhir.

Rombongan menghabiskan kunjungannya di kawasan Agro Wisata yang juga dikelola oleh PT Sido Muncul. Pada kesempatan ini kedua belah pihak berdiskusi singkat tentang potensi paten yang dimiliki PT Sido Muncul.

Uniknya, dari beragam invensi yang dilahirkan PT Sido Muncul, belum ada satupun yang terdaftar memiliki Hak Paten. Hasil komunikasi mengarah pada keinginan PT Sido Muncul untuk proaktif berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait potensi paten yang mereka miliki.

PT Sido Muncul akan melakukan mapping awal guna menginventarisir invensi original milik mereka untuk kemudian didaftarkan sebagai Hak Paten.

Ning S

The post Mapping Potensi Paten, DPR RI Bersama DJKI-Kemenkumham Jateng Kunjungan di PT Sido Muncul appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin mengatakan, dalam rapat pembahasan pansus yang dimulai pukul 10.00 ada beberapa hal masukan-masukan dari anggota DPRD Kota Tegal. Masukan lebih terfokus pada optimalisasi terkait dengan pendapatan daerah Kota Tegal.

Habib Ali mengatakan, untuk pembahasan Raperda optimalisasi pendapatan daerah tidak menyebut tahun karena itu akan berjalan sepanjang tahun. Labih lanjut Habib Ali menilai karena kitaelihat banyak potensi-potensi yang belum tergali dengan baik dan maksimal

“Dewan berharap untuk APBD yang sudah ditetapkan berkaitan dengan PAD Tahun 2021 mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Yang utama kembali untuk mensejahterakan masyarakat sehingga pendapatan tersebut dibarengi dengan program-program yang pro rakyat,” tutur Habib Ali.

Mudah-mudahan, DPRD bersama Pemerintah Kota Tegal, bisa memperjuangkan untuk warga masyarakat Kota Tegal seperti tersedianya lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan sebaik mungkin.

Penetapan IT dalam rangka pemungutan retribusi dan lainnya harus dimaksimalkan, karena itu akan menanggulangi kebocoran. “Potensi lain yang harus kita gali yakni retribusi perparkiran yang menurut kami belum maksimal dan potensi lain yang diharapkan ada laporan per smester atas target yang sudah tercapai sehingga pada akhir tahun tidak ada pendapatan yang tidak bisa tercapai,” pungkas Habib Ali.

Nino Moebi

The post DPRD Kota Tegal Bahas Pembentukan Dua Pansus appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Fraksi PPP, Khaerul Soleh, mengaku prihatin dengan lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal. Karena itulah, pihaknya mendesak agar DPRD membentuk Pansus.

“Ini yang mendorong kami akan mengusulkan Pansus Covid-19. Jadi kami ingin tahu, apa yang sudah dilakukan pemerintah, sudah sejauh mana. Kenapa justru kasusnya terus meningkat,” kata Soleh, saat ditemui di kantor DPRD setempat, baru-baru ini.

Menurutnya, usulan Pansus Covid-19 ini, nantinya akan mengawasi seluruh anggaran. Misalnya, anggaran pengadaan 1 juta masker, ambulans, pemakaman, oprasional, dan beberapa penggunaan lainnya. Dia menilai, kendati Pemkab Tegal sudah melakukan pengadaan masker, tapi masyarakat banyak yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi itu membuatnya merasa janggal.

“Apakah masyarakat yang tidak patuh atau pengadaan masker yang masih kurang. Padahal anggaran penanganan Covid-19 cukup besar dan menjadi kewenangan eksekutif. Tapi kita tidak punya kewenangan dalam pengawasan,” cetusnya.

Selain itu, Soleh juga menyikapi soal adanya isu tentang adanya rumah sakit yang sengaja membuat status positif Covid-19 palsu terhadap pasien yang sebenarnya tidak terpapar Covid-19.

“Iya saya dapat aduan dari masyarakat. Jadi ada pasien biasa tapi dinyatakan Covid-19. Ini ada di daerah Talang dan Balapulang,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nursidik mengatakan hal senada. Dia menyatakan setuju dengan usulan Pansus Covid-19.

“Dengan Pansus ini maka masalah masalah yang ada dalam penanganan Covid bisa dicarikan solusinya seperti apa,” tuturnya.

Rencana usulan Pansus Covid-19 juga didukung Fraksi Golkar. Pansus mendesak dibentuk agar penanganan Covid-19 semakin baik.

“Saya idem dengan fraksi lain. Sehingga penanganan Covid-19 semakin baik,” kata anggota Fraksi Golkar M Khuzaeni.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim saat dikonfirmasi hal itu, pihaknya mengaku belum menerima usulan dari sejumlah fraksi. “Belum ada usulan yang maju ke kami,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Tegal Usul Pansus Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.