Melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran akan berjalan sesuai jalur, dan muaranya pada penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Hal tersebut ditekankan oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Anton Edward Wardhana pada saat membuka kegiatan Supervisi RKA-KL Pagu Indikatif 2025 UPT Cilacap dan Nusakambangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Kamis (20/6/2024).

Anton menyampaikan penyusunan Pagu Indikatif merupakan tahapan awal dalam rangka pencapaian target penyerapan anggaran.

“Penyusunan Pagu Indikatif adalah tahapan awal pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya ditempatkan ke dalam pos kegiatan sesuai postur anggaran, pelaksanaan kegiatan harus sesuai perencanaan hingga akhirnya penyerapan sesuai target dapat tercapai,” ungkapnya.

Selanjutnya, prioritas tujuan yang ingin dicapai juga menjadi perhatian Kadivmin. “Setiap tahun harus ada program yang terarah, mau kegiatan apa yang akan dilaksanakan, harus ada prioritas yang menjadi dasar penyusunan pagu indikatif ini, peran pimpinan sangat penting dalam penentuannya,” lanjutnya.

Anton mengimbau agar pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. “Gunakan anggaran sesuai mata anggaran masing-masing, Pengelolaan BMN juga sesuaikan dengan kaidah aturan yang ada, jangan sampai ada temuan pada saatnya nanti jika tim dari Inspektorat/BPK turun ke UPT,” tegasnya.

Hadir dalam pembukaan kegiatan Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Hisam Wibowo, Kepala Lapas Kelas IIA Besi Teguh Suroso, Kepala Lapas Kelas IIB Cilacap Dedi Cahyadi, dan Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap Helmi Najih.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Supervisi RKA-KL Pagu Indikatif 2025 UPT Cilacap dan Nusakambangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana menyampaikan pentingnya penyusunan Pagu Indikatif ini.

“Penyusunan Pagu Indikatif ini sangat penting untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran UPT di tahun 2025, kita juga harus mereview terlebih dahulu pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan 2023,” ujarnya.

Keterlibatan pimpinan juga dirasa menjadi hal yang penting dengan mempertimbangan prioritas dan urgensi kebutuhan satuan kerja masing-masing.

Selanjutnya mantan Kadivmin NTB ini juga menyampaikan permasalahan yang sering kali ditemukan dalam audit Inspektorat dan BPK terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

“Perhatikan proses pengadaan barang/jasa, akun belanja modal dan belanja barang, serta penatausahaan barang Milik Negara, hal-hal itu sering kali menjadi fokus auditor dalam melakukan pemeriksaan, pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Dirinya berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas penyusunan anggaran jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga berdampak pada kualitas penyusunan anggaran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, karena perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan UPT dalam mencapai output yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta menghasilkan pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan Kepala Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, Kepala Rutan Kelas IIB Wonosobo Narya, dan Kepala Subbag Program dan Pelaporan Kanwil Jateng, Dedi Hartono.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Supervisi Pagu Indikatif 2025 UPT Karesidenan Kedu appeared first on SuaraBaru.id.